BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan untuk program Kartu Bontang Pintar (KBP) tidak akan direalisasikan.
Keputusan tersebut diambil, setelah melalui evaluasi anggaran dan regulasi yang menemukan adanya potensi tumpang tindih dengan program bantuan pendidikan yang sudah berjalan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa KBP memiliki fungsi yang serupa dengan program bantuan perlengkapan sekolah yang saat ini telah diberikan kepada siswa-siswi di Bontang.
“Sehingga kalau pun fungsinya sama, maka untuk hal seperti ini tidak bisa dijalankan. Sebab termasuk dalam kategori doubel anggaran,” ucapnya, Selasa (21/4/2026).
Terlebih lagi, KBP awalnya dirancang sebagai bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Namun, setelah dilakukan kajian lebih mendalam, skema tersebut dinilai memiliki tujuan yang sama dengan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, sepatu, dan tas gratis.
“Jadi kami memilih untuk mempertahankan program yang telah berjalan, serta dinilai lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurut Neni, bantuan perlengkapan sekolah telah memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan bantuan tunai. Selain memastikan kebutuhan siswa terpenuhi, program ini juga dinilai lebih terkontrol dalam penggunaannya, sesuai dengan kebutuhan.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri, memiliki cakupan bantuan yang terbatas, dimana program dari Pemkot Bontang terbilang lebih komprehensif bahkan sudah berjalan lebih dahulu.
Ia menegaskan komitmen pemerintah adalah memastikan seluruh anak di Bontang, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
“Kita fokus pada substansi, bukan simbol programnya. Maka pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dunia pendidikan serta meringankan beban orang tua,” tutupnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
