Beranda blog Halaman 7

Bawaslu Soroti Ancaman Politik Uang dan Manipulasi Suara di Pemilu 2029

0
Sosialisasi pengawasan partisipatif merawat demokrasi menuju Pemilu 2029. (Nash/Radar Paser)

PASER – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, menegaskan bahwa melemahnya partisipasi pemuda dapat membuka ruang terhadap berbagai persoalan serius dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari manipulasi suara, politik uang, hingga konflik horizontal.

“Jika partisipatif tidak kita perkuat hari ini menuju Pemilu 2029 maka jangan heran jika terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, money politik merajalela, bahkan konflik antar calon akan marak terjadi,” ujarnya saat mengisi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Aula Kantor Kecamatan Long Ikis, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan bertema “Merawat Demokrasi Menuju Pemilu 2029” tersebut diikuti sekitar 120 peserta dari kalangan pelajar.

Dalam kesempatan itu, Daini menekankan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis.

“Peran partisipatif teman-teman pemuda sangat krusial. Mereka adalah garda terdepan dalam mencegah konflik, menghadirkan pemilu yang berintegritas, hingga membentuk kesadaran politik di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi.

Melalui sosialisasi tersebut, Bawaslu Kaltim juga berupaya membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak hanya menjadi objek yang diperebutkan suaranya setiap momentum pemilu.

“Dengan ruang dialog yang terbuka, warga harus menjadi subjek yang paham hak, kritis terhadap informasi dan berani menyuarakan aspirasi,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu Kaltim berharap kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas kepemudaan dapat melahirkan pemilih yang lebih cerdas dan berintegritas.

Generasi muda juga diingatkan untuk tidak mudah terpengaruh hoaks, propaganda politik, maupun praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Tujuannya satu, agar Pemilu 2029 berjalan jujur, adil, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

PTMB Waspadai Penurunan Pasokan Air Saat Puncak El Nino

0
Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, saat perskon dengan awak media.

BALIKPAPAN — Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan berbagai skenario mitigasi telah disiapkan sejak dini dengan mengacu pada informasi BMKG serta hasil koordinasi lintas instansi.

“Begitu kami menerima informasi awal, kami langsung menggelar rapat direksi dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas serta pemerintah kota untuk menyusun langkah penanganan bersama,” ujarnya saat menggelar konferensi pers bersama awak media, Rabu (5/5/2026).

Menurut Yudhi, pengalaman menghadapi El Nino pada akhir 2023 hingga awal 2024 menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini. Saat itu, kondisi pasokan air baru kembali normal pada Mei 2024 setelah terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi, puncak El Nino di wilayah Kalimantan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Oktober 2026. Meski intensitasnya diprediksi dalam kategori normal, dampaknya tetap perlu diantisipasi secara serius.

Berdasarkan analisis Balai Wilayah Sungai (BWS), penurunan curah hujan diperkirakan dapat mencapai 40 persen. Kondisi tersebut berpotensi membuat pasokan air baku ke Waduk Manggar dan Waduk Teritip turun hingga di bawah 50 persen.

“Karena itu, saat puncak El Nino nanti, kami kemungkinan hanya akan berproduksi maksimal 75 persen. Ini bukan pengurangan layanan semata, tetapi langkah untuk menjaga keberlanjutan air hingga awal 2027,” jelasnya.

Sebagai bagian dari mitigasi, PTMB juga mulai mengoptimalkan sumber air alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan bendali atau bendungan pengendali di sejumlah titik.

Selain itu, PTMB menyiapkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan untuk mengolah air dari berbagai sumber alternatif.

“IPA mobile ini bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga produksi air tetap berjalan dan distribusi ke masyarakat tetap terjaga, meski dengan sistem bantuan tangki di wilayah tertentu,” tambah Yudhi.

Koordinasi dengan pihak kecamatan juga diperkuat untuk memetakan kawasan yang berpotensi terdampak paling besar. Pendekatan berbasis pengalaman tahun sebelumnya dinilai efektif dalam menentukan prioritas distribusi air bersih.

Saat ini, PTMB masih beroperasi dengan kapasitas penuh sambil terus memantau perkembangan kondisi waduk dan cuaca.

Tambahan sumber air baku dari sumur bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim serta potensi pemanfaatan Sungai Sepaku juga mulai disiapkan sebagai penopang pasokan air bersih di Balikpapan.

“Kami berharap dengan kesiapan ini, masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih secara optimal meski di tengah tantangan iklim. Ini bukan hanya soal distribusi air, tetapi tentang menjaga keberlangsungan hidup bersama,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Pemkab Kubar Soroti Pelayanan dan Operasional RSUD HIS

0
Pj Sekda Kubar, Kamius Junaidi ketika memberikan arahan tentang evaluasi triwulan I saat rapat bersama Direktur RSUD HIS di Ruang Diklat lantai III Kantor Bupati Kubar.//foto-Istimewa.

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS).

Rapat tersebut membahas evaluasi triwulan I Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi kinerja pelayanan, keuangan, operasional, hingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS dr. Waluyo, Direktur RSUD HIS dr. I Nyoma Sumahardika, serta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS, dr. Waluyo, menegaskan pihaknya siap mendampingi manajemen rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami sebagai dewan pengawas selalu siap mendampingi manajemen agar pelayanan di RSUD HIS dapat menjadi lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kutai Barat, Kamius Junaidi, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja RSUD HIS.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan berbagai unit layanan, khususnya dari sisi operasional yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

“Melalui evaluasi yang dilaksanakan, kita bisa mengetahui bersama hal-hal yang masih kurang dan perlu dilakukan penataan, baik dari segi sistem, sumber daya maupun sarana penunjang lainnya agar proses pelayanan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya saat memimpin rapat di Ruang Diklat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (4/5/2026).

Menurut Kamius, hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam menentukan langkah perbaikan ke depan agar target pelayanan dan pendapatan dapat tercapai secara optimal.

“Hasil evaluasi itu menjadi gambaran langkah apa yang akan dilakukan dan diperbaiki ke depan. Secara bersama-sama kita bisa melakukan proses penataan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Di akhir arahannya, Kamius berharap penerapan sistem BLUD tidak hanya diterapkan di rumah sakit, tetapi juga dapat dikembangkan hingga ke tingkat puskesmas guna memperluas peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kutai Barat.

“Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam memperbaiki berbagai kendala pada triwulan pertama sekaligus meningkatkan kinerja RSUD HIS pada triwulan berikutnya,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Kubar Gelar Turnamen Tenis Tiga Hari

0
(Berdiri tengah) Kapolres AKBP Boney Wahyu Wicaksono foto bersama seluruh peserta turnamen Fun Tenis.//foto-Polres Kubar.

SENDAWAR – Polres Kutai Barat menggelar turnamen Fun Tenis dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Tenis Kejaksaan Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok.

Turnamen tersebut secara resmi dibuka Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Kajari Kutai Barat Yon Yuviarso, Ketua Pengadilan Agama Erik Aswandi, Wakapolres Kompol Subari, serta Komandan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Kutai Barat Iptu Abdullah Hadi.

Dalam sambutannya, Kapolres Boney Wahyu Wicaksono mengatakan turnamen Fun Tenis diikuti sebanyak 53 peserta yang terdiri dari personel Polres Kutai Barat dan jajaran.

Peserta terbagi dalam dua kategori, yakni 35 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan.

“Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, namun juga sebagai sarana mempererat soliditas dan sinergitas antar personel serta instansi terkait,” ujar Kapolres.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres menambahkan, turnamen Fun Tenis akan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa hingga Kamis, 5–7 Mei 2026, dengan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di dua lapangan.

“Melalui kegiatan turnamen Fun Tenis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat kekompakan di lingkungan Polres Kutai Barat,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

Bupati Angela Pimpin Rakor Persiapan Piltikam Serentak di Mahulu

0
(Duduk kedua kanan) Bupati Angela Idang Belawan didampingi Sekda Mahulu, Stephanus Madang saat memimpin Rakor Piltikam di Ruang Rapat Kantor Bupati.//foto-Istimewa.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi Kampung (Piltikam) serentak se-Kabupaten Mahulu Tahun 2026.

Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Rabu (6/5/2026) pagi.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, Kabag Ops Polres Mahulu Kompol Sugiharto, Danramil Long Bagun 0912-03 sekaligus Perwira Penghubung Kodim 0912 Kutai Barat-Mahulu Mayor Inf Agus Sutanto, Kasatpol PP Kresensius Charles, Kepala Kesbangpol, para camat, kepala OPD, serta pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam rakor tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Surianto, memaparkan tahapan pelaksanaan Piltikam mulai dari persiapan awal, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga kesiapan panitia pelaksana dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kesiapan panitia pelaksana, BPK, keamanan dari Polri dan TNI serta dukungan camat menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan Piltikam,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Mahulu, Kompol Sugiharto, menegaskan pihak kepolisian siap mendukung penuh pengamanan pelaksanaan Piltikam serentak.

“Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan Piltikam ini dan akan bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ungkapnya.

Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, menekankan bahwa pemilihan petinggi kampung merupakan bentuk nyata demokrasi di tingkat kampung yang menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan daerah.

“Petinggi memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Angela, pelaksanaan Piltikam serentak juga menjadi momentum penting yang mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat kampung di Mahulu.

“Ia berharap pelaksanaan ini dapat berjalan lancar sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara warga masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, Pemilihan Petinggi Kampung serentak di Mahulu akan dilaksanakan di 24 kampung dengan total 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

Pick Up Terjun ke Jurang di Pertigaan Jalan Tembus

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb6mei2026/mobile/

Neni Temukan Kendala Bantuan Sosial di Tanjung Laut Indah Bagi Penyandang Disabilitas

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meninja langsung terkait RTLH di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah. (Ist).

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menemukan persoalan sosial saat melakukan peninjauan di RT.18, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Dalam kunjungannya, ia mendapati salah satu anak penyandang disabilitas yang seharusnya menerima bantuan sosial bulanan sebesar Rp300 ribu, belum mendapatkan haknya akibat kendala sinkronisasi data.

Temuan tersebut langsung mendapat perhatian serius. Sehingga Neni langsung menginstruksikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, untuk melakukan perbaikan data secara cepat dan akurat, agar bantuan dapat segera disalurkan kepada yang berhak.

“Tidak boleh ada yang terlewat. Semua anak kategori disabilitas wajib menerima bantuan. Program harus berbasis data yang akurat dan terukur,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa validitas data menjadi kunci utama, dalam keberhasilan program bantuan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antara perangkat daerah, kelurahan, hingga tingkat RT harus diperkuat, guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan.

Selain menyoroti persoalan bantuan sosial, Neni juga mendorong peran aktif masyarakat dalam memperkuat kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Ia mengarahkan Ketua RT untuk mengaktifkan program “Tengok Tetangga”, sebagai upaya memantau kondisi warga secara langsung.

Menurutnya melalui program tersebut, setiap permasalahan sosial dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

“Jangan lupa juga untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, melalui kegiatan kerja bakti rutin. Sebab kebersihan itu bagian terpenting dalam kehidupan,” tambahnya.

Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat, tertata, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat.

“Kami sangat berharap seluruh program sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

19 Warga Terima Bantuan, Wali Kota Tinjau Progres RTLH di Tanjung Laut Indah

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni gelar peninjauan progres RTLH di wilayah Tanjung Laut Indah. (Ist).

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meninjau langsung progres pelaksanaan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026).

Peninjauan difokuskan di kawasan Jalan KS Tubun, di wilayah RT.29 dan Jalan Sultan Syahrir di RT.18. Program RTLH ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mewujudkan target zero kawasan kumuh, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Kelurahan Tanjung Laut Indah, ada sebanyak 19 warga tercatat sebagai penerima bantuan stimulan, masing-masing senilai Rp50 juta per unit yang dialokasikan, melalui anggaran 2025 lalu.

Saat kunjungannya, Neni meninjau langsung tiga rumah penerima bantuan, yakni milik Kajab, Noor Sahibah, dan Saparli. Ia melihat kondisi rumah yang telah direnovasi, serta mendengarkan langsung pengalaman warga setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Sejumlah warga mengaku merasakan perubahan signifikan, mulai dari kondisi bangunan yang lebih kokoh hingga lingkungan rumah yang lebih sehat dan nyaman. Bahkan, beberapa di antaranya menyebut rumah mereka kini tidak lagi terdampak banjir seperti sebelumnya.

“Program ini bukan hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Melalui renovasi ini, rumah warga kini jauh lebih layak dan sehat. Rumah yang sehat harus dijaga kebersihannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar warga penerima bantuan, dapat menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki, sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Maka pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program RTLH, agar berjalan sesuai target, baik dari sisi kualitas pembangunan maupun ketepatan sasaran penerima,” pungkasnya.

Dengan adanya program ini, Pemkot Bontang berharap dapat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Wali Kota Tekankan Penanganan Terpadu Penyalahgunaan Zat Adiktif pada Anak

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat melakukan kunjungan kerja. (Ist).

BONTANG – Kunjungan kerja yang dilakukan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, difokuskan pada upaya sinkronisasi program sosial, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan zat adiktif pada anak yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.

Dalam pertemuan ini melibatkan Kepala BNN Kota Bontang, Satpol PP, serta lurah setempat, terungkap adanya tiga lokasi yang menjadi perhatian khusus, karena dinilai rawan terhadap praktik penyalahgunaan zat adiktif di kalangan anak-anak.

Sehingga Neni menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui langkah terpadu lintas sektor. Ia meminta agar Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), untuk segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan sebagai garda terdepan, dalam pencegahan dan penanganan di tingkat masyarakat.

“Saya minta IBM segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan. Penanganan harus terintegrasi antara DSPM dan Dinkes, hingga PPA-TP2A. Kita arahkan anak-anak ini ke Rumah Singgah untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih terstruktur dan pendampingan secara langsung,” jelasnya, Senin (4/5/2026).

Selain fokus pada rehabilitasi, Neni juga menekankan akan pentingnya langkah preventif melalui penguatan pengawasan lingkungan, serta penegakan regulasi terhadap penjualan zat yang berpotensi disalahgunakan.

“Pasang CCTV dan lampu penerangan di titik-titik rawan. Saya juga instruksikan Satpol PP dan Dinkes untuk melakukan razia penjualan obat batuk, di warung kecil yang kerap disalahgunakan. Kita harus memutus aksesnya dari hulu,” tegasnya.

Selain itu ia turut menambahkan, keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

Lebih lanjut, Neni mendorong penguatan kolaborasi antar lembaga melalui integrasi sistem data dan pengawasan berbasis teknologi. Menurutnya, satu data yang akurat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas akan mempermudah koordinasi dan pengambilan kebijakan.

“Kita perlu satu data dan SOP yang jelas, termasuk pemanfaatan Rumah Singgah sebagai pusat rehabilitasi, serta dukungan sistem monitoring berbasis spasial oleh Diskominfo,” bebernya.

Maka dengan langkah terpadu dan dukungan berbagai pihak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berharap upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan zat adiktif, pada anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Capai 17 Persen, Neni Soroti Angka Stunting di Tanjung Laut

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat mengunjungi Kelurahan Tanjung Laut. (Ist).

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti tingginya angka stunting di Kelurahan Tanjung Laut yang mencapai 17 persen, atau sebanyak 151 anak. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius dan langkah cepat, dari seluruh pihak terkait guna menekan angka stunting.

Dalam kunjungannya, Neni menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Angka ini cukup tinggi dan tidak bisa dianggap biasa. Kita harus bergerak bersama, memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dalam kandungan hingga usia balita,” ucapnya, Senin (4/5/2026).

Selain itu, Neni juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk menekan angka stunting, mulai dari pendataan secara by name by address, pemantauan rutin terhadap ibu hamil dan balita, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat.
“Maka di dalam program ini akan melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga dengan dukungan lintas sektor,” tambahnya.

Neni turut menekankan akan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan stunting. Edukasi mengenai pola makan sehat, pemberian ASI eksklusif, serta sanitasi lingkungan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal dan sektor swasta, guna mempercepat penanganan stunting. Intervensi tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah terindikasi stunting, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini.

“Kita menargetkan penurunan signifikan bahkan menuju zero stunting. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang terarah dan dukungan bersama, pemerintah optimistis angka stunting di Kelurahan Tanjung Laut dapat ditekan, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam