Beranda blog Halaman 3

Bupati Berau Pastikan Bantuan Seragam Sekolah Tetap Menjangkau Siswa

0
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyerahkan paket seragam sekolah gratis secara simbolis kepada peserta didik baru jenjang SD dan SMP negeri di Kabupaten Berau. (Foto: Istimewa)

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP negeri tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Sebanyak sekitar 33 ribu paket seragam mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bentuk komitmen mendukung pemerataan pendidikan.

Penyaluran program tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menghadiri Rapat Koordinasi Bunda PAUD di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rabu (5/8/2026).

Meski penyerahan dilakukan secara simbolis, pembagian kepada para siswa akan dilaksanakan langsung oleh masing-masing sekolah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan program seragam gratis tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban pengeluaran orang tua saat memasuki tahun ajaran baru.

“Seragam gratis ini sudah mulai disalurkan ke seluruh SD dan SMP. Hari ini hanya diserahkan secara simbolis, sedangkan pembagiannya kepada siswa dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan seluruh paket seragam telah didistribusikan ke sekolah-sekolah dan jumlahnya dipastikan mencukupi sesuai data penerima.

Secara keseluruhan, sekitar 33.000 paket disiapkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik jenjang SD dan SMP di Kabupaten Berau.

Untuk jenjang SD, sebanyak sekitar 6.217 siswa menerima tiga jenis seragam, yakni merah putih, batik, dan pramuka. Selain itu, mereka juga memperoleh tas sekolah beserta perlengkapan alat tulis sebagai penunjang kegiatan belajar.

Sementara itu, sekitar 4.000 siswa SMP menerima tiga jenis seragam yang sama, yaitu seragam nasional, batik, dan pramuka. Bantuan untuk jenjang SMP tidak mencakup tas sekolah.

“Seluruh seragam sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kami memastikan jumlahnya mencukupi dan tinggal dibagikan kepada siswa oleh masing-masing satuan pendidikan,” kata Mardiatul.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berharap seluruh peserta didik dapat memulai proses belajar tanpa terkendala perlengkapan sekolah.

“Program ini diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan dan meningkatkan semangat belajar siswa di seluruh wilayah Berau,” pungkasnya.

Editor: Agus S.

Otorita IKN Sebut Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terus Berjalan

0
Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, memberikan keterangan terkait gugatan uji materi UU IKN yang diajukan tokoh adat Suku Balik ke Mahkamah Konstitusi. (Foto: Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merespons gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang diajukan tokoh adat Suku Balik, Sibukdin, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Otorita menegaskan masyarakat adat Paser Balik selama ini telah dilibatkan dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan di kawasan IKN.

Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, ia menilai anggapan bahwa masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pembangunan IKN perlu ditelaah kembali.

“Selama ini kami melibatkan beliau dalam kegiatan-kegiatan dan acara-acara. Kami bisa menunjukkan undangan maupun dokumentasi kehadirannya. Mudah-mudahan ini benar-benar mewakili masyarakat Paser Balik,” ujarnya di Kantor Otorita IKN, Rabu (5/8/2026).

Alimuddin juga membantah anggapan adanya tekanan dalam proses pembebasan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Menurutnya, seluruh proses pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai ganti kerugian ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga tidak ada proses tawar-menawar maupun intervensi kepada masyarakat.

“Sepanjang dasar hukumnya jelas, pasti dibayarkan. Nilainya mengikuti hasil KJPP. Jadi keliru jika dikatakan ada proses tawar-menawar harga,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan mengenai identitas maupun representasi masyarakat Paser Balik merupakan urusan internal komunitas adat dan bukan menjadi kewenangan Otorita IKN.

Di bidang pelestarian budaya, Alimuddin menyebut Otorita IKN justru menempatkan masyarakat Paser Balik sebagai salah satu prioritas dalam berbagai program pemberdayaan.

Program yang telah dijalankan antara lain studi banding, menghadirkan tenaga ahli untuk pengembangan kebudayaan, hingga pemberdayaan pemuda melalui pengelolaan destinasi wisata Gunung Parung.

Selain itu, melalui Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Otorita IKN juga telah memberikan pengakuan resmi terhadap masyarakat adat di Kelurahan Mentawir melalui Surat Keputusan Kepala Otorita IKN yang diterbitkan beberapa bulan lalu.

Menanggapi keluhan mengenai ketersediaan air bersih di kawasan IKN, Alimuddin menjelaskan pemerintah masih menyelesaikan pembangunan jaringan perpipaan yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dengan instalasi pengambilan air (intake).

Menurutnya, setelah sistem interkoneksi selesai dibangun, distribusi air bersih kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap.

Alimuddin menegaskan Otorita IKN tetap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat sepanjang didasarkan pada fakta dan kondisi di lapangan.

“Kami menyambut baik kritik, tetapi harus didasari fakta dan data lapangan agar tidak menimbulkan salah pengertian,” tutupnya.

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Polisi Telusuri Dugaan Korupsi Dana Pendidikan hingga Rumah Mantan Honorer

0
Tim gabungan Satreskrim Polres Kukar dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penggeledahan di rumah orang tua mantan honorer Disdikbud Kukar di Jalan Danau Melintang, Tenggarong. (Foto: Ady Wahyudi/Media Kaltim)

TENGGARONG – Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara terus berkembang. Setelah menggeledah kantor Disdikbud, tim gabungan Satreskrim Polres Kukar dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim kembali menggeledah rumah orang tua mantan tenaga honorer Disdikbud di Jalan Danau Melintang, Tenggarong, Rabu (5/8/2026).

Penggeledahan berlangsung sejak pukul 15.12 Wita hingga sekitar pukul 22.00 Wita atau hampir tujuh jam.

Rumah di Jalan Danau Melintang Nomor 50 RT 24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong tersebut semula diduga milik aparatur sipil negara (ASN) Disdikbud Kukar. Namun belakangan diketahui merupakan rumah orang tua Fauzan, mantan tenaga honorer Disdikbud Kukar.

Selama proses penggeledahan, sedikitnya sembilan kendaraan roda empat terparkir di sekitar lokasi, termasuk tiga kendaraan operasional Polres Kukar. Sejumlah personel kepolisian berjaga untuk mengamankan jalannya penyidikan.

Beberapa kali penyidik terlihat keluar masuk rumah sambil membawa map berwarna hijau. Saat penggeledahan berakhir, petugas membawa keluar satu koper hitam yang diduga berisi dokumen dan barang bukti.

Ketua RT 24 Kelurahan Melayu, Aji Sofyan, yang mendampingi proses penggeledahan sebagai saksi, membenarkan rumah tersebut merupakan kediaman orang tua Fauzan.

“Rumah Haji Adai, orang tuanya Ojan. Dia swasta. Dulu honorer di Dinas Pendidikan, sekarang sudah lama berhenti,” ujarnya.

Menurut Sofyan, selain satu koper hitam, penyidik juga membawa satu unit laptop dan dua map berisi dokumen dari dalam rumah.

“Saya hanya mendampingi sebagai saksi. Yang saya dengar ini Tipikor. Kalau lebih rincinya saya tidak tahu,” katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai hasil penggeledahan, penyidik belum memberikan penjelasan.

“Langsung ke humas aja,” ujar salah seorang penyidik.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kukar, Iptu Maryono, mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kegiatan tersebut.

“Belum tahu, sebentar saya cari tahu dulu,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Kukar maupun Ditreskrimsus Polda Kaltim belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar penggeledahan, status barang bukti yang diamankan, maupun perkara yang sedang ditangani.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian penyidikan yang sebelumnya dilakukan di Kantor Disdikbud Kukar pada 30 Juli 2026. Namun, kepolisian belum memastikan apakah kedua penggeledahan itu berada dalam satu rangkaian perkara yang sama.

Saat ini terdapat dua jalur penyidikan berbeda terkait dugaan korupsi di Disdikbud Kukar.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangani dugaan penyalahgunaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru ASN dan insentif guru non-ASN periode 2020–2025.

Sementara Polres Kukar menangani dugaan penyimpangan pembayaran honorarium tenaga non-ASN periode 2023–2025 berdasarkan perintah Polda Kaltim.

Kasus tersebut mulai mencuat setelah Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam mekanisme pembayaran dana pemerintah.

Dalam penyidikan Kejati Kaltim, penyidik mengungkap adanya ribuan transaksi mencurigakan yang diduga berkaitan dengan pembayaran TPP guru ASN maupun insentif guru non-ASN.

Nilai kerugian negara masih dalam proses audit. Temuan awal diperkirakan mencapai sekitar Rp9,5 miliar, namun penyidik menegaskan angka tersebut belum final.

Hingga kini, baik penyidikan yang dilakukan Kejati Kaltim maupun Polres Kukar masih berlangsung. Belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Taekwondo Kaltim Tunjukkan Prestasi di Ajang World Taekwondo G-2

0
Atlet Taekwondo Kalimantan Timur, Benaya Rafael Warkey, sukses meraih medali perunggu pada nomor Kyorugi Putra Over 87 Kilogram di ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA – Atlet Taekwondo Kalimantan Timur, Benaya Rafael Warkey, berhasil mempersembahkan medali perunggu pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026.

Benaya meraih medali pada nomor Kyorugi Putra Over 87 Kilogram dalam kejuaraan yang berlangsung di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 3–5 Agustus 2026.

Kejuaraan tersebut merupakan turnamen resmi World Taekwondo berstatus Grade 2 (G-2) yang memberikan poin peringkat dunia menuju berbagai kejuaraan internasional, termasuk jalur kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028.

Pada kategori Kyorugi Men +87 kilogram, medali emas diraih Hamzah Omar Saeed dari Pakistan, sedangkan medali perak menjadi milik Richard Hanusovsky asal Slovakia.

Dua medali perunggu diberikan kepada Benaya Rafael Warkey dan Ezar Faadihillah sesuai regulasi World Taekwondo yang memberikan medali kepada dua atlet semifinalis.

Secara keseluruhan, Indonesia meraih sembilan medali emas, enam medali perak, dan 15 medali perunggu dalam kejuaraan tersebut.

Wakil Ketua I Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (PBTI) Kalimantan Timur, Muhammad Amin, mengatakan sebanyak 10 atlet dari Kaltim mengikuti turnamen internasional tersebut.

Menurutnya, raihan medali Benaya menjadi bukti bahwa pembinaan atlet taekwondo di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif.

Prestasi tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Kaltim untuk terus meningkatkan kemampuan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 diikuti 531 atlet dari 36 negara sehingga menjadi salah satu turnamen taekwondo terbesar di Asia tahun ini.

PBTI Kaltim optimistis prestasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet sehingga semakin banyak taekwondoin daerah yang mampu menembus podium pada kejuaraan internasional mendatang.

Editor: Agus S.

Penyamaran Polisi Berujung Penangkapan Dua Pengedar Narkotika

0
Dua tersangka beserta barang bukti sabu diamankan Satresnarkoba Polres Kutai Barat usai pengungkapan kasus peredaran narkotika di Kecamatan Long Iram. (Foto: Istimewa)

SENDAWAR – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kutai Barat menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Long Iram.

Dari operasi tersebut, polisi menyita sembilan poket sabu dengan berat kotor sekitar 1,3 gram.

Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di Kampung Suko Mulyo, Kecamatan Long Iram.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli (undercover buy).

Kasatresnarkoba Polres Kutai Barat, Iptu Raymond Juliano W, mengatakan petugas kemudian menangkap pria berinisial S (27) setelah diduga menyerahkan dua poket sabu kepada anggota yang menyamar usai menerima uang sebesar Rp500 ribu.

“Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial DH,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan tersebut, polisi melakukan pengembangan ke rumah DH yang masih berada di Kampung Suko Mulyo.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan tujuh poket sabu yang disimpan di dalam dompet berwarna cokelat serta uang tunai Rp3,2 juta yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

Selain sembilan poket sabu, polisi juga menyita uang tunai dengan total Rp3,7 juta, satu unit telepon seluler, satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, serta sebuah dompet yang digunakan menyimpan barang bukti.

Kedua tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kutai Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dugaan tindak pidana peredaran narkotika.

Polres Kutai Barat juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai upaya bersama menekan peredaran barang terlarang.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Angela Minta OPD Terapkan Standar Data yang Terintegrasi

0
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Satu Data Indonesia dan Data Geospasial Kabupaten Mahakam Ulu di Hotel Puri Senyiur, Samarinda. (Foto: Istimewa)

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat tata kelola data sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan strategis bagi daerah dengan karakteristik wilayah yang luas seperti Mahakam Ulu.

Hal tersebut disampaikan Angela saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Satu Data Indonesia dan Data Geospasial Kabupaten Mahakam Ulu di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Selasa (4/8/2026).

“Implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan data geospasial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Data yang valid menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Angela menilai koordinasi antarpengelola data di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan maupun tumpang tindih data antarsektor.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD menerapkan standar data yang sama serta memperkuat sinergi antara produsen data, wali data, dan simpul jaringan informasi geospasial daerah.

Selain sistem, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Menurut Angela, pengelolaan data tidak boleh hanya bergantung pada operator, tetapi juga harus dipahami dan diawasi oleh pimpinan perangkat daerah.

“Saya minta kepala perangkat daerah dan kepala bidang memahami pekerjaan operator. Jangan sampai ketika terjadi pergantian personel, tidak ada alih pengetahuan sehingga kualitas data ikut terganggu,” katanya.

Angela juga meminta seluruh data geospasial di lingkungan Pemkab Mahulu diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.

Ia menegaskan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar pelatihan.

