BONTANG – Peredaran beras di sejumlah titik penjualan di Kota Bontang akan menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP). Langkah ini menyusul adanya informasi mengenai produk beras fortifikasi, yang masuk dalam daftar 25 merek bermasalah.

Kepala Bidang Perdagangan DKUMPP Kota Bontang, Sunita, mengatakan pengawasan tidak langsung dilakukan secara sepihak. Pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan, untuk mengetahui kondisi peredaran produk tersebut di Bontang.

“Untuk melakukan pengecekan dan monitoring di lapangan, khususnya terhadap peredaran beras di Kota Bontang,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi perhatian distributor. Ia menyebut distributor biasanya mengambil tindakan dengan menghentikan sementara penyaluran, apabila terdapat informasi mengenai permasalahan pada produk yang mereka edarkan.

“Kalau ada kasus seperti ini, biasanya distributor langsung menyetop peredaran,” ujarnya.

Meski langkah penghentian dari distributor dapat dilakukan secara mandiri, DKUMPP tetap akan memastikan kondisi di lapangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah masih terdapat produk yang masuk dalam daftar tersebut di pasaran Bontang.

Jika ditemukan, DKUMPP akan meminta agar produk beras fortifikasi tersebut tidak diperdagangkan sementara waktu.

Beras modifikasi sebenarnya ialah beras biasa yang diperkaya zat gizi mikro melalui teknologi pangan. Namun penghentian edar belakangan ini terjadi, karena adanya non produsen yang diduga melakukan overclaim atau manipulasi kandungan gizi.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengingatkan wisatawan, agar tidak mengambil maupun membawa pulang biota laut yang ditemukan di kawasan wisata Pulau Segajah.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni menegaskan, tindakan membawa pulang biota laut sangat tidak diperbolehkan. Lantaran sejumlah biota laut yang ada di kawasan tersebut perlu dijaga kelestariannya.

“Hal seperti itu tidak diperbolehkan, karena biota laut itu dilindungi. Jadi sangat diimbau untuk para pengusaha wisata bisa menyampaikan itu,” katanya, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, keberadaan biota laut di kawasan wisata Bontang merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Apalagi, sejumlah spesies yang ada jumlahnya terbatas, sehingga berpotensi terancam apabila terus diambil.

“Kita juga punya spesiesnya hanya sedikit, jadinya harus kita jaga. Buat apa biota laut sampai dibawa pulang, apalagi dijemur sampai kering,” tegasnya.

Neni menyebutkan, nantinya Pemkot Bontang akan menyiapkan imbauan agar larangan tersebut dapat diketahui wisatawan, maupun pelaku usaha wisata. Edukasi dinilai penting, agar aktivitas wisata tidak justru merusak ekosistem laut.

“Nanti bakal kita buat imbauannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Malahing mengeluhkan masih adanya wisatawan yang datang ke Pulau Segajah, kemudian membawa pulang biota laut yang ditemukan di kawasan tersebut.

Ketua Pokdarwis Malahing, Maxi, menyebut sejumlah biota laut seperti siput laut, bintang laut, hingga bulu babi kerap diambil wisatawan untuk dibawa pulang seusai mereka mendatangi Pulau Segajah.

Padahal, menurutnya, seluruh biota laut yang hidup di kawasan Pulau Segajah merupakan bagian dari daya tarik wisata yang harus dilestarikan.

“Semuanya itu harus dijaga, agar Pulau Segajah tetap lestari dan mencegah kepunahan biota lautnya di sana. Intinya jangan menjemur atau membawa pulang biota laut,” ucap Maxi beberapa waktu lalu.

Ia mengingatkan wisatawan, agar tidak mengambil apapun dari alam ketika berkunjung ke Pulau Segajah. Sebab, pengalaman menikmati keindahan kawasan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kelestarian ekosistem.

“Semua jenis biota laut yang ada di Segajah tidak boleh dibawa pulang. Cukup bawa pulang dalam keadaan difoto dan menjadi kenangannya saja,” ungkapnya.

Dengan begitu, keindahan Pulau Segajah beserta biota laut di dalamnya, dapat terus dinikmati masyarakat dan generasi berikutnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Program Dana Pro RT Plus di Kota Bontang mulai berjalan, setelah Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Bontang mengesahkan APBD Perubahan 2026.

Dalam program tersebut, setiap RT nantinya akan mendapatkan anggaran sebesar Rp20 juta, yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni mengatakan bahwa penggunaan dana tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. Ia menginginkan anggaran Pro RT dapat dimanfaatkan, untuk kebutuhan yang memiliki manfaat jangka panjang dan dapat menjadi aset RT.

“Saya inginnya dana Pro RT ini, digunakan untuk kebutuhan seperti membeli kursi, tenda. Itu kan bisa bertahan sampai puluhan tahun dan terinventarisasi sebagai aset,” ujar Neni saat ditemui, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, penggunaan anggaran untuk kegiatan seperti peternakan maupun urban farming, sangat perlu dipertimbangkan kembali. Neni menilai program tersebut harus melihat hasil dan keberlanjutan kegiatan, agar anggaran yang dikeluarkan tidak habis tanpa memberikan manfaat jangka panjang.

“Kalau untuk ternak-ternak atau urban farming, mana ada yang jadi selama ini urban farming. Habis saja uangnya,” katanya.

Sehingga Neni menegaskan, Pemkot Bontang akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, ruang fiskal yang tersedia saat ini dinilai tidak memungkinkan untuk memaksakan seluruh bentuk kegiatan.

“Untung-untung masih ada. Sekarang ini kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi ruang fiskal yang ada, tidak usah terlalu dipaksakan,” jelasnya.

Dengan anggaran Rp20 juta per RT, Pemkot Bontang berharap dana tersebut tetap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing lingkungan serta kemampuan keuangan daerah.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang akan berkoordinasi dengan pemilik kafe dan warung kopi (warkop), untuk mengimbau agar tidak menerima pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah, khususnya pada jam sekolah.

Kepala Satpol PP Bontang, Eddy Forestwanto mengatakan, imbauan tersebut penting untuk memastikan tanggung jawab terhadap pelajar tetap jelas. Jika masih mengenakan seragam dan berada pada jam sekolah, keberadaan pelajar tersebut masih berkaitan dengan tanggung jawab pihak sekolah.

“Kalau dia pakai seragam sekolah, apalagi di jam sekolah, kasihan sekolahnya. Sebaiknya pulang dulu ke rumah, ganti baju, jadi tanggung jawabnya sudah kembali kepada orang tua,” ujarnya.

Menurutnya, Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan kelurahan, selanjutnya diteruskan ke pemilik tempat usaha yang selama ini menjadi lokasi anak-anak sekolah berkumpul. Pemilik kafe dan warkop diharapkan tidak membiarkan pelajar berseragam nongkrong di tempat usaha mereka saat jam sekolah.

Imbauan ini menjadi perhatian Satpol PP, setelah pada Senin (21/9/2026) petugas melakukan pengamanan terhadap sejumlah anak sekolah yang ditemukan berada di kafe dan warkop.

Setelah diamankan, para pelajar tersebut kemudian dikembalikan kepada pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan melalui guru.

“Kita kembalikan ke sekolah. Pendekatannya melalui gurunya. Kalaupun habis ujian baiknya tetap pulang dahulu,” katanya.

Pihak sekolah juga diingatkan agar memastikan pelajar yang ditemukan di luar lingkungan sekolah, benar-benar kembali ke rumah setelah jam belajar berakhir. Hal itu untuk mencegah munculnya persoalan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pelajar masih mengenakan seragam.

Pasalnya, menurut Eddy, orang tua bisa saja mengira anaknya masih berada di sekolah ketika ternyata sudah berada di tempat lain.

Sementara itu, pada Selasa (22/9/2026), masih terdapat sejumlah pelajar yang terpantau media tengah nongkrong di sejumlah kafe dan warkop.

Eddy menyebut pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi, yang memang kerap menjadi tempat berkumpulnya pelajar. Pengawasan juga akan melibatkan kelurahan melalui personel Praja Kelurahan.

