Beranda blog Halaman 10

Ribuan Bibit Pohon dan Buah Ditanam Serentak di Kutai Barat

0
(Ketiga kiri) Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan unsur Forkopimda foto bersama usai melakukan penanaman bibit pohon dan pelepasan satwa di kawasan Taman Kota Sendawar. Foto: Ichal/MK.

SENDAWAR — Komando Distrik Militer (Kodim) 0912 Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon secara serentak di kawasan Taman Kota Sendawar, kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Senin (4/5/2026).

Kegiatan bertema “Teruslah Menanam, Menyatu Dengan Alam, Menebar Kebaikan” itu menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di wilayah Kutai Barat.

Sedikitnya 5.900 bibit pohon ditanam dalam kegiatan tersebut. Bibit yang ditanam terdiri dari pohon keras dan endemik seperti Ulin sebanyak 1.000 batang, Meranti 1.000 batang, Mahoni 200 batang, Kapur 200 batang, dan Gaharu 100 batang.

Selain itu, turut ditanam berbagai jenis pohon buah seperti Rambai 1.200 batang, Matoa 300 batang, Jambu Air 200 batang, Mata Kucing 200 batang, Rambutan 200 batang, Sawo 200 batang, Sirsak 150 batang, Pete 100 batang, hingga Cempedak sebanyak 50 batang.

Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan kegiatan penghijauan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Menanam pohon berarti kita sedang menitipkan kehidupan bagi generasi masa depan. Ini bentuk komitmen kami bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus menciptakan ruang terbuka hijau serta menjaga kelestarian lingkungan di Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan penghijauan serentak tersebut merupakan bagian dari program Kodam VI/Mulawarman Tahun 2026.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin terasa.

“Ini adalah langkah konkret menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Kita tidak hanya menanam, tetapi juga harus merawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.

Menurut Frederick, keberhasilan program penghijauan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi dari tanaman produktif yang ditanam, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di masa mendatang. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Hardiknas Jadi Momentum Penguatan Pendidikan di Mahulu

0
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan ketika bertatap muka dengan siswa usai mengikuti upacara Hardiknas di Lapangan Cor Ujoh Bilang. Foto: Istimewa.

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan daerah dan generasi penerus di Mahakam Ulu.

Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Cor Ujoh Bilang, Senin (4/5/2026).

Menurut Angela, pendidikan bukan hanya sekadar proses belajar di dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi jalan untuk membentuk karakter, memuliakan manusia, serta membuka kesempatan bagi setiap anak agar dapat berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan ketika bertatap muka dengan siswa usai mengikuti upacara Hardiknas di Lapangan Cor Ujoh Bilang. Foto: Istimewa.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum penting bagi kita untuk kembali meneguhkan bahwa pendidikan adalah kunci dalam membangun masa depan Mahakam Ulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan juga menjadi sarana untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan harapan dan tidak dibatasi oleh kondisi maupun keterbatasan yang ada.

“Pendidikan adalah jalan untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dengan harapan, bukan dibatasi oleh keadaan,” katanya.

Angela mengakui bahwa tantangan geografis masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan di Mahakam Ulu. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen memastikan layanan pendidikan tetap hadir secara adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Di Mahakam Ulu, kami memahami bahwa tantangan geografis seringkali menjadi hambatan dalam akses pendidikan,” ungkapnya.

Karena itu, Pemkab Mahulu terus mendorong penguatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Kami terus mendorong penguatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” tegasnya.

Angela berharap seluruh anak di Mahakam Ulu dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat, mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Mari kita bersama-sama menghadirkan pendidikan yang benar-benar bermakna bagi masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Sensus Ekonomi 2026 Dinilai Penting untuk Kebijakan Tepat Sasaran

0
Sekretaris Diskominfostandi Mahakam Ulu, Evodius Awang. Foto: Istimewa.

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Mahakam Ulu mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah tersebut.

Sekretaris Diskominfostandi Mahulu, Evodius Awang, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya mengenai kondisi serta perkembangan ekonomi, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Evodius, Selasa (5/5/2026).

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari pelaku usaha, pelaku ekonomi, hingga masyarakat umum.

Karena itu, Evodius mengajak seluruh masyarakat Mahakam Ulu untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus di lapangan.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah, sehingga pemerintah dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Hak Angket DPRD Kaltim Masuk Tahap Penjadwalan Banmus

0
Nurhadi Saputra selaku Sekretaris Fraksi PPP-Demokrat saat diwawancarai di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. (K. Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA — Dorongan penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur terus menguat. Perwakilan Fraksi PPP-Demokrat, Nurhadi Saputra, secara langsung menyerahkan berkas tanda tangan dukungan kepada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, usai Rapat Pimpinan (Rapim), Senin malam (4/5/2026).

Nurhadi menyebut dirinya dipercaya mewakili enam fraksi untuk menyerahkan dokumen dukungan tersebut. Total terdapat sekitar 22 anggota DPRD yang telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan hak angket.

“Saya mewakili dari enam fraksi yang telah memberikan kepercayaan untuk menyerahkan langsung tanda tangan yang dibubuhi oleh sekitar 22 anggota DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan lintas fraksi tersebut menandakan bahwa usulan hak angket telah memenuhi syarat formal untuk diproses lebih lanjut di DPRD Kaltim.

“Pimpinan sudah menerima keinginan dari enam fraksi dan itu sudah memenuhi rangkaian syarat untuk melaksanakan hak angket,” jelasnya.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan tahapan selanjutnya tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, khususnya pembahasan dan penjadwalan di Badan Musyawarah (Banmus) sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna.

“Kami tinggal menunggu jadwal lagi, nanti akan diusulkan di rapat Banmus karena ada penjadwalan bulan baru, sehingga harus ada perubahan agenda dan diparipurnakan kembali,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keputusan akhir terkait kelanjutan hak angket tetap akan bergantung pada dinamika dan sikap politik masing-masing fraksi dalam mengikuti prosedur yang berlaku di DPRD Kaltim.

“Nanti kan ada prosedur yang harus dilalui, berjalan atau tidaknya itu kembali kepada masing-masing fraksi,” tutup Nurhadi. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Polemik Grup WA DPRD Kaltim Memanas, Reza Buka Suara

0
Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim saat diwawancarai di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. (K. Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA — Polemik ucapan anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, di grup WhatsApp yang menyebut “mulut yang besar kenapa sembunyi di dalam demo” memantik suasana Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa pernyataannya di grup tersebut merupakan bentuk pembelaan pribadi sekaligus bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait usulan hak angket.

“Saya hanya melaksanakan pembelaan saya secara pribadi, dan memang ini saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke jadwal Banmus terkait dengan hak-hak rakyat ini,” ujarnya usai Rapim.

Reza menegaskan bahwa hak angket yang diperjuangkan merupakan amanah masyarakat yang harus ditindaklanjuti DPRD Kaltim. Menurutnya, proses tersebut kini tinggal menunggu penjadwalan resmi melalui Badan Musyawarah (Banmus).

“Ini adalah hak angket yang memang harus kita laksanakan. Ini adalah amanah dari masyarakat. Tinggal prosesnya saja lagi,” tegasnya.

Selain itu, Reza juga menyinggung dinamika antarfraksi di DPRD Kaltim. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencampuri urusan internal fraksi lain karena setiap fraksi memiliki sikap politik masing-masing.

“Tidak boleh seorang fraksi mencampuri fraksi orang lain. Kita punya urusan fraksi masing-masing,” katanya.

Dalam keterangannya, Reza turut menyoroti pentingnya keterlibatan langsung anggota dewan dalam menghadapi massa aksi. Ia menyebut Fraksi Gerindra selama ini aktif turun langsung menemui dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Sekali-sekalilah mereka yang turun menghadapi relawan atau pendemo. Karena selama ini kami pun turun terus, mendengarkan aspirasi mereka, bahkan menerima aliansi beberapa hari lalu di gedung DPRD Kaltim,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Reza menyebut sejumlah anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap hak angket. Selanjutnya, keputusan akan dikembalikan kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam agenda resmi.

“Semua teman-teman tadi ada yang bertanda tangan, sudah disebutkan. Kita kembalikan kepada pimpinan untuk dijadwalkan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Reformasi Polri Masuk Tahap Implementasi, Presiden Terima Laporan Akhir KPRP

0
Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari tiga jam dan membahas arah besar reformasi institusi kepolisian ke depan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa seluruh hasil kerja komisi sejak awal pembentukan telah dilaporkan secara menyeluruh kepada Presiden.

Proses penyusunan rekomendasi dilakukan melalui dialog dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga unsur internal kepolisian. Tim KPRP juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap langsung aspirasi publik terkait reformasi Polri.

Seluruh hasil kajian dan rekomendasi tersebut dirangkum dalam 10 buku laporan yang memuat arah kebijakan reformasi kepolisian secara komprehensif.

“Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, yaitu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal,” ujar Jimly.

Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya mencakup pembenahan internal institusi, tetapi juga usulan revisi Undang-Undang Polri serta penyusunan aturan turunan untuk memperkuat implementasi reformasi.

Program reformasi ini dirancang sebagai agenda jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga tahun 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan KPRP, termasuk menolak wacana pembentukan kementerian baru di bidang keamanan.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudharat-nya, mudharat-nya lebih banyak maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” jelas Jimly.

Selain itu, Presiden memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap menggunakan sistem yang berlaku saat ini, yakni diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

“Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” ungkapnya.

Presiden juga memberikan perhatian terhadap penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang lebih kuat.

“Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang tapi disepakati dia independen,” tutur Jimly.

Selain itu, pemerintah juga akan memperjelas batasan jabatan bagi anggota Polri di luar institusi melalui regulasi yang lebih tegas dan terbatas.

Pertemuan ini sekaligus menjadi penutup masa tugas KPRP setelah menjalankan mandat sejak dilantik pada November 2025. Seluruh rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis guna memperkuat institusi Polri yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

KPRP Tolak Opsi Kementerian Kepolisian dalam Reformasi Polri

0
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan hasil rekomedasi reformasi Polri. (Sumber: YT Setpres RI)

JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden tanpa ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan reformasi kepolisian saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa struktur kelembagaan Polri tidak perlu diubah.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil kajian KPRP yang tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru di sektor keamanan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyebut opsi pembentukan kementerian baru sebelumnya memang sempat dibahas secara mendalam. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, usulan itu akhirnya tidak dimasukkan dalam rekomendasi resmi.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru,” ujarnya.

Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas kelembagaan serta potensi dampak kebijakan terhadap stabilitas institusi kepolisian.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta penjelasan terkait alasan di balik kesimpulan tersebut.

“Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” katanya.

KPRP menilai mempertahankan struktur Polri seperti saat ini lebih tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memastikan reformasi kepolisian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembenahan Polri yang tengah disusun pemerintah secara komprehensif.

Sebelumnya, tim KPRP telah menyusun dan menyerahkan 10 buku rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden. Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek pembenahan, mulai dari struktur kelembagaan, penguatan pengawasan, hingga pembaruan regulasi untuk mendukung reformasi institusi kepolisian ke depan. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Komunitas Pers dan Publisher Rights Sepakati Deklarasi Jayapura di WPFD 2026

0
Komite Publisher Rights bersama komunitas pers di Papua membacakan “Deklarasi Jayapura” pada penutupan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Kantor Gubernur Papua. (Istimewa)

JAYAPURA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/5/2026).

Deklarasi tersebut menjadi hasil utama dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam dan dihadiri unsur Dewan Pers, organisasi pers nasional dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan Deklarasi Jayapura menegaskan dua substansi utama, yakni komitmen terhadap keberlanjutan media dan penguatan kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.

“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil setidaknya memuat komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers,” ujarnya saat membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.

Sasmito berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas pers.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi deklarasi tersebut, termasuk oleh platform digital.

“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.

Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalis serta memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia, terutama di Papua.

Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, workshop perempuan adat dan lingkungan, pelatihan keamanan digital dan AI untuk jurnalis, workshop investigasi, hingga bazar media dan talkshow pers bebas tanpa intimidasi.

“Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jean Bisay.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

WPFD 2026 di Jayapura sekaligus menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi pers sebagai salah satu fondasi demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S

Tingkatkan Akses Pendidikan, Pemkab Kutim Luncurkan Bus Listrik Gratis

0
Bus listrik gratis di Kutim. (Foto: kutaitimurkab.go.id)

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan bus sekolah listrik gratis untuk pelajar.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus masuk dalam daftar 50 program unggulan kepala daerah yang mulai direalisasikan tahun ini.

Peluncuran bus ramah lingkungan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa tahap awal program masih dalam fase uji coba dengan satu unit armada.

“Pada tahap awal, kami operasikan satu unit sebagai uji coba untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional di lapangan,” ujar Mulyono kepada Media Kaltim, Rabu (6/5/2025).

Bus listrik ini sementara melayani pelajar di kawasan Sangatta Utara, dengan rute prioritas menuju SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Menurut Mulyono, sekolah tersebut dipilih karena masih banyak siswa yang menghadapi kendala transportasi harian.

“Masih banyak pelajar yang kesulitan menjangkau sekolah. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” tambahnya.

Rute bus meliputi kawasan Hotel Pinang, Jalan APT Pranoto, hingga SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penentuan jalur ini disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pelajar di wilayah tersebut.

Uji coba operasional dimulai sehari setelah peluncuran. Sementara layanan penuh akan diberlakukan setelah evaluasi awal rampung.

Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Dishub Kutim, sehingga pelajar dapat menikmati layanan ini secara gratis.

Sementara, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan program ini hadir untuk membantu pelajar yang selama ini kesulitan akses transportasi, khususnya dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Bus sekolah ini kami hadirkan agar anak-anak tidak lagi terkendala transportasi untuk berangkat ke sekolah,” tegas Ardiansyah.

Ia berharap keberadaan bus listrik ini dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa.

“Ke depan, kami ingin tidak ada lagi alasan siswa terlambat atau tidak masuk sekolah karena masalah kendaraan,” sambungnya.

Meski baru tersedia satu unit, Pemkab Kutim memastikan akan menambah armada secara bertahap. Bahkan, sejumlah wilayah di luar Sangatta telah mengusulkan program serupa.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji penggunaan jenis armada lain yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Foto: Ilustrasi Bus Listrik Gratis di Kutim. (AI)

Tingkatkan Akses Pendidikan, Pemkab Kutim Luncurkan Bus Listrik Gratis

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan bus sekolah listrik gratis untuk pelajar.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus masuk dalam daftar 50 program unggulan kepala daerah yang mulai direalisasikan tahun ini.

Peluncuran bus ramah lingkungan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa tahap awal program masih dalam fase uji coba dengan satu unit armada.

“Pada tahap awal, kami operasikan satu unit sebagai uji coba untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional di lapangan,” ujar Mulyono kepada Media Kaltim, Rabu (6/5/2025).

Bus listrik ini sementara melayani pelajar di kawasan Sangatta Utara, dengan rute prioritas menuju SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Menurut Mulyono, sekolah tersebut dipilih karena masih banyak siswa yang menghadapi kendala transportasi harian.

“Masih banyak pelajar yang kesulitan menjangkau sekolah. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” tambahnya.

Rute bus meliputi kawasan Hotel Pinang, Jalan APT Pranoto, hingga SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penentuan jalur ini disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pelajar di wilayah tersebut.

Uji coba operasional dimulai sehari setelah peluncuran. Sementara layanan penuh akan diberlakukan setelah evaluasi awal rampung.

Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Dishub Kutim, sehingga pelajar dapat menikmati layanan ini secara gratis.

Sementara, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan program ini hadir untuk membantu pelajar yang selama ini kesulitan akses transportasi, khususnya dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Bus sekolah ini kami hadirkan agar anak-anak tidak lagi terkendala transportasi untuk berangkat ke sekolah,” tegas Ardiansyah.

Ia berharap keberadaan bus listrik ini dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa.

“Ke depan, kami ingin tidak ada lagi alasan siswa terlambat atau tidak masuk sekolah karena masalah kendaraan,” sambungnya.

Meski baru tersedia satu unit, Pemkab Kutim memastikan akan menambah armada secara bertahap. Bahkan, sejumlah wilayah di luar Sangatta telah mengusulkan program serupa.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji penggunaan jenis armada lain yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Punya 4 Videotron, DPMPTSP Persilahkan Masyarakat Menyewa

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb5mei2026/mobile/