SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara (BA) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Rabu (1/4/2026), secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa Musrenbang harus mampu menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kita harus menghasilkan prioritas yang benar-benar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, seluruh program yang dirumuskan harus mampu menjawab isu strategis yang dihadapi daerah.
Dalam arahannya, Wabup menyampaikan enam poin penting sebagai pedoman penyusunan RKPD 2027. Pertama, pentingnya sinergi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan strategis daerah, dengan tema pembangunan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan infrastruktur pendukung ekonomi serta investasi berbasis industri.
Kedua, ia menegaskan agar tidak ada lagi program yang bersifat “copy paste” atau hanya memenuhi kepentingan sektoral. Setiap anggaran harus memberikan dampak nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketiga, perlunya sinkronisasi program dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJP, Renstra, dan Renja agar pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas, khususnya melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kelima, program pembangunan harus berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan ekonomi lokal, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Keenam, Wabup menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga mengingatkan agar setiap usulan program yang tidak mampu menjawab isu strategis dan tidak berkontribusi terhadap program unggulan daerah harus dieliminasi.
“Kalau tidak relevan dan tidak berdampak langsung, harus kita berani hapus. Perencanaan ini harus benar-benar menjadi bukti kehadiran pemerintah,” tegasnya.
Wabup turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Musrenbang, termasuk Bappedalitbang Kutai Barat serta para narasumber dan peserta forum.
Ia berharap seluruh proses perencanaan ini mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat.
“Perencanaan ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus pastikan setiap program tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
