BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta warga tidak panik atas insiden over firing di kawasan Pabrik V milik PT Pupuk Kaltim (PKT) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Sebab, kata Andi Faiz, PKT merupakan perusahaan profesional yang selalu mengutamakan aspek keselamatan. Ia pun meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang masih simpang siur.

“Kita nggak usah ragu dengan PT Pupuk Kaltim. Mereka diisi oleh orang-orang profesional yang pastinya mengutamakan keselamatan. Kami yakin dan percaya PKT melakukan antisipasi dan penanganan yang terbaik,” tutur Andi Faiz, Selasa (26/7/2022).

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat percaya dengan klarifikasi dan penjelasan pihak PKT yang menyebut ledakan itu tidak berbahaya. “Artinya kalau saat ini PKT bilang itu hanya ledakan biasa dan tidak beracun atau tidak berdampak kepada masyarakat, kita harus percaya dan masyarakat jangan resah. Jangan berpikir sendiri dan berprasangka aneh di luar itu,” terangnya.

Faiz sapaan akrabnya mengatakan, sebagai perwakilan masyarakat, dirinya yakin apa yang disampaikan manajemen PKT kepada media dengan melibatkan Polda Kaltim sudah cukup terang dan jelas. Bahwa ledakan yang terjadi tidak berbahaya. “Jadi kita jangan berspekulasi lebih. Sudah lugas lah. Managemen sudah mengklarifikasi semuanya dan alhamdulillah terbukti sampai saat ini tidak terjadi apa-apa,” tegas Faiz.

Sebelumnya Vice Presiden Komunikasi Korporat (Komkor), Tommy Johan Agusta mengakui, ledakan dipicu over firing. Menurut Tommy, pada Sabtu (23/7/2022) dini hari terjadi over-firing di Pabrik 5 PKT. Insiden ini ternotifikasi langsung oleh tim di pusat kontrol atau central control room, sehingga dapat ditanggulangi dan tidak menimbulkan korban. “Tidak ada korban dari kejadian ini,” jelas Tommy. Disebutkan pula, tim teknis PKT masih menyelidiki penyebab over-firing.

“Tim teknis akan mengevaluasi ulang dan jika ditemukan kerusakan akan segera diperbaiki, dan pabrik direaktivasi kembali,” kata Tommy.

Untuk mengantisipasi hal ini tidak terulang, pihaknya mengedepankan dan menerapkan prosedur tetap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan baik. Sesuai standar tertinggi di industri dan ketetapan pemerintah. Para karyawan, terutama mereka yang bekerja di pabrik memiliki otoritas penuh dan wajib untuk stop bekerja, bilamana mendapati potensi tidak aman. “Tentunya dengan adanya kebijakan K3 yang preventif dan mitigatif, kejadian ini dapat ditanggulangi dengan baik,” kata Tommy. (adv)

BONTANG– Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, Senin (25/7/2022).

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I Raking mempersoalkan  sinkronisasi atau kesesuaian data pemilih untuk pemilihan umum serentak tahun 2024.

Raking mengaku, telah mendapat informasi bahwa data kependudukan KPU saat ini telah sinkron dengan data Disdukcapil, sehingga pemutakhiran data pemilih bisa selalu akurat.

“Terbukti sebelumnya pada Pilkada (Kota Bontang) ada muncul persepsi yang kurang pas (berbeda) dari DPT dan data Disdukcapil, namun ke depannya dari tahun ke tahun akan lebih baik lagi,” kata Raking, Senin (25/7/2021).

Mengenai keterlambatan dalam perekaman KTP-el, Raking mengatakan, Disdukcapil  kekurangan anggaran dalam pengadaan alat dan cadangan perekaman KTP-el.

“Kami buat laporan ke pimpinan, dan akan mendorong masukan anggaran ke pemerintah, karena pengelola anggaran adalah pemerintah,” tambah Raking.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang Erwin membenarkan, data yang ada di KPU sudah sinkron dengan data yang ada di Disdukcapil. Di mana  setiap 3 bulan sekali, KPU selalu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Erwin juga memastikan koordinasi ke Disdukcapil telah dilakukan dengan baik. “Terkait pemilih pemula, Kami melakukan invetarisasi untuk warga yang berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024. Dan kami sampaikan ke Disdukcapil yang nantinya akan melakukan perekaman KTP-el secara langsung,” kata Erwin.

Mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dimiliki KPU hingga Juni 2022, tercatat sebanyak 120.539 jiwa dengan cakupan Bontang Selatan sebanyak 45.859 jiwa, Bontang Barat sebanyak 20.180 jiwa dan Bontang Utara sebanyak 54.500 jiwa.(ya)

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang menyoroti minimnya serapan anggaran hingga triwulan kedua 2022 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang. Padatriwulan pertama, serapan anggaran Dinkes Bontang hanya 7,25 persen. Kemudian pada triwulan kedua baru 23,08 persen.

Wakil Ketua Komisi I, Raking menyampaikan seharusnya pada semester pertama atau triwulan kedua, penyerapannya bisa mencapai 50 persen lebih. Untuk itu, pihaknya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini untuk bergerak cepat pada semester kedua ini, agar seluruh anggaran bisa terserap hingga akhir tahun.

“Harapannya agar tidak ada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red.). Kan besar juga anggarannya di Dinas Kesehatan. Di triwulan ketiga ini target penyerapannya bisa di angka 80-85 persen,” kata Raking saat dikonfirmasi, belum lama  ini.

Kasubbag Perencanaan Dinkes, Sumriah menyampaikan, alasan rendahnya penyerapan anggaran hingga ke triwulan kedua, lantaran adanya recofusing di medio Januari-Maret 2022 sebesar Rp 15 miliar. Adapun penyerapan anggarannya, sejauh ini baru dimaksimalkan untuk belanja pegawai dan program peningkatan kesehatan masyarakat.

Diketahui, anggaran Dinkes tahun ini sebesar Rp 131 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Artinya, baru sekitar Rp 30 miliar anggaran yang terserap hingga kini. (adv/rb)

BONTANG –  Rancangan peraturan daerah (raperda) terkait ruang terbuka hijau (RTH) sudah diperlukan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi lll DPRD Bontang Abdul Malik. Ia menilai raperda RTH bertujuan untuk mengatur wilayah di Bontang. Selain itu juga diperlukan agar sisi kearifan lokal lingkungan tetap terjaga.

Terlebih, luas wilayah di Kota Bontang sangat terbatas. Sehingga persoalan RTH di Bontang perlu diatur dengan kekhususan tersendiri, baik yang berkaitan dengan masalah sempitnya wilayah, maupun potensi pertumbuhan penduduk dan industrialisasi yang ada.

“Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 dari luasan Bontang, 70 persen laut kewenangan sudah ditarik provinsi, sedangkan yang jadi kewenangan pemerintah Bontang hanya 30 persen,” bebernya.

Dirinya juga menyarankan, agar Bontang dapat bersinergi dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) terkait persoalan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas. “Sehingga dapat dijadikan pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Tim Asistensi raperda Kota Bontang, Syaifullah mengatakan terkait kajian naskah akademik, raperda itu masih banyak perbaikan terutama dalam hal penulisan dan susunan materi. “Misalnya dari ruang lingkupnya tidak mencakup semua pasal. Jadi ada pasal yang ketinggalan,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai Pemkot Bontang melalui dinas terkait kurang serius menarik simpatik para investor untuk masuk di Kota Bontang. Terbukti, pada semester awal tahun 2022 investor yang masuk di Kota Taman masih nihil.

Menuurtnya, Pemkot Bontang seharusnya punya terobosan, konsep dan strategi khusus untuk memikat para investor. Hal itu tidak lain agar para investor dapat membangun sesuatu di Kota Bontang. “Usaha saat ini sudah bagus. Namun, perlu ditingkatkan lagi. Kalau punya strategi kan malah lebih mudah dalam menggaet investor,” beber Andi Faiz.

Menuurtnya untuk mendapatkan investor, pemerintah tidak hanya menawarkan kawasan industri. Banyak peluang yang bisa dipromosikan untuk menarik minat investor. Apalagi kata dia, di Kota Bontang banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya mengelola sektor laut. “Jadi tidak hanya berfokus terhadap satu sektor. Bontang itu sendiri masih banyak yang bisa dikembangkan. Baik itu dari sektor perikanan, pengolahan air dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris menilai kemungkinan buruknya bila tidak segera dievaluasi dan mencari solusi maka akan mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) “Komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha dan bisnis itu penting. Jangan sampai di tahun ini tidak ada satu investor pun yang melirik,” sebutnya.

Dengan lahan yang luas di kawasan Bontang Lestari, menurut pria yang juga politisi Gerindra ini seharusnya hal itu bisa menjadi daya tarik bagi investor. Terlebih RTRW sudah sangat memadai.

Untuk itu ia mendorong Pemkot harus lebih agresif dalam memperkuat promosi dan komunikasi. Juga harus lebih jeli terhadap peluang yang ada. “Mau sebagus apapun lahan yang ditawarkan kalau promosinya tidak masif ya percuma saja,” tegasnya. (adv)