BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus memperkuat peran Dinas Perhubungan (Dishub), dalam mengatur lalu lintas kendaraan berat di Kota Bontang.

Menurutnya, selama ini Dishub hanya tercantum dalam regulasi, namun belum memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap angkutan barang, terutama kendaraan bertonase besar.

Sahib menjelaskan, Raperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi Dishub untuk mengatur jam operasional kendaraan berat, tonase, hingga muatan angkutan yang melintas di Kota Bontang.

“Kalau kendaraan besar tidak diatur, risikonya bisa menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Kondisi Bontang sekarang sudah jauh lebih ramai dibanding dulu, sehingga perlu ada aturan yang jelas,” ujarnya, Senin (3/8/2026).

Ia juga mengkritik kondisi saat ini, yang dinilai membuat Dishub terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi. Menurutnya, daerah harus memiliki ruang untuk menetapkan pengaturan sesuai kebutuhan dan karakteristik Kota Bontang melalui kearifan lokal.

Karena itu, DPRD mendorong agar ketentuan mengenai pengaturan jam operasional, tonase, dan aspek teknis lainnya dimasukkan secara tegas dalam Raperda LLAJ. Dengan begitu, Dishub memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.

Sahib berharap, regulasi tersebut nantinya mampu menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, serta mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan akibat kendaraan angkutan berat yang melintas di wilayah Kota Bontang. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal menilai peningkatan fasilitas asrama mahasiswa asal Bontang di luar daerah perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, kondisi asrama yang layak akan mendukung kenyamanan belajar dan berdampak pada prestasi akademik mahasiswa.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) dan sejumlah OPD. Saeful mengaku telah beberapa kali mengunjungi asrama mahasiswa di Malang, Balikpapan, dan Samarinda sehingga mengetahui langsung kondisi fasilitas yang ada.

“Memang wajar kalau mereka meminta fasilitas di-upgrade. Karena ada hubungannya dengan kenyamanan studi dan prestasi akademik,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan pemenuhan kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah dan mahasiswa saling memahami kondisi yang ada.

“Pemerintah sudah menyatakan komitmennya. Tinggal menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jangan jadikan kondisi ini sebagai halangan, tetapi tantangan untuk tetap berprestasi,” katanya.

Dalam RDP tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya meminta pemerintah lebih memperhatikan kualitas pengadaan barang di asrama, setelah beberapa fasilitas yang diterima cepat rusak. Mereka juga mengusulkan adanya monitoring berkala, penyusunan SOP pengelolaan asrama, serta penambahan fasilitas seperti lemari, meja belajar, proyektor, speaker, hingga tandon air untuk asrama di Samarinda.

Menutup rapat, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. DPRD bersama Bagian Kesra akan melakukan kajian kondisi asrama dan memperkuat koordinasi dengan HMB serta OPD terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan mahasiswa. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang mendorong penguatan dukungan pemerintah terhadap mahasiswa Bontang, yang menempuh pendidikan di luar daerah. Selain memperkuat koordinasi mengenai beasiswa dan magang, DPRD juga terus mengupayakan hadirnya perguruan tinggi unggulan di Kota Bontang.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mengatakan Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) diharapkan menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pemerintah, khususnya dalam urusan beasiswa, magang, hingga komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia juga meminta mahasiswa membangun komunikasi secara langsung dengan pemerintah, agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui diskusi bersama.

“Jangan biasakan hanya menelepon. Datang ke kantor, silaturahmi, komunikasi langsung apa yang dibutuhkan. Kalau duduk bersama, solusi akan lebih mudah ditemukan,” katanya.

Heri juga mengungkapkan, DPRD bersama Pemerintah Kota Bontang telah berupaya membuka peluang hadirnya perguruan tinggi unggulan di daerah. Salah satunya melalui komunikasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) serta sejumlah institusi pendidikan lainnya.

Menurutnya, upaya tersebut masih dalam tahap kajian. Kehadiran kampus unggulan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Bontang, untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke luar daerah.

Usulan itu muncul setelah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak lulusan SMA di Bontang harus merantau, karena belum tersedia perguruan tinggi negeri atau kampus unggulan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan agar pemerintah membantu koordinasi penempatan magang melalui Disnaker sesuai program studi masing-masing. Mereka juga berharap ada wadah untuk mendukung riset dan inovasi mahasiswa, agar hasil penelitian dapat diterapkan di Kota Bontang.

Dalam forum tersebut, mahasiswa turut mengusulkan penyediaan sekretariat yang lebih representatif bagi organisasi mahasiswa saat berkegiatan di Bontang, serta pembangunan asrama permanen di kota-kota yang memiliki jumlah mahasiswa asal Bontang cukup besar. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang akan menindaklanjuti berbagai persoalan sarana dan prasarana asrama mahasiswa di luar daerah, dengan membentuk tim kajian bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Langkah itu menjadi salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB).

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mengatakan tim tersebut akan melakukan kajian sekaligus survei terhadap kondisi asrama, termasuk menilai kelayakan fasilitas maupun lokasi asrama yang digunakan mahasiswa.

“HMB dan Kesra menunjuk tim kajian atau survei terkait masalah asrama ini, termasuk peletakannya. Silakan dikoordinasikan secara teknis dengan Kesra, supaya tidak ada lagi miskomunikasi,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong HMB Pusat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyampaian informasi beasiswa kepada mahasiswa Bontang. HMB juga diminta menjadi leading sector komunikasi terkait pelaksanaan magang maupun Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Disnaker dan perusahaan di Kota Bontang.

Menurutnya, DPRD juga akan mengawal usulan terkait pemenuhan sarana prasarana asrama, termasuk mekanisme hibah serta kemungkinan penyusunan regulasi yang dapat membuka peluang lebih besar bagi mahasiswa, untuk memperoleh akses magang di perusahaan.

Ia meminta mahasiswa aktif menjalin komunikasi dengan OPD, bukan hanya melalui telepon, tetapi datang langsung untuk berdiskusi agar setiap persoalan dapat dicarikan solusi bersama, meski pemerintah sedang menghadapi keterbatasan fiskal.

Dalam RDP tersebut, berbagai aspirasi juga disampaikan mahasiswa. Mereka mengeluhkan kualitas sejumlah fasilitas asrama yang dinilai kurang baik, seperti kipas angin yang rusak meski belum digunakan, hingga kondisi lemari yang sudah tidak layak pakai.

Mahasiswa juga meminta pemerintah lebih mengutamakan kualitas barang saat pengadaan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi asrama, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan asrama, agar seluruh asrama mahasiswa Bontang memiliki standar pelayanan yang sama. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam