Beranda blog Halaman 12

Kronologi Kecelakaan di Tanjakan STITEK

0
Kecelakaan yang terjadi di Jalan S Parman KM.6 Bontang Barat. (Ist).

BONTANG – Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Letjend S Parman, tepatnya di tanjakan Kampus STITEK KM 6, Kecamatan Bontang Barat, Senin (4/5/2026), melibatkan satu unit mobil Toyota Calya dan sepeda motor Suzuki Spin.

Berdasarkan kronologi kejadian, mobil datang dari arah Telihan dengan kondisi penuh penumpang, mengalami kendala saat melintasi jalan menanjak di tanjakan STITEK. Kendaraan tersebut diduga tidak kuat menanjak, hingga akhirnya mundur ke belakang.

Di waktu bersamaan, sebuah sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil tersebut, tidak sempat untuk menghindar. Akibatnya, motor tertabrak dan pengendaranya terlindas oleh mobil yang mundur.

“Penumpang di mobil selamat, tetapi untuk pengendara motor mengalami luka di bagian muka dan kepalanya. Saat ini korban sudah dibawa ke IGD RSUD Taman Husada,” ucap Hendra, salah satu relawan IEA Bontang.

Akibat kejadian itu, pengendara motor mengalami luka serius dan membutuhkan penanganan medis. Tim relawan IEA Wilayah Bontang langsung melakukan respon cepat, dengan mengevakuasi korban serta memberikan pertolongan pertama.

Korban pun dibawa menggunakan mobil pick up menuju ke RSUD, agar cepat mendapatkan perawatan medis.

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), relawan, Satlantas Polres Bontang, serta masyarakat yang berada di lokasi kejadian berupaya membantu untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Kecelakaan di Tanjakan STITEK, Mobil Tergelincir Tindih Motor

0
Mobil yang mengalami lantas laka di tanjakan Stitek. (Ist).

BONTANG – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Letjend S. Parman, tepatnya di tanjakan Kampus Stitek KM. 6, Kecamatan Bontang Barat, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 21.10 Wita.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, sebuah mobil berwarna silver terlihat keluar dari lintasan jalan. Di bagian bawah mobil tersebut, tampak satu unit sepeda motor dalam kondisi terjepit.

Sejumlah warga dan relawan yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan kepada korban. Para korban kemudian dievakuasi dan dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Taman Husada Bontang menggunakan mobil pickup.

“Untuk para korban sudah langsung dibawa ke IGD RSUD pakai pickup. Kami juga belum tahu bagaimana kondisi korban,” ujar salah satu relawan di lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti untuk kronologi kecelakaan, maupun jumlah korban yang terlibat.

Saat ini pun, pihak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi kedua kendaraan tersebut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Ujung Tombak Kemakmuran Masjid, Insentif Imam dan Marbot Naik Jadi Rp 2 Juta

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb4mei2026/mobile/

Hanya 4 Bulan, Pendapatan PBG Bontang Lampaui Target 2026

0
Kepala DPMPTSP, Muhammad Aspianur. (Syakurah)

BONTANG – Realisasi pendapatan dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bontang meningkat tajam di awal 2026. Bahkan, sebelum memasuki pertengahan tahun, capaian sudah melampaui target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang mencatat, target pendapatan PBG tahun ini sebesar Rp365 juta. Namun hingga April 2026, realisasinya telah menembus kisaran Rp380 juta.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi kinerja sektor perizinan bangunan di daerah.

“Target satu tahun sudah terlampaui, padahal ini baru berjalan beberapa bulan. Ini tentu menjadi indikator yang sangat baik,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, lonjakan pendapatan didorong meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perumahan, usaha, hingga infrastruktur penunjang.

Ia menambahkan, kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinan bangunan juga ikut berperan besar dalam peningkatan tersebut.

“Perusahaan besar turut menyumbang signifikan, termasuk pembangunan kantor dan laboratorium Soda Ash,” jelasnya.

Capaian yang telah melebihi target ini bukan sekadar melampaui, namun mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas bangunan.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian target pendapatan PBG, seiring tingginya realisasi yang telah dicapai pada awal tahun ini.

“Kami akan mengevaluasi dan kemungkinan meningkatkan target tahunan PBG,” tandasnya. (sya/ADV)

Editor: Yusva Alam

Dewan Dorong Perusahaan Terlibat dalam Program Jumat Bersih

0
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto saat kunjungan kerja ke Badak LNG. (Dwi S).

BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mendorong keterlibatan aktif perusahaan dalam mendukung program kebersihan lingkungan, yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat.

Menurutnya, program “Jumat Bersih” tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah saja, akan tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan.

Heri menjelaskan, pemerintah selama ini telah menjalankan kegiatan kebersihan lingkungan secara rutin setiap pekan. Namun, bagi perusahaan, pelaksanaan kegiatan serupa secara langsung dinilai cukup berat.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar perusahaan dapat berkontribusi melalui dukungan fasilitas, maupun kebutuhan pendukung lainnya untuk kegiatan Jumat Bersih.

“Kalau perusahaan agak berat untuk menjalankannya secara langsung, minimal bisa membantu dalam bentuk fasilitas. Misalnya meminjamkan alat pemotong rumput atau peralatan kebersihan lainnya, yang bisa digunakan masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026) saat kunjungan kerja.

Selain itu, Heri menekankan bahwa program kebersihan lingkungan merupakan bagian dari agenda nasional yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut, kebersihan lingkungan menjadi salah satu prioritas, sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.

Heri turut mengingatkan akan pentingnya kesadaran masyarakat, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika terdapat kondisi lingkungan yang tidak terawat, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani bersama.

“Jangan sampai hal-hal seperti ini harus sampai dilaporkan ke pusat. Itu tentu menjadi perhatian serius dan bisa memalukan jika tidak ditangani di daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Heri berharap perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga, tetapi juga dapat memberikan dukungan lain, seperti penyediaan konsumsi bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bersih-bersih.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk memperluas implementasi program-program kebersihan lingkungan.

Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan keluhan masyarakat terkait kebersihan masih cukup banyak, sehingga diperlukan langkah konkret dan kerja sama yang berkelanjutan.

“Kami berharap perusahaan dan pemerintah bisa bergandeng tangan, bekerja sama untuk menjawab keluhan masyarakat, khususnya terkait kebersihan lingkungan,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Komisi A Dorong Penguatan Pengawasan dan Program di PT Badak NGL

0
Pj Vice president business support Badak LNG, Ravito Karismael (kanan) saat ditemui awak media. (Dwi S).
Pjs Vice president business support Badak LNG, Ravito Karismael (kanan) saat ditemui awak media. (Dwi S).

BONTANG – Hasil pertemuan antara Komisi A DPRD Kota Bontang dengan manajemen PT Badak LNG menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait penguatan pengawasan dan peningkatan program perusahaan.

Pjs Vice President Business Support Badak LNG, Ravito Karismael, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memberikan banyak masukan konstruktif bagi perusahaan. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, yang diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan perusahaan.

“Dari pertemuan ini, ada banyak hal yang kami ambil. Pertama terkait program pemerintah, kemudian pelaksanaan tugas pengawasan oleh DPRD untuk memastikan operasional perusahaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Selain itu, dalam diskusi yang berlangsung, pihak perusahaan juga menerima berbagai masukan guna meningkatkan kualitas program-program yang telah berjalan. Perbaikan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga masyarakat sekitar.

“Banyak masukan yang kami terima untuk meningkatkan program yang sudah ada, agar menjadi lebih baik, dan tentunya sejalan dengan program pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ravito juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan nilai-nilai spiritual. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, perusahaan diingatkan kembali, agar tidak hanya fokus pada kinerja saja, tetapi juga memperhatikan aspek kerohanian dalam bekerja.

“Kami diingatkan juga bahwa dalam bekerja tidak hanya fokus pada pekerjaan semata, tetapi juga harus ada nilai ibadah di dalamnya. Sehingga apa yang kami lakukan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan sekitar,” bebernya.

Pihak PT Badak NGL masih mengupayakan untuk bisa menerapkan beberapa poin tersebut, dalam kunjungan kerja bersama dengan Komisi A DPRD Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Wisata Pantai Privat Hadir di Samboja, Jeros Resort Andalkan Konsep Tenang

0
Pantai Jeros Resort, Kelurahan Pemedas, Kecamatan Samboja (Nuzul Saputra/Media Kaltim)

SAMBOJA — Destinasi wisata baru bernama Jeros Resort hadir di Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menawarkan konsep berbeda dari kebanyakan wisata pantai di Kalimantan Timur. Mengusung pendekatan privat berbasis keluarga, kawasan ini dirancang untuk menghadirkan suasana tenang, nyaman, dan lebih personal bagi pengunjung.

Sejak diresmikan pada 27 April 2026, Jeros Resort mulai menarik perhatian, termasuk dari kalangan akademisi. Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Mulawarman (Unmul) melakukan studi lapangan untuk mengkaji manajemen operasional wisata, sekaligus berdiskusi langsung dengan pengelola dalam kegiatan tour area, Minggu (3/5/2026).

Pengelola resort, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang sebagian dihuni masyarakat pesisir. Pengembangannya dilakukan bertahap selama sekitar tiga tahun, dari kebutuhan pribadi hingga berkembang menjadi destinasi wisata.

“Awalnya memang untuk pribadi, tapi melihat potensi yang ada, akhirnya dikembangkan. Prosesnya bertahap, sekitar tiga tahunan,” ujarnya.

Saat ini, Jeros Resort masih dalam tahap soft opening. Sejumlah fasilitas telah beroperasi, sementara pengembangan lanjutan seperti villa privat masih dalam proses. Kawasan ini menyediakan 18 cottage, 10 unit glamping lengkap dengan fasilitas kasur, AC portable, hingga alat masak, serta delapan gazebo di area pantai. Tiga unit villa juga tengah disiapkan.

Dengan tiket masuk Rp25 ribu, pengunjung sudah dapat menikmati kawasan wisata. Untuk akomodasi, harga glamping mulai Rp800 ribu, sementara cottage dibanderol sekitar Rp1 juta per malam.

Ke depan, pengelola juga menyiapkan fasilitas ruang rapat berkapasitas hingga 50 orang yang dilengkapi layar LED, WiFi, serta pemandangan langsung ke pantai. Fasilitas ini ditargetkan untuk kegiatan skala besar seperti gathering maupun event.

Konsep ruang luas dan fleksibel menjadi salah satu keunggulan utama. Hal ini memungkinkan keluarga besar tetap berkumpul dalam satu area tanpa terpisah.

“Kami melihat kebutuhan keluarga yang datang bersama, jadi ruangannya dibuat lebih luas supaya tetap bisa berkumpul,” jelas Sri Wahyuni.

Selain itu, pengunjung juga diberi kebebasan membawa bahan makanan sendiri dan memanfaatkan fasilitas memasak, sehingga pengalaman wisata menjadi lebih personal.

Dari sisi lingkungan, pengelola menempatkan petugas kebersihan di berbagai titik dan melakukan pengelolaan sampah secara berkala setiap dua hingga tiga hari. Edukasi sederhana kepada pengunjung juga direncanakan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.

Mahasiswa yang mengikuti kunjungan, Fifit Safitri, menilai konsep privat dan family oriented menjadi pembeda utama dibanding destinasi lain di kawasan tersebut.

“Konsepnya lebih ke privat dan family oriented. Ini jarang ditemukan di kawasan sekitar,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Mayoritas tenaga kerja berasal dari warga sekitar Samboja, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional melalui UMKM lokal.

“Mayoritas pekerja dari warga sekitar. Dari awal pembangunan sampai operasional, kita memang melibatkan masyarakat lokal,” ungkap Dwi Yudha Aisyah.

Ketua RT 03 Kelurahan Pemedas, Syahyudi, menilai kehadiran resort mulai memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

“Ke depan kalau sudah grand opening, tentu akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Ia juga berharap kawasan Teluk Pemedas dapat berkembang menjadi kampung wisata, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diyakini akan memberi dampak ekonomi jangka panjang.

Ke depan, pengelola menargetkan pengembangan fasilitas tambahan seperti wahana air dan penyelesaian villa, dengan tetap melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari konsep ekowisata berkelanjutan.

“Harapannya bisa berkembang bertahap dan tetap melibatkan masyarakat sekitar,” tutup Sri Wahyuni. (MK)

Pewarta: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

Pelantikan MATRA Kaltim di IKN Tegaskan Peran Adat dalam Pembangunan

0
Pengurus Matra dilantik dan dikukuhkan di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN. (Istimewa)

NUSANTARA — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Nusantara Kalimantan Timur resmi dikukuhkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Minggu (3/5/2026). Momentum ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga panggung untuk menegaskan posisi masyarakat adat dalam arus pembangunan yang kian masif.

Ketua DPW MATRA Kaltim, Bambang Arwanto, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam kerap berdampak pada menyempitnya ruang hidup hingga mengancam identitas budaya.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi fondasi dalam merawat persatuan di tengah keberagaman identitas adat dan budaya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengukuhan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan IKN sebagai pusat peradaban baru yang tetap berakar pada nilai-nilai adat dan budaya Nusantara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ia menekankan bahwa keberagaman adat dan suku di Indonesia tetap dapat disatukan melalui bahasa Indonesia sebagai identitas bersama.

“Ini sangat luar biasa. Dari berbagai adat dan suku, yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Ini sangat powerful,” ujarnya.

DPW MATRA Kaltim hadir sebagai wadah yang menghimpun komunitas masyarakat adat untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mulai dari hukum adat, ritual, hingga kelembagaan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan.

Organisasi ini juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Data menunjukkan, di Kalimantan Timur terdapat sedikitnya 237 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 195 desa dan kelurahan. Namun hingga kini, baru sebagian kecil yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pengukuhan ini, di antaranya Akmal Malik, Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta Ketua Umum DPP MATRA Andi Bau Malik Barammamase.

Selain itu, acara juga dihadiri unsur kesultanan dan pemangku adat, termasuk perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan sejumlah raja adat dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan IKN, sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah transformasi kawasan menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Akmal Malik Dorong Komunitas Jadi Basis Kemandirian Pangan

0
Akmal Malik, direktur jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (Dok. Media Kaltim)

NUSANTARA — Akmal Malik menegaskan pentingnya kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) membangun kemandirian pangan dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu menilai penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peran aktif komunitas masyarakat di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan pesan Bapak Menteri Dalam Negeri pentingnya membangun kemandirian pangan melalui komunitas di berbagai daerah. Kerja sama dengan OIKN. Tolong mulai membangun budaya kemandirian pangan ini di IKN,” ujarnya saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW Matra Kaltim di Kemenko 3 IKN, Minggu (3/5/2026).

Menurut Akmal, kemandirian pangan menjadi aspek krusial mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga utama IKN yang membutuhkan sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Selama ini, kebutuhan pangan di Kaltim masih bergantung pada suplai dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN.

Sejumlah langkah strategis pun mulai disiapkan untuk memperkuat sektor pangan di wilayah IKN. Salah satunya melalui koordinasi lintas lembaga yang dilakukan Otorita IKN bersama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur.

Melalui Direktorat Ketahanan Pangan Otorita IKN, sejumlah program dirancang untuk menyelaraskan pengembangan sektor pertanian, termasuk pendampingan wilayah oleh BRMP Kaltim serta penyuluh pertanian setempat.

Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani sekaligus mendorong adopsi teknologi pertanian modern secara optimal.

Selain itu, dukungan perbenihan juga menjadi fokus utama, khususnya di wilayah Samboja yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan sentra pertanian penyangga IKN.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap ketahanan dan kemandirian pangan di Kaltim dapat terbangun secara bertahap, sehingga mampu mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di kawasan ibu kota baru. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

WPFD 2026 Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Jurnalis

0
Ilustrasi kebebasan pers dan aktivitas jurnalis. (Ist)

JAYAPURA — Komite Publisher Rights bersama komunitas pers di Papua menggelar peringatan World Press Freedom Day 2026 pada 4–5 Mei 2026 di Jayapura.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menyatakan peringatan ini menjadi momentum global untuk menegaskan pentingnya kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta keberlangsungan media independen dalam kehidupan demokrasi.

“Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

WPFD 2026 di Indonesia mengusung tema “Pers Berkualitas Untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil.” Tema tersebut menegaskan bahwa masa depan bangsa hanya dapat dicapai melalui karya jurnalistik berkualitas dengan jaminan kebebasan dan keberlanjutan media.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menambahkan bahwa peringatan ini juga menegaskan kebebasan pers sebagai hak fundamental seluruh warga negara, termasuk di wilayah Papua yang memiliki tantangan sosial dan keamanan lebih kompleks.

“WPFD di Papua menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen keselamatan kerja jurnalis, mendorong standar perlindungan pers nasional, serta memastikan ruang kerja media yang aman dan bebas intimidasi,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan, panitia akan menggelar seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, forum berbagi pengalaman antarperusahaan pers dalam bekerja sama dengan platform digital, stakeholder meeting, hingga pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis dan perusahaan media.

“Kegiatan ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Perpres 32/2025,” jelas Sasmito.

Kegiatan WPFD 2026 melibatkan komunitas pers di Papua, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan pers tingkat nasional.

Rangkaian acara akan ditutup dengan “Deklarasi Jayapura” yang berisi komitmen bersama dalam memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia.

Peringatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga kualitas jurnalisme sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (MK)

Editor: Agus S