SAMARINDA – DPD Partai Golkar Kota Samarinda bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI, Sabtu (8/8/2026). Sekitar 1.000 peserta diperkirakan hadir dalam forum yang akan memilih kepemimpinan baru sekaligus menjadi awal konsolidasi Golkar Samarinda menghadapi Pemilu 2029.

Ketua Panitia Pelaksana Musda XI Golkar Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan seluruh persiapan teknis dan administrasi telah memasuki tahap akhir.

“Alhamdulillah, persiapan kita sudah sangat siap. Secara administrasi maupun persiapan di lapangan sudah matang, tinggal menunggu hari pelaksanaan,” ujar Arie, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, distribusi undangan juga hampir mencapai 100 persen. Musda akan dihadiri jajaran pengurus, kader hingga para senior Partai Golkar.

Panitia turut mengundang sejumlah pejabat dan pimpinan partai politik di Samarinda. Di antaranya Wali Kota Samarinda serta Gubernur Kaltim yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim.

“Kami mengundang Pak Wali Kota, Pak Gubernur selaku Ketua DPD I Golkar Kaltim, serta seluruh pimpinan partai politik di Samarinda, mulai dari ketua, sekretaris, hingga bendahara, serta teman-teman Fraksi Golkar,” jelas Arie.

SERIBU PESERTA DIPERKIRAKAN HADIR

Antusiasme kader membuat jumlah peserta yang diperkirakan hadir mencapai sekitar 1.000 orang, lebih banyak dari estimasi awal panitia.

Musda XI akan berlangsung di Ruang Kertanegara Lantai 3 Hotel FUGO Samarinda. Panitia kini mematangkan kesiapan lokasi agar mampu menampung seluruh peserta.

“Aksesnya sangat fleksibel, bisa lewat hotel maupun area Big Mall. Kami terus matangkan persiapan venue agar bisa menampung seluruh peserta dengan nyaman,” katanya.

Selain memilih kepengurusan baru, Musda XI menjadi bagian dari konsolidasi Golkar Samarinda menghadapi agenda politik berikutnya.

Arie berharap ketua yang terpilih mampu memperkuat struktur dan mesin partai menghadapi Pemilu 2029 serta agenda politik selanjutnya.

“Dengan terpilihnya ketua baru, kami sangat optimistis menghadapi kontestasi politik 2029 maupun 2031. Kami ingin fondasi partai semakin mumpuni,” ujarnya.

MODAL DELAPAN KURSI DPRD

Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar meraih delapan kursi DPRD Kota Samarinda dan menempati posisi kedua dalam perolehan kursi. Hasil tersebut juga mengantarkan Golkar mendapatkan posisi Wakil Ketua II DPRD Samarinda.

Kepengurusan baru nantinya diharapkan mampu meningkatkan capaian tersebut pada Pemilu 2029.

Golkar Samarinda juga tengah menyiapkan sekretariat baru yang permanen di kawasan Jalan Danau Semayang, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.

Keberadaan kantor tersebut diharapkan menjadi salah satu penunjang konsolidasi organisasi dan aktivitas partai ke depan.

“Dengan sekretariat baru dan persiapan yang lebih matang ini, kami berharap perolehan suara Golkar di Samarinda dapat meningkat lebih signifikan lagi,” pungkas Arie.

Reporter: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Ketua Kelompok Tani Rakyat, Sunardi, melapor ke Polresta Samarinda setelah diduga diserang dan dikeroyok sekelompok orang di Jalan Sepakat, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Para pelaku disebut berjumlah sekitar 10 orang dan datang membawa parang serta badik.

Peristiwa terjadi Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 13.35 Wita. Kasus tersebut kemudian resmi dilaporkan dan korban menjalani pemeriksaan di Unit Jatanras Polresta Samarinda, Kamis (6/8/2026).

Kuasa hukum Sunardi, Kaharuddin Muzakkar, mengatakan laporan berkaitan dengan dugaan pengeroyokan secara bersama-sama.

“Laporan kami hari ini terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP/Pasal 262 KUHP Baru). Peristiwanya terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 13.35 Wita,” ujar Kaharuddin.

Menurut keterangan korban yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, kejadian bermula ketika Sunardi bersama sejumlah rekannya berada di sekretariat kelompok tani.

Sekitar 10 orang kemudian datang ke lokasi. Beberapa di antaranya disebut membawa senjata tajam berupa parang dan badik.

Sebelum mendatangi sekretariat, kelompok tersebut diduga lebih dahulu merusak sebuah pondok milik kelompok tani di area bukit. Mereka kemudian bergerak menuju sekretariat sambil mencari Sunardi.

“Mereka langsung berteriak mencari Pak Sunardi dan mengancam akan merusak pondok. Terjadi penganiayaan fisik seperti pemukulan di bagian wajah, pemukulan punggung menggunakan parang yang masih bersarung, hingga penendangan,” jelas Kaharuddin.

PARANG DIARAHKAN KE LEHER

Kaharuddin menyebut Sunardi juga sempat menghadapi ancaman menggunakan parang yang diarahkan ke bagian leher.

Korban disebut berhasil menahan gerakan tersebut dengan kedua tangannya sehingga senjata tidak mengenai bagian vital tubuh.

Akibat kejadian itu, Sunardi mengalami sejumlah luka pada bagian wajah, tangan, lutut dan kaki.

Kaharuddin menyebut rangkaian kejadian berlangsung cukup lama hingga sekitar satu jam.

Sebagian peristiwa tersebut terekam kamera telepon seluler milik istri korban. Rekaman itu kemudian beredar di media sosial dan grup percakapan.

Menurut Kaharuddin, orang-orang yang berada di lokasi sempat berusaha mengambil telepon seluler yang digunakan untuk merekam. Namun rekaman berhasil diselamatkan dan kini telah diserahkan kepada penyidik.

“Video itu merekam sejak awal kedatangan mereka, tindakan pemukulan, hingga pengrusakan fasilitas di sekretariat. Rekaman ini menjadi salah satu bukti kuat yang kami serahkan ke penyidik,” katanya.

TIGA SAKSI DIPERIKSA

Kasus tersebut kini ditangani Unit Jatanras Polresta Samarinda. Korban telah dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Selain Sunardi, tiga orang saksi juga telah diperiksa. Identitas mereka tidak dipublikasikan dengan pertimbangan keamanan.

Sementara motif di balik dugaan penyerangan tersebut belum diketahui secara pasti.

Kaharuddin mengatakan pihaknya menyerahkan pengungkapan motif, identitas para terduga pelaku serta konstruksi pidana dalam perkara tersebut kepada penyidik.

Pihak korban berharap kepolisian mengusut tuntas kejadian tersebut, termasuk dugaan pengeroyokan, pengrusakan dan penggunaan senjata tajam sebagaimana yang dilaporkan.

Reporter: Dimas
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Jalan poros Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara, ambruk sepanjang sekitar 50 meter, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 11.30 Wita. Akses utama warga terputus total setelah tanah di bawah badan jalan terus tergerus abrasi Sungai Mahakam.

Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Pemerintah desa telah menutup jalan sebelum badan jalan benar-benar ambruk setelah melihat pergeseran tanah semakin parah.

Kini kendaraan roda empat tidak dapat melintas. Sementara pengendara roda dua harus menggunakan jalur alternatif dan memutar hingga sekitar empat kilometer.

Kepala Desa Batuq, Suwandi, mengatakan kerusakan tidak terjadi secara tiba-tiba. Abrasi telah berlangsung selama bertahun-tahun dan secara perlahan mengikis daratan di antara Sungai Mahakam dan jalan poros desa.

“Karena dari dulu jarak dari Sungai Mahakam itu jauh, puluhan meter. Sekian lama abrasi sampai di sisi jalan,” kata Suwandi.

Pemerintah desa sebelumnya telah berupaya mempertahankan akses tersebut. Pada Senin, badan jalan yang mulai terdampak abrasi sempat ditinggikan agar tetap bisa dilalui masyarakat.

Namun kondisi tanah terus bergerak. Pada Rabu malam, badan jalan kembali miring sebelum akhirnya ambruk pada Kamis siang.

“Sempat kami naikkan pada hari Senin. Setelah itu tadi malam miring lagi, abrasi lagi. Setengah 12 longsor dia,” ujarnya.

JALAN DITUTUP SEBELUM AMBRUK

Melihat pergerakan tanah semakin mengkhawatirkan, pemerintah desa memutuskan menghentikan lalu lintas dan mengalihkan warga sebelum jalan ambruk.

Langkah tersebut membuat tidak ada warga maupun pengendara yang menjadi korban.

“Sudah kami imbau, sudah dialihkan jalan,” kata Suwandi.

Ambruknya jalan membuat akses utama masyarakat Desa Batuq tidak dapat digunakan sama sekali. Kendaraan roda empat praktis tidak bisa melintas.

Untuk kendaraan roda dua, warga masih dapat menggunakan jalur darat alternatif. Namun perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar sekitar empat kilometer.

“Kalau jalur utamanya ini terputus total. Kalau jalan darat itu masih bisa dilewati motor,” ujarnya.

Pemerintah desa kini berupaya membuat akses sementara yang lebih dekat agar mobilitas masyarakat tidak terlalu terganggu.

ENAM RUMAH DEKAT TITIK LONGSOR

Selain jalan, pemerintah desa juga mengawasi permukiman di sekitar titik longsor. Sedikitnya enam rumah berada tidak jauh dari lokasi badan jalan yang ambruk.

Hingga kini belum ada laporan rumah warga yang mengalami kerusakan. Namun pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan abrasi dan longsor susulan.

Suwandi mengatakan abrasi Sungai Mahakam menjadi persoalan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.

Selain faktor alam, ia menduga tingginya aktivitas tongkang ikut mempercepat pengikisan bantaran sungai.

Menurutnya, tongkang yang kandas di sekitar alur sungai dapat menimbulkan gesekan yang berdampak terhadap bantaran.

“Sangat berpengaruh karena tongkang itu biasanya kandas di sungai. Oleh gesekan sekian banyak armada,” katanya.

Persoalan lalu lintas kapal di kawasan tersebut disebut telah beberapa kali dibahas. Pemanduan kapal juga telah dilakukan, meski menurut Suwandi masih terbatas dan mengandalkan kearifan lokal.

Pemerintah desa berharap ada penanganan lebih konkret terhadap abrasi sekaligus pengaturan aktivitas pelayaran di titik-titik rawan sepanjang Sungai Mahakam.

Usai kejadian, pemerintah desa langsung berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Muara Muntai dan pihak terkait untuk penanganan jalan yang ambruk.

“Tadi kami sudah koordinasi juga dengan ajudannya Pak Camat. Sekarang kami masih di lokasi untuk membuat jalan alternatif supaya tidak terlalu jauh,” tutup Suwandi.

Reporter: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Polda Kalimantan Timur akhirnya membenarkan penggeledahan sebuah rumah di Jalan Danau Melintang, RT 24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Rabu (5/8/2026). Namun setelah penggeledahan berlangsung hampir tujuh jam dan sejumlah barang dibawa penyidik, polisi masih menutup rapat perkara yang sedang ditangani.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopiandi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dan saat ini masih dalam tahap penyidikan.

“Benar bahwa terdapat kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh tim gabungan. Namun demikian, saat ini prosesnya masih berada pada tahap penyidikan, sehingga kami belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai materi maupun objek penyidikan, termasuk mengaitkannya dengan perkara tertentu,” ujar Tedy, Kamis (6/8/2026).

Polda Kaltim juga belum memastikan apakah penggeledahan berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara yang kini tengah disidik kepolisian.

Tedy mengatakan informasi mengenai perkara tersebut baru akan disampaikan setelah penyidik menilai materi penyidikan sudah dapat dibuka kepada publik.

“Apabila nantinya terdapat informasi yang sudah dapat dipublikasikan, kami akan menyampaikannya secara resmi melalui siaran pers Polda Kaltim agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.

PENGGELEDAHAN HAMPIR TUJUH JAM

Penggeledahan dilakukan Rabu sore mulai sekitar pukul 15.12 Wita dan baru berakhir sekitar pukul 22.00 Wita.

Berdasarkan pantauan Media Kaltim Network di lokasi, sedikitnya sembilan kendaraan roda empat terparkir di sekitar rumah. Tiga di antaranya merupakan kendaraan operasional Polres Kukar.

Sejumlah petugas mengenakan rompi bertuliskan Reserse dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim terlihat keluar masuk rumah. Penyidik memeriksa sejumlah bagian bangunan, termasuk kamar dan lemari.

Setelah penggeledahan selesai, petugas membawa satu unit laptop, dua map berisi dokumen serta sebuah koper hitam dari dalam rumah.

Ketua RT 24 Kelurahan Melayu, Aji Sofyan, yang diminta mendampingi penggeledahan sebagai saksi, mengatakan rumah tersebut merupakan milik orang tua seorang mantan tenaga honorer Disdikbud Kukar.

“Dia swasta. Dulu kan honorer, sekarang sudah berhenti di Dinas Pendidikan. Sudah lama berhentinya,” kata Sofyan.

Sofyan mengaku tidak mengetahui secara detail perkara yang sedang disidik. Namun selama berada di lokasi, ia mendengar penyidik menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Yang saya dengar Tipikor. Kalau lebih rincinya saya tidak tahu. Saya hanya diminta mendampingi sebagai saksi,” ujarnya.

Saat penggeledahan berlangsung, penyidik juga tidak memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang ditangani.

“Langsung ke humas aja,” ujar salah seorang penyidik ketika dimintai keterangan.

BELUM DIKAITKAN DENGAN KASUS DISDIKBUD

Penggeledahan rumah mantan tenaga honorer tersebut menarik perhatian karena berlangsung setelah kepolisian melakukan penggeledahan di Kantor Disdikbud Kukar pada Kamis (30/7/2026).

Polres Kukar sebelumnya diketahui tengah menangani dugaan penyimpangan pembayaran honorarium tenaga non-ASN periode 2023–2025. Perkara tersebut ditangani berdasarkan perintah Polda Kaltim dan berbeda dengan penyidikan Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru ASN dan insentif guru non-ASN periode 2020–2025.

Meski demikian, Polda Kaltim belum menyatakan secara resmi bahwa penggeledahan rumah di Jalan Danau Melintang merupakan bagian dari penyidikan perkara honorarium tenaga non-ASN tersebut.

Kepolisian juga belum menjelaskan status pemilik maupun penghuni rumah, hubungan mantan tenaga honorer tersebut dengan perkara yang disidik, serta status laptop, dokumen dan koper yang dibawa dari lokasi.

Untuk sementara, Polda Kaltim meminta masyarakat menunggu perkembangan penyidikan dan keterangan resmi kepolisian.

Reporter: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

PASER – Tak ingin sekadar menjadi tuan rumah, tim futsal putra Kabupaten Paser memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026. Medali emas dibidik. Untuk mengejar target tersebut, Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) Kabupaten Paser resmi merekrut pelatih profesional Azhar Rahman.

Kontrak kerja sama ditandatangani Ketua Umum AFI Kabupaten Paser Hendra Wahyudi bersama Azhar Rahman, Kamis (6/8/2026). Pelatih asal Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut akan menangani tim selama empat bulan, mulai Agustus hingga November 2026 atau sampai berakhirnya Porprov.

Hendra mengatakan perekrutan Azhar menjadi bagian dari langkah AFI Paser meningkatkan kualitas tim sebelum menghadapi persaingan antarkabupaten dan kota se-Kaltim.

“AFI Kabupaten Paser resmi menggandeng Coach Azhar Rahman untuk dapat melatih dan membina atlet futsal kami untuk Porprov nanti,” kata Hendra.

Target yang dipasang pun jelas. AFI Paser ingin tim futsal putra merebut medali emas di hadapan publik sendiri. Pengalaman Azhar di kompetisi nasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan pelatih.

Selain mengejar prestasi di Porprov, AFI Paser berharap kehadiran Azhar dapat memberikan dampak lebih panjang terhadap pembinaan futsal daerah, termasuk meningkatkan kemampuan pemain dan pelatih lokal.

“Selain sukses prestasi, AFI Kabupaten Paser juga menginginkan agar lewat kapasitas dan kemampuan beliau dapat bermanfaat bagi pemain-pemain juga pelatih kita. Ini yang harus dimanfaatkan oleh putra-putra terbaik kita,” ujarnya.

Sementara itu, Azhar mengatakan kedatangannya ke Paser merupakan pengalaman pertama. Tahap awal akan difokuskan pada seleksi untuk melihat kemampuan masing-masing pemain sebelum menentukan pola dan karakter permainan tim.

“Dari seleksi ini kita akan lihat lagi untuk menentukan gaya permainan. Tidak terlalu jauh beda dengan tempat saya melatih sebelumnya. Yang pasti formulanya menyesuaikan atlet yang ada,” ungkap Azhar.

Azhar memiliki pengalaman melatih di kompetisi profesional sejak 2015. Sebelum bergabung dengan Paser, ia menangani Moncongbulo FC pada musim 2025/2026.

Dalam perjalanan kariernya, Azhar juga pernah menangani tim yang berhasil lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON), termasuk dari Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Dengan waktu persiapan sekitar empat bulan, AFI Paser kini mulai mematangkan komposisi pemain dan pola permainan. Target akhirnya satu: merebut emas Porprov VIII Kaltim di kandang sendiri.

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kasus dugaan pelanggaran etika yang melibatkan seorang pegawai BLUD RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moeis) Samarinda berbuntut panjang. Inspektorat Kota Samarinda memberikan atensi dan meminta manajemen rumah sakit segera menyampaikan laporan resmi untuk ditindaklanjuti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Samarinda Firdaus Akbar mengatakan kasus tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BLUD agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial.

“Kita sudah berikan atensi, minta rumah sakit segera melaporkan ke Inspektorat untuk kita tindak lanjuti,” ujar Firdaus, Kamis (6/8/2026).

Hingga Kamis pagi, laporan resmi dari rumah sakit belum diterima. Setelah laporan masuk, Inspektorat akan mendalami duduk perkara sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Nanti kita lihat dulu, apakah ini ada unsur kesengajaan, kelalaian, atau apa. Kan harus kita dalami juga itu,” tuturnya.

Firdaus menegaskan status sebagai pegawai BLUD tidak membuat seseorang berada di luar jangkauan pemeriksaan Inspektorat. Meski berbeda dengan ASN, pegawai BLUD tetap bekerja di lingkungan pemerintah daerah dan pembiayaannya berkaitan dengan anggaran pemerintah kota.

“Walaupun pegawai BLUD, anggarannya kan juga dari Pemerintah Kota. Jadi bisa juga di Inspektorat,” tegasnya.

Inspektorat, lanjut Firdaus, tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui fakta, motif, serta ada tidaknya pelanggaran etika maupun disiplin. Hasilnya kemudian menjadi dasar rekomendasi kepada instansi terkait.

Kasus tersebut juga menjadi perhatian karena bermula dari aktivitas di media sosial. Firdaus mengingatkan aparatur pemerintah tetap terikat dengan etika ketika menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Namanya orang berkomentar itu kan siapa pun bisa. Tapi kita tetap harus lihat dari sisi etisnya, dari sisi kedisiplinannya, dan sebagainya. Kalau ada laporan masuk, segera kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Menurut Firdaus, perkembangan media sosial membuat ASN maupun pegawai pemerintah harus semakin mampu mengendalikan diri. Unggahan maupun komentar yang disampaikan di ruang digital dapat berdampak terhadap pribadi sekaligus institusi tempatnya bekerja.

“Makanya saya berpesan ke teman-teman ASN, hati-hatilah bermain di medsos itu, bijak-bijaklah,” pesannya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.