SAMARINDA — Polemik anggaran laundry di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mulai menemui titik terang. Selain tercatat sebesar Rp450 juta per tahun dalam dokumen perencanaan, Pemprov juga membuka bukti kuitansi penggunaan anggaran yang disebut bersifat operasional dan tersebar di berbagai fasilitas pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan angka Rp450 juta yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2026 merupakan pagu kebutuhan laundry selama satu tahun penuh.

“Angka Rp450 juta itu adalah pagu tahunan. Sementara dari kuitansi yang ditunjukkan, untuk periode 25 hingga 31 Maret 2026 realisasinya sebesar Rp20.984.000,” ujarnya.

Menurut Astri, penggunaan anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi rumah jabatan gubernur, tetapi juga mencakup sejumlah fasilitas pemerintah yang rutin digunakan untuk kegiatan resmi.

Beberapa fasilitas yang masuk dalam cakupan layanan laundry di antaranya Pendopo Odah Etam, musala, serta sejumlah gedung pendukung kegiatan pemerintahan lainnya.

Perlengkapan yang dicuci juga beragam, mulai dari sprei, bed cover, taplak meja, hingga perlengkapan kegiatan resmi pemerintah.

Pemprov Kaltim menyebut tingginya kebutuhan laundry dipicu padatnya aktivitas di fasilitas milik pemerintah daerah. Berbagai agenda pemerintahan, sosial, hingga keagamaan disebut kini lebih banyak dipusatkan di fasilitas tersebut sebagai bagian dari efisiensi penggunaan anggaran.

Namun, tingginya intensitas kegiatan berdampak pada meningkatnya kebutuhan perawatan fasilitas, termasuk pencucian rutin perlengkapan agar tetap bersih dan layak digunakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan isi anggaran hanya dari judul paket yang muncul di SIRUP.

“Jangan hanya melihat judulnya saja. Di SIRUP itu bisa diklik untuk melihat rincian kegiatan di dalamnya. Dari situ akan terlihat bahwa isinya bukan hanya seperti yang dipersepsikan dari judul,” tegas Faisal.

Pemprov juga menegaskan kegiatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sehingga belum seluruhnya memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Meski demikian, untuk kegiatan yang sudah berjalan, bukti kuitansi disebut telah tersedia dan dapat diverifikasi langsung kepada penyedia jasa laundry.

Dalam dokumen yang diperlihatkan, nama penyedia jasa yang tercantum adalah Alwan Laundry.

Melalui penjelasan tersebut, Pemprov Kaltim kembali menegaskan bahwa anggaran laundry Rp450 juta bukan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan sebagai bagian dari biaya operasional guna menunjang berbagai kegiatan resmi pemerintah di sejumlah fasilitas daerah.

Pemprov berharap keterbukaan data dan penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat sekaligus meredam polemik yang sempat ramai di ruang publik. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

PAPUA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menegaskan bahwa arah industri pers Indonesia tidak boleh terseret pada logika viralitas dan algoritma media sosial semata. Dalam momentum World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Papua, SPS mengingatkan pentingnya mengembalikan marwah pers sebagai penjernih informasi, bukan pemburu sensasi.

Fenomena saat ini dinilai menunjukkan semakin banyak media, termasuk media cetak, mulai mengadopsi pola kerja media sosial dengan mengejar klik, popularitas, dan distribusi cepat demi algoritma digital.

Padahal, menurut SPS, pers memiliki fungsi utama menjaga akurasi, kedalaman, integritas informasi, dan tanggung jawab sosial kepada publik.

Mengutip pandangan Ketua Dewan Pers periode 2016–2019, Yosef Adi Prasetyo, media tidak seharusnya larut dalam kegaduhan media sosial.

“Pers bukanlah content creator, melainkan institusi publik yang bekerja dengan verifikasi, disiplin etik, dan tanggung jawab sosial. Ketika media mengejar viralitas, yang terjadi adalah penurunan kualitas dan hilangnya kepercayaan publik,” ujar Yosef Adi Prasetyo dalam kegiatan World Press Freedom Day 2026 di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, 4–5 Mei 2026.

SPS menilai, di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi, peran media justru semakin strategis sebagai clearing house atau penjernih informasi.

Media diharapkan tidak sekadar menjadi saluran distribusi informasi yang bising, tetapi mampu melakukan verifikasi, memberikan konteks, serta menjadi rujukan publik yang kredibel.

Pengalaman di sejumlah negara Eropa dan kawasan eks Uni Soviet juga disebut menunjukkan bahwa media bertahan bukan karena menjadi yang tercepat, tetapi karena menjadi yang paling dipercaya masyarakat.

Momentum WPFD 2026 di Papua disebut menjadi refleksi penting bagi masa depan pers Indonesia, terutama dalam menjaga kualitas informasi di tengah dinamika sosial dan pembangunan daerah.

Ketua KTP2JB, Dr. Suprapto, menegaskan pers memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan informasi publik.

“Di tengah derasnya arus informasi, pers harus tetap berdiri sebagai penyeimbang—memberikan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya. Tanpa itu, ruang publik akan dipenuhi kebisingan tanpa arah,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, menilai Papua membutuhkan pers yang mampu menghadirkan realitas secara utuh dan tidak memperkeruh situasi.

“Papua membutuhkan pers yang mampu menghadirkan realitas secara utuh bukan memperkeruh, tetapi menjernihkan. Pers yang berkualitas adalah mitra strategis dalam membangun kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Dalam forum tersebut, SPS kembali menegaskan bahwa media pers tidak perlu bersaing dengan media sosial dalam kecepatan maupun sensasi. Fokus utama media harus kembali pada kualitas jurnalistik, kedalaman laporan, kepatuhan pada kode etik, serta menjaga kepercayaan publik.

“Kebebasan pers adalah fondasi. Namun kualitas, etika, dan kepercayaan adalah tujuan. Tanpa itu, pers kehilangan relevansi di tengah masyarakat,” pungkas Yosef Adi Prasetyo. (MK)

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Kebakaran melanda kawasan RT 7 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 10.15 Wita. Sedikitnya lima rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Ketua RT 7 Muara Rapak, Eka Rahmidi, mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan diduga berasal dari kompor.

“Api pertama kali terlihat dari rumah salah satu warga. Dugaan sementara berasal dari kompor,” ujarnya.

Akibat kebakaran tersebut, sebanyak enam kepala keluarga terdampak. Selain kerugian material, seorang warga laki-laki mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, membenarkan sedikitnya lima rumah hangus dalam kejadian tersebut.

“Karena posisi rumah yang cukup padat, api cepat menyebar. Dan benar ada satu korban laki-laki mengalami luka bakar,” katanya.

Untuk memadamkan api, BPBD Kota Balikpapan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran yang turut dibantu personel dari sejumlah instansi terkait.

Petugas berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke rumah warga lain di kawasan padat penduduk tersebut.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Sementara warga terdampak mulai melakukan pendataan kerugian akibat peristiwa tersebut. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Niat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk mengganti pengadaan kursi pijat dan akuarium menggunakan dana pribadi dipastikan batal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan langkah tersebut tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan pengelolaan aset daerah.

Sebelumnya, rencana penggantian menggunakan dana pribadi itu muncul sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik fasilitas yang sempat menuai sorotan publik. Namun, hasil rapat internal Pemprov yang dipimpin Sekretaris Daerah menyimpulkan mekanisme tersebut tidak memungkinkan secara hukum.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kursi pijat dan akuarium tersebut telah resmi tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD).

“Disimpulkan bahwa mekanisme pembelian pribadi terhadap akuarium dan kursi pijat oleh Gubernur tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya dalam jumpa pers baru-baru ini.

Menurut Faisal, setiap barang yang dibeli menggunakan APBD otomatis masuk dalam sistem inventaris pemerintah daerah. Dengan status tersebut, barang tidak bisa dialihkan begitu saja menjadi milik pribadi.

Ia menjelaskan, proses penghapusan maupun pemindahtanganan aset daerah harus melalui mekanisme khusus, termasuk lelang dan sejumlah persyaratan administratif yang dalam kasus ini tidak terpenuhi.

“Hal ini karena barang tersebut telah tercatat sebagai aset Pemprov dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan mekanisme lelang,” jelasnya.

Faisal juga membedakan kasus kursi pijat dan akuarium dengan rencana pengadaan mobil dinas yang sebelumnya sempat dibatalkan Pemprov Kaltim.

Menurutnya, pembatalan mobil dinas saat itu masih dimungkinkan karena kendaraan belum digunakan dan secara administratif belum sepenuhnya tercatat sebagai aset aktif pemerintah daerah. Selain itu, terdapat kesepakatan dengan pihak penyedia untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan dana ke kas daerah.

Sementara untuk kursi pijat dan akuarium, proses pengadaan telah selesai, barang sudah diterima, serta tercatat resmi dalam inventaris aset daerah.

“Kalau mobil, saat itu masih bisa dibatalkan karena barangnya belum digunakan dan masih dalam proses administratif atau pembuatan BPKB belum tuntas dengan penyedia. Sedangkan kursi pijat dan akuarium sudah menjadi aset resmi daerah,” terang Faisal.

Pemprov Kaltim berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan persepsi publik sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengelolaan anggaran maupun aset daerah. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menindak sejumlah kendaraan roda dua milik pelajar yang kedapatan parkir di atas trotoar di kawasan Jalan Ahmad Dahlan, Kamis (7/5/2026).

Penindakan dilakukan karena kendaraan tersebut dinilai mengganggu fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki. Petugas memberikan sanksi berupa penempelan stiker peringatan serta pengempesan ban kendaraan.

Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda, Duri, mengatakan sebagian besar kendaraan tersebut digunakan oleh pelajar yang masih berstatus siswa sekolah.

“Tadi rata-rata yang membawa kendaraan adalah siswa kelas 2 yang secara otomatis usianya masih di bawah umur. Karena mereka parkir di atas trotoar dan mengganggu pejalan kaki, kami beri tindakan berupa penempelan stiker peringatan dan pengempesan ban,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ia menegaskan, tindakan tersebut masih berupa peringatan awal. Namun jika pelanggaran serupa kembali ditemukan, Dishub akan mengambil langkah lebih tegas.

“Ini masih warning. Kalau besok masih ada lagi, akan langsung kami angkut. Kami juga memanggil kepala sekolah dan juru parkir setempat untuk diberikan pengarahan,” katanya.

Menurut Duri, pola penertiban bersama Satlantas cukup efektif menekan pelanggaran kendaraan pelajar di sejumlah titik sekolah di Samarinda.

“Kerja sama dengan Satlantas ini terus kita lakukan agar anak-anak usia sekolah tidak lagi membawa kendaraan sendiri sebelum waktunya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Islam Samarinda, Suyitna, mengakui kawasan tersebut mengalami keterbatasan lahan parkir karena terdapat beberapa sekolah yang berdekatan.

“Kapasitas parkir kami memang tidak cukup, bahkan guru saja sudah memenuhi lahan yang ada,” ujarnya.

Ia juga menyebut pihak sekolah selama ini telah berulang kali mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anak membawa kendaraan sendiri ke sekolah sebelum memenuhi syarat berkendara.

“Kami mendidik anak, bukan motornya. Kalau mereka parkir di luar sekolah dan melanggar aturan, itu menjadi risiko siswa tersebut. Kami mendukung tindakan tegas dari petugas agar anak-anak juga disiplin,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, pihak sekolah berharap adanya dukungan transportasi kolektif bagi pelajar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa yang belum cukup usia berkendara. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Komisi X DPR RI bersama Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menggelar seminar Diseminasi Kebijakan Ekosistem Kampus Aman dari Segala Bentuk Kekerasan di kampus ITK, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Rektor ITK, Agus Rubiyanto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moralitas, dan nilai kemanusiaan.

“Kekerasan tidak boleh mendapat ruang di kampus. Seluruh sivitas harus memiliki martabat dan kebijaksanaan dalam menjaga situasi kondusif untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus,” ujarnya.

Ia menegaskan, terciptanya ekosistem kampus tanpa kekerasan membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan hingga pihak terkait lainnya. Bentuk kekerasan yang harus dicegah mencakup kekerasan fisik, verbal, seksual hingga perundungan di ruang digital.

“Melalui seminar ini diharapkan lahir pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya menciptakan ekosistem kampus aman dari kekerasan sekaligus memperkuat budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyebut persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang kerap tidak terlihat sepenuhnya di permukaan.

“Ini adalah fenomena gunung es. Kekerasan di kampus bukan hanya kekerasan fisik. Zaman berubah, bentuk kekerasan juga berubah seperti cyber bullying yang bahkan sudah terjadi sejak tingkat SD,” ujarnya.

Menurut Hetifah, kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual hingga perundungan yang berdampak pada trauma jangka panjang bagi korban. Karena itu, Komisi X DPR RI terus mendorong investigasi dan penanganan cepat terhadap setiap dugaan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Ia juga menyoroti bahwa kekerasan di kampus bisa terjadi dalam berbagai relasi, baik antar mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, maupun melibatkan tenaga kependidikan. Selain itu, diskriminasi, pelecehan berbasis gender hingga intimidasi terhadap kebebasan akademik juga menjadi perhatian serius.

“Luasnya ruang lingkup ini menegaskan perlunya sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif agar kampus benar-benar menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh civitas akademika,” tegasnya.

Dalam seminar tersebut juga dipaparkan data Simfoni PPA yang mencatat sepanjang 2023 terdapat 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Sebagian kasus juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, data Editorial Kaltim menunjukkan terdapat 14 laporan dugaan kekerasan seksual di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur selama periode Agustus 2022 hingga Juli 2023.

Melalui kegiatan itu, peserta seminar mendorong penerapan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan secara lebih optimal, termasuk penguatan perlindungan korban dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku.

“Edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan harus terus digencarkan, baik oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi mahasiswa, maupun lingkungan keluarga,” tutup Hetifah. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S