SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh masukan fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025. Fokus diarahkan pada efisiensi belanja daerah sekaligus menjamin terlaksananya 50 program prioritas.
Dalam rapat paripurna, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi pandangan fraksi PKS, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, Gelora Amanat Perjuangan (GAP), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR). Menurutnya, catatan yang disampaikan dewan sangat substantif dan menjadi masukan penting bagi perbaikan tata kelola anggaran. “Masukan fraksi DPRD sangat berharga. Pemerintah siap menindaklanjutinya dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya, Jumat (26/9/2025).
Pemkab Kutim mengakui adanya penurunan pendapatan daerah hingga Rp1,256 triliun akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Namun PAD menunjukkan tren positif dengan kenaikan 23 persen, sementara transfer dari pemerintah provinsi juga meningkat 26 persen. “Kami akan terus menggali potensi dari pariwisata, perikanan, hingga UMKM agar Kutim tidak bergantung pada satu sumber,” jelas Ardiansyah.
Sejumlah fraksi menyoroti rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai 43,98 persen per Agustus 2025. PKS dan Golkar meminta percepatan realisasi agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat. Golkar juga menekankan pentingnya prinsip Value for Money dan digitalisasi pengelolaan anggaran. PKS mengapresiasi kenaikan PAD Rp82,7 miliar, namun meminta fokus anggaran pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan UMKM.
Fraksi Demokrat menekankan agar belanja daerah tidak hanya terkonsentrasi pada belanja pegawai. Fraksi PIR mendesak percepatan pembangunan infrastruktur, sedangkan Nasdem menegaskan perubahan APBD harus sesuai PP No. 12/2019, memperhatikan mandatory spending, dan tetap mengawal realisasi 50 program prioritas.
Menjawab hal itu, Pemkab Kutim memastikan langkah strategis akan ditempuh. Antara lain optimalisasi PAD melalui diversifikasi ekonomi, percepatan belanja infrastruktur dasar, evaluasi program unggulan secara transparan, serta fokus pada pendidikan, kesehatan, UMKM, dan layanan dasar masyarakat. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan DAK, DBH, dan BLUD dengan menjaga komitmen mandatory spending. “Pemerintah bersama DPRD dan seluruh elemen masyarakat harus bergotong-royong memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata. Amanat rakyat adalah prioritas utama kita,” pungkas Ardiansyah.
Penulis: Ramlah
Editor: Agus S
