SANGATTA – Mengawali masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati langsung menyoroti persoalan klasik yang masih membayangi pelayanan kesehatan daerah, yakni keterbatasan dokter spesialis, khususnya di wilayah pedalaman.
Menurut Yuwana, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi tantangan utama di tengah luasnya wilayah Kutai Timur (Kutim) yang terdiri dari 18 kecamatan dengan kondisi geografis yang beragam. Selama ini, layanan dokter spesialis masih terpusat di kawasan perkotaan, sementara masyarakat di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan rujukan.
“Masalah kekurangan dokter spesialis, terutama di wilayah pedalaman, menjadi perhatian serius kami. Karena itu, kami mengoptimalkan program dokter keliling sebagai solusi jangka menengah,” ujar Yuwana saat diwawancara awak Media, Selasa (17/12/2025).
Program dokter keliling akan diatur dengan sistem penjadwalan yang terstruktur. Dokter-dokter spesialis dari fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan akan ditugaskan secara bergiliran untuk memberikan pelayanan di kecamatan-kecamatan, tanpa harus menetap secara permanen. Skema ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan spesialis.
Yuwana menjelaskan, jenis dokter spesialis yang diturunkan ke lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain mengandalkan program dokter keliling, Dinkes Kutim juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta organisasi kefarmasian. Kolaborasi tersebut akan difokuskan pada kegiatan pelayanan kesehatan dan bakti sosial, termasuk layanan spesialis tertentu.
Di sisi lain, Yuwana menegaskan komitmen Dinkes Kutim dalam mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutim. Dari total 50 program unggulan kepala daerah, Dinas Kesehatan mengampu lima program prioritas, di antaranya peningkatan kualitas tenaga kesehatan, penguatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pencegahan stunting, serta pemantapan layanan BPJS Kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Terkait penanganan stunting, Yuwana mengakui angka stunting di Kutim masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Meski menunjukkan tren penurunan, penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan.
“Penurunan stunting tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kerja bersama lintas sektor agar hasilnya lebih optimal,” tegasnya.
Ke depan, Yuwana berharap berbagai langkah yang dilakukan Dinkes Kutim dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kutim, tanpa terkecuali.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
