Beranda blog Halaman 2

Perkuat Pengamanan Objek Vital Kelistrikan, PLN Grup Kaltimra Audiensi dengan Kapolda Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
PLN Grup Kaltimra dan jajaran Polda Kaltim melaksanakan audiensi di Kantor Polda Kaltim.

BALIKPAPAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) bersama PLN Grup Kaltimra yang terdiri dari PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PLN UID Kaltimra) serta PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (PLN UIP3B Kalimantan), melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, di Kantor Polda Kaltim, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi pengamanan objek vital ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Timur.

Audiensi tersebut dihadiri oleh General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, General Manager PLN UID Kaltimra M. Chaliq Fadli, serta General Manager PLN UIP3B Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan. Dari pihak Polda Kaltim, audiensi diterima langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, bersama jajaran.

Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara PLN dan kepolisian dalam menjaga keamanan aset serta infrastruktur kelistrikan yang memiliki peran vital bagi keandalan pasokan listrik masyarakat. Melalui koordinasi ini, PLN Grup Kaltimra menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor agar pembangunan dan operasional infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo menyampaikan bahwa keamanan objek vital kelistrikan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan sesuai rencana.

“Melalui sinergi bersama Polda Kaltim, PLN berharap seluruh aset dan infrastruktur kelistrikan dapat terlindungi dengan baik. Keamanan objek vital menjadi fondasi penting untuk menjaga keandalan listrik bagi masyarakat,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, PLN Grup Kaltimra terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ketenagalistrikan.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan dukungan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan objek vital nasional, termasuk infrastruktur kelistrikan PLN.

“Polda Kaltim siap mendukung upaya pengamanan objek vital kelistrikan. Koordinasi yang baik antara PLN dan kepolisian menjadi kunci agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini,” jelasnya.

Melalui audiensi ini, PLN Grup Kaltimra berharap sinergi dengan Polda Kaltim dapat semakin kuat, baik dalam aspek pencegahan, pengamanan, maupun penanganan potensi gangguan terhadap aset kelistrikan.

Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keandalan listrik sebagai penopang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. (Bom)

Neni Tegaskan Warga Sidrap Tidak Bisa Lagi Dibantu Pemkot Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Wali Kota Bontang menegaskan, bahwa berbagai bantuan sosial bagi warga di wilayah Sidrap tidak lagi dapat dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, setelah adanya keputusan yang menetapkan wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Hal itu disampaikan saat wawancara terkait dampak administratif terhadap sejumlah penerima bantuan di wilayah perbatasan tersebut, termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), layanan kesehatan, hingga pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengikuti aturan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Warga yang telah berstatus administrasi Kutim tidak lagi bisa menerima bantuan dari APBD Bontang.

“Kalau itu sudah keputusan akhir dan mengikat, ya kita ikuti aturannya. Yang masuk Kutim tentu tidak bisa lagi dibiayai oleh APBD Bontang,” ujarnya.

Ia mencontohkan, bantuan seperti BLT maupun pembiayaan layanan pendidikan dan kesehatan, tidak memungkinkan diberikan kepada warga yang memiliki KTP Kutim.

“Tidak mungkin APBD Bontang dipakai untuk warga Kutim. Misalnya bantuan tunai langsung buat warga Kutim, itu tidak boleh,” katanya.

Diketahui, terdapat sekitar 156 warga di wilayah Sidrap yang sebelumnya masuk dalam skema bantuan, dan kini harus menyesuaikan status administrasi mereka setelah perubahan kewilayahan tersebut.

Meski demikian, wali kota memastikan kondisi itu seharusnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia menilai pemerintah daerah yang kini menaungi wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.

“Yang harus siap siaga tentu Kutim. Mereka pasti sudah punya mitigasi untuk mensejahterakan warga di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Bupati Kutim Cari Cari Solusi untuk Guru Non-ASN, Opsi Outsourcing Mengemuka

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi Bupati Kutim cari solusi guru honorer, opsi outsourcing mengemuka. (AI)

SANGATTA – Kebijakan pemerintah pusat terkait penataan guru non-ASN di sekolah negeri hingga Desember 2026, mulai memunculkan kekhawatiran di daerah. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pemerintah daerah memastikan tidak akan tinggal diam mencari solusi agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pihaknya masih mendalami aturan tersebut sekaligus membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah maupun tenaga honorer.

