SAMARINDA – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur bersama para kepala adat se-Kalimantan Timur bersepakat mendorong pembangunan kembali Belawing yang sebelumnya berdiri di kawasan Lamin Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Kesepakatan tersebut muncul setelah terungkap bahwa Belawing yang sempat hilang dari lokasi semula ditemukan tersimpan di gudang aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan simbol adat tersebut menjadi perhatian serius para tokoh Dayak karena dinilai memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi.

Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan para kepala adat tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membahas langkah pembangunan kembali Belawing sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Menurutnya, sebuah panitia kecil telah dibentuk guna menyiapkan proses teknis pembangunan kembali sekaligus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Belawing dapat dikembalikan dan didirikan kembali sesuai adat istiadat Dayak, khususnya Dayak Kenyah. Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan,” ujar Viktor.

Ia menegaskan, pembangunan kembali Belawing bukan sekadar mengembalikan sebuah tugu kayu, tetapi juga memulihkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat pada simbol tersebut.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, menjelaskan bahwa Belawing merupakan lambang persatuan masyarakat adat Dayak yang telah menjadi bagian dari sejarah Kalimantan Timur sejak puluhan tahun lalu.

Belawing diketahui didirikan pada era 1980-an atas permintaan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pembangunannya dilakukan melalui serangkaian ritual adat yang melibatkan para tokoh Dayak.

“Belawing adalah simbol persatuan masyarakat adat. Karena itu sangat disayangkan ketika keberadaannya hilang tanpa adanya koordinasi dengan lembaga adat maupun tokoh adat yang selama ini menjaganya,” kata Hendrik.

Sementara itu, Kepala Adat Besar Dayak Bahau sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Firminus Kunum, mengungkapkan Belawing didirikan sekitar tahun 1981 menggunakan kayu ulin yang didatangkan dari wilayah Gemar Baru.

Dalam tradisi Dayak, Belawing memiliki makna sebagai simbol kepemimpinan dan kehormatan. Karena itu, penempatannya di Lamin Etam menjadi representasi pemimpin daerah yang menaungi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Firminus menyayangkan proses penebangan yang terjadi saat renovasi Lamin Etam tanpa melibatkan tokoh adat. Menurutnya, simbol budaya yang telah melalui prosesi adat seharusnya diperlakukan dengan penuh penghormatan.

“Belawing bukan hanya benda fisik, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Dayak. Karena itu keberadaannya harus dijaga dan dihormati,” tegasnya.

Para tokoh adat berharap pembangunan kembali Belawing dapat menjadi momentum memperkuat penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus menjaga identitas Kalimantan Timur yang tumbuh dari keberagaman suku dan tradisi.

Mereka juga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang sehingga warisan budaya yang menjadi simbol persatuan masyarakat tetap terpelihara dengan baik. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Sebanyak 150 jemaah haji asal Kutai Kartanegara (Kukar) tiba kembali di Tenggarong setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan mereka disambut suasana penuh haru dan rasa syukur di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong, Senin (15/6/2026).

Sejak pagi, ratusan anggota keluarga telah memadati kawasan masjid untuk menanti kedatangan para jemaah. Pelukan hangat, senyum bahagia, hingga air mata haru mewarnai pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga setelah menjalani perjalanan ibadah selama lebih dari satu bulan.

Di balik suasana tersebut, terdapat kabar baik yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Seluruh jemaah yang kembali ke Kukar dilaporkan dalam kondisi sehat.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar, Noor Jali, mengatakan pihaknya telah mengikuti proses serah terima jemaah sejak di Balikpapan sebelum rombongan diberangkatkan menuju Tenggarong.

“Alhamdulillah, sejak pagi tadi kami berada di Balikpapan untuk menyambut sekaligus mengikuti proses serah terima jemaah haji dari Panitia Penyelenggara Haji Kaltim kepada Pemkab Kukar. Proses tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar,” kata Noor Jali.

Ia menjelaskan, jumlah jemaah yang tiba di Tenggarong sebanyak 150 orang. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari total rombongan semula yang berjumlah 152 jemaah karena dua orang melakukan tanazul atau perubahan jadwal kepulangan dan bergabung dengan Kloter 11.

“Sebenarnya jumlah jemaah dalam rombongan ini sebanyak 152 orang, namun dua orang jemaah melakukan tanazul dan bergabung pada Kloter 11,” ujarnya.

Menurut Noor Jali, kondisi kesehatan para jemaah menjadi hal yang paling disyukuri setelah seluruh tahapan ibadah selesai dilaksanakan. Pasalnya, ibadah haji merupakan perjalanan yang cukup menguras tenaga dengan berbagai aktivitas dan kondisi cuaca yang berbeda dari Indonesia.

“Alhamdulillah, sejak keberangkatan hingga kepulangan, seluruh jemaah berada dalam kondisi sehat dan baik. Begitu pula dengan sarana transportasi yang digunakan, semuanya berjalan lancar tanpa kendala berarti,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga momentum pembentukan karakter yang diharapkan memberi dampak positif setelah kembali ke daerah.

Menurutnya, para jemaah memiliki posisi penting sebagai teladan di lingkungan masing-masing sehingga nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tentu setelah menunaikan ibadah haji diharapkan ada perubahan yang lebih baik, terutama dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Para jemaah haji merupakan teladan di tengah masyarakat,” ujar Akhmad Taufik.

Pemkab Kukar berharap para jemaah dapat menjadi agen kebaikan yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitar sekaligus turut mendoakan kemajuan daerah.

“Kami berharap para jemaah dapat menjadi pionir dalam memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, keikhlasan, dan kebersamaan yang diperoleh selama berhaji hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial di daerah,” tutup Akhmad Taufik. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kelompok rentan. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda, Sudarman, usai menghadiri Musrenbang Tematik RKPD di Arutala Ballroom Bapperida Kota Samarinda, Senin (15/6/2026).

Menurut Sudarman, Musrenbang menjadi wadah penting bagi pemerintah untuk mengakomodasi berbagai usulan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Musrenbang pagi ini merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengakomodasi beragam usulan yang disampaikan oleh beberapa kelompok rentan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah perwakilan kelompok rentan hadir dalam forum tersebut, mulai dari kelompok masyarakat miskin ekstrem, perwakilan anak-anak, hingga Perempuan Kepala Keluarga (PEKA). Melalui forum ini, berbagai kebutuhan dan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.

Sudarman menilai program pelatihan UMKM yang menjadi salah satu fokus pemerintah perlu diawali dengan analisis kebutuhan agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan warga.

“Perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Pelatihan apa yang sebenarnya diperlukan warga, sehingga dari pelatihan itu mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan program antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus diikuti dukungan sarana produksi hingga pendampingan pemasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Misalnya pelatihan pembuatan kue. Kalau tidak memiliki peralatan, tentu sulit untuk produktif. Karena itu perlu dukungan dari program lain, termasuk bantuan fasilitas dan pendampingan pemasaran,” katanya.

Terkait skala prioritas pembangunan, Sudarman menjelaskan seluruh usulan akan dikaji berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Namun kelompok masyarakat miskin tetap menjadi perhatian utama agar mereka dapat segera keluar dari kondisi kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan.

Sementara itu, untuk kelompok penyandang disabilitas, pemerintah akan memprioritaskan penyediaan fasilitas yang setara, aksesibilitas ruang publik, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan.

“Kenapa disebut kelompok rentan, karena mereka membutuhkan perlakuan khusus agar dapat sejajar dengan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Sudarman mengakui tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.

“Tantangan hari ini adalah anggaran. Perencanaan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi adanya efisiensi membuat kita harus lebih detail dalam menentukan prioritas,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga berbagai program yang menyasar kelompok rentan dapat direalisasikan secara optimal melalui APBD Kota Samarinda.

Dengan pelaksanaan Musrenbang Tematik tersebut, Pemkot Samarinda berharap penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat lebih inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur memastikan lokasi warga yang tenggelam di sebuah danau yang berada di dekat area operasional PT Energi Cahaya Industritama (ECI) bukan merupakan void atau lubang bekas tambang.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Dinas ESDM Kaltim bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI melakukan inspeksi lapangan beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut atas informasi yang berkembang di masyarakat yang mengaitkan lokasi kejadian dengan aktivitas pertambangan PT ECI.

Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan lokasi korban tenggelam berada di sebuah danau alami yang bersebelahan dengan area perusahaan dan berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Energi Cahaya Industritama.

“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama Inspektur Tambang, lokasi kejadian merupakan danau alami dan bukan bagian dari area pertambangan PT ECI. Lokasi tersebut juga berada di luar wilayah IUP perusahaan,” ujar Bambang Arwanto.

Senada dengan itu, Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI wilayah Kalimantan Timur, Sumarlin, menegaskan bahwa lokasi kejadian tidak dapat dikategorikan sebagai void tambang sebagaimana informasi yang sempat beredar.

“Lokasi tersebut merupakan danau alami yang berada di luar area pertambangan dan bukan objek pengelolaan perusahaan,” tegasnya.

Inspeksi lapangan turut dihadiri perwakilan PT ECI, yakni Pjs Kepala Teknik Tambang (KTT) Atet Sindu, Engineering Ekastriel Daniel Ronja, Humas Heri Harmanto, serta Pengawas Lapangan Suratno.

Pjs KTT PT ECI, Atet Sindu, menjelaskan bahwa meskipun lokasi kejadian berada di luar wilayah IUP perusahaan, pihaknya tetap mendukung langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Dinas ESDM Kaltim bersama pihak terkait mendorong peningkatan pengawasan di sekitar lokasi serta pemasangan rambu-rambu peringatan dan larangan mendekati area yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Bambang Arwanto menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Inspektur Tambang, dan perusahaan akan terus dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Meski demikian, Dinas ESDM Kaltim menjelaskan bahwa pengawasan teknis kegiatan pertambangan batubara tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar perairan alami maupun kawasan yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

SANGATTA – Sejumlah calon siswa asal Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), gagal melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Bontang. Padahal, sekolah tersebut selama ini menjadi pilihan utama warga karena lokasinya lebih dekat dan mudah dijangkau dibandingkan sekolah yang berada di wilayah Kutai Timur.

Ketua RT R.E. Martadinata Kampung Sidrap, Idris, mengungkapkan penolakan terjadi karena para calon siswa menggunakan dokumen kependudukan Kutai Timur. Akibatnya, berkas pendaftaran mereka tidak diterima dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurut Idris, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan orang tua. Sebab selama ini masyarakat memahami adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi anak-anak Kampung Sidrap untuk bersekolah di Bontang dengan mempertimbangkan faktor kedekatan wilayah dan akses pendidikan.

“Setahu kami, selama ini ada kebijakan yang memberikan kesempatan anak-anak Sidrap bersekolah di Bontang karena faktor kedekatan wilayah. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, begitu diketahui ber-KTP Kutim langsung ditolak,” ujar Idris saat ditemui di kediamannya, Senin (15/6/2026).

Situasi tersebut membuat sejumlah orang tua harus mencari alternatif sekolah lain bagi anak-anak mereka. Untuk menghindari risiko tidak mendapatkan sekolah, Idris menyarankan para calon siswa yang terkendala administrasi untuk mendaftar ke SMP Negeri 1 Teluk Pandan.

“Ada beberapa anak yang akhirnya kami arahkan ke SMPN 1 Teluk Pandan supaya mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.

Idris berharap Pemerintah Kota Bontang dapat mempertimbangkan kondisi masyarakat perbatasan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Menurutnya, persoalan administrasi seharusnya tidak mengabaikan realitas geografis yang membuat sebagian besar warga Sidrap lebih dekat mengakses fasilitas pendidikan di Kota Bontang.

“Saya berharap Pemkot Bontang bijaksana dalam mengambil keputusan, entah itu Wali Kota Bontang maupun aparatur sekolah yang melakukan penerimaan siswa baru,” tegasnya.

Di sisi lain, Idris juga meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. Salah satunya dengan membangun sekolah filial tingkat SMP di kawasan Sidrap atau wilayah terdekat.

Menurutnya, keberadaan sekolah filial akan sangat membantu masyarakat yang selama ini berada di kawasan perbatasan dan kerap menghadapi dilema antara akses pendidikan dan status administrasi kependudukan.

“Ke depan kami berharap ada sekolah filial SMP yang dibangun oleh Pemkab Kutim di wilayah Sidrap. Dengan begitu anak-anak tidak lagi kesulitan mencari sekolah dan persoalan administrasi seperti ini tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

SANGATTA – Gagalnya sejumlah lulusan SDN 007 Teluk Pandan asal Kampung Sidrap melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri di Kota Bontang menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 007 Teluk Pandan, Muhammad Arif, meminta masyarakat melihat persoalan itu secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya perlakuan tidak adil terhadap siswa asal Kutai Timur.

Menurut Arif, kondisi Kota Bontang yang memiliki wilayah relatif kecil dengan jumlah penduduk yang padat turut memengaruhi kapasitas sekolah negeri dalam menerima peserta didik baru.

“Kalau kita lihat dari segi kepadatan penduduk, Bontang itu wilayahnya sempit, sekolahnya juga sedikit, tetapi penduduknya padat. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan sehingga penerimaan dari luar daerah dibatasi untuk memenuhi kebutuhan siswa di dalam daerah terlebih dahulu,” ujarnya kepada Media Kaltim, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak hanya dialami warga Kampung Sidrap. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pula siswa asal Bontang yang memilih melanjutkan pendidikan di wilayah Kutai Timur karena tidak memperoleh tempat di sekolah yang diinginkan.

“Banyak juga anak-anak Bontang yang akhirnya sekolah di wilayah Kutai Timur karena di sana sudah tidak muat. Jadi persoalan seperti ini sebenarnya terjadi dua arah,” katanya.

Meski memahami alasan di balik kebijakan penerimaan peserta didik baru di Bontang, Arif menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang memicu sentimen antardaerah.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa anak-anak tidak diterima hanya karena berasal dari Kutai Timur. Kita juga harus memahami bahwa sekolah-sekolah di Bontang memiliki keterbatasan kapasitas,” tegasnya.

Arif menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan perlu terus diperkuat agar kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terakomodasi dengan baik.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mempertimbangkan pembangunan sekolah filial atau unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan Kampung Sidrap dan sekitarnya. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi lulusan SDN 007 Teluk Pandan tanpa harus bergantung pada sekolah-sekolah di Kota Bontang.

“Yang terpenting bagaimana hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Baik yang berada di Kutai Timur maupun di Bontang, semuanya harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Massa mulai mendatangi kawasan gedung DPRD sekitar pukul 14.50 WITA.

Koordinator aksi, Wisnu Nugroho, mengatakan demonstrasi tersebut membawa sembilan isu yang mencakup persoalan nasional maupun daerah.

“Jadi isu nasional itu adalah permasalahan kenaikan harga BBM Pertamax. Sedangkan daerahnya adalah isu sulitnya mendapatkan Pertalite dan antrean di sejumlah SPBU,” ujarnya.

Menurut Wisnu, mahasiswa meminta Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kembali kebijakan di sektor energi serta mempertimbangkan efektivitas sejumlah program nasional yang dinilai perlu dievaluasi.

“Bahwasanya hari ini APBN itu jangan ke MBG saja atau Kopdes, tapi ke subsidi energi. Hari ini kita sudah minta anggaran Rp200 triliun, tapi bagaimana sikap Presiden Prabowo? Hari ini BBM tambah mahal, khususnya Pertalite yang di Kota Balikpapan ini susah didapat karena hanya ada lima SPBU yang didistribusikan. Itu permintaan kami terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain persoalan energi, massa juga menyoroti isu keamanan yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah Balikpapan Utara.

Wisnu menyebut kasus begal yang terjadi di sejumlah kawasan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa.

“Permasalahan begal ini banyak korbannya, baik mahasiswa maupun warga. Kami minta kepada pemerintah kota yang katanya Balikpapan terang agar program pemasangan 1.600 PJU pada Juli ini benar-benar terealisasi. Sampai hari ini data yang kami dapat baru sekitar 500. Jadi kami mempertanyakan keseriusan pemerintah kota karena kondisi ini cukup rawan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan berbagai poster tuntutan. Mereka juga meminta pimpinan maupun anggota DPRD Balikpapan keluar menemui massa untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa tetap bertahan di depan Kantor DPRD Balikpapan sambil menunggu perwakilan legislatif menemui mereka. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Cuaca ekstrem yang melanda Kota Samarinda pada Senin (15/6/2026) siang memicu insiden serius di perairan Sungai Mahakam. Sebuah kapal ponton atau tongkang menyenggol kawasan Teras Samarinda dan menghantam jalur pipa distribusi utama milik Perumdam Tirta Kencana sekitar pukul 13.30 WITA.

Hujan deras disertai jarak pandang yang terbatas diduga menjadi penyebab tongkang kehilangan kendali hingga hanyut terlalu dekat ke daratan.

Menindaklanjuti laporan warga yang beredar di media sosial, Tim Divisi Humas dan Perencanaan Perumdam Tirta Kencana langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian untuk memastikan kondisi jaringan distribusi air bersih.

Staf Humas Perumdam Tirta Kencana, Taufik, membenarkan adanya dampak benturan terhadap pipa distribusi berdiameter 700 milimeter yang berada di kawasan tersebut.

“Kami menemukan beberapa klem penahan pipa terbuka dengan panjang kurang lebih 20 meter. Pipanya sendiri bergeser dari posisi semula sekitar 10 sentimeter lebih,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin sore.

Meski mengalami pergeseran, Perumdam memastikan hingga saat ini belum ditemukan kebocoran pada jaringan pipa. Distribusi air bersih ke pelanggan di Kota Samarinda juga masih berjalan normal.

Namun demikian, petugas tetap meningkatkan kewaspadaan karena terdapat satu titik yang mengalami benturan cukup keras dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut apabila tidak segera ditangani.

“Kondisi saat ini air tetap mengalir dan belum ada kebocoran. Tetapi ada risiko pipa pecah ketika tekanan debit air berada pada titik tertinggi. Saat ini tim distribusi dan perencanaan sedang mengkaji apakah perlu dilakukan penurunan debit sementara selama proses perbaikan,” jelasnya.

Perumdam Tirta Kencana kini melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi pipa untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada konfirmasi maupun itikad baik dari pihak kapten atau perusahaan pemilik tongkang yang terlibat dalam insiden tersebut.

Perumdam bersama Satpolairud Polresta Samarinda tengah menelusuri identitas pemilik tongkang sekaligus menghitung besaran kerugian akibat kerusakan fasilitas publik tersebut.

“Kami sedang menelusuri pemilik tongkang bersama Satpolairud Polresta Samarinda. Tim distribusi