PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menargetkan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Bulutangkis di Jalan Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, rampung pada akhir September 2026.

Fasilitas olahraga berstandar nasional itu dipersiapkan menjadi salah satu venue utama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur yang akan digelar pada November mendatang.

Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Abdhy Permana, mengatakan progres pembangunan kini telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Menurutnya, pembangunan GOR dilakukan secara bertahap sejak 2024 agar kualitas bangunan tetap terjaga dan sesuai standar penyelenggaraan kejuaraan.

“Tahap pertama, pekerjaan pondasi dan struktur dimulai Tahun 2024, dilanjutkan pekerjaan dinding dan atap di tahun 2025, kemudian pekerjaan finishing pada tahun ini kita targetkan rampung akhir bulan September,” katanya, Selasa (4/8/2026).

GOR tersebut memiliki ukuran 48 x 32 meter dengan empat lapangan pertandingan serta tribun berkapasitas sekitar 1.000 penonton. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang ganti atlet putra dan putri, ruang wasit, ruang juri, hingga ruang VIP.

Selain menjadi venue Porprov VIII Kaltim, fasilitas olahraga itu juga dipersiapkan untuk menggelar kejuaraan bulutangkis tingkat nasional resmi dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Abdhy menyebutkan Kabupaten Paser dijadwalkan menjadi tuan rumah Sirkuit Nasional (Sirnas) C PBSI pada Desember 2026 yang akan diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

“GOR ini juga kita siapkan untuk menggelar kejuaraan bulutangkis Sirkuit Nasional (Sirnas) C yang akan diikuti oleh atlet dari seluruh Indonesia pada bulan Desember mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Paser, Fahmi Fadli, berharap kehadiran GOR Bulutangkis berstandar nasional ini tidak hanya bermanfaat sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kejuaraan, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan atlet bulutangkis daerah agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

“Selain untuk menyelenggarakan event-event skala nasional, bangunan megah ini juga nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan atlet lokal, dengan demikian prestasi olahraga bulutangkis bisa lebih meningkat,” tutupnya.

Dengan semakin banyaknya penyelenggaraan event olahraga di Kabupaten Paser, pemerintah berharap mampu mendorong pengembangan sport tourism, menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Orang tua korban dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), berharap penyelenggara program dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebulu Ulu memberikan kompensasi atau bantuan atas kerugian yang mereka alami selama mendampingi anak menjalani perawatan.

Harapan itu disampaikan setelah puluhan penerima manfaat MBG mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan pada Senin (3/8/2026).

Salah seorang orang tua siswa SDN 003 Sebulu, Nur Helva, mengatakan keluarganya memang tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena seluruh pelayanan medis ditanggung BPJS. Namun, mereka tetap harus menanggung biaya transportasi serta kehilangan pendapatan akibat harus mendampingi anak selama menjalani perawatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi beban tersendiri bagi keluarga, terlebih dirinya bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya bergantung pada kehadiran bekerja setiap hari.

“Kami dari pihak keluarga berharap kalau memang memungkinkan ada kompensasi dari penyelenggara. Bukan hanya untuk biaya pengobatan, tapi juga kerugian yang kami alami,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Nur Helva menjelaskan, selama anaknya dirawat di Puskesmas Sebulu I, ia tidak dapat bekerja sehingga kehilangan pendapatan harian.

“Kalau tidak bekerja, ya tidak ada penghasilan. Jadi kalau ada bantuan dari mereka tentu kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menginginkan Program MBG dihentikan. Menurutnya, program tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ia berharap pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan diperketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemeriksaan kelayakan makanan sebelum didistribusikan kepada para siswa.

Menurutnya, setiap menu yang disajikan harus benar-benar dipastikan aman dikonsumsi karena penerima manfaat berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak TK, siswa SD, hingga balita di Posyandu.

Selain itu, ia juga berharap variasi menu MBG diperbanyak agar anak-anak tidak mudah bosan sekaligus tetap memenuhi kebutuhan gizi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufida, mengatakan penanganan terhadap seluruh korban langsung dilakukan setelah laporan pertama diterima sekitar pukul 09.14 Wita pada Senin (3/8/2026).

Pasien pertama merupakan seorang anak taman kanak-kanak. Setelah itu, korban terus berdatangan hingga siang dan sore.

Hingga Selasa (4/8/2026), Dinkes mencatat sebanyak 85 orang mengalami gangguan kesehatan. Sebanyak 82 orang menjalani rawat jalan, sedangkan tiga anak harus menjalani rawat inap.

Menurut Ismi, seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan kondisi mereka secara umum tidak tergolong berat.

“Gejalanya khas keracunan makanan, seperti mual, ada beberapa yang muntah, tetapi secara umum kondisinya tidak berat dan masih bisa diajak berkomunikasi,” ujarnya.

Dinkes juga telah mengamankan dua paket makanan utuh untuk dikirim ke Balai POM sebagai sampel pemeriksaan.

Selain mengambil sampel makanan, tim juga melakukan penyelidikan epidemiologi dengan memeriksa bahan baku, proses pengolahan, sanitasi dapur, hingga mewawancarai petugas yang menyiapkan makanan.

Meski dugaan di masyarakat mengarah pada salah satu menu MBG, Ismi menegaskan penyebab pasti belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium diterima.

Sementara itu, Kepala SPPG Sebulu Ulu Yayasan Wadah Lumbung Inklusi, Rahmatullah Ananda Putra, mengatakan operasional dapur MBG untuk sementara dihentikan agar proses penanganan dan pendalaman kasus dapat dilakukan.

“Untuk hari ini kami tidak beroperasi karena masih menyelesaikan penanganan terkait kejadian kemarin,” ujarnya.

Pada hari kejadian, SPPG Sebulu Ulu mendistribusikan 1.834 paket MBG kepada 10 sekolah dan enam posyandu di Kecamatan Sebulu.

Rahmatullah menjelaskan proses produksi makanan telah mengikuti standar operasional yang berlaku. Sebelum didistribusikan, makanan lebih dahulu menjalani pemeriksaan organoleptik di dapur, kemudian kembali dicicipi oleh penanggung jawab di masing-masing sekolah.

Ia menambahkan, bahan baku yang digunakan dipasok setiap hari dari pemasok lokal sehingga tidak disimpan dalam waktu lama. Menu yang disajikan juga diproduksi di dapur SPPG, termasuk lauk pentol yang belakangan menjadi sorotan.

“Kami masih menunggu hasil pendalaman dan pengumpulan data. Setelah itu baru menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan,” tuturnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai tanggungan biaya medis korban ataupun kompensasi, Rahmatullah mengaku belum dapat memberikan keterangan karena hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) terus mempercepat program peremajaan jaringan pipa air bersih yang telah berusia tua dengan memprioritaskan titik-titik yang mengalami kebocoran. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan distribusi air tanpa mengganggu pelayanan kepada pelanggan secara luas.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan penggantian jaringan pipa dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi di lapangan. Menurutnya, peremajaan secara menyeluruh dalam waktu bersamaan berisiko menimbulkan gangguan distribusi air yang lebih besar.

“Proses peremajaan pipa ratusan kilometer di bawah tanah tetap kami kerjakan. Kami prioritaskan dulu lokasi yang pipanya bocor. Kalau dilakukan secara masif sekaligus, tentu akan berdampak besar terhadap gangguan pelayanan kepada pelanggan,” ujar Yudhi, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan penggantian pipa transmisi telah diselesaikan di kawasan Transad dan Grand City. Sementara itu, untuk jaringan pipa distribusi, peremajaan telah dilakukan di Jalan MT Haryono dan Batu Arang.

PTMB akan terus melanjutkan penggantian jaringan dengan memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan penanganan.

Selain membenahi infrastruktur, PTMB juga melakukan penataan administrasi pelanggan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng Kejaksaan Negeri untuk memberikan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi, termasuk penanganan piutang pelanggan.

Yudhi mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 1.000 pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air. Untuk memastikan kondisi di lapangan, PTMB akan melakukan sensus terhadap sambungan pelanggan guna mengetahui apakah sambungan masih aktif atau rumah yang bersangkutan sudah tidak lagi dihuni.

“Kami meminta pendampingan hukum, termasuk untuk proyek-proyek yang memiliki risiko besar. Kemudian untuk pelanggan yang menunggak dan tidak membayar akan dilakukan penertiban, bahkan sambungannya bisa diputus sesuai ketentuan,” jelasnya.

Menurut Yudhi, pendataan ulang juga diperlukan karena masih ditemukan data pelanggan yang tercatat aktif, padahal bangunan atau rumah yang bersangkutan diduga sudah tidak lagi ada.

“Yang kami benahi ada dua. Pertama, fisik berupa jaringan pipa. Kedua, data pelanggan. Bisa saja datanya masih aktif, tetapi rumahnya sudah tidak ada. Itu yang sedang kami rapikan agar data pelanggan benar-benar akurat,” tutupnya.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Kebakaran lahan dan tumpukan limbah sabut kelapa terjadi di RT 06, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (4/8/2026). Tim gabungan berhasil memadamkan api sekitar dua jam setelah kejadian dilaporkan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, mengatakan laporan kebakaran diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD PPU pada pukul 10.56 Wita. Sementara kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 10.15 Wita.

Berdasarkan data BPBD, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 0,22 hektare. Area yang terdampak meliputi semak belukar dan tumpukan limbah sabut kelapa di kawasan pabrik sabut kelapa di Saloloang.

“Jenis lahan yang terbakar adalah semak belukar dan material limbah sabut kelapa di pabrik sabut kelapa Saloloang,” kata Nurlaila.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pabrik tersebut diketahui merupakan milik almarhum Alimudin, warga Balikpapan.

Setelah menerima laporan, tim BPBD PPU langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan penanganan.

“Pemadaman dilakukan secara manual dan penyemprotan menggunakan mobil pemadam DPKP Pos Petung, mobil pemadam Dinas Pertanian PPU, serta mobil tangki BPBD PPU,” jelasnya.

Penanganan kebakaran melibatkan personel dari DPKP Pos Petung, Brigade Karlahut Dinas Pertanian PPU, BPBD PPU, Polres PPU, Pospol Petung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengerahkan dua unit mobil pemadam milik DPKP Pos Petung, satu unit mobil pemadam dan satu unit mobil operasional Brigade Karlahut Dinas Pertanian PPU, satu unit mobil tangki dan dua unit mobil operasional BPBD PPU, serta satu unit mobil operasional Polres PPU.

Proses pemadaman dan pendinginan selesai pada pukul 12.10 Wita. Selanjutnya seluruh personel gabungan kembali ke pos masing-masing. BPBD memastikan kondisi di lokasi telah aman dan tidak ditemukan potensi munculnya titik api baru.

“Secara visual saat ini di lokasi kebakaran lahan dan limbah sabut kelapa sudah padam dan tidak ada potensi munculnya titik api baru,” ujar Nurlaila.

Pewarta: Robbi
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu berkomitmen mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah menerima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mahakam Ulu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Mahulu, Senin (3/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Suhuk mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD. Beberapa poin yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti, terutama terkait percepatan pembangunan dan peningkatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Menurut Suhuk, pemerintah daerah sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi rendahnya realisasi anggaran dengan menggelar rapat pimpinan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal Juli 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang memiliki serapan anggaran rendah diminta segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.

Ia mengakui salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran adalah keterlambatan proses perencanaan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik ikut mengalami pergeseran jadwal.

“Karena proses perencanaannya sedikit terlambat, maka pelaksanaan fisik juga ikut bergeser. Namun demikian, kami sudah menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai,” jelasnya.

Meski mendorong percepatan pelaksanaan program, Suhuk menegaskan kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas. Untuk itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta memperkuat pengawasan agar setiap pekerjaan selesai tepat waktu tanpa mengurangi mutu hasil pembangunan.

“Kami tidak ingin percepatan mengurangi kualitas pekerjaan. Karena itu, kami juga meminta PPK terus melakukan pengawasan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang baik dan berkualitas,” tegasnya.

Selain faktor internal, Suhuk menyebut penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di Mahakam Ulu.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana transfer berdampak pada pelaksanaan sejumlah program di perangkat daerah.

“Penyaluran TKD dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di daerah. Kami berharap proses penyaluran tersebut dapat segera berjalan optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami hambatan,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Mahulu juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satu strategi yang ditempuh ialah mempercepat penyusunan dan penyempurnaan regulasi, khususnya pembaruan peraturan daerah (Perda), agar berbagai potensi pendapatan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Masih ada beberapa potensi pendapatan daerah yang belum dapat dimaksimalkan karena regulasinya belum memadai. Oleh sebab itu, kami terus mempercepat penyusunan dan penyempurnaan Perda agar ke depan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkat,” pungkasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di RT 15, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (4/8/2026) sore. Berkat respons cepat tim gabungan, api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam setelah kejadian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, mengatakan laporan kebakaran diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD PPU pada pukul 17.31 Wita. Sementara peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.15 Wita.

Berdasarkan data BPBD, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 56 meter persegi. Lahan tersebut merupakan milik Ir. H. Hamdam yang berdomisili di Jalan AMD, Kelurahan Penajam.

“Lahan yang terbakar merupakan jenis tanah mineral dengan vegetasi semak belukar dan pepohonan,” jelas Nurlaila.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Setelah menerima laporan, tim BPBD PPU bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pos Penajam langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk melakukan pemadaman.

Api dipadamkan menggunakan dua unit mobil pemadam milik DPKP Pos Penajam, didukung satu unit mobil tangki dan dua unit mobil operasional BPBD PPU. BPBD memastikan kondisi di lokasi telah aman dan tidak ditemukan potensi munculnya titik api baru.

Penanganan kebakaran melibatkan personel DPKP Pos Penajam, BPBD PPU, serta masyarakat sekitar yang turut membantu proses pemadaman.

“Proses pemadaman dan pendinginan selesai pukul 18.10 Wita, kemudian tim gabungan kembali ke pos masing-masing,” terang Nurlaila.

Pewarta: Robbi
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerahnya dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur. Menurutnya, kewajiban memenuhi belanja wajib (mandatory spending) sektor pendidikan menjadi dilema bagi daerah yang masih berfokus membangun infrastruktur dasar.

Hal itu disampaikan Angela saat menghadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026). Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang.

Forum tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, serta jajaran perangkat daerah terkait untuk membahas strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal.

Dalam kesempatan itu, Angela menjelaskan Mahulu masih berada pada tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Di sisi lain, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” ujarnya.

Menurut Angela, kondisi tersebut berpotensi semakin membebani kemampuan fiskal daerah apabila tidak diikuti kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik daerah berkembang seperti Mahulu.

Ia juga mengingatkan adanya potensi sanksi berupa pengurangan anggaran pada tahun berikutnya apabila ketentuan mandatory spending tidak terpenuhi.

“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Pusat agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” katanya.

Selain menyoroti kebijakan belanja wajib, Angela juga mengungkapkan masih adanya dana transfer pemerintah yang belum diterima Mahulu, termasuk dana kurang salur dan bantuan keuangan sebesar Rp5 miliar.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.

“Kami juga masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ujarnya.

Rakor diawali dengan arahan Gubernur Kaltim dan pemaparan mengenai kondisi pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.

Selanjutnya, forum diisi diskusi interaktif yang menjadi ruang bagi para kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan fiskal di wilayah masing-masing.

Pemkab Mahulu menegaskan keikutsertaan dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah perbatasan dan berkembang.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kutai Kartanegara (Kukar) mengamankan seorang pria berinisial MR (28) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Desa Kota Bangun Ulu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu dengan berat bruto 77,37 gram.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kota Bangun.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian selama sekitar sepekan untuk memastikan keterlibatan tersangka.

Pada Kamis (30/7/2026), petugas akhirnya mengamankan MR saat diduga hendak melakukan transaksi dengan seseorang yang telah mengatur pertemuan.

“Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak satu bungkus plastik bening yang dilakban dan disimpan di plastik kresek warna hitam putih dengan dilapis plastik kresek warna hijau,” ujar Khairul.

Selain sabu, polisi turut menyita satu bungkus plastik klip bening, satu gulung lakban bening, serta satu unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas tersebut.

MR beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi kini masih mendalami asal-usul sabu yang disita serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan tersangka.

“Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Kukar guna proses pemeriksaan penyidikan,” tutup Khairul.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor: Agus S