TENGGARONG – Kabar duka kembali datang dari Sungai Mahakam. Seekor Pesut Mahakam jantan bernama “Lion” ditemukan mati mengapung di wilayah Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (5/5/2026).

Pesut tersebut bukan satwa asing bagi tim konservasi. Lion diketahui sudah dipantau sejak 1999 dan menjadi salah satu individu Pesut Mahakam yang cukup lama teridentifikasi di perairan Sungai Mahakam.

Kematian Lion kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi populasi Pesut Mahakam yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tim gabungan dari Yayasan Konservasi RASI, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Kelompok Sadar Wisata Pela, serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia Samarinda langsung menuju lokasi setelah menerima laporan penemuan bangkai pesut tersebut.

Proses evakuasi dilakukan sebelum tim melaksanakan nekropsi guna memeriksa kondisi organ tubuh Lion. Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, bangkai pesut kemudian dikuburkan.

Founder Yayasan Konservasi RASI, Danielle Kreb, menjelaskan Lion merupakan pesut jantan tua dengan panjang tubuh sekitar 2,35 meter dan berat mencapai 152 kilogram.

“Lion memiliki panjang sekitar 2,35 meter dengan berat mencapai 152 kilogram. Kondisi giginya juga sudah aus yang mengindikasikan usia tua,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Hingga kini, penyebab pasti kematian Lion masih belum diketahui. Tim konservasi masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan faktor penyebab kematian satwa endemik tersebut.

Kematian Lion menambah daftar kematian Pesut Mahakam dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu memperlihatkan ancaman terhadap mamalia air tawar langka tersebut belum sepenuhnya teratasi.

Habitat Pesut Mahakam selama ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari aktivitas lalu lintas sungai, pencemaran, perubahan kualitas habitat, hingga aktivitas manusia di sepanjang aliran Sungai Mahakam.

Di sisi lain, populasi Pesut Mahakam yang terus menyusut membuat setiap kematian menjadi perhatian serius bagi kelompok konservasi. Satwa endemik Sungai Mahakam itu saat ini masuk kategori terancam punah dan dilindungi.

Kematian Lion juga menjadi pengingat bahwa upaya konservasi tidak cukup hanya melalui pemantauan populasi, tetapi juga membutuhkan perlindungan habitat dan pengawasan aktivitas di kawasan Sungai Mahakam secara lebih serius.

“Penyebab pasti kematian pesut tersebut hingga kini masih belum diketahui. Tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan faktor penyebab kematian Lion,” tutup Danielle Kreb. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

TENGGARONG – Dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali menjadi perhatian di Kutai Kartanegara (Kukar). Kali ini, kasus tersebut mencuat di Kecamatan Kembang Janggut dengan terduga pelaku seorang pengajar ngaji di salah satu Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).

Informasi dugaan kasus tersebut beredar luas di media sosial dan menyebut jumlah korban lebih dari satu anak. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian menyatakan baru menerima satu laporan resmi.

Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedy Supriyanto, membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan korban lainnya.

“Yang baru melapor itu satu ke Polsek. Informasi yang berkembang di media sosial memang menyebut ada beberapa korban lain, dan itu masih kami dalami,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Menurut Dedy, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Desember 2025. Namun laporan resmi baru diterima polisi pada 22 April 2026.

Saat ini, aparat kepolisian terus mengumpulkan keterangan dari korban maupun saksi lain untuk memastikan fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

“Anggota kami juga melakukan pendekatan dan pendalaman untuk mengetahui apakah ada korban lain,” katanya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan metode khusus dan wajib didampingi orang tua maupun keluarga guna menjaga kondisi psikologis korban.

Sementara itu, aktivitas belajar mengaji di lokasi tersebut untuk sementara dihentikan sampai proses penyelidikan selesai dilakukan.

“Untuk sementara kegiatan di tempat itu dihentikan dulu,” terangnya.

Kanit Reskrim Polsek Kembang Janggut, Iptu Maharoni, menambahkan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan. Polisi juga masih mencari keberadaan terduga pelaku yang disebut sudah tidak berada di lokasi.

“Orangnya sudah tidak di sini. Kami masih melakukan pencarian sambil melanjutkan pemeriksaan saksi dan korban,” ujarnya.

Polisi memastikan penanganan kasus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak serta menjaga kerahasiaan identitas korban.

“Penyelidikan terus berjalan dan kami berharap seluruh proses bisa segera terang,” tutup Maharoni. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pertumbuhan destinasi wisata pesisir di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, mulai menunjukkan geliat baru seiring meningkatnya investasi wisata berbasis alam di kawasan tersebut. Namun, di balik pertumbuhan itu, tata kelola, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga keterlibatan masyarakat lokal dinilai masih menjadi tantangan utama.

Hal tersebut disampaikan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Herlina Eka Yanti dan Imam Rusdi Hidayat, saat menerima kunjungan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Mulawarman (Unmul) yang sebelumnya melakukan penelitian terkait pengelolaan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Samboja.

Menurut Herlina, kehadiran destinasi wisata baru seperti Jeros Resort di Teluk Pemedas menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor pariwisata Kaltim. Meski demikian, pengembangan wisata dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik maupun viralitas sesaat.

“Harapan kami dengan adanya resort-resort yang mulai berkembang di Kalimantan Timur ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tapi juga harus dibarengi pelayanan dan pengelolaan yang baik agar wisatawan memiliki kesan positif untuk datang kembali,” ujarnya.

Ia menilai kawasan Samboja memiliki peluang besar berkembang sebagai kawasan wisata penyangga, terutama dengan meningkatnya pergerakan wisatawan dan investasi baru di Kaltim. Namun, pengembangan tetap harus mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar.

“Dengan adanya IKN ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Harapannya uang yang dibawa wisatawan tidak hanya singgah sebentar, tapi bisa berputar lebih lama di daerah,” tambahnya.

Menurut Herlina, sektor wisata memiliki efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, transportasi, penginapan, hingga jasa pendukung lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Dispar Kaltim juga menyoroti masih terbatasnya ruang pemerintah dalam pengembangan wisata yang sepenuhnya dikelola pihak swasta. Sebab, sebagian besar fasilitasi pemerintah lebih difokuskan pada pengembangan desa wisata berbasis masyarakat melalui Pokdarwis maupun BUMDes.

“Kami memang memiliki keterbatasan untuk masuk ke ranah wisata yang sifatnya komersial penuh. Tapi untuk penguatan SDM, pelatihan hospitality, digital marketing, hingga pemberdayaan UMKM tetap bisa didorong melalui fasilitasi pemerintah,” jelas Herlina.

Sementara itu, Imam Rusdi Hidayat menilai pertumbuhan wisata di Samboja perlu diarahkan pada konsep ekowisata yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan potensi lokal.

Ia menyebut arah pengembangan pariwisata Kaltim saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan destinasi, tetapi juga penguatan identitas daerah melalui konsep ekowisata berbasis konservasi dan ekonomi masyarakat.

“Tagline kami memang mengarah pada ekowisata berbasis konservasi, ekonomi masyarakat, dan berdaya saing kelas dunia. Dengan adanya IKN, ini menjadi peluang besar untuk pengembangan wisata di Kalimantan Timur,” katanya.

Menurut Imam, kawasan Samboja memiliki peluang menjadi jalur wisata terpadu melalui pengembangan paket wisata yang menghubungkan wisata pantai, konservasi orangutan, hingga kawasan mangrove.

“Wisatawan itu pasti melihat value for money. Kalau pengalaman yang didapat bagus, mereka akan kembali lagi dan membawa wisatawan lainnya. Di situlah ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.

Dispar Kaltim juga menilai kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat atau konsep pentahelix menjadi kunci pengembangan wisata daerah ke depan.

“Kalau hanya pemerintah sendiri akan sulit. Pariwisata harus dibangun bersama, termasuk melibatkan media dan akademisi agar pengembangannya berkelanjutan,” tambah Imam.

Sebelumnya, mahasiswa Magister Manajemen Unmul melakukan studi lapangan ke Jeros Resort di Teluk Pemedas sebagai bagian dari penelitian mengenai tata kelola destinasi ekowisata dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Samboja.

Dalam kesempatan itu, Herlina berharap penelitian mahasiswa tidak hanya berhenti pada kebutuhan akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pariwisata daerah, khususnya dalam promosi potensi wisata dan solusi pengelolaan destinasi.

Senada dengan itu, Imam mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian lapangan terkait pengelolaan wisata pesisir di Kaltim.

“Dengan adanya penelitian seperti ini, setidaknya teman-teman mahasiswa ikut membantu mendorong pengembangan pariwisata yang berdampak positif ke depannya,” tutup Imam. (MK)

Penulis : Nuzul Saputra
Editor : Agus S

SANGATTA – Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih berada di kisaran 10 ribu anak. Meski angka tersebut disebut telah menurun dibanding sebelumnya yang mencapai lebih dari 13 ribu anak, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, data ATS yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masih banyak data lama yang belum diperbarui sehingga jumlah ATS terlihat tinggi.

“Angka itu bukan berarti kondisi riil saat ini. Sebenarnya sudah berkurang, hanya saja pencatatannya yang belum maksimal,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam pendataan ATS adalah tingginya mobilitas penduduk di Kutim. Banyak anak yang masih tercatat sebagai tidak sekolah di Kutim, padahal sudah pindah ke daerah lain mengikuti orang tuanya.

“Ada yang sebenarnya sekolah, tapi tidak lagi di tempatnya karena ikut orang tua pulang kampung. Namun datanya masih tercatat di sini,” jelasnya.

Di sisi lain, Ardiansyah menilai akses pendidikan di Kutim saat ini sudah cukup merata hingga ke wilayah pedesaan. Karena itu, pemerintah kini juga berupaya menelusuri faktor-faktor lain yang menyebabkan anak tidak bersekolah.

“Sekolah kita sudah ada di mana-mana, sampai ke desa-desa. Tinggal kita cari tahu kenapa mereka tidak sekolah,” katanya.

Pemkab Kutim memastikan proses verifikasi data ATS akan terus dilakukan agar angka yang dimiliki lebih akurat dan bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Pembaruan data tersebut dilakukan melalui Dinas Pendidikan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari PKK hingga aparat RT di tingkat desa.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Proses pencocokan objek sengketa lahan atau constatering yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta di Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polsek Rantau Pulung.

Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Rantau Pulung IPTU Herianto dengan melibatkan sejumlah personel kepolisian guna memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan hukum sengketa lahan antara Maria Yasinta Klau dengan Don Simon Sir alias Jeri.

Selain aparat kepolisian, kegiatan turut dihadiri unsur Badan Pertanahan Nasional, pihak pengadilan, kuasa hukum Maria Yasinta, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Situasi sempat memanas lantaran kedua pihak sama-sama mempertahankan klaim atas lahan yang disengketakan. Aparat kepolisian pun melakukan pengamanan terbuka dan tertutup guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun gesekan di lapangan.

Petugas juga aktif memberikan imbauan kepada seluruh pihak agar tetap menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Namun dalam pelaksanaannya, pihak BPN belum dapat melakukan pengukuran lahan karena tidak ditemukan patok maupun batas tanah yang jelas di lokasi sengketa.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sekitar tujuh orang dari kelompok Jeri. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan terkendali hingga selesai.

Kapolsek Rantau Pulung IPTU Herianto menegaskan, kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri menjaga keamanan serta mendukung kelancaran proses hukum di tengah masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan kegiatan constatering berjalan aman dan lancar. Kami juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga kondusivitas dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan, Polri akan terus hadir dalam setiap proses penyelesaian konflik masyarakat guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam