JAKARTA — Komnas HAM menyoroti penanganan pemerintah terhadap konflik bersenjata di Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan belasan warga sipil. Lembaga tersebut menilai respons pemerintah, khususnya dari Menteri HAM Natalius Pigai, masih belum optimal di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk.
Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/4/2026). Ia menilai posisi Natalius Pigai sebagai pejabat negara sekaligus putra daerah seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam mempercepat penanganan konflik di Papua.
“Kita hormat dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri saya kira bisa melakukan lebih. Dia punya banyak privilege ya, dia orang sana dan dia Menteri,” ujarnya.
Menurut Saurlin, tragedi yang terjadi di Puncak Papua bukan lagi semata persoalan keamanan, melainkan sudah menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan cepat dan serius.
“Kita berharap beliau bisa melakukan hal yang jauh lebih cepat, pesat untuk mengobati peristiwa ini yang sedang terjadi. Bagi kita ini duka yang luar biasa,” tuturnya.
Komnas HAM mencatat situasi di lapangan masih memanas sejak pertengahan April 2026. Kontak bersenjata dilaporkan terjadi pada 14 hingga 15 April dan berdampak langsung terhadap masyarakat sipil.
Sejumlah laporan menyebut adanya pembakaran kampung serta lumpuhnya aktivitas masyarakat akibat eskalasi konflik tersebut.
Akibat kondisi itu, ratusan warga disebut terpaksa mengungsi ke kawasan hutan dengan keterbatasan logistik dan akses bantuan.
“Kalau ini tidak segera diakhiri, bantuan tidak bisa masuk. Petugas kemanusiaan masih kesulitan,” tegas Saurlin.
Komnas HAM mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan, membuka akses kemanusiaan, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah terdampak konflik.
Lembaga tersebut juga meminta seluruh pihak mengedepankan pendekatan kemanusiaan agar situasi tidak semakin memburuk. (MK)
Penulis: Fajri
Editor: Agus S