“Ini yang akan kita coba dalami, apa maksudnya. Ataukah mungkin ada solusi lain dari kementerian. Mereka tidak mungkin kita keluarkan dari dunia sekolah karena mereka dibutuhkan oleh sekolah,” ujar Ardiansyah saat diwawancara, Jum’at (8/5/2026).

Menurutnya, keberadaan guru non-ASN hingga kini masih menjadi penopang utama di sejumlah sekolah, terutama untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar.

Karena itu, Pemkab Kutim berharap ada jalan tengah agar para guru honorer tetap bisa mengajar tanpa berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan ada solusi lain dan mereka tetap bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Ini yang akan kita coba komunikasikan nantinya,” katanya.

Ardiansyah menjelaskan, selama ini gaji guru honorer tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD. Sebagian besar pembiayaan berasal dari sekolah masing-masing, termasuk dukungan melalui dana BOS. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan insentif tambahan bagi tenaga honorer.

“Insentif tetap kita berikan kepada guru honorer. Ada juga dukungan melalui dana BOS, meskipun nilainya tidak terlalu besar,” jelasnya.

Pemkab Kutim kini tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut. Salah satu yang mulai dipertimbangkan adalah pola outsourcing, sebagaimana diterapkan pada petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran.

“Ini mungkin solusi terakhir yang akan kita ambil. Karena tidak mungkin mereka akan kita keluarkan dari sekolah,” ujarnya.

Ardiansyah menegaskan, persoalan utama bukan sekadar aturan administratif, melainkan kebutuhan nyata sekolah terhadap tenaga pengajar. Ia menilai, jika guru non-ASN dihentikan, proses belajar mengajar berpotensi terganggu.

“Bukan masalah mereka tidak boleh mengajar, tetapi sekolah yang butuh. Kalau mereka keluar, siapa yang mengajar anak-anak?” tegasnya.

Ia pun memastikan pemerintah daerah akan terus mencari formulasi terbaik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal, khususnya pada jenjang SD dan SMP yang membutuhkan guru sesuai bidang mata pelajaran.

“Tidak mungkin orang yang tidak punya latar belakang pendidikan disuruh mengajar. Apalagi di SD dan SMP yang sudah mengarah ke mata pelajaran tertentu,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Jalur Bengalon–Batu Ampar Segera Bisa Dilalui

Penulis
redaksi
-
0
Jalur Bengalon-Batu Ampar kini sudah mulus, jalan siap difungsikan. (Istimewa)

SANGATTA—Jalur pengalihan permanen Simpang Perdau, Kecamatan Bengalon menuju Kecamatan Batu Ampar segera bisa dilalui masyarakat. Sebelum resmi dibuka, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman turun langsung mengecek kondisi terkini proyek jalan tersebut.

Didampingi sejumlah pihak terkait, Ardiansyah meninjau kesiapan jalur yang dibangun sebagai akses penghubung utama antarwilayah di Kutai Timur itu. Total panjang jalan mencapai 22,05 kilometer. Rinciannya, jalan pengalih sementara sepanjang 3,45 kilometer dan jalan utama permanen sepanjang 18,6 kilometer yang kini telah rampung dikerjakan.

Menurut Ardiansyah, keberadaan jalur tersebut bukan sekadar membuka akses transportasi baru. Lebih dari itu, jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Bengalon dan Batu Ampar yang terus berkembang.

“Pembangunan jalan ini bukan hanya soal akses transportasi, tetapi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya saat ditemui, Jum’at (8/5/2026).

Proyek peningkatan jalan itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama pihak swasta. PT Kaltim Prima Coal (KPC) turut mendukung pembangunan, sedangkan pekerjaan teknis di lapangan ditangani PT Wijaya Karya (WIKA).

Saat ini proses semenisasi jalan disebut telah mencapai 100 persen. Dengan konstruksi permanen, jalur tersebut diharapkan lebih awet dan nyaman dilalui pengguna jalan.

Meski begitu, Ardiansyah masih memberi sejumlah catatan sebelum jalan resmi difungsikan. Salah satu yang paling disorot ialah sistem drainase dan kemiringan badan jalan. Ia tak ingin genangan air mempercepat kerusakan jalan yang baru selesai dibangun tersebut.

“Saya meminta kemiringan jalan benar-benar diperhatikan supaya air tidak menggenang. Jika drainase buruk, kerusakan jalan bisa lebih cepat terjadi,” tegasnya.

Selain itu, faktor keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian serius. Ardiansyah meminta kontraktor segera melengkapi fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas dan tanda peringatan di titik rawan.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Rambu peringatan, terutama di area tanjakan dan tikungan, harus dipasang sebelum jalan ini dibuka,” tandasnya.

Pemkab Kutim optimistis keberadaan jalur alternatif tersebut akan berdampak besar terhadap kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Terutama dalam menopang aktivitas sektor industri dan perkebunan di kawasan Bengalon hingga Batu Ampar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Jumlah Gerai Indomaret dan Alfamidi Bakal Dibatasi

Penulis
redaksi
-
0
Salah satu Indomaret yang akan dibangun di kawasan Tanjung Limau. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), membatasi jumlah gerai waralaba nasional seperti Indomaret dan Alfamidi di wilayah Kota Bontang.

Jafung Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Bontang, Idrus, mengatakan pembatasan tersebut dilakukan agar pertumbuhan toko modern tetap terkendali, dan tidak seluruh wilayah dipenuhi gerai waralaba nasional.

“Kalau tidak dibatasi, Indomaret itu bisa masuk semua. Karena memang daya tarik investasi di Bontang cukup besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembatasan jumlah gerai dilakukan berdasarkan kajian dan pengaturan dari dinas terkait. Saat ini kuota gerai modern dibagi di tiga kecamatan, yakni tujuh gerai di Bontang Utara, enam gerai di Bontang Selatan, dan empat gerai di Bontang Barat.

“Pembagiannya sementara 7 di Utara, 6 di Selatan, dan 4 di Barat,” katanya.

Meski demikian, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, khususnya di wilayah Bontang Utara. Hal itu mempertimbangkan jumlah penduduk yang dinilai lebih besar dibanding kecamatan lain.

“Kemungkinan di Bontang Utara akan ditambah lagi sekitar dua titik karena jumlah penduduknya lebih banyak,” jelasnya.

Saat ini kuota di Bontang Utara sudah penuh setelah adanya rencana pembukaan gerai baru di wilayah Tanjung Limau. Sementara di Bontang Selatan masih tersedia dua kuota tambahan.

Selain menjaga pemerataan usaha modern, pembatasan tersebut juga dilakukan untuk memberi ruang bagi pelaku usaha lokal dan UMKM, agar tetap dapat berkembang di tengah masuknya toko-toko ritel nasional.

Menurut Idrus, kebijakan pembatasan hanya berlaku bagi waralaba nasional seperti Indomaret dan Alfamidi. Sementara ritel lokal asal Kalimantan Timur seperti Eramart masih diperbolehkan berkembang karena masuk kategori usaha daerah.

“Kalau Eramart itu produk lokal Kaltim, jadi aturannya berbeda. Mereka masih bisa membuka gerai karena statusnya juga mendukung UMKM daerah,” ungkapnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Pemkot Bontang Raih Penghargaan Nasional Terbaik 1

Penulis
redaksi
-
0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb8mei2026/mobile/

Tata Ulang Pemasangan Reklame, Pemkot Tiadakan Baliho di Median Jalan

Penulis
redaksi
-
0
Jafung Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Idrus. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai menata ulang pemasangan reklame di wilayah kota, dengan menghapus baliho berukuran besar yang berada di median jalan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah kota sekaligus mengurangi potensi bahaya bagi pengguna jalan.

Jafung Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Idrus, mengatakan kebijakan itu merupakan arahan langsung dari Wali Kota Bontang, agar kawasan median jalan tidak lagi dipenuhi konstruksi reklame besar.

“Yang tidak boleh itu baliho di median jalan. Kalau reklame secara umum masih boleh, terutama yang berada di pinggir jalan,” ujarnya.

Keberadaan baliho di tengah jalan dinilai mengganggu estetika kota dan berisiko membahayakan pengendara, apabila konstruksinya tidak terawat dengan baik. Apalagi, banyak konstruksi reklame yang sudah berdiri sejak lama tanpa pemeliharaan rutin.

“Bu Wali ingin kota terlihat lebih rapi dan cantik. Selain itu, konstruksi baliho di tengah jalan juga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan karena banyak yang tidak terawat,” katanya.

Sebagai pengganti reklame konvensional di median jalan, Pemkot Bontang kini mulai mendorong penggunaan videotron sebagai media promosi yang lebih modern dan sesuai konsep digitalisasi kota.

“Makanya diganti dengan videotron, karena konsepnya sekarang lebih ke digitalisasi,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pembongkaran baliho di median jalan telah dilakukan sejak tahun lalu. Sebagian dibongkar mandiri oleh pemilik, sementara sebagian lainnya dibantu pemerintah.

“Kalau yang konstruksi besar di tengah jalan itu sudah dibongkar semua. Ada sekitar tujuh titik,” jelasnya.

Ia menegaskan pemasangan reklame masih diperbolehkan di sejumlah lokasi tertentu. Hanya saja, terdapat beberapa titik yang disarankan untuk tidak dipasangi reklame, karena dianggap mengganggu pandangan pengendara, seperti di kawasan turunan rumah sakit dan area Simpang Ramayana. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Warga Binaan Lapas Tenggarong Dilibatkan Kelola Pertanian dan Budidaya Ikan

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelatihan keterampilan pertanian bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Tenggarong. (Istimewa)

TENGGARONG – Warga binaan di Lapas Kelas IIA Tenggarong kini tidak hanya menjalani masa pidana. Mereka mulai ditempa dengan berbagai keterampilan kerja, mulai dari bertani, budidaya ikan air tawar hingga layanan pencucian kendaraan.

Program tersebut dijalankan melalui pengembangan Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) yang tengah disiapkan di lingkungan lapas sebagai pusat pembinaan produktif sekaligus ruang edukasi terbuka bagi masyarakat.

Di area SAE, warga binaan dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan sayuran hijau menggunakan metode hortikultura. Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan budidaya ikan air tawar yang dikelola bertahap mulai dari pembibitan hingga panen.

Tak hanya sektor pertanian dan perikanan, Lapas Tenggarong juga menyiapkan layanan pencucian mobil dan motor yang nantinya dikelola warga binaan setelah mendapatkan pelatihan teknis.

Program tersebut diharapkan menjadi bekal keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Kalapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, mengatakan sarana itu dibangun bukan sekadar tempat pembinaan internal, tetapi juga untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap warga binaan.

Menurutnya, lembaga pemasyarakatan saat ini harus mampu menjadi tempat pengembangan sumber daya manusia dan bukan hanya ruang penghukuman semata.

“Sarana edukasi ini kami bangun sebagai wujud nyata bahwa Lapas bukan lagi sekadar tempat pengurungan, melainkan pusat pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan warga binaan perlu dibekali keterampilan nyata agar memiliki rasa percaya diri dan peluang hidup yang lebih baik setelah bebas nanti.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa di sini ada proses transformasi,” tegasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

Air Milik Umum, Harusnya Murah

Penulis
redaksi
-
0
Hafsah. (Dok pribadi)

Oleh:
Hafsah
Penulis dan Aktivis

Lonjakan tagihan air membuat masyarakat dibuat gaduh. Tak tanggung-tanggung, tagihan mencapai Rp1,9 juta yang dialami penghuni rumah kontrakan di Jalan Kerapu 3 Kelurahan Tanjung Laut menuai keluhan. Besarnya biaya tersebut dinilai tidak sebanding dengan penggunaan air sehari-hari, yang hanya untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris pun sidak dan menegaskan bahwa inspeksi mendadak yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Direktur Perumda Tirta Taman, Suramin, menegaskan bahwa penggunaan sambungan rumah air bersih, harus sesuai ketentuan (rata-rata berada di kisaran 10 meter kubik per bulan) penggunaan rumah tangga guna menghindari lonjakan tagihan yang signifikan. Sehingga sebagai solusinya, masyarakat diminta memasang sambungan meteran baru untuk mengontrol penggunaan air sekaligus menekan lonjakan tagihan yang tinggi.

Perumda Tirta Taman Sarankan Penambahan Meteran Baru, Solusi Tekan Lonjakan Tagihan Air

Air Kebutuhan Pokok, Mengapa Mahal?

Tak hanya di Kota Bontang, lonjakan tarif air di kota lainpun terjadi yang membuat masyarakat resah. Yang mengherankan, lonjakan dianggap tidak wajar sebab seboros-borosnya pemakaian tidak berbayar berlipat seperti saat ini. Lalu langkah dan solusi sementara yang diberikan adalah mengganti meteran baru. Sudahlah bayar mahal harus beli meteran baru pula. Jika meteran lama yang rusak tidak mungkin terjadi massal sehingga menggantinya dengan yang baru apakah mampu mengurangi beban biaya?

Sistem Kapitalis sekuler memandang setiap permasalahan rakyat dengan kacamata materialis. Posisi pemerintah hanya sebatas regulator seperti memberi saran membeli atau mengganti meteran baru. Rakyat seperti alat komoditi, dimana setiap kebutuhannya dianggap sebagai celah untuk mencari keuntungan. Padahal tanggung jawab dalam pelayanan kebutuhan rakyat adalah pemerintah setempat.

