SAMARINDA – Borneo FC Samarinda sukses meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United dalam laga panas Liga 1 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (11/5/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal hingga akhir laga. Duel kedua tim diwarnai aksi saling balas gol, intervensi VAR, hingga sejumlah penyelamatan penting dari kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata.

Kemenangan tersebut membuat Pesut Etam kini mengoleksi 75 poin dan menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen sementara Liga 1.

Memasuki babak kedua, pelatih Borneo FC Pieter Huistra melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Kaio Nunes dan Komang Teguh menggantikan M. Sihran serta C. Santos.

Pergantian itu langsung memberi dampak besar bagi permainan Borneo FC.

Pada menit ke-49, Mariano Peralta mencetak gol penyeimbang lewat aksi individu dan tendangan keras yang gagal diantisipasi kiper Bali United. Skor berubah menjadi 1-1.

Momentum pertandingan kemudian berubah semakin panas. Bali United beberapa kali memperoleh peluang emas, namun berhasil digagalkan Nadeo Argawinata.

Pada menit ke-51, ke-55, hingga menit ke-63, Nadeo tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Borneo FC tetap bertahan dalam laga.

Puncak drama terjadi pada menit ke-69 ketika wasit meninjau VAR akibat dugaan handsball Bagas Adi di kotak penalti.

Setelah pemeriksaan VAR, wasit menunjuk titik putih untuk Borneo FC.

Mariano Peralta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-74 dan membawa Borneo FC berbalik unggul 2-1.

Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Dua menit berselang, Bali United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol bunuh diri Caxambu setelah kemelut di depan gawang.

Borneo FC kembali menunjukkan mental kuat. Pada menit ke-78, Juan Villa sukses mencetak gol kemenangan setelah menerima umpan matang dari Kaio Nunes.

Gol tersebut memastikan kemenangan dramatis 3-2 bagi Pesut Etam.

Laga semakin menegangkan di 10 menit terakhir. Borneo FC sebenarnya sempat mencetak dua gol tambahan melalui Obieta pada menit ke-80 dan Juan Villa pada menit ke-90.

Namun kedua gol itu dianulir VAR karena posisi offside.

Di masa injury time tujuh menit, Borneo FC juga harus kehilangan Alfarezi Buffon akibat cedera salah tumpu dan digantikan Ardi Idrus.

Meski terus ditekan Bali United hingga akhir pertandingan, lini pertahanan Borneo FC yang dipimpin Ahmad Agung berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Borneo FC dalam persaingan perebutan gelar juara Liga 1 musim 2025/2026. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan perlindungan pekerja rentan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Disnakertrans Kutai Barat Welsi, Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Edhardus Pontus, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Disnakertrans Kubar Welsi menyampaikan program perlindungan pekerja rentan di Kutai Barat mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2025, jumlah pekerja rentan yang telah tercover program BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 5.000 orang. Kemudian melalui APBD Perubahan, terdapat tambahan sekitar 7.000 peserta yang sebelumnya belum teranggarkan.

“Atas capaian tersebut, Kabupaten Kutai Barat berhasil masuk 10 besar wilayah di Kalimantan dalam pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menempati peringkat ketiga di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1,137 miliar dengan sekitar 4.651 peserta dibiayai melalui APBD murni dan sekitar 7.000 peserta melalui APBD Perubahan.

“Pada tahun 2026, jumlah pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Barat tercatat mencapai sekitar 27.000 jiwa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko kerja.

“Dengan adanya program-program BPJS, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, mulai dari pembiayaan pengobatan dan perawatan medis, biaya kecelakaan kerja, santunan kematian hingga beasiswa bagi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama mendukung percepatan target Universal Coverage Jamsostek di Kutai Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya masyarakat sektor informal yang rentan terhadap risiko pekerjaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko pekerjaan,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Frederick Edwin menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Sebuah truk bermuatan plastik dan tabung LPG terguling di kawasan Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 20.30 Wita.

Diduga truk tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur dan akhirnya terguling di badan jalan.

Akibat kejadian tersebut, sopir bernama Aswar mengalami luka serius dan tubuhnya terjepit di bagian kabin kendaraan sehingga memerlukan proses evakuasi dari tim SAR gabungan.

Komandan Regu Basarnas Balikpapan, Sianturi, mengatakan sebelum proses evakuasi dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memastikan kondisi korban sekaligus menghindari risiko korban semakin terjepit.

“Petugas kemudian menggunakan alat ekstrikasi berupa rescue cutting dan rescue spreader untuk mengangkat bagian kendaraan secara perlahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan bantuan balok penahan agar posisi kendaraan tetap stabil selama penyelamatan berlangsung.

Dengan bantuan alat tersebut, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari bawah kendaraan dalam waktu sekitar lima menit.

“Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diberikan pertolongan pertama dan bantuan oksigen sebelum dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” jelasnya.

Kondisi lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi dan posisi kendaraan yang melintang di jalan.

Namun setelah korban berhasil diselamatkan dan proses penanganan selesai dilakukan, arus lalu lintas perlahan kembali normal. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang kini diterapkan secara nasional memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional kantor, khususnya penggunaan listrik dan air.

Berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2026, pemerintah menetapkan Work From Home (WFH) secara nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi energi dan mobilitas serta berlaku di instansi pusat maupun daerah.

Menurut Ririn, meski ASN bekerja dari rumah atau secara fleksibel, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.

Pegawai tetap diwajibkan siap bekerja, menghadiri rapat daring hingga turun ke lapangan apabila diperlukan.

“Cukup signifikan dampaknya untuk penghematan listrik dan air. Tapi tidak mengurangi efektivitas kerja karena teman-teman tetap standby dan bekerja sesuai tugasnya,” ujarnya.

Ririn menjelaskan penerapan work from anywhere bukan berarti pegawai bebas tanpa pengawasan.

Seluruh ASN tetap harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan WFH nasional setiap Jumat.

Ia menegaskan disiplin menjadi poin utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

ASN harus tetap mudah dihubungi dan siap apabila sewaktu-waktu ada agenda mendadak seperti rapat pembahasan anggaran, audiensi hingga kebutuhan dukungan data saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau memang sulit dihubungi atau tidak responsif tentu ada warning. Karena konsepnya tetap bekerja, hanya tempat kerjanya yang fleksibel,” katanya.

Selain itu, WFH juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan rapat evaluasi internal, monitoring target kerja, serta koordinasi antarbidang melalui platform daring seperti Zoom Meeting.

Meski demikian, pelaksanaan WFH masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaringan internet dan aplikasi absensi online yang terkadang mengalami gangguan.

“Masih tahap penyesuaian dan uji coba. Kadang ada kendala jaringan atau aplikasi absensi, tapi secara umum tetap berjalan,” jelasnya.

Ririn menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah lebih dulu menginisiasi pola kerja fleksibel sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Dinas Pariwisata Kaltim pun menyatakan mendukung penerapan WFH setiap Jumat selama pelaksanaannya tetap menjaga produktivitas ASN dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR – Ketua KONI Provinsi Kaltim, Rusdiansyah Aras, menegaskan kepengurusan baru KONI Kutai Barat harus segera bergerak cepat mempersiapkan atlet dan strategi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan Rusdiansyah usai menghadiri Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kutai Barat di Hotel Sidodadi, Senin (11/5/2026).

Sedikitnya 54 peserta menghadiri Musorkablub tersebut, terdiri dari 46 pengurus kabupaten cabang olahraga (cabor), delapan pengurus KONI Provinsi Kaltim, peninjau, serta perwakilan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Rusdiansyah turut mengapresiasi kinerja Lidwina selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kutai Barat karena dinilai cepat melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon ketua definitif.

Menurutnya, dengan telah terpilihnya Alsiyus sebagai Ketua KONI Kutai Barat yang baru, maka fokus selanjutnya adalah mempersiapkan organisasi dan atlet menghadapi Porprov.

“Ia mengingatkan bahwa kepengurusan baru nantinya akan menghadapi tantangan besar menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang,” ujar Rusdiansyah Aras.

Ia menyebut waktu persiapan yang tersisa cukup singkat sehingga seluruh pengurus harus segera bekerja menyusun program pembinaan dan pemetaan kekuatan atlet.

Lebih lanjut, Rusdiansyah menegaskan target KONI Kaltim kepada Kutai Barat cukup jelas, yakni meningkatkan posisi klasemen Porprov dari peringkat ketujuh menjadi lima besar tingkat Provinsi Kaltim.

“Target kita jelas, Kutai Barat harus mampu meningkatkan peringkat dari posisi ketujuh menuju lima besar tingkat Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Menurutnya, target tersebut bukan hal mustahil apabila seluruh pengurus cabang olahraga mampu membangun kekompakan serta fokus melakukan pembinaan atlet sejak dini.

Musorkablub KONI Kutai Barat kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan komitmen seluruh insan olahraga Kutai Barat dalam menyongsong kepengurusan KONI yang baru dan lebih berprestasi. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Taufiq Kurrahman, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja di sektor perkebunan di Kaltim.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi terkait pengawasan ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial di lingkungan perusahaan perkebunan beberapa waktu lalu di Samarinda.

Taufiq menyebut sektor perkebunan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 271 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kaltim dengan jumlah pengawas atau penegak ketenagakerjaan yang masih terbatas, yakni sekitar 350 personel.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan secara optimal.

“Dengan melihat kondisi di lapangan, luas wilayah perkebunan serta jumlah tenaga kerja yang besar, kami dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen penuh mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja, khususnya di sektor perkebunan,” ujar Taufiq.

Ia menegaskan sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan pekerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam komitmen tersebut, terdapat sejumlah poin utama yang menjadi fokus penguatan di sektor perkebunan.

Pertama, mendorong penerapan norma ketenagakerjaan yang baik, termasuk pemenuhan hak pekerja, hubungan kerja yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan agar memenuhi standar ketenagakerjaan, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan.

Upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan juga menjadi perhatian melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan kompetensi pekerja demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tak hanya itu, Disbun Kaltim juga mendorong praktik usaha perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan.

Taufiq berharap komitmen tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor perkebunan Kaltim.

“Semoga komitmen ini menjadi langkah positif yang dapat terus kami laksanakan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S