Beranda blog Halaman 9

Nelayan Kukar Diduga Tenggelam Saat Mencari Ikan

0
Perahu milik korban ditemukan hanyut tanpa pengemudi di Sungai Mahakam, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Seorang nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diduga tenggelam saat mencari ikan di Sungai Mahakam, tepatnya di RT 19 Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Minggu (2/8/2026).

Korban diketahui bernama Achdar Has (64), warga Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan. Hingga Minggu sore, korban masih dalam pencarian oleh tim gabungan.

Koordinator Lapangan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD Kukar, Eko Suryawinata, mengatakan pihaknya telah menerima laporan kejadian dan langsung mengerahkan personel menuju lokasi.

“Saat ini petugas BPBD Kukar tengah bersiap menuju lokasi,” kata Eko, Minggu (2/8/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun BPBD, peristiwa bermula ketika seorang nelayan melintas di kawasan Sungai Mahakam usai mengantar kru kapal menuju wilayah Harapan Baru sekitar pukul 08.00 Wita.

Saat melintasi alur Sungai Mahakam di kawasan Desa Jembayan, saksi melihat sebuah perahu ketinting berwarna biru putih hanyut tanpa pengemudi. Perahu tersebut dikenali sebagai milik Achdar Has yang sehari-hari mencari ikan menggunakan metode merawai di sepanjang alur Sungai Mahakam, mulai dari kawasan Pongkor hingga Jembayan.

Merasa ada kejanggalan, saksi mendekati perahu untuk memastikan kondisi di atasnya. Namun, korban tidak ditemukan, sementara seluruh peralatan menangkap ikan masih berada di dalam perahu.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan kepada keluarga korban. Setelah dilakukan pengecekan, keluarga memastikan Achdar Has belum kembali ke rumah sejak berangkat mencari ikan pada pagi hari.

“Berdasarkan keterangan tersebut serta kondisi perahu yang ditemukan hanyut tanpa pengemudi, korban diduga jatuh ke Sungai Mahakam,” ujar Eko.

Hingga berita ini diturunkan, korban masih belum ditemukan. Tim gabungan dari BPBD Kukar, kepolisian, serta warga setempat terus melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Mahakam di sekitar lokasi ditemukannya perahu korban.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Daerah Diminta Susun Strategi Hadapi Penurunan DBH

0
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, memberikan keterangan terkait strategi daerah menghadapi pengurangan transfer ke daerah dan dana bagi hasil. (Foto: Hadi Winata/MKN)

SAMARINDA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai setiap pemerintah daerah memiliki strategi berbeda dalam menghadapi pengurangan transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia menghormati sikap Wali Kota Samarinda Andi Harun yang memilih tidak terlalu vokal menuntut pengembalian alokasi TKD dan lebih fokus memperkuat pengelolaan fiskal daerah.

Pernyataan itu disampaikan Syafruddin usai menghadiri dialog publik Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027” di Caffe Bagios, Samarinda, Minggu (2/8/2026).

Menurut Syafruddin, perbedaan pendekatan setiap kepala daerah dalam menghadapi penurunan pendapatan harus dihormati selama tetap ditujukan untuk menjaga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ya, kita hormat kepada semua yang punya sikap seperti itu. Yang pasti, berjuang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan menyusun belanja juga baik,” katanya.

Ia menilai langkah Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengelolaan fiskal merupakan salah satu cara menghadapi efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Artinya, yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda hari ini adalah salah satu cara untuk menghadapi efisiensi dan penurunan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil,” ujarnya.

Syafruddin menegaskan perbedaan sikap antara kepala daerah maupun wakil rakyat tidak seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, seluruh langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya, semua bermuara pada percepatan pembangunan dan percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Saat ditanya apakah sikap Andi Harun dipengaruhi kesamaan latar belakang politik dengan pemerintah pusat, Syafruddin enggan berspekulasi.

“Yang pasti, semua punya cara untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Belakangan, pengurangan TKD dan DBH menjadi perhatian sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Sejumlah kepala daerah, anggota DPRD, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim secara terbuka meminta pemerintah pusat mengembalikan alokasi dana tersebut tanpa pemangkasan karena dinilai berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.

Syafruddin mengatakan dirinya telah memperjuangkan persoalan tersebut sejak masih bertugas di Badan Anggaran DPR RI dengan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda memilih memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyesuaian belanja sebagai respons atas berkurangnya dana transfer.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran TKD untuk Kota Samarinda pada 2026 mencapai sekitar Rp806 miliar atau 59,2 persen dari total pagu Rp1,36 triliun.

Pagu tersebut turun dibandingkan 2025 yang mencapai Rp2,57 triliun. Dengan demikian, alokasi TKD untuk Kota Samarinda berkurang sekitar Rp1,21 triliun pada 2026.

Perbedaan respons terhadap pengurangan TKD tersebut memunculkan berbagai pandangan di ruang publik, baik mengenai strategi memperkuat kemandirian fiskal maupun pendekatan politik dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat.

Pewarta: Hadi Winata
Editor: Agus S.

Polisi Lakukan Undercover Buy, Penjual Sabu di Facebook Ternyata Penipu

0
Kasatresnarkoba Polres Kutai Timur, Iptu Erwin Susanto, menjelaskan pengungkapan penipuan jual beli narkotika melalui media sosial. (Ilustrasi: AI)

SANGATTA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kutai Timur mengungkap modus penipuan daring berkedok penjualan narkotika melalui sejumlah grup Facebook. Pelaku menawarkan sabu dan ganja kepada calon pembeli, tetapi barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim setelah uang ditransfer.

Kasatresnarkoba Polres Kutim, Iptu Erwin Susanto, mengatakan modus tersebut terungkap setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai sejumlah akun media sosial yang menawarkan narkotika secara terbuka.

Untuk memastikan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan melalui metode undercover buy atau pembelian terselubung terhadap akun-akun yang dicurigai.

Polisi membidik tiga akun Facebook yang aktif menawarkan narkotika. Dari tiga akun tersebut, satu akun merespons pesanan dan memberikan nomor rekening untuk pembayaran uang muka.

“Hasilnya, kami sudah coba kirim uang. Barangnya tidak pernah datang,” ungkap Erwin kepada Media Kaltim, Minggu (2/8/2026).

Setelah uang ditransfer oleh petugas yang menyamar, akun tersebut menghilang. Sementara dua akun lainnya tidak merespons pesanan yang disampaikan polisi.

Petugas kemudian menelusuri foto-foto sabu dan ganja yang diunggah oleh akun tersebut. Hasil penelusuran digital menunjukkan foto-foto itu bukan milik pelaku, tetapi diambil dari internet untuk meyakinkan calon korban.

“Setelah kami pastikan, foto-foto yang digunakan ternyata diambil dari internet. Jadi bisa dipastikan itu merupakan penipuan online,” tegas Erwin.

Menurutnya, modus tersebut tidak hanya ditemukan pada grup media sosial di Kutai Timur, tetapi juga dalam sejumlah grup yang anggotanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Pelaku diduga memanfaatkan posisi calon korban yang berniat membeli narkotika. Mereka memperkirakan korban tidak berani melapor kepada polisi karena khawatir ikut terseret dalam persoalan hukum.

Temuan tersebut telah diteruskan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutim untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana penipuan berbasis elektronik.

“Informasi ini sudah kami teruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana penipuan berbasis elektronik. Tetapi sampai sekarang belum ada korban yang membuat laporan resmi,” pungkas Erwin.

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.

Evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 Berlanjut, Data Korban Masih Dicocokkan

0
Proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). (Foto: Istimewa)

SURABAYA – Proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menunjukkan perkembangan. Berdasarkan data sementara Basarnas hingga Minggu (2/8/2026) sore, sebanyak 218 orang dilaporkan selamat, sementara empat orang meninggal dunia.

Data tersebut masih bersifat sementara karena proses evakuasi dan pencocokan manifes penumpang masih berlangsung.

KMP Mutiara Sentosa 2 milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kapal tersebut membawa sekitar 250 orang yang terdiri atas penumpang dan awak kapal.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengatakan berdasarkan informasi dari operator kapal, nakhoda sempat melaporkan kebakaran sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIB saat kapal berada di perairan utara Madura. Setelah laporan tersebut disampaikan, komunikasi dengan nakhoda terputus.

Kantor SAR Surabaya kemudian menerima laporan resmi dari Syahbandar Tanjung Perak pada pukul 08.24 WIB. Satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran turut melaporkan kapal yang sedang berlayar menuju Makassar tersebut mengalami kebakaran.

Basarnas segera berkoordinasi dengan KSOP, KPLP, Pos SAR Sumenep, Stasiun Radio Pantai Kalianget, TNI AL, Polairud, serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat operasi penyelamatan.

Hasil koordinasi menunjukkan kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung, Sapudi, Kabupaten Sumenep. Saat itu sebagian badan kapal telah dilalap api, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal dengan mengenakan jaket pelampung.

Sejumlah rekaman yang beredar memperlihatkan asap hitam pekat membumbung dari kapal. Sebagian penumpang juga terlihat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri sebelum dievakuasi oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi.

Kapal Meratus Project 3 yang berada paling dekat dengan lokasi sempat berupaya memberikan bantuan. Namun kapal tersebut tidak dapat merapat karena sedang mengangkut muatan yang mudah terbakar.

Evakuasi pertama dilakukan kapal tunda TB Hasnur 26 yang mulai mengangkut penumpang sekitar pukul 09.59 WIB. Pos SAR Sumenep juga mengerahkan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) 01 menuju lokasi.

Sekitar pukul 10.20 WIB, sejumlah penumpang yang melompat ke laut berhasil diselamatkan oleh awak TB Hasnur 26 bersama kapal British Mentor.

Operasi penyelamatan melibatkan sedikitnya sembilan kapal, yakni KN SAR 249 Permadi, kapal Kantor SAR Surabaya, kapal Pos SAR Sumenep, kapal Syahbandar Surabaya, kapal Vessel Traffic Service Surabaya, kapal Stasiun Radio Pantai Kalianget, kapal KSOP Kalianget, Kapal Meratus Project 3, dan kapal tunda TB Hasnur 26.

Personel Satpolairud Polres Sumenep bersama jajaran kepolisian di wilayah pesisir juga turut membantu proses evakuasi.

KN SAR 249 Permadi diberangkatkan menuju lokasi sekitar pukul 09.55 WIB dengan estimasi waktu tempuh sekitar enam jam. Selama kapal tersebut dalam perjalanan, proses penyelamatan mengandalkan kapal-kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran.

Hingga Minggu sore, operasi evakuasi masih berlangsung. Basarnas juga terus mencocokkan data korban dengan manifes penumpang sehingga jumlah korban maupun penumpang yang telah dievakuasi masih dapat berubah.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih dalam penyelidikan. Investigasi akan dilakukan setelah seluruh proses penyelamatan penumpang selesai dilaksanakan.

Sumber: ANTARA
Editor: Agus S.

Hilirisasi Perikanan Berau Siap Dorong Pendapatan Nelayan

0
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, memperkenalkan Program Hilir Berau yang mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. (Foto: Istimewa)

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mendorong hilirisasi sektor perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil laut. Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan industri ikan kaleng premium yang diproyeksikan mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan hingga 262 persen.

Program bertajuk Hilir Berau tersebut diinisiasi Dinas Perikanan (Diskan) Berau sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan yang selama ini masih didominasi penjualan ikan segar.

Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan Berau memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Namun, sebagian besar hasil tangkapan masih dipasarkan tanpa proses pengolahan sehingga nilai ekonominya belum optimal.

“Selama ini produk kita lebih banyak dijual dalam bentuk ikan segar. Melalui hilirisasi, kami ingin menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hilirisasi bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan,” ujarnya.

Data Diskan Berau menunjukkan potensi produksi perikanan daerah mencapai sekitar 104.915 ton per tahun. Namun kapasitas industri pengolahan saat ini baru sekitar 3.779 ton per tahun atau hanya 3,6 persen dari total potensi yang tersedia.

Menurut Abdul Majid, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Berau.

Industri ikan kaleng premium dipilih karena memiliki prospek pasar yang luas, mampu memperpanjang masa simpan produk, sekaligus meningkatkan daya saing hasil perikanan Berau di pasar regional maupun nasional.

Berdasarkan kajian proyek perubahan yang disusun Diskan Berau, hilirisasi diperkirakan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan hingga 3,62 kali lipat atau sekitar 262 persen dibandingkan apabila ikan hanya dipasarkan dalam kondisi segar.

Program tersebut juga diproyeksikan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan ikan. Saat ini rata-rata pendapatan pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan berada di kisaran Rp8 juta per bulan. Setelah industri pengalengan berjalan optimal, pendapatan tersebut ditargetkan meningkat hingga sekitar Rp29 juta per bulan.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, Program Hilir Berau diharapkan mampu menarik investasi baru di sektor industri pengolahan hasil laut, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat rantai ekonomi mulai dari nelayan, pelaku UMKM, sektor logistik hingga perdagangan.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong ekonomi biru (Blue Economy) melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

“Harapan kami, industri ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat daya saing produk perikanan Berau di pasar regional maupun nasional,” tutup Abdul Majid.

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Agus S.

Benturan Kapal Rusak Turap, Pemeriksaan Struktur Segera Dilakukan

0
Petugas DPUPR Berau melakukan pengecekan kondisi turap di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb, usai tersenggol kapal logistik KM Pekan Riau, Minggu (2/8/2026). (Foto: Istimewa)

BERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau bergerak cepat menindaklanjuti insiden kapal logistik pengangkut peti kemas yang menyenggol turap di kawasan Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb, Minggu (2/8/2026).

Beberapa jam setelah kejadian, Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau langsung melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan pemeriksaan lanjutan dengan melibatkan tim ahli untuk memastikan benturan tersebut tidak memengaruhi kekuatan struktur bangunan penahan tebing sungai.

Petugas melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi fisik turap, mendokumentasikan kerusakan, serta mengambil gambar udara menggunakan drone sebagai bahan kajian teknis.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan pemeriksaan awal menemukan sejumlah kerusakan pada bagian turap. Beberapa papan turap terlepas dan rusak, sementara dinding beton mengalami retak hingga pecah sehingga tulangan besi terlihat.

“Kondisinya sekarang ada juga papan turap yang lepas-lepas dan hancur. Apakah karena senggolan kapal itu, atau memang sudah seperti ini sebelum kejadian, masih kami dalami,” ujarnya.

Menurut Hendra, pihaknya belum dapat memastikan seluruh kerusakan tersebut murni akibat benturan kapal atau sudah ada sebelumnya. Karena itu, investigasi lanjutan diperlukan agar kesimpulan yang diperoleh benar-benar akurat.

Dari hasil pengamatan sementara, bagian dinding beton yang pecah diduga merupakan titik benturan badan kapal. Namun dampaknya terhadap kekuatan konstruksi masih menunggu hasil pemeriksaan teknis.

“Mungkin sudah kena tulangannya. Tadi kami juga ambil gambar pakai drone. Nanti akan investigasi lagi bersama tim ahli, apakah dampak benturan itu parah atau bagaimana,” jelasnya.

Hendra menegaskan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan, apakah cukup dilakukan perbaikan ringan atau memerlukan rehabilitasi pada bagian struktur.

Meski demikian, secara kasat mata ia menilai kerusakan yang terlihat masih tergolong ringan. Penanganan awal diprioritaskan pada perbaikan keramik dan papan atas turap agar kawasan tepian tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat.

“Kalau yang saya lihat, kerusakan strukturnya masih tergolong minor. Memang ada dinding beton yang lecet dan pecah, semoga tidak berdampak pada struktur bangunannya,” katanya.

Sementara itu, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Redeb masih mendalami penyebab insiden yang melibatkan KM Pekan Riau.

Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Lister Martupa Gurning, menjelaskan hasil penyelidikan awal menunjukkan kapal yang mengangkut sekitar 100 peti kemas diduga terdorong arus sungai yang cukup deras saat kondisi air surut.

Kapal diketahui bertolak dari dermaga sekitar pukul 05.50 Wita menuju area labuh umum. Saat melakukan olah gerak keluar dermaga, arus sungai yang kuat diduga membuat kapal bergeser hingga menyenggol turap di Jalan Ahmad Yani.

“Berdasarkan informasi awal, senggolan terjadi karena arus surut yang cukup kencang sehingga kapal mengenai turap di tepian sungai,” ujarnya.

Meski telah memperoleh gambaran awal, KUPP belum menetapkan penyebab pasti insiden tersebut. Nahkoda kapal beserta pihak terkait masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran prosedur pelayaran.

“Proses pemeriksaan terhadap nahkoda kapal dan pihak terkait masih berlangsung,” katanya.

Lister memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun mengganggu aktivitas pelayaran. Setelah kejadian, KM Pekan Riau langsung diarahkan berlabuh agar tidak menghambat lalu lintas kapal di alur Pelabuhan Tanjung Redeb.

Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan pelayaran, KUPP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sanksinya diberikan sesuai dengan pelanggaran,” tandasnya.

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Agus S.

Ketika Mata Tua Itu Masih Berguna

0
SB Silaban memberikan materi Coaching Clinic Jurnalistik kepada wartawan Media Kaltim Network di News Room Media Kaltim, Jalan Perjuangan, Samarinda, Sabtu (1/8/2026).

AKHIR-AKHIR ini hampir setiap hari ada yang “cerewet” mengomentari tulisan wartawan Media Kaltim. Saya justru senang.

Sudah cukup lama saya tidak punya waktu membedah satu per satu berita yang ditulis reporter. Kesibukan mengurus perusahaan membuat pekerjaan itu lebih banyak saya serahkan kepada para redaktur.

Di Media Kaltim ada empat redaktur yang setiap hari mengedit berita wartawan. Pekerjaan mereka tidak ringan. Dalam sehari puluhan naskah harus diperiksa sebelum tayang. Di tengah banyaknya berita yang masuk, tidak mudah membedah setiap tulisan secara mendalam.

Karena itu, saya bersyukur ketika Bang Silaban bersedia meluangkan waktunya. Mulai Sabtu, 1 Agustus 2026, Coaching Clinic Jurnalistik resmi dimulai di Kantor Media Kaltim, Jalan Perjuangan, Samarinda.

Seluruh wartawan Media Kaltim di Samarinda saya wajibkan mengikuti coaching clinic ini secara langsung. Wartawan dari Kukar juga bergabung di kantor. Sementara rekan-rekan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kalimantan Utara, IKN, hingga Jakarta mengikutinya melalui google meet.

Teknologi membuat jarak bukan lagi persoalan. Wartawan di luar Samarinda tetap bisa mengikuti diskusi bersama.

Coaching clinic ini kami jadwalkan setelah rapat evaluasi mingguan. Evaluasi redaksi memang rutin kami lakukan setiap pekan. Saya sendiri mengikuti jalannya rapat secara daring dari Kantor Media Kaltim di Bontang.

Saya mengenal Bang Silaban sudah cukup lama. Dari beliau pula saya banyak belajar menjadi wartawan.

Kalau sudah membedah sebuah berita, beliau tidak melihat siapa yang menulisnya. Yang dilihat adalah isi beritanya.

Kalau wawancaranya dangkal, langsung dikritik. Kalau datanya kurang lengkap, langsung dipertanyakan apa yang masih kurang.

Kalau menulis berita tentang APBD, tarif, atau angka-angka lainnya tanpa penjelasan yang memadai, pertanyaan pertama yang muncul, “Angkanya mana?”

Hal-hal kecil pun tidak pernah luput dari perhatiannya. Ada berita yang menyebut perpindahan pejabat setingkat sebagai promosi, langsung dikoreksi karena itu hanya mutasi.

Ada berita beasiswa tanpa mencantumkan jumlah penerima atau besaran anggaran, langsung dipertanyakan. Ada pula advertorial rumah sakit yang belum menjelaskan layanan yang tersedia. Menurutnya, justru berita promosi harus lebih lengkap karena pembaca berhak memperoleh informasi yang utuh.

Beberapa kali saya menerima tangkapan layar berita yang sudah diberi catatan oleh Bang Silaban. Hampir semuanya berupa pertanyaan. Mengapa umur narasumber tidak dicantumkan? Mengapa kronologinya belum lengkap? Mengapa hanya satu narasumber? Mengapa lokasi kejadian tidak dijelaskan?

Ada juga berita yang membahas anggaran, tetapi tidak mencantumkan nilainya. Berapa total anggarannya? Berapa penerimanya? Bagaimana rinciannya? Menurut Bang Silaban, kalau sebuah berita berbicara tentang anggaran, angkanya harus ada. Tanpa itu, berita menjadi tidak utuh.

Coaching clinic perdana berlangsung sekitar dua setengah jam. Selama itu, yang dibahas bukan berita media lain, melainkan berita yang ditulis wartawan Media Kaltim.

Satu per satu berita dibuka di layar, lalu dibedah bersama. Mulai dari judul, lead, hasil wawancara, sudut pandang, hingga kelengkapan data.

Ada berita yang dinilai terlalu dangkal karena hanya memuat pernyataan narasumber. Ada yang datanya belum lengkap. Ada pula yang sebenarnya sudah bagus, tetapi masih bisa dipertajam.

Menurut saya, cara seperti ini jauh lebih efektif. Wartawan bisa langsung melihat letak kekurangan dari tulisannya sendiri sekaligus memahami bagaimana sebuah berita seharusnya disusun agar lebih lengkap dan lebih kuat.

Karena itu, coaching clinic ini akan kami jadikan agenda rutin di Media Kaltim.

Dunia jurnalistik terus berubah. Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan (AI) kini mulai banyak digunakan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. Berita harus tetap akurat, lengkap, berimbang, dan ditulis dengan etika jurnalistik.

Saya masih ingat pesan Bang Silaban saat kami saling berkirim WhatsApp beberapa waktu lalu. “Semoga mata tua ini masih berguna.”

Justru saya melihat pengalaman puluhan tahun di dapur redaksi seperti itulah yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.

Di usia Media Kaltim yang mulai memasuki tahun ketujuh, saya berharap program ini melahirkan wartawan yang semakin tangguh, lebih teliti menggali fakta, dan lebih kuat dalam menyajikan berita.

Sebab belakangan ini bukan hanya kualitas tulisan yang mulai menurun, tetapi etika jurnalistik juga perlahan mulai ditinggalkan. Kecepatan sering lebih diutamakan daripada ketelitian, sementara verifikasi dan pendalaman informasi kerap terabaikan.

Itulah sebabnya coaching clinic ini akan terus kami jalankan. Saya ingin dapur redaksi Media Kaltim tidak hanya sibuk memproduksi berita setiap hari, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi wartawan-wartawan muda. (*)

Oleh: Agus Susanto

Mungkin Arwah-Arwah Juga Perlu Belanja

0
Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Jalan AW Sjahranie, Samarinda, berdiri di dekat area pemakaman. (Ist)

Catatan: SB Silaban

“Berbaik sangka” sajalah. Mungkin arwah-arwah juga perlu belanja. Tak hanya yang hidup.

Itulah pikiran iseng yang muncul di benak saya ketika membaca berita tentang posisi Kopdes Merah Putih (MP) di sebuah gang di Jalan AW Sjahranie, Samarinda, yang terletak dekat area pemakaman.

Saya tahu posisi “rumah-rumah masa depan” itu. Di sana ada beberapa klaster dengan pengelola yang berbeda. Gang itu bisa dibilang buntu. Bukan gang yang rutin dilintasi oleh mereka yang tak berdiam atau berkegiatan di sekitarnya. Beda sekali misalnya dengan AWS 4, gang berukuran agak lebar yang menghubungkan Jalan AW Sjahranie dengan Jalan HM Ardans (Ring Road 3). Hampir pasti, trafik manusia ke arah Kopdes MP itu sangat minim.

Ketika Kopdes MP berlokasi di dekat kuburan, amat sangat wajar jika banyak yang heran. Kok di situ? Apa tak ada lokasi lain? Siapa yang akan belanja? Hantu? Arwah?

Nah, posisi Kopdes di lokasi amat sangat tak lazim itu bukan yang pertama. Publik sudah melihat informasi tentang sejumlah Kopdes yang lokasinya aneh, ganjil, janggal. Tapi nyata. Di berbagai kota di Indonesia. Ini: berhadapan dengan makam, tepi jurang, tepi sawah, bukit. Bahkan ada dua Kopdes bersebelahan.

Ada penjelasan kenapa Kopdes di Samarinda itu dekat makam. Datangnya dari seorang pejabat Pemprov. Tapi penjelasannya khas birokrat. Lebih terkesan sebagai alasan. Ngeles. Ini: lokasi itu sudah diverifikasi oleh Agrinas dan TNI. Anda tahu kan, Agrinas itu semacam holding company bikinan pemerintah. Urusan dan wewenangnya segerobak.

Lalu TNI? Anda jangan pura-pura tak tahulah. Tentara Indonesia sekarang tak hanya mengurusi pertahanan. Tapi juga pertanian, peternakan, jaga pengadilan, jaga (mantan) Jampidsus, de el el. Ngurus Kopdes juga. Pendirian Kopdes makan banyak duit. Ber-T-T.

Saya termasuk yang amat sangat pesimistis sekali Kopdes MP akan berhasil. Ini alasannya: koperasi mestinya dibentuk atas kesepakatan sejumlah orang yang kehidupan ekonominya dipengaruhi oleh kehadiran koperasi yang akan dibentuk. Misalnya koperasi peternak sapi/susu, koperasi yang menghimpun petani sawah, koperasi karyawan.

Di era (mantan) mertuanya Pak Subianto, yang paling populer adalah koperasi unit desa (KUD). Apa saja kegiatan dan bidang usahanya? Browsing sajalah ya.

Nah, Kopdes MP dibentuk murni atas keinginan satu orang: Presiden Subianto. Entahlah dapat ide dari mana dia. Bikin ribuan koperasi secara top-down. Atas perintah. Menghabiskan rupiah hingga 14 digit. Melibatkan tentara pula. Hal yang pasti akan bikin kening tentara Singapura, Jerman, China, dan tentara profesional di berbagai negara berkerut.

Melihat Kopdes di sejumlah daerah, tak heran jika banyak komentar begini: oh, ternyata minimarket. Betul sekali. Bahwa Presiden Subianto dan ordal-ordal-nya berencana Kopdes akan jadi penyalur ini itu, itu soal lain. Yang pasti: tak satu pun Kopdes dibangun atas kesepakatan sejumlah orang yang akan menjadi anggotanya. Sebagaimana seharusnya.

Ketika ada penjelasan bahwa lokasi Kopdes yang amat janggal itu sudah diverifikasi, nah, ingat ya. VERIFIKASI. Bukan survei pasar. Survei yang seharusnya amat sangat penting. Karena Kopdes adalah entitas bisnis. Untuk bisnis ritel seperti Kopdes, tiga faktor terpenting adalah: lokasi, lokasi, dan lokasi. Begitu pentingnya faktor lokasi, terkait dengan potensi pasar yang akan digarap. Saya pernah dapat “ilmu” itu dari HM Rusli alm., pendiri Mesra Indah, mal pertama di Samarinda.

Di berbagai daerah, muncul keluhan pemerintah desa dan kelurahan. Anggaran pembangunan fisik Kopdes yang mereka terima hanya Rp800 juta. Sedangkan pemerintah pusat mengucurkan Rp1,6 miliar.

Ke mana sisanya? Dimakan siapa? Ah, Anda jangan pura-pura tak bisa menebak.

Ketika Kopdes dibangun dekat kuburan dan lokasi-lokasi lain yang terasa merusak nalar dan akal sehat, kita pun tahu. Ini bukan soal koperasi. Bukan soal kepentingan masyarakat. Ini lebih sebagai proyek. Yang penting duit negara keluar. Terpakai. Soal manfaat: urusan nomor sekian. Bodo amat tak ada konsumennya.

Di pusaranya, salah satu pendiri bangsa yang juga Bapak Koperasi Indonesia, HM Hatta, bisa jadi menitikkan air mata melihat proses pendirian Kopdes MP. Juga lokasi sebagian di antaranya yang terasa nirnalar itu. (*)

Komisi A Rampungkan Draf Raperda Insentif Guru, Syarat Politik Dihapus dan Masa Pengabdian Dipercepat

0
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (Ist)

BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang menyatakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif Guru Swasta telah rampung. Sejumlah poin krusial disepakati, mulai dari penghapusan syarat terkait keanggotaan partai politik hingga percepatan masa pengabdian minimal penerima insentif.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan syarat yang membatasi guru berdasarkan status sebagai anggota maupun pengurus partai politik resmi dicoret dari draf.

“Sudah disepakati karena pada saat perekrutan guru memang tidak ada syarat seperti itu. Jadi pemberian insentif juga tidak kita batasi,” katanya

Selain itu, masa pengabdian minimal guru untuk memperoleh insentif juga dipercepat dari dua tahun menjadi satu tahun.

“Yang dulu dua tahun kita percepat menjadi satu tahun supaya tidak terlalu lama mereka menunggu,” ujarnya.

Meski demikian, Heri menyebut masih ada satu tambahan yang akan dimasukkan ke dalam draf, yakni memasukkan tutor pendidikan nonformal sebagai calon penerima insentif.

“Kalau terkait draf pada prinsipnya sudah selesai. Tinggal ada tambahan guru-guru nonformal atau tutor tadi yang akan dimasukkan. Kami sepakat itu sebagai bentuk apresiasi,” jelasnya.

Heri menambahkan, besaran insentif belum diputuskan karena pemerintah masih membahas usulan pembedaan nominal bagi guru berpendidikan S1 dan S2. DPRD menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai insentif kepada pemerintah daerah sesuai kemampuan anggaran.

“Kami tidak ikut menentukan nilainya. Itu kewenangan pemerintah karena berkaitan dengan kemampuan anggaran. Setelah draf selesai akan kami bahas lagi sebelum masuk tahapan berikutnya, termasuk uji publik,” pungkasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Komisi A Jadikan Sistem Insentif Tangerang sebagai Acuan Raperda

0
Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (Syakurah)

BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang menjadikan sistem pengelolaan insentif di Kota Tangerang, sebagai salah satu referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mengatakan hasil studi banding menunjukkan mekanisme pemberian insentif di Tangerang, pada dasarnya hampir sama dengan yang sedang disusun di Bontang. Perbedaannya, Tangerang telah lebih dulu menerapkan sistem berbasis aplikasi.

“Kalau di sana sudah lama menggunakan aplikasi. Semua proses pendataan, seleksi sampai pengawasannya sudah terintegrasi,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah membentuk tim yang bertugas memverifikasi kelayakan penerima insentif, sehingga penyalurannya dinilai lebih tertib dan tepat sasaran.

Ia juga mengungkapkan, cakupan penerima insentif di Tangerang lebih luas dan nominalnya lebih besar dibanding Bontang. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kemampuan fiskal daerah yang lebih kuat.

“PAD mereka memang jauh lebih besar dibanding Bontang, jadi kemampuan memberikan insentif juga berbeda,” katanya.

Ia menambahkan, hasil kunjungan, termasuk salinan peraturan daerah dari Kota Tangerang, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda agar mekanisme pemberian insentif di Bontang lebih baik dan akuntabel. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam