JAYAPURA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/5/2026).
Deklarasi tersebut menjadi hasil utama dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam dan dihadiri unsur Dewan Pers, organisasi pers nasional dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.
Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan Deklarasi Jayapura menegaskan dua substansi utama, yakni komitmen terhadap keberlanjutan media dan penguatan kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.
“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil setidaknya memuat komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers,” ujarnya saat membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.
Sasmito berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas pers.
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi deklarasi tersebut, termasuk oleh platform digital.
“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.
Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.
Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalis serta memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia, terutama di Papua.
Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, workshop perempuan adat dan lingkungan, pelatihan keamanan digital dan AI untuk jurnalis, workshop investigasi, hingga bazar media dan talkshow pers bebas tanpa intimidasi.
“Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jean Bisay.
Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.
“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.
WPFD 2026 di Jayapura sekaligus menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi pers sebagai salah satu fondasi demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (MK)
Editor: Agus S