“Di beberapa tempat juga kita pantau terus, terutama warkop yang memang menjadi tempat anak nongkrong, paling banyak di wilayah Tanjung Laut,” terangnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus karyawan perusahaan tambang dan sebuah truk bermuatan pupuk, terjadi di Jalan Poros Bontang – Sangatta, tepatnya di dekat Terminal Bus Patas, Senin (21/9/2026) sore, sekitar pukul 17.30 Wita.

Salah satu petugas Satlantas Kutai Timur (Kutim), AKP Purwoyoso, mengatakan bahwa awal mula terjadinya kecelakaan lantaran diduga saat bus karyawan berusaha menghindari kondisi jalan yang tidak rata, dimana terdapat bagian jalan yang amblas serta bergunduk.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut membuat sejumlah kendaraan yang melintas, khususnya dari arah simpang tiga Sangatta menuju Bontang, harus berhati-hati.

Sebab, kendaraan yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi, sangat berpotensi bakal terlempar ketika melewati bagian jalan yang bergunduk.

“Bus tadi ceritanya menghindari jalan yang kondisinya ada gundukannya, dimana kondisi jalannya tidak rata, jadi si sopir ambil kanan,” ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.

Dengan kondisi jalan yang tidak rata, membuat sejumlah kendaraan memilih mengambil bagian kanan atau tengah badan jalan, untuk menghindari titik jalan yang amblas.

“Kalau dilewati dalam kondisi laju, kendaraan yang kebetulan melintas pastinya bisa loncat. Jadi kebanyakan kendaraan yang lewat menghindari jalan tersebut,” jelasnya.

Dalam kecelakaan tersebut, bus diketahui membawa karyawan tambang dalam kondisi penuh, bertepatan dengan jam pulang kerja. Sementara truk yang terlibat kecelakaan juga dalam kondisi bermuatan penuh yang berisikan pupuk.

Purwoyoso memastikan tidak ada korban dari penumpang bus yang mengalami luka fatal. Namun, beberapa karyawan dilaporkan mengalami luka ringan dan masih menjalani observasi.

“Untuk semua karyawan yang ada di bus kondisinya aman, tidak ada yang fatal. Ada beberapa yang luka ringan dan sekarang masih diobservasi,” katanya.

Sementara itu, sopir bus yang sempat terjepit di dalam kendaraan telah berhasil dievakuasi. Kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang, untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kondisi sopir yang terjepit sudah aman dan sekarang dibawa ke RSUD. Mereka sedikit syok saja. Sopir truk juga kondisinya begitu,” ungkapnya.

Terkait kecepatan kedua kendaraan saat kejadian, petugas masih belum dapat memastikan. Namun, kondisi jalan yang menanjak dan tidak rata menjadi salah satu hal yang diperhatikan, dalam penanganan kecelakaan tersebut.

“Awal kejadian kami belum terlalu paham kedua kendaraan ini laju atau tidak. Tapi yang pasti, kendaraan yang melewati jalan menanjak biasanya akan melaju,” ungkapnya.

Petugas selanjutnya melakukan penanganan di lokasi, untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan. Serta mengumpulkan keterangan lebih pasti terkait kronologi kecelakaan.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komponen kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp402,58 miliar dalam postur RAPBD Kota Bontang 2027, menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD.

Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Bontang berhati-hati dalam menyusun ruang belanja, karena alokasi transfer daerah 2027 masih menunggu penetapan definitif.

Sekretaris Fraksi PKB Bonnie Sukardi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah.

“Karena itu Fraksi PKB meminta, agar pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pembahasan secara hati-hati terhadap setiap ruang belanja yang masih bersifat asumtif,” kata Bonnie, Senin (21/9/2026).

Ia menegaskan, setiap tambahan program dan belanja harus memiliki sumber pendanaan yang jelas, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

“Jangan sampai APBD dibangun di atas ruang fiskal yang belum sepenuhnya pasti. Setiap tambahan program dan belanja harus memiliki sumber pendanaan yang jelas,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai status kepastian kurang bayar DBH tersebut, dasar perhitungannya, perkiraan waktu penerimaan serta perlakuan anggaran apabila realisasi mengalami perubahan atau keterlambatan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi mengatakan penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan APBD tidak bergantung pada asumsi penerimaan yang belum memiliki kepastian.

“Fraksi meminta penjelasan mengenai status kepastian dasar perhitungan, perkiraan waktu penerimaan serta perlakuan anggaran terhadap komponen Rp402,58 miliar tersebut, apabila realisasi penerimaannya mengalami perubahan atau keterlambatan,” ujarnya.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi PKS bersama Nasdem. Fraksi tersebut meminta Pemkot menjelaskan komponen pembentuk kurang bayar DBH, dasar asumsi yang digunakan dalam RAPBD serta skenario penyesuaian apabila realisasi akhirnya berbeda dari angka yang diperhitungkan.

Persoalan kepastian transfer menjadi penting, karena pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,534 triliun atau 78,55 persen dari total pendapatan daerah Bontang 2027.

Selain DBH, DPRD juga menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp50 miliar sebagai penerimaan pembiayaan.

PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan komposisi dan sumber SILPA yang akan digunakan, termasuk kepastian ketersediaannya agar pembiayaan defisit tidak bertumpu pada asumsi yang belum memadai.

Fraksi PKS bersama Nasdem juga meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan penggunaan SILPA Rp50 miliar, status dan tujuan penggunaannya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, DPRD meminta pemerintah menyiapkan skenario apabila penerimaan transfer maupun DBH tidak sesuai dengan asumsi awal RAPBD.

Langkah tersebut dinilai penting, agar belanja wajib, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus karyawan perusahaan tambang dan sebuah truk, terjadi di Jalan Poros Bontang-Samarinda, Senin (21/9/2026) sore.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 17.45 Wita. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama pada bagian depan kendaraan.

Berdasarkan video yang beredar, tampak bus karyawan dan truk mengalami ringsek pada bagian depan. Bahkan, sopir bus karyawan terlihat terjepit di bagian depan kendaraan.

Salah seorang saksi mata, Yayad, mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar suara benturan cukup keras, sebelum mengetahui adanya kecelakaan maut tersebut.

“Pas tadi saya kebetulan keluar gang, langsung kaget ada suara benturan keras. Saya kira ledakan, ternyata ada tabrakan bus tambang sama truk,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung. Petugas kepolisian bersama tim gabungan berada di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, sekaligus melakukan penanganan terhadap insiden tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait kronologi dan kondisi para korban, pihak kepolisian menyebut proses evakuasi masih berlangsung, sehingga belum dapat memberikan keterangan secara lengkap.

“Maaf ya mbak, kami masih belum bisa dikonfirmasi, soalnya lagi evakuasi. Kami juga masih melakukan pengembangan terkait kecelakaan ini,” pungkasnya.

Untuk kronologi lengkap kecelakaan, termasuk kondisi pengemudi dan penumpang dan penyebab kecelakaan, masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Efisiensi belanja menjadi salah satu perhatian utama DPRD Kota Bontang dalam pembahasan RAPBD 2027. Di sisi lain, sejumlah proyek pembangunan fisik tetap menjadi prioritas pemerintah daerah

Dalam nota keuangan, belanja daerah Bontang 2027 direncanakan sekitar Rp2,003 triliun. Belanja operasi mencapai sekitar 77,61 persen, belanja modal sekitar 22,09 persen dan belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar.

Pemerintah mengarahkan efisiensi pada sejumlah belanja pendukung, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, makan dan minum rapat, seminar, kajian, jasa konsultasi, honor kegiatan, pendidikan dan pelatihan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Sekretaris Fraksi PKB Bonnie Sukardi mengingatkan, agar efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pemotongan anggaran.

“Efisiensi harus diukur dari seberapa besar belanja tersebut menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” kata Bonnie.

Karena itu, PKB mendorong setiap perangkat daerah memiliki indikator yang jelas mengenai output, outcome, penerima manfaat serta dampak dari setiap program.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Winardi juga meminta pemerintah memperjelas kriteria dan metode efisiensi, agar pengurangan belanja tidak mengganggu fungsi pelayanan.

“Fraksi meminta penjelasan mengenai kriteria, batasan dan metode penajaman setiap kelompok belanja tersebut, agar efisiensi dibedakan secara jelas antara belanja pendukung yang dapat dikurangi dan belanja yang memang diperlukan untuk fungsi pelayanan,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi, sejumlah agenda pembangunan fisik tetap menjadi perhatian. Pemerintah Kota Bontang merencanakan pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Pierre Tendean di kawasan Bontang Kuala, penataan trotoar jalan nasional, perbaikan drainase dan perkuatan tebing sungai untuk pengendalian banjir serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memberikan rincian alokasi anggaran, tahapan pekerjaan, kesiapan lahan dan dokumen teknis, target keluaran serta jadwal penyelesaian masing-masing proyek.

Khusus pengendalian banjir, Winardi meminta lokasi prioritas dan dasar penentuan titik penanganan dijelaskan

“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan lokasi prioritas tahun 2027, dasar penentuan titik penanganan, keterkaitan antarpekerjaan, indikator keberhasilan serta rencana pemeliharaan setelah pekerjaan selesai,” katanya

Fraksi PKS bersama Nasdem juga meminta setiap agenda pembangunan dilengkapi informasi lokasi, tahapan pelaksanaan, indikator manfaat dan kesiapan dokumen teknik.

Fraksi tersebut menilai pengendalian banjir perlu dirancang secara terintegrasi, termasuk keterkaitan antara perbaikan drainase, perkuatan tebing, pemeliharaan dan penanganan titik rawan banjir.

Sementara Fraksi ADB menegaskan bahwa, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan harus berdasarkan skala prioritas, kesiapan teknis, manfaat bagi masyarakat dan kemampuan pembiayaan.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kondisi fiskal Kota Bontang yang lebih terbatas menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Pemerintah Kota Bontang, pendapatan daerah 2027 direncanakan mencapai Rp1,953 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp390,13 miliar atau 19,97 persen.

Sementara pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dengan nilai sekitar Rp1,534 triliun atau 78,55 persen dari total pendapatan daerah.

Fraksi Golkar melalui Alfin Rausan Fikry menilai penyusunan anggaran dalam kondisi fiskal terbatas harus dilakukan secara selektif, realistis, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak semestinya menjadi hambatan bagi pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Hal senada disampaikan Fraksi PKB. Sekretaris Fraksi PKB Bonnie Sukardi menilai tingginya ketergantungan terhadap transfer menunjukkan penguatan PAD perlu menjadi agenda yang lebih serius.

PKB mendorong peningkatan PAD tidak hanya melalui intensifikasi penerimaan, tetapi juga perbaikan basis data, digitalisasi, optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi lokal dan penciptaan iklim usaha yang sehat.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkot Bontang menjelaskan secara rinci sumber PAD yang akan dioptimalkan, termasuk basis dan potensi masing-masing jenis pendapatan, serta indikator untuk mengukur keberhasilannya.

Sementara Fraksi PKS bersama Nasdem meminta penjelasan mengenai target peningkatan PAD, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, estimasi tambahan penerimaan hingga strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.

Sorotan serupa datang dari Fraksi Gerindra. Heri Keswanto menyebut penurunan pendapatan transfer harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi, optimalisasi dan terobosan terhadap sumber-sumber PAD.

Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) juga menilai struktur pendapatan tersebut menunjukkan kapasitas fiskal Bontang masih cukup bergantung pada dana transfer.

Seluruh pandangan tersebut mengarah pada satu perhatian utama, yakni bagaimana pemerintah memperkuat kemandirian fiskal di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas.

Selain peningkatan PAD, fraksi-fraksi DPRD juga mendorong Pemkot aktif mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD, baik melalui pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, kementerian/lembaga maupun kontribusi dunia usaha melalui program TJSL.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Prestasi membanggakan ditorehkan Kalimantan Timur (Kaltim) di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional, dengan berhasil meraih predikat juara umum. Enam peserta asal Kota Bontang turut menyumbangkan prestasi di sejumlah cabang perlombaan.

Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Bontang, M. Rais mengatakan bahwa keenam peserta Bontang berhasil meraih juara pertama hingga ketiga, pada cabang yang mereka ikuti.

Keenam peserta dari Bontang yang berhasil mendapatkan juara di antaranya:

1. Muhammad Adnan Abd Barr, juara II Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) putra.
2. Moammar Khadafi Nasution meraih juara II MFQ Putra.
3. Askana Asy Syakirah, juara II MFQ Putri.
4. Dhiyyan Rifiya, meraih juara III Tafsir Bahasa Inggris Putri,
5. Enri Ahmed Paturusi, meraih juara I Tafsir Bahasa Arab Putra,
   serta
6. Alysia Tatiana Paturusi, meraih juara III Hifzhil Quran 30 Juz Putri.

Selain para peserta, Samsiroh juga tercatat sebagai pelatih MFQ dalam kontingen tersebut.

Rais mengatakan, keberhasilan Kaltim menjadi juara umum, termasuk prestasi keenam peserta asal Bontang, merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Hasil ini berbanding lurus dengan ikhtiar. Mulai dari seleksi yang sangat ketat, TC selama enam bulan, dilanjutkan training center selama tiga bulan dengan mode online dan offline, sampai dengan karantina 42 hari di Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa pembinaan berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang turut menentukan raihan prestasi. Di sisi lain, peserta asal Bontang juga dinilai memiliki kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing.

“Tentunya, anak-anak Bontang punya kompetensi yang luar biasa, di bidangnya masing-masing,” katanya.

Adapun dengan dukungan yang diberikan langsung oleh jajaran LPTQ Bontang, selama peserta menjalani perlombaan. Tepat di Selasa (8/9/2026) lalu, pengurus LPTQ Bontang yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, sekaligus Ketua Harian LPTQ Bontang, Dasuki, dan Sekretaris Umum LPTQ Bontang hadir di Semarang, untuk menemui dan memberikan semangat kepada para peserta.

Kehadiran Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni juga disebut menjadi momen berharga, dimana beliau memberikan motivasi tersendiri bagi peserta asal Bontang.

“Yang sangat membuat terharu anak-anak Bontang dengan kehadiran Ibu Wali Kota Bontang bertemu langsung dengan anak-anak Bontang untuk memberikan semangat,” ungkap Rais.

LPTQ Bontang Siapkan MTQH Kaltim

Usai mengikuti MTQ Nasional, LPTQ Bontang kini kembali mempersiapkan peserta untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an Hadist (MTQH) tingkat Provinsi Kaltim yang nantinya akan dijadwalkan berlangsung pada 2 November hingga 12 Desember 2026.

Rais menjelaskan, tahun ini tidak digelar MTQ tingkat kecamatan maupun tingkat kota di Bontang, akibat dampak efisiensi anggaran. Meski demikian, LPTQ tetap menjalankan proses seleksi secara mandiri.

“LPTQ Kota Bontang melanjutkan seleksi mandiri, dari 11 Juli sampai 15 Agustus 2026 lalu,” jelasnya.

Saat ini, para peserta memasuki tahap training center (TC) mandiri minimal dua kali dalam sepekan. Mulai Minggu (21/9/2026) mendatang. LPTQ juga telah memulai try out (TO) atau TC gabungan seluruh cabang yang dipusatkan, di Sekretariat LPTQ Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang).

Dalam pelaksanaannya, setiap peserta yang selesai tampil akan mendapatkan evaluasi langsung dari para konsultan. Catatan mengenai kelemahan peserta kemudian menjadi bahan perbaikan bagi pelatih dalam menyusun pembinaan berikutnya.

Rais mengatakan, LPTQ menargetkan pelaksanaan try out minimal sebanyak 10 kali sebelum peserta memasuki masa karantina.

“Insyaallah TO dijadwalkan minimal 10 kali, menjelang masuk karantina selama 10 hari, yakni 21 sampai 30 November 2026,” bebernya.

Para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ Nasional tersebut juga mendapatkan hadiah berupa uang, selain sertifikat penghargaan.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam