JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan terhadap 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Operasional ribuan dapur tersebut dihentikan sementara karena sama sekali belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan masing-masing.

Penutupan juga mencakup wilayah Kalimantan. Namun, BGN belum merinci berapa SPPG di Kalimantan Timur maupun masing-masing provinsi yang masuk daftar penghentian sementara.

Data BGN menunjukkan sebaran terbesar berada di Jawa dan Banten dengan 1.417 SPPG. Sumatera mencatat 351 SPPG.

Sebanyak 231 lainnya berada di Wilayah 3. Cakupan wilayah ini sangat luas, meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Karena itu, angka 231 tidak dapat dimaknai sebagai jumlah dapur MBG yang ditutup di Kalimantan. BGN belum memublikasikan rincian per provinsi dalam data tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan tindakan dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Kesehatan menyisir kepatuhan dapur MBG terhadap persyaratan higiene dan sanitasi.

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2026).

SLHS menjadi penting karena dapur MBG memproduksi makanan dalam jumlah besar yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat. Standar higiene dan sanitasi menjadi bagian dari pengendalian keamanan pangan.

Penyisiran dilakukan terhadap puluhan ribu SPPG yang telah beroperasi.

Dari data awal sebanyak 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara mencatat 27.022 SPPG. Pembaruan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB kemudian menemukan 1.999 SPPG belum mendaftarkan SLHS.

Sudaryono memberikan penekanan terhadap status ribuan dapur tersebut.

Persoalannya bukan karena mereka sudah mengajukan SLHS kemudian dinyatakan gagal memenuhi persyaratan. Sebanyak 1.999 SPPG itu disebut belum melakukan pendaftaran sama sekali.

“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” tegasnya.

BGN kemudian memilih menghentikan sementara operasional seluruh SPPG tersebut.

“1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.

Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan pendaftaran SLHS tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai urusan administratif yang dapat ditunda ketika dapur sudah beroperasi.

BGN menempatkannya sebagai salah satu persyaratan mendasar dalam penyelenggaraan MBG.

Penutupan sementara dilakukan untuk memastikan standar kualitas, higiene, sanitasi dan keamanan pangan dipenuhi sekaligus melindungi penerima manfaat.

Namun, penghentian tersebut tidak berarti dapur otomatis dapat kembali beroperasi hanya setelah mengajukan pendaftaran SLHS.

BGN masih akan melakukan investigasi. Pemenuhan ketentuan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari proses sebelum status operasional dapur ditentukan kembali.

Khusus Kalimantan Timur, belum tersedia rincian berapa SPPG yang masuk dalam daftar 1.999 dapur tersebut. Data BGN yang diumumkan baru mengelompokkan Kalimantan bersama Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan total 231 SPPG.

Dengan penghentian 1.999 SPPG, pengawasan program MBG kini memasuki fase lebih ketat. Dapur yang tidak memenuhi proses dasar sertifikasi higiene dan sanitasi tidak lagi hanya mendapat teguran, tetapi dapat langsung dihentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan. (ant/MK)

Editor: Agus S.

JAKARTA – Hasil PISA 2025 mencatat dua perbaikan pada kemampuan murid Indonesia. Skor sains naik enam poin menjadi 389 dan membaca meningkat enam poin menjadi 365 dibandingkan PISA 2022. Kenaikan terjadi ketika akses pendidikan bagi anak usia 15 tahun juga telah meluas hampir dua kali lipat dalam dua dekade.

Skor sains Indonesia sebelumnya berada di angka 383 pada PISA 2022, sementara membaca 359. Adapun skor matematika pada PISA 2025 tercatat 364.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Prof. Dr. Toni Toharudin mengatakan hasil tersebut perlu dibaca bersama perkembangan akses pendidikan, bukan hanya berdasarkan perubahan skor.

“Di tengah tren skor sains, membaca, dan matematika negara-negara OECD yang menurun selama 25 tahun terakhir, performa pendidikan Indonesia relatif stabil, bahkan Indonesia naik di literasi dan sains,” ujar Toni dalam konferensi pers Perilisan dan Tindak Lanjut Hasil PISA 2025 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Coverage Index, yakni proporsi populasi murid usia 15 tahun yang tercakup dalam sistem pendidikan formal dan populasi sasaran PISA.

Ketika Indonesia mengikuti PISA pada 2003, Coverage Index tercatat 0,46. Pada PISA 2025, angkanya telah mencapai 0,90.

Artinya, cakupan tersebut meningkat 0,44 poin dalam 22 tahun. Secara relatif, nilainya hampir dua kali lipat dibandingkan 2003.

Kemendikdasmen melihat kondisi itu penting karena semakin luas akses pendidikan, semakin beragam pula latar belakang sosial ekonomi, geografis dan kemampuan siswa yang masuk dalam populasi asesmen.

Namun, perluasan tersebut tidak disertai kemerosotan besar capaian Indonesia. Bahkan pada 2025, sains dan membaca menunjukkan kenaikan.

Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher turut menyoroti kemampuan Indonesia memperluas akses pendidikan sambil menjaga capaian pembelajaran relatif stabil.

Di luar skor tiga kompetensi utama, PISA 2025 juga menangkap sejumlah karakteristik siswa Indonesia.

Tingkat curiosity atau rasa ingin tahu murid usia 15 tahun Indonesia tergolong tinggi. Temuan tersebut menjadi modal penting karena rasa ingin tahu berkaitan dengan keinginan mengeksplorasi, bertanya dan mencari pemahaman baru.

PISA juga menemukan siswa Indonesia memiliki performa relatif lebih baik dalam pemecahan masalah komputasional dibandingkan sejumlah mata pelajaran konvensional.

Temuan lain berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau AI.

Siswa Indonesia disebut relatif lebih sering mendapatkan pembelajaran untuk menilai kredibilitas konten yang dihasilkan AI dibandingkan siswa di banyak negara lainnya.

Kemendikdasmen menilai perkembangan tersebut perlu diarahkan agar teknologi tidak sekadar digunakan untuk mendapatkan jawaban, tetapi membantu siswa meningkatkan kemampuan bernalar dan mengevaluasi informasi.

Hasil PISA 2025 kemudian akan ditindaklanjuti melalui empat pilar strategi.

Pilar pertama adalah penguatan kompetensi guru. Pemerintah mendorong pemenuhan kualifikasi akademik, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta peningkatan kompetensi pedagogik dan digital, termasuk kemampuan terkait koding dan kecerdasan artifisial.

Pilar kedua menyasar kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam, digitalisasi, penguatan literasi-numerasi serta karakter murid.

Pilar ketiga adalah harmonisasi kerangka Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan kompetensi bernalar yang digunakan dalam PISA.

Sementara pilar keempat menyasar lingkungan di luar sekolah dengan memperkuat keterlibatan keluarga melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan kemitraan orang tua dalam pembelajaran.

Kemendikdasmen juga menyediakan perangkat pembelajaran dan asesmen yang dapat digunakan guru maupun murid secara mandiri, antara lain Perangkat Ajar Ruang GTK, Ruang Murid serta portal simulasi dan latihan asesmen Pusmendik.

Dengan demikian, kenaikan enam poin pada sains dan membaca tidak menjadi satu-satunya catatan PISA 2025. Perluasan akses dari Coverage Index 0,46 menjadi 0,90 menunjukkan jumlah anak usia 15 tahun yang terjangkau sistem pendidikan telah berkembang signifikan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan perluasan akses tersebut diikuti peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan bernalar, literasi-numerasi dan kesiapan siswa menghadapi perubahan teknologi. (MK)

Pewarta/Editor: Nicha R

JAKARTA – Hanya 16,93 persen siswa Indonesia yang mencapai kompetensi minimum literasi matematika dalam PISA 2025. Artinya, sekitar 83,07 persen belum mencapai level minimum yang menjadi acuan asesmen internasional tersebut.

Namun, persoalan yang ditemukan bukan sekadar ketidakmampuan melakukan perhitungan. Kemendikdasmen melihat siswa Indonesia relatif mampu menyelesaikan soal ketika persamaan atau formula matematika sudah tersedia, tetapi menghadapi kesulitan ketika harus menerjemahkan persoalan kehidupan sehari-hari menjadi model matematika.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed. mengatakan kompetensi minimum PISA menuntut kemampuan yang lebih luas daripada sekadar menguasai operasi hitung.

Siswa harus mampu membaca informasi dalam bentuk teks, tabel maupun grafik, memilah informasi yang relevan, memahami persoalan, kemudian menerjemahkannya menjadi representasi matematika sebelum mencari solusi.

“Pemecahan masalah sehari-hari itu ada informasi, baik dalam bentuk teks, grafik, maupun tabel. Informasinya bisa jadi ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Kemudian kita diminta untuk memecahkan solusi. Tapi sebelum memecahkan solusi, kita harus bisa menerjemahkan apa formula matematika dari masalah tersebut,” jelas Rahmawati dalam konferensi pers Perilisan dan Tindak Lanjut Hasil PISA 2025 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Salah satu contoh terlihat dari soal PISA yang menggunakan grafik penjualan.

Grafik tersebut menampilkan banyak titik data sekaligus garis linear atau best fitting line yang menggambarkan kecenderungan data. Siswa tidak cukup hanya membaca angka yang terlihat.

Mereka harus memahami posisi tahun, menemukan pola, memilah informasi yang diperlukan dan menerjemahkan hubungan tersebut ke dalam model matematika.

Di titik inilah kelemahan siswa Indonesia terlihat.

“Kita sangat unggul kalau sudah diketahui persamaan matematikanya, tinggal menghitung, tinggal mencari jawabannya. Tapi kalau ditanyakan seperti ini, diperlukan kemampuan yang lain, bukan sekadar mengomputasi,” kata Rahmawati.

Menurutnya, kemampuan yang perlu diperkuat adalah membahasakan persoalan kehidupan nyata ke dalam formula atau representasi matematika.

Temuan tersebut membuat tantangan pembelajaran matematika bergeser. Persoalannya tidak cukup dijawab dengan menambah latihan berhitung atau menghafalkan lebih banyak rumus.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Prof. Dr. Toni Toharudin mengatakan pembelajaran perlu lebih diarahkan pada pemahaman konsep, penerapan dan pemecahan masalah.

“Pembelajaran ini tentunya akan lebih diarahkan kepada pemahaman konsep, kemudian penerapan di dalam kehidupan yang nyata dan juga pemecahan masalah. Bukan sekadar menghafal rumus,” ujar Toni.

Penguatan kompetensi guru menjadi salah satu kunci. Guru diharapkan mampu membawa persoalan matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa terbiasa memahami konteks, membangun model dan menentukan strategi penyelesaian.

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga akan dimanfaatkan sebagai instrumen diagnostik. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan kemampuan siswa sekaligus mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan intervensi maupun pendampingan.

Kemendikdasmen menyiapkan dukungan melalui buku pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, asesmen serta pendampingan sekolah.

Kurikulum nasional sebenarnya telah menyediakan ruang untuk penguatan literasi, numerasi dan kemampuan bernalar melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Tantangannya adalah memastikan pendekatan tersebut benar-benar berjalan di ruang kelas.

Di tengah persoalan rendahnya kemampuan bernalar, penggunaan kecerdasan artifisial atau AI oleh siswa juga mendapat perhatian.

Kemendikdasmen tidak melihat AI sebagai teknologi yang harus dihindari. Namun, teknologi tersebut tidak boleh menjadi jalan pintas yang membuat siswa melewati proses berpikir dan langsung memperoleh jawaban.

“AI ini harus sejalan dengan penguatan literasi, numerasi dan juga bernalar. Jadi bukan AI ini untuk melemahkan, tetapi memperkuat,” tegas Toni.

Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang mulai diperkenalkan dalam kurikulum juga diarahkan untuk membentuk siswa sebagai pengguna teknologi yang kritis, kreatif dan bertanggung jawab.

Hasil PISA 2025 dengan demikian memberikan alarm yang lebih spesifik. Tantangan matematika Indonesia bukan hanya meningkatkan kemampuan menghitung, tetapi membangun kemampuan memahami informasi, memilah data, memformulasikan masalah dan menggunakan matematika untuk mencari solusi terhadap persoalan nyata.

Dengan baru 16,93 persen siswa mencapai kompetensi minimum, perubahan pembelajaran dari hafalan rumus menuju pemahaman dan penalaran menjadi pekerjaan besar berikutnya. (MK)

Pewarta/Editor: Nicha R

JAKARTA – Hasil PISA 2025 memperlihatkan paradoks pendidikan Indonesia. Skor sains dan membaca sama-sama naik enam poin dibandingkan 2022, sementara matematika turun tipis dua poin. Di luar angka akademik, muncul temuan menarik: rasa ingin tahu siswa Indonesia tergolong tinggi, tetapi keyakinan bahwa kemampuan mereka dapat terus berkembang atau growth mindset masih rendah.

Pada PISA 2025, skor sains Indonesia mencapai 389, naik dari 383 pada 2022. Skor membaca meningkat menjadi 365 dari sebelumnya 359. Sementara matematika turun dari 366 menjadi 364.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed. mengatakan hasil tersebut tidak semestinya hanya dibaca berdasarkan naik-turunnya skor maupun posisi Indonesia dalam pemeringkatan.

Menurutnya, ada konteks penting yang harus diperhitungkan, yakni terus meluasnya akses pendidikan di Indonesia.

Kelompok siswa yang belakangan masuk ke sistem pendidikan antara lain berasal dari wilayah terpencil maupun kelompok sosial ekonomi yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses. Dalam banyak kasus, perluasan partisipasi tersebut dapat menekan rata-rata capaian.

Namun, tren Indonesia dalam dua dekade relatif mampu bertahan.

“Ketika mereka masuk ke sistem pendidikan, pada umumnya nilai itu akan breakdown, akan menurun. Tetapi untuk hasil Indonesia di PISA ini dalam beberapa kategori bisa dikatakan stabil,” ujar Rahmawati saat pemaparan hasil PISA 2025 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Rahmawati juga mengingatkan perbandingan antarperiode PISA harus dilakukan secara hati-hati.

Indonesia mengalami perubahan moda asesmen dari Paper Based Test (PBT) menuju Computer Based Test (CBT) mulai 2018. Periode berikutnya juga berhadapan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran.

Namun, salah satu temuan PISA 2025 yang menarik justru berada di luar tiga skor utama.

Hasil kuesioner terhadap siswa dan kepala sekolah memperlihatkan tingkat curiosity atau rasa ingin tahu siswa Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara, bahkan berada di atas rata-rata negara OECD.

Temuan tersebut menunjukkan siswa Indonesia memiliki modal berupa keingintahuan dan ketertarikan untuk mengeksplorasi sesuatu.

Persoalannya muncul ketika PISA melihat growth mindset.

Keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang melalui proses belajar, latihan dan pengalaman, masih menjadi titik lemah siswa Indonesia.

“Bahwa rasa kita bisa bertumbuh, kita bisa, dari tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pintar. Rasa growing mindset ini masih menjadi catatan,” kata Rahmawati.

Artinya, tingginya rasa ingin tahu belum sepenuhnya diikuti keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya untuk terus berkembang.

PISA 2025 juga memperlihatkan capaian pendidikan Indonesia tidak merata antarwilayah.

Hasil oversample menunjukkan adanya rentang skor yang cukup lebar. Rahmawati mencontohkan rata-rata skor sains DKI Jakarta dalam oversample berada pada angka 427, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 522.

“Di sini kita juga perlu mengakui bahwa ada disparitas antarwilayah yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan angka nasional menyimpan variasi capaian yang cukup besar di tingkat daerah. Kondisi geografis, sosial ekonomi, akses pendidikan hingga kualitas pembelajaran menjadi konteks yang perlu dibaca lebih jauh dalam menindaklanjuti hasil PISA.

Temuan lainnya berkaitan dengan lingkungan belajar siswa.

Dukungan guru terhadap proses pembelajaran dinilai relatif baik. Namun, dukungan keluarga masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan hasil global.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah karena proses pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Keterlibatan orang tua dan keluarga turut menentukan lingkungan yang mendukung anak untuk belajar dan berkembang.

Dengan demikian, PISA 2025 tidak hanya memberikan gambaran mengenai kemampuan siswa Indonesia dalam sains, membaca dan matematika.

Di balik kenaikan enam poin pada sains dan membaca, terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana rasa ingin tahu yang sudah tinggi dapat diterjemahkan menjadi keberanian belajar, ketekunan menghadapi kesulitan dan keyakinan bahwa kemampuan dapat terus berkembang.

Kemendikdasmen menjadikan temuan tersebut sebagai bahan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kompetensi guru, mengurangi kesenjangan antarwilayah serta membangun kemitraan yang lebih kuat antara sekolah dan keluarga. (MK)

Pewarta/Editor: Nicha R