“Momentum ini harus menjadi awal membangun sistem data yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Mahakam Ulu tersebut berlangsung selama 4–5 Agustus 2026 dan diikuti perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pemerintah.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Pekan Asi Sedunia RSUD Taman Husada Bontang Perkuat Edukasi Asi Eksklusif Cegah Stunting

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb5agt2026/mobile/

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkot Bontang Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

0
Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026 Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Walikota Bontang dan DPRD Kota Bontang Atas KUA-PPAS APBD 2027. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD Kota Bontang menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah menegaskan anggaran akan difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, tema pembangunan Kota Bontang pada 2027 adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.”

Menurutnya, pemerintah harus menentukan prioritas karena kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan drainase, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga digitalisasi pelayanan publik.

“Kita tidak mungkin mengerjakan semuanya sekaligus. Karena itu kita harus menentukan prioritas, agar masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya,

Ia menegaskan, keberhasilan APBD bukan diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari manfaat yang diterima masyarakat, “Bukan seberapa besar APBD, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih selektif dalam menyusun belanja. Anggaran untuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorarium, serta belanja administrasi diminta ditekan, agar lebih banyak dialihkan pada pelayanan dasar dan program prioritas.

Selain itu, hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD tetap menjadi dasar penyusunan APBD 2027, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan pelaksanaan, serta kebutuhan masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Neni Proyeksikan APBD Bontang 2027 Turun Jadi Rp1,6 Triliun, Bankeu Provinsi Tak Lagi Dianggarkan

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penurunan tersebut dipengaruhi tidak lagi dianggarkannya bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta adanya informasi dana kurang salur sekitar Rp402 miliar yang belum akan disalurkan.

Pernyataan itu disampaikan Neni usai Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang terkait penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, nilai APBD masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, informasi terbaru menunjukkan dana kurang salur sekitar Rp402 miliar, belum akan disalurkan sehingga memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

“Ada info terakhir dana kurang salur tidak akan disalurkan kurang lebih Rp402 miliar. Jadi kemungkinan APBD Kota Bontang pada posisi sekitar Rp1,6 triliun,” ujarnya.

Neni menjelaskan, penyebab utama menurunnya proyeksi APBD adalah tidak adanya lagi alokasi Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027.

“Kalau tidak ada Bankeu dari provinsi, pasti nilai APBD kita tidak bertambah. Prediksi saya sekitar Rp1,6 triliun saja,” katanya.

Ia mengaku telah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sebab sebelumnya Pemkot Bontang mengusulkan Bankeu sekitar Rp200 miliar. Namun, dalam rapat koordinasi terakhir disampaikan bahwa Bankeu tidak lagi dialokasikan pada 2027.

Meski demikian, Neni memastikan program yang sebelumnya diusulkan melalui Bankeu tetap dapat diajukan melalui skema bantuan langsung pemerintah provinsi, seperti penanganan banjir, kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.

“Kalau dulu Bankeu masuk ke batang tubuh APBD Kota Bontang. Sekarang menjadi bantuan langsung dari provinsi, sehingga tidak lagi menambah postur APBD kita,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kecelakaan Tunggal Dini Hari di Depan Efata Mart BSD, Diduga Pengendara Mabuk Tabrak Pot Bunga Pemkot

0
Kondisi korban pasca menabrak pot bunga. (Ist)

BONTANG — Dua orang menjadi korban kecelakaan tunggal di depan gerbang masuk Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), tepatnya di depan Efata Mart, Kota Bontang, pada Rabu (5/8/2026) dini hari sekitar pukul 02.10–02.30 Wita.

Berdasarkan informasi yang dibagikan warga BSD di grup WhatsApp perumahan, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang melaju dari arah Loktuan dengan tujuan Bontang Lestari hilang kendali. Motor tersebut kemudian menabrak pot bunga milik Pemerintah Kota yang berada di tengah jalan.

“Penyebab kecelakaan diduga karena pengendara dalam kondisi mabuk,” tulis informasi warga tersebut.

Akibat benturan keras, kedua korban mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan berbeda. Satu korban telah dilarikan ke RS Amalia untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara satu korban lainnya dibawa ke Polres Bontang.

Hingga pagi ini, di lokasi kejadian masih terlihat bekas pecahan pot dan tanah yang berserakan di badan jalan. Warga mengimbau pengendara yang melintas di area tersebut agar berhati-hati, terutama pada dini hari.

“Kasihan juga kalau ada warga yang melintas tidak tahu, karena masih ada bekas pecahan pot dan tanah berceceran,” tulis warga dalam pesan berantai itu.

Penulis/Editor: Yusva Alam