SANGATTA – Kebakaran melanda sebuah mess perusahaan di Jalan Panorama RT 72, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), Selasa pagi (17/3/2026). Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 07.30 Wita itu menghanguskan satu unit bangunan mess yang dihuni satu keluarga.

Berdasarkan data di lapangan, kebakaran tersebut berdampak pada satu kepala keluarga dengan total empat jiwa, terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan. Beruntung, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kasi Pemadaman, Pengendali Operasi, dan Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kutai Timur, Eko Purnomo, menjelaskan pihaknya segera mengerahkan sejumlah armada setelah menerima laporan dari warga.

“Tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke bangunan lain,” ujarnya kepada Media Kaltim.

Dalam proses pemadaman, beberapa unit armada dikerahkan, di antaranya dua unit fire dari sektor Pendidikan, satu unit suplai dari sektor Sangatta Utara, dua unit fire dan dua unit suplai dari KPC, serta satu unit armada dari Setkab.

Selain petugas pemadam kebakaran, sejumlah unsur turut terlibat dalam penanganan di lokasi. Di antaranya TNI, kepolisian, Tagana Kutai Timur, PLN Sangatta, PSC 119 Kutai Timur, serta relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kutai Timur yang menurunkan satu unit ambulans bersama personel untuk memberikan layanan pertolongan pertama.

Petugas asesmen PMI, Muh Alibin, menyampaikan bahwa situasi di lokasi kejadian kini telah aman dan terkendali setelah proses pemadaman dilakukan oleh tim gabungan.

“Saat ini kondisi sudah aman dan terkendali,” katanya.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Warga di sekitar lokasi diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kaltim mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim pada Senin (16/3/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus di kantor ESDM Kaltim yang berada di Jalan MT Haryono, Samarinda.

Berdasarkan siaran pers resmi Kejati Kaltim Nomor 13/O.4.3/Penkum/03/2026, penyidik melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan ketidakbenaran aktivitas penambangan oleh perusahaan CV AJI.

Di lokasi, dua kendaraan milik kejaksaan terlihat berada di area kantor selama proses penggeledahan berlangsung. Proses tersebut berlangsung hampir empat jam.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan dimulai sekitar pukul 15.40 WITA dan berakhir pada pukul 19.10 WITA. Sejumlah penyidik terlihat keluar dari gedung sambil membawa beberapa map dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selama proses penggeledahan berlangsung, suasana kantor terlihat relatif sepi. Hal ini disebabkan sebagian besar pegawai menjalankan sistem kerja work from anywhere (WFA) di lingkungan pemerintahan.

Dalam keterangannya, Kejati Kaltim menyebut tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.

Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya disita untuk kepentingan penyidikan lanjutan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari serta mengumpulkan alat bukti guna memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan pembuktian perkara serta membuat terang tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” demikian tertulis dalam siaran pers resmi Kejati Kaltim.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas ESDM Kaltim belum memberikan keterangan resmi terkait dokumen apa saja yang diamankan penyidik maupun keterkaitan internal dinas dalam perkara tersebut.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani bersama Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari meninjau langsung sejumlah Pos Pelayanan Terpadu untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah ibu kota Sendawar.

Peninjauan tersebut dilakukan di tiga titik strategis yang menjadi jalur mobilitas masyarakat, yakni Pos Terpadu Simpang Raya di Kelurahan Simpang Raya, Bandar Udara Melalan di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, serta Pos Pelayanan Pelabuhan Melak di Kecamatan Melak.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nanang Adriani juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada para petugas yang berjaga di pos pelayanan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan dan stamina para petugas yang harus bertugas selama 24 jam untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik masyarakat.

Wabup Nanang menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kutai Barat serta seluruh instansi yang tergabung dalam pengamanan mudik.

“Kami sangat mengapresiasi kesigapan Polres Kutai Barat beserta jajaran Forkopimda lainnya. Pengamanan ini sangat krusial untuk memastikan arus mudik berjalan lancar dan masyarakat merasa aman saat berlalu lintas,” ujarnya.

Ia menambahkan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi arus lalu lintas di tiga titik tersebut terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas selama melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” katanya.

Sementara itu Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari juga memberikan arahan kepada seluruh personel yang bertugas di pos pelayanan.

Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan pengamanan mudik.

“Saya berpesan kepada seluruh petugas agar tetap menjaga sopan santun kepada para pengguna jalan maupun pengendara. Berikan arahan dengan ramah agar para pemudik merasa dilayani dengan baik dan memiliki rasa aman selama perjalanan,” ujarnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menghadiri Rapat Paripurna V Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kutai Barat dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemerintah serta pendapat Bupati terhadap Raperda inisiatif DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai didampingi Wakil Ketua I Agustinus dan Wakil Ketua II Sepe Martinus. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap sejumlah Raperda yang diajukan. Penyampaian pandangan diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan, dilanjutkan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK), serta Fraksi Golongan Karya (Golkar).

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil. Fraksi ini menilai berbagai Raperda yang diajukan mencakup aspek strategis pembangunan daerah sehingga pembahasannya perlu dilakukan secara cermat, mendalam, dan konstruktif.

Sementara itu, Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan menekankan agar seluruh Raperda yang diajukan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan konflik regulasi dalam implementasinya.

Fraksi Golkar juga menilai bahwa berbagai Raperda yang diajukan merupakan kebutuhan daerah yang harus didukung dengan kajian akademik yang matang. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan masyarakat, perkembangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun secara optimal.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat.

Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai Raperda inisiatif DPRD yang dinilai sebagai bentuk aspirasi masyarakat sekaligus kontribusi pemikiran anggota legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kata dia, menyambut baik berbagai Raperda tersebut sebagai wujud komitmen DPRD dalam menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Sejumlah Raperda yang menjadi perhatian dalam pembahasan antara lain Raperda tentang Kelembagaan Petani, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Raperda tentang Pembangunan Ekonomi Kreatif.

Selain itu, terdapat pula Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Sumber Air Baku, Pelestarian Lagu-Lagu Daerah, serta Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyatakan dukungan penuh terhadap 10 Raperda inisiatif DPRD tersebut untuk segera dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus bersama unsur eksekutif dan legislatif.

Melalui rapat paripurna ini diharapkan pembahasan Raperda dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan regulasi berkualitas yang mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S