Mirisnya, ditengah kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok, ditambah pula dengan naiknya tarif air. Jika hal tersebut terjadi, mestinya pemerintah harus mengabil langkah yang tidak sampai memberatkan rakyat. Belum lagi banyaknya angka pengangguran akibat PHK dibeberapa perusahaan menambah derita ditengah melambungnya harga kebutuhan pokok, termasuk air.

Air Milik Umum, Gratis dan Berkualitas

Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jika terkait pemenuhan hajat hidup maka negara berperan penting mewujudkan agar sampai kepada masyarakat dengan mudah dan terjangkau. Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api”. (HR Abu Dawud, Ahmad & Ibnu Majah)

Hadist ini menegaskan bahwa air adalah milik umum dan negara wajib menyediakan dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan sampai kepada masyarakat. Dikatakan juga bahwa air milik bersama yang artinya tidak diperjual belikan.

Pelayanan yang optimal niscaya dalam Islam, sebab pemerintah memposisikan diri sebagai pelayan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat harus dipastikan dinikmati oleh semua kalangan tanpa syarat. Begitupun biaya operasional telah ditanggung oleh pemerintah setempat dengan skema pembiayaan yang diambil dari Baitul mall yang bersumber dari berbagai pos pemasukan.

Berdasarkan buku Sistem Keuangan Negara khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum, pemasukan negara berasal dari tiga bagian, yaitu fa’i dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat.

Fa’i dan kharaj terdiri dari seksi ghonimah, kharaj, status tanah, jizyah, fa’i dan dhoribah.
Bagian kepemilikan umum terdiri dari seksi migas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang rumput serta aset yang diproteksi negara.

Bagian zakat terdiri dari zakat uang, dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan serta zakat ternak seperti sapi, unta dan kambing.

Dengan banyaknya sumber pendapatan negara meniscayakan kebutuhan rakyat terutama air akan mudah didapatkan secara gratis. Adapun pemenuhan kebutuhan lain, negara akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tiap kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Layanan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum mampu digratiskan karena negara mampu memenuhinya.

Wallahu a’lam bisshowab

Neni Pastikan Kesiapan Fisik Calon Jemaah Haji Sehat Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat bercengkerama dengan calon jemaah haji. (Dwi S).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan seluruh calon jemaah haji telah menjalani berbagai persiapan yang matang, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Persiapan tersebut meliputi manasik haji, pemeriksaan kesehatan hingga latihan fisik, guna menjaga kondisi tubuh para jemaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan seluruh rangkaian persiapan telah disusun dengan baik bersama Kementerian Haji, agar para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, lancar, dan aman.

“Alhamdulillah, Pemkot Bontang memfasilitasi dari awal. Kementerian haji sudah melakukan manasik haji, pelatihannya, kemudian cek kesehatan, bahkan olahraga untuk fisiknya,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Sebab, rangkaian ibadah di Tanah Suci cukup padat dan membutuhkan stamina yang benar-benar kuat.

“Di sana bukan hanya sekedar ibadah, tetapi fisiknya juga harus kuat. Kalau tidak kuat, nantinya tidak bisa menjalankan ibadah dengan maksimal,” katanya.

Neni mengaku bersyukur, karena seluruh calon jemaah yang akan berangkat dalam kondisi sehat. Bahkan, jemaah lanjut usia tetap mengikuti latihan fisik yang telah dijadwalkan.

“Tadi saya lihat semuanya sehat-sehat. Bahkan yang berusia 80 tahun juga mengikuti latihan fisik, bersama pimpinan kloter,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Bontang turut memfasilitasi kebutuhan keberangkatan para jemaah, mulai dari transportasi hingga tenaga kesehatan pendamping untuk para calon jemaah.

“Kita memfasilitasi juga keberangkatannya, ada bus, ada tenaga kesehatan haji dari Kota Bontang, seperti bidan dan perawat. Alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Sementara untuk tenaga dokter pendamping, ia menyebut dokter asal Bontang saat ini telah tergabung dalam kloter yang berbeda, sehingga untuk pendampingan jemaah asal Bontang nantinya akan ditangani oleh dokter yang berasal dari Kabupaten Berau.

“Persiapan ini sudah disusun dengan sedemikian rupa oleh kementerian haji, jadi tinggal pelaksanaannya saja. Semoga semuanya lancar, hingga nanti pulang lagi ke Bontang,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

123...1,080Halaman 2 dari 1,080