BONTANG – Dua kasus keracunan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang menjadi bahan evaluasi DPRD. Salah satu usulan yang muncul yakni membatasi jumlah penerima manfaat, dalam setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan kapasitas dapur perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, jumlah penerima yang terlalu besar dapat membuat proses penyediaan makanan menjadi padat dan berpengaruh terhadap pengawasan.

“Kadang mungkin satu dapur itu baru bisa maksimal ketika melayani paling banyak 500 orang. Nah, ketika satu dapur sampai 1.000 orang, 2.000 orang, pastilah dia menjadi crowded,” ujarnya.

Ia mengusulkan jumlah penerima manfaat dalam satu dapur berada di kisaran 300 hingga 500 orang. Dengan pola tersebut, jumlah dapur dapat ditambah sehingga beban pelayanan di masing-masing SPPG tidak terlalu besar.

“Pendapat saya mungkin setiap dapur diperbanyak, tetapi jumlah penerima manfaatnya setiap dapur diperkecil. Jadi 300 satu dapur, sehingga pengawasan lebih tepat,” katanya.

Meski demikian, pembagian kuota penerima manfaat dan jumlah dapur bukan kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

DPRD juga menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh pengelola SPPG. Sekolah sebagai penerima makanan juga diminta melakukan pemeriksaan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

Apabila ditemukan kemasan atau kondisi makanan yang dianggap tidak layak, pihak sekolah dinilai dapat menghentikan distribusi dan melaporkannya untuk ditindaklanjuti.

“Kalau packaging-nya dianggap kurang tepat atau kurang baik, mungkin langsung diprotes sehingga bisa diantisipasi, deteksi dini. Kalau makanan sepertinya kurang layak, silakan protes, jangan didistribusikan,” jelasnya.

Menurutnya, proses penyediaan makanan berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan bahan, pencucian, pengolahan hingga distribusi. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahapan dan tidak hanya setelah makanan sampai di sekolah.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kabar baik datang di tengah kondisi cuaca kering yang belakangan ini melanda Kota Bontang. Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah, meski intensitas dan cakupannya belum merata di seluruh penjuru kota, Rabu (9/9/2026).

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang, Ismail, mengatakan bahwa hujan mulai turun terutama di wilayah Bontang Utara. Namun, kondisi tersebut belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, di seluruh wilayah Bontang.

“Untuk wilayah Bontang sebagian sudah turun hujan, khususnya di bagian Bontang Utara. Walaupun belum semua wilayah Bontang terdampak hujan,” ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).

Ia menyebutkan, salah satu wilayah yang sudah mulai diguyur hujan adalah Kelurahan Guntung dan daerah sekitarnya. Hujan dilaporkan mulai turun sejak siang hari.

“Hujan mulai turun di daerah Guntung dan sekitarnya, sejak siang. Kondisinya cukup deras,” katanya.

Turunnya hujan tersebut menjadi perkembangan positif bagi Kota Bontang, khususnya setelah sebelumnya sejumlah wilayah menghadapi kondisi panas dan kering. Meski demikian, pihak BPBD tetap memantau perkembangan cuaca, mengingat hujan yang turun saat ini belum merata.

Kondisi hujan yang hanya terjadi di sebagian wilayah juga menunjukkan bahwa potensi cuaca di Bontang, masih beragam. Masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan hujan, diharapkan tetap waspada terhadap kondisi lingkungan dan mengikuti informasi terbaru dari pihak terkait.

Sementara itu, hujan yang mulai turun di sejumlah kawasan diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kering, serta menekan risiko terjadinya kebakaran lahan dan kebakaran hutan, yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

BPBD Bontang pun terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kebencanaan di berbagai wilayah, termasuk perkembangan cuaca dan potensi kejadian yang dapat muncul akibat perubahan kondisi lingkungan.

“Hujannya tidak rata, jadi ada sebagian wilayah Bontang yang masih mendung, bahkan ada yang masih panas terik,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sebanyak 66 guru pengganti di Kota Bontang telah mulai menjalankan tugas sejak Juli 2026. Namun, pembayaran gaji mereka masih menunggu pengesahan perubahan anggaran daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan para guru tersebut telah aktif mengajar sejak Juli hingga September.

“Ya, sejak bulan Juli itu sudah mulai mengajar,” ujarnya.

Menurutnya, pembayaran gaji untuk periode tersebut nantinya akan dilakukan secara rapel. Sebab, anggaran sekolah yang telah disusun sebelumnya belum memuat kebutuhan pembayaran guru pengganti tersebut.

“Mau tidak mau pasti dirapel. Karena mereka sudah masuk dari Juli,” jelasnya.

Ia menerangkan, sekolah tidak dapat langsung melakukan perubahan anggaran karena harus menunggu proses pengesahan anggaran perubahan.

Sementara itu, mulai Oktober hingga Desember 2026, status para guru tersebut akan berubah menjadi Pegawai Jasa Layanan Perorangan (PJLP).

“Terus nanti Oktober, November, Desember itu statusnya menjadi PJLP,” katanya.

Untuk kebutuhan administrasinya, para guru nantinya perlu mengurus Berita Acara (BA) serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pelayanan terkait.

Ia menegaskan, jumlah guru pengganti yang dibutuhkan untuk tahun ini sebanyak 66 orang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut belum seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang menjalankan pelayanan. Dari 22 SPPG yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK), lima di antaranya masih berstatus berhenti sementara.

Kepala Regional atau Koordinator Wilayah BGN, Surya Dwi Saputra, mengatakan kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor. Tidak semua penghentian berkaitan dengan persoalan keamanan pangan.

“Saat ini Bontang ada 22 SPPG, tapi memang ada lima yang berhenti beroperasi sementara,” katanya.

Menurut dia, sejumlah dapur masih membutuhkan pembenahan sebelum kembali melayani. Perbaikan tersebut mencakup sarana dan fasilitas pendukung, termasuk renovasi bangunan.

Dari lima SPPG yang belum beroperasi, dua di antaranya berkaitan dengan insiden keracunan yang sebelumnya terjadi di Bontang. Kedua lokasi tersebut yakni SPPG Bontang Utara 2 dan SPPG Bontang Selatan

Lokasi lain yang masuk dalam daftar penghentian sementara tersebar di Kelurahan Api-Api, Berbas Tengah, Tanjung Laut, Gunung Telihan, dan Loktuan.

“Dapur yang berhenti sementara juga terdapat persoalan administratif terkait pembiayaan,” tukasnya.

Surya menegaskan, dapur-dapur yang dihentikan belum dinyatakan berhenti secara permanen. Pelayanan dapat kembali dilakukan setelah persyaratan yang ditetapkan terpenuhi

Persyaratan tersebut mencakup aspek keamanan pangan serta kelayakan sarana dan fasilitas dapur SPPG.

Dengan demikian, dari 22 SPPG yang telah mengantongi SK di Bontang, sebanyak 17 di antaranya saat ini masih beroperasi, sementara lima lainnya menunggu penyelesaian berbagai persyaratan sebelum kembali menjalankan pelayanan.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kesempatan bagi wartawan untuk meningkatkan sekaligus menguji kompetensi jurnalistik kembali dibuka di Kota Bontang. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang bakal menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada Oktober 2026.

UKW tersebut menjadi pelaksanaan kelima yang diselenggarakan PWI Bontang. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar pada 2017, 2021, 2023, dan 2024.

Dalam pelaksanaannya tahun ini, PWI Bontang kembali menggandeng Badak LNG. Kerja sama tersebut menjadi kali keempat bagi kedua pihak, dalam mendukung pelaksanaan UKW sekaligus peningkatan kapasitas wartawan di Kota Taman.

Ketua PWI Bontang, Muhammad Kusnadi, mengatakan UKW tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengukur kemampuan wartawan, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawab profesi.

Menurutnya, wartawan dituntut mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kompetensi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas produk jurnalistik dan kepercayaan publik terhadap pers.

“Kompetensi wartawan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas pemberitaan, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pers,” ujarnya.

Kusnadi menjelaskan, materi yang diujikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalistik. Peserta juga akan diuji mengenai pemahaman kode etik jurnalistik, proses verifikasi informasi, keberimbangan dalam pemberitaan, hingga tanggung jawab wartawan kepada masyarakat.

“UKW bukan hanya soal mendapatkan sertifikat kompetensi. Lebih dari itu, ini menjadi proses untuk mengukur kemampuan dan mengingatkan kembali tanggung jawab kita sebagai wartawan,” katanya.

Ia berharap UKW tahun ini dapat dimanfaatkan para wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Dengan semakin banyak wartawan yang memiliki kompetensi, kualitas pemberitaan di Bontang diharapkan turut semakin baik.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWI Bontang, Bambang Al-Fatih, mengatakan UKW kali ini membuka kesempatan bagi wartawan untuk mengikuti jenjang muda, madya, maupun utama.

Pendaftaran peserta dibuka hingga 11 September 2026. Peserta tidak hanya berasal dari Bontang, tetapi juga terbuka bagi wartawan dari luar daerah selama kuota yang tersedia masih mencukupi.

“Calon peserta tidak kami batasi hanya dari Bontang. Dari luar daerah juga dipersilakan mendaftar selama kuota masih ada,” jelas pria yang akrab disapa Bams tersebut.

Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan konsultasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen peserta. Mereka yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian mengikuti kelas pra-UKW sebagai persiapan sebelum menjalani rangkaian ujian.

Ia menambahkan, wartawan yang berminat mengikuti UKW dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan. Bagi calon peserta yang ingin mendaftar dan mendapatkan informasi lanjutan mengenai dokumen yang harus diisi dan dilengkapi, dapat menghubungi nomor 085753304351 atau 082155195121 (rls)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengingatkan agar program bantuan Pro RT, tidak digunakan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, salah satunya pembangunan kandang ayam di kawasan perkotaan.

Neni menyebut, dalam usulan kegiatan Pro RT, masih terdapat sejumlah RT yang mengajukan pemanfaatan anggaran untuk membuat kandang ayam. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali, terutama jika lokasinya berada di tengah kawasan permukiman kota.

“Dalam Pro RT banyak yang mengusulkan digunakan untuk kandang ayam. Ini bahaya kalau di kota, karena untuk ayam usianya hanya sampai dua tahun,” ujar Neni, Rabu (9/9/2026).

Sehingga ia meminta Inspektorat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun pihak kecamatan untuk turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Pro RT. Neni menegaskan, dirinya tidak menyarankan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan kandang ayam, di kawasan perkotaan.

Menurutnya, keberadaan kandang ayam di lingkungan padat penduduk berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari banyaknya lalat hingga munculnya bau tidak sedap yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.

“Selain lalatnya yang banyak, bau tidak sedap pun bakal muncul. Kalau di Bontang Lestari ataupun Guntung, itu tidak masalah. Tapi kalau di kota ini sudah menjadi perhatian,” jelasnya.

Neni juga menekankan pentingnya memastikan anggaran Pro RT, benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan, jika satu RT memperoleh anggaran sekitar Rp30 juta dan terdapat 60 RT yang menggunakan dana tersebut untuk pembangunan kandang ayam, maka total anggaran yang terserap mencapai Rp1,8 miliar.

“Kalau pun Rp30 juta dan ada 60 RT, maka Rp1,8 miliar akan habis percuma,” tegasnya.

Karena itu, Neni meminta setiap usulan kegiatan Pro RT dikaji secara matang, agar anggaran yang bersumber dari pemerintah tersebut tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru, di lingkungan permukiman.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyoroti tingkat kehadiran pegawai dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serius mengikuti pembahasan anggaran yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan masing-masing.

Hal itu disampaikan Neni, saat melihat masih adanya pegawai yang tidak hadir dalam rapat. Menurutnya, kehadiran pejabat maupun pegawai terkait sangat penting, agar mereka memahami pembahasan APBD di masing-masing OPD.

“Coba berdiri semua pegawainya. Ini yang datang semua ada sebagian yang mewakili. Kita ini membahas APBD yang ada di masing-masing OPD juga. Bagaimana mau paham kalau tidak hadir,” kata Neni saat Rapat Paripurna berlangsung, Senin (7/9/2026).

Neni menegaskan, ketidakhadiran pegawai dalam agenda penting seperti pembahasan APBD perlu menjadi perhatian serius. Ia bahkan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk mencatat pegawai yang tidak hadir beserta alasannya.

“Tolong BKPSDM catat yang tidak hadir, apa alasannya. TPP-nya kurangin saja itu,” tegasnya.

Menurut Neni, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus sejalan dengan kedisiplinan dan kinerja aparatur. Karena itu, tingkat kehadiran dalam rapat maupun pelaksanaan tugas, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

“Kita juga lihat kinerjanya. Kalau beberapa tidak hadir rapat, bagaimana kita harus komitmen,” ujarnya.

Selain pegawai di lingkungan OPD, Neni juga mempertanyakan kehadiran camat dan lurah. Ia meminta memastikan seluruh camat dan lurah mengikuti agenda tersebut, mengingat mereka juga memiliki peran penting dalam memahami kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah.

“Camat, lurah bagaimana. Apa juga hadir semua. Lurah hanya 12 saja yang hadir, tiga kemana, kenapa tidak hadir? Camat juga semua diwakili?” tanyanya.

Neni menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mengikuti agenda pemerintahan, terutama pembahasan APBD yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

“Usahakan kalau rapat seperti ini harus hadir, kalau pun tidak hadir harus ada alasannya, kenapa,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mendapat kesepakatan awal dari PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dan PT Kaltim Nusa Etika (KNE), terkait rencana hibah lahan yang selama ini digunakan sebagai akses jembatan penyeberangan menuju SMP Negeri 5 Bontang.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris telah bertemu dengan manajemen kedua perusahaan pada Rabu (9/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, KIE menyatakan langsung menyetujui rencana hibah lahan.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada KIE. Mereka langsung setuju,” ujarnya.

Sementara itu, KNE juga menyatakan persetujuan secara prinsip. Namun, keputusan tersebut masih akan dikomunikasikan secara berjenjang kepada komisaris dan pemegang saham, untuk memastikan proses hibah dapat dilakukan sesuai ketentuan perusahaan.

Adapun lahan yang nantinya dihibahkan akan digunakan tidak hanya untuk kepentingan akses menuju sekolah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses umum. Hal ini berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan perumahan milik KNE di sekitar lokasi.

Konsep tersebut justru memberikan manfaat bagi kedua pihak. Keberadaan akses yang terintegrasi akan memudahkan mobilitas warga apabila kawasan perumahan nantinya dikembangkan.

“Kalau akses itu sudah dihibahkan, tidak menjadi akses privat untuk pendidikan saja, tetapi untuk umum. Jadi sama-sama ada kemanfaatannya,” jelasnya.

Untuk kebutuhan lahan akses tersebut diperkirakan memiliki lebar sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 80 meter. Adapun porsi lahan yang berasal dari KIE dan KNE berbeda, dengan sebagian besar area berada di lahan KNE.

Ia menegaskan, rencana hibah tersebut bukan semata kepentingan pemerintah, melainkan berkaitan dengan kebutuhan akses sekitar 629 siswa SMPN 5 Bontang.

“Ini memang kepentingan bangsa, kepentingan anak-anak kita yang sekitar 600 orang itu,” katanya.

Untuk pembangunan jembatan dan desain teknisnya, Agus menyebut proses tersebut akan ditangani Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas PUPRK. Desain pembangunan sebelumnya juga telah disiapkan sebagai bagian dari rencana penyelesaian persoalan akses menuju SMPN 5.

Direktur Utama PT KNE, Herliani mengatakan jajarannya mendukung pelepasan aset tersebut. Namun ia perlu melakukan komunikasi ke pemegang saham terkait ke depannya, jika status tanah sudah dihibahkan itu juga akan dilakukan penghibahan.

“Kalau pelepasan aset tentu perlu dibicarakan bagaimana penerapan GCG-nya. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya berstatus pinjam pakai. Namun, secara prinsip kami mendukung,” tutupnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam