BALIKPAPAN – Pengawasan penyaluran BBM di Kalimantan diperketat. Sepanjang Januari–Agustus 2026, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menerbitkan lebih dari 200 surat pembinaan dan sanksi terhadap 160 SPBU.

Temuan yang menjadi sasaran pengawasan antara lain penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar, penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, hingga pelayanan kepada konsumen nonkendaraan tanpa surat rekomendasi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan pemeriksaan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan operasional SPBU sesuai ketentuan.

“Pengawasan kami lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan di SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, kami tindak lanjuti melalui langkah pembinaan maupun penegakan aturan secara proporsional,” ujar Edi, Selasa (8/9/2026).

Lebih dari 200 surat yang diterbitkan tidak berarti jumlah SPBU yang ditindak sebanyak itu. Pertamina mencatat penerimanya sebanyak 160 SPBU karena satu lembaga penyalur dapat memperoleh lebih dari satu surat berdasarkan jenis temuan maupun evaluasi pada periode berbeda.

Sanksi juga tidak diberikan dalam satu tingkatan yang sama. Pertamina menerapkannya berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai teguran, surat peringatan dan kewajiban memperbaiki operasional hingga penghentian sementara kegiatan SPBU.

“Penindakan merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu, setiap SPBU kami dorong untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan, baik dari sisi operasional, kepatuhan terhadap ketentuan, keselamatan kerja, maupun kualitas pelayanan,” jelas Edi.

Menurut Pertamina, pengawasan terutama dibutuhkan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima konsumen yang berhak. Penggunaan QR Code menjadi salah satu bagian yang diperiksa karena identitas dalam sistem harus sesuai dengan kendaraan yang melakukan transaksi.

Pertamina juga memeriksa transaksi konsumen nonkendaraan yang membutuhkan surat rekomendasi sesuai ketentuan.

Namun, pengawasan tidak hanya menyasar BBM subsidi. Pertamina turut mengevaluasi prosedur penerimaan dan pembongkaran BBM, pencatatan administrasi, kualitas dan kuantitas produk hingga kelengkapan sarana keselamatan.

Standar pelayanan SPBU juga masuk dalam evaluasi.

Pengawasan diperkuat dengan pemantauan transaksi secara digital. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

“Pemberian pembinaan maupun sanksi dilakukan secara terukur dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan dan kebutuhan energi masyarakat,” tegas Edi.

Data 160 SPBU yang menerima pembinaan maupun sanksi mencakup wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Dalam keterangan yang disampaikan, Pertamina belum merinci jumlah SPBU yang ditindak pada masing-masing provinsi maupun membagi jumlah berdasarkan jenis pelanggaran dan tingkat sanksinya.

Pertamina meminta seluruh pengelola SPBU menjalankan operasional secara profesional dan mematuhi ketentuan penyaluran BBM. Masyarakat juga diminta menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan tidak melakukan transaksi yang melanggar ketentuan.

Laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135.

“Komitmen kami adalah memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” tutup Edi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kalimantan Timur mulai mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar pajak dan retribusi. Di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya ruang penerimaan setelah berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), aset milik Pemprov Kaltim yang belum produktif menjadi salah satu sasaran.

DPRD Kaltim kini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLAPDS). Pansus bahkan membidik penambahan objek penerimaan dari sekitar sembilan menjadi sedikitnya 15 objek.

Ketua Pansus LLAPDS DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan perubahan regulasi melalui UU HKPD membuat sejumlah sumber penerimaan yang sebelumnya dapat masuk melalui pajak atau retribusi tidak lagi dapat ditarik menggunakan instrumen tersebut.

“Dengan keluarnya Undang-Undang HKPD, ada beberapa hal yang tadinya bisa dilakukan dalam pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi, sekarang tidak boleh lagi. Tetapi itu bisa dilakukan melalui lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” kata Agusriansyah, Selasa (8/9/2026).

Kondisi tersebut membuat Pemprov Kaltim membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengembangkan sumber penerimaan lain tanpa menambah beban pajak masyarakat.

Salah satu potensi terbesar yang dibidik adalah aset dan barang milik daerah.

Menurut Agusriansyah, aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat dalam neraca sebagai kekayaan daerah. Aset yang memiliki nilai ekonomi harus dipetakan dan dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat sekaligus menghasilkan penerimaan.

“Bagaimana potensi aset, barang milik daerah, perangkat daerah, termasuk kolaborasi dengan stakeholder, bisa dioptimalisasi untuk mendapatkan pendapatan lain-lain PAD. Maka dibutuhkan legal standing, payung hukum yang kuat,” jelasnya.

Persoalannya, Pansus menemukan data aset Pemprov Kaltim belum sepenuhnya terkoneksi. Kondisi tersebut membuat pemetaan mengenai aset yang telah produktif, belum dimanfaatkan, maupun menghadapi kendala pengelolaan belum sepenuhnya terlihat dalam satu gambaran utuh.

Pansus ingin persoalan tersebut dibenahi bersamaan dengan penyusunan peta jalan pemanfaatan aset.

Targetnya, sumber LLAPDS yang saat ini sekitar sembilan objek dapat diperluas.

“Dari sembilan objek yang ada, kita akan dorong menjadi 15 bahkan lebih objeknya sehingga bisa lebih optimal,” ujarnya.

Agusriansyah menegaskan perluasan objek bukan diarahkan untuk menciptakan pungutan baru kepada masyarakat.

“Ini bukan membahas bagaimana masyarakat membayar pajak dan retribusi. Justru bagaimana aset daerah yang tadinya menganggur, tidak optimal digunakan, bisa difungsikan,” tegasnya.

Potensi tersebut antara lain dapat berasal dari pemanfaatan atau penyewaan aset, optimalisasi barang milik daerah, potensi ekonomi perangkat daerah maupun pola kerja sama dengan pihak lain sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas.

Urgensi mencari sumber penerimaan baru terlihat dari struktur PAD Kaltim.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 6 September 2026 yang digunakan dalam pembahasan, PAD Kaltim 2026 dianggarkan Rp10,75 triliun. Realisasinya mencapai sekitar Rp5,53 triliun atau 51,41 persen.

Namun, struktur tersebut sangat didominasi pajak daerah. Target pajak mencapai Rp9,07 triliun dengan realisasi sekitar Rp4,48 triliun.

Sebaliknya, pos Lain-Lain PAD yang Sah baru dianggarkan Rp127,39 miliar. Realisasinya mencapai Rp75,30 miliar atau 59,11 persen.

Dengan demikian, target LLAPDS hanya sekitar 1,2 persen dari total target PAD Kaltim 2026. Ruang inilah yang ingin diperlebar Pansus agar sumber pendapatan daerah menjadi lebih beragam.

Upaya diversifikasi semakin penting ketika APBD Kaltim menghadapi tekanan dari penurunan transfer pemerintah pusat.

Dalam struktur APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp14,25 triliun, sementara belanja mencapai Rp15,15 triliun. PAD sebesar Rp10,75 triliun menjadi penopang terbesar pendapatan daerah.

Kondisi tersebut membuat optimalisasi aset tidak lagi sekadar persoalan pengelolaan barang milik daerah, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal.

Pansus juga ingin mengubah cara perangkat daerah melihat anggaran. Setiap anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga output, outcome dan dampaknya.

Perangkat daerah yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan dapat diperkuat dari sisi anggaran apabila memiliki model pengelolaan dan potensi penerimaan yang jelas.

“Jadi, ini bisa menjadi rujukan dalam menyusun APBD. Dinas-dinas, perangkat daerah atau stakeholder lainnya dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah yang lain-lain ini bisa dikuatkan secara penganggaran,” katanya.

Agusriansyah mengibaratkan seluruh aset dan potensi ekonomi Pemprov sebagai anggota tubuh yang harus dipastikan bekerja maksimal.

“Ini ibarat kita punya tangan, seberapa kuat sih tangan ini sudah mencari duit? Apakah sudah dua-duanya atau baru satu. Kita sudah punya dua kaki, apakah baru satu kaki yang berfungsi,” ucapnya.

Pansus menginginkan Perda LLAPDS nantinya tidak berhenti menjadi payung regulasi. Aturan tersebut diharapkan sekaligus menjadi peta jalan untuk menginventarisasi, memetakan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum produktif.

Dengan demikian, ketika kemampuan transfer pusat berkurang dan ruang pajak serta retribusi dibatasi regulasi, Kaltim memiliki sumber penerimaan alternatif tanpa harus menambah beban masyarakat. (MK)

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Polemik pemindahan puluhan guru SMA di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Komisi IV DPRD Kaltim memberi waktu tujuh hari kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk mencabut nota dinas atau surat perintah tugas yang menjadi dasar pemindahan dan mengembalikan guru terdampak ke formasi awal.

Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, Selasa (8/9/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menilai persoalan bermula dari penerjemahan kebijakan Gubernur Kaltim mengenai revitalisasi sekolah unggulan.

Menurut Darlis, kebijakan revitalisasi tidak otomatis menjadi dasar untuk memindahkan guru antarsekolah. Namun, instruksi tersebut kemudian diterjemahkan Disdikbud melalui nota dinas atau surat perintah tugas yang berdampak pada perpindahan guru.

“Tujuannya mungkin bagus, menerjemahkan instruksi Gubernur terhadap sekolah unggulan. Hanya penerjemahannya melampaui muatan surat edaran Gubernur. Salah terjemah, akhirnya menabrak aturan, formasi dan mekanisme,” kata Darlis.

Komisi IV juga mempersoalkan mekanisme pemindahan. Menurut Darlis, penataan guru semestinya memperhatikan formasi yang ditetapkan pemerintah serta dikoordinasikan dengan Biro Organisasi Setda Kaltim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ketika mau melakukan pergeseran ASN, guru itu kan ASN. Pertama harus melihat formasi yang ditetapkan Kementerian PAN-RB. Kemudian dilaporkan kepada Biro Organisasi dan BKD. Itu juga tidak dilakukan,” ujarnya.

Darlis menegaskan DPRD tidak menolak mutasi guru apabila memang diperlukan. Persoalannya terletak pada prosedur, kewenangan dan kesesuaian formasi.

“Bukan berarti mutasi tidak boleh. Boleh saja kalau memang kebutuhan di lapangan. Tetapi ada aturan, ada mekanisme dan ada formasi yang harus disesuaikan,” tegasnya.

Karena itu, Komisi IV meminta langkah pertama yang dilakukan adalah mengembalikan kondisi ke posisi awal. Nota dinas pemindahan harus dicabut dan guru yang telah dipindahkan dikembalikan ke formasi sebelumnya.

“Dalam waktu satu minggu ini nota dinas mutasi harus dicabut. Kemudian guru-guru yang sudah dimutasi harus dikembalikan ke formasi awal,” kata Darlis.

Setelah itu, apabila hasil pemetaan menunjukkan terdapat sekolah yang kekurangan atau kelebihan guru, penataan dapat dilakukan kembali melalui mekanisme resmi dengan melibatkan BKD dan Biro Organisasi.

Permintaan tersebut sejalan dengan instruksi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang sebelumnya meminta penempatan guru di sekolah unggulan ditinjau kembali. Guru diminta dikembalikan ke sekolah asal, kemudian kebutuhan formasi dipetakan ulang dengan melibatkan instansi kepegawaian terkait.

Biro Organisasi, BKD dan Disdikbud Kaltim juga telah menggelar pembahasan mengenai formasi jabatan fungsional guru dalam proses mutasi sekolah unggulan pada 20 Agustus 2026.

Polemik tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Darlis menyebut pemindahan yang berlangsung lebih dari satu tahun telah berdampak terhadap karier dan penghasilan sejumlah guru.

Perubahan tempat tugas dan jam mengajar disebut berpengaruh terhadap pengumpulan angka kredit, kenaikan pangkat atau golongan, promosi hingga pendapatan.

“Selama setahun ini berapa poin yang mestinya mereka kumpulkan menjadi hilang. Konsekuensinya kenaikan pangkat atau kenaikan golongan mereka ikut terganggu,” ujarnya.

Sekretaris Umum PGRI Kaltim Adjrin mengatakan keluhan guru telah masuk ke organisasi sejak sekitar Maret hingga Mei 2026. Persoalan yang disampaikan antara lain administrasi kepegawaian dan berkurangnya jam mengajar.

“Ketika jam mengajar minus, otomatis berkurang. Keluhan-keluhan ini sejak Maret, April, Mei disampaikan kepada kami,” kata Adjrin.

PGRI memperkirakan sekitar 50–60 guru SMA di sejumlah wilayah Kaltim terdampak kebijakan tersebut. Dalam surat PGRI dan LKBH PGRI kepada Plt Kepala Disdikbud Kaltim sebelumnya, tercantum angka 56 guru.

Kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu sekolah. SMA Negeri 10 Samarinda menjadi salah satu yang mencuat, sementara guru terdampak disebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Polemik bahkan telah memicu pengaduan ke sejumlah lembaga. Pada Juni 2026, sebanyak 17 guru disebut telah menyampaikan pengaduan terkait surat perintah tugas lintas sekolah kepada sejumlah instansi.

Salah satu persoalan yang melatarbelakangi penataan adalah perubahan kebutuhan guru setelah penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masuknya PPPK dapat membuat sekolah tertentu mengalami kelebihan tenaga pengajar sehingga jam mengajar harus dibagi.

Namun, menurut Darlis, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pemindahan sepihak.

“PPPK bukan tidak bisa dimutasi. Bisa, tetapi ada prosesnya. BKD harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penyesuaian formasi,” jelasnya.

Komisi IV kini menunggu tindak lanjut Disdikbud Kaltim dalam tujuh hari. Setelah guru dikembalikan ke formasi awal, kebutuhan tenaga pendidik dapat dipetakan kembali dan mutasi tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.

“Kalau memang setelah dikembalikan ternyata ada kebutuhan untuk pergeseran guru, silakan dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Jadi bukan berarti setelah dikembalikan mutasi tidak boleh lagi,” tutup Darlis. (MK)

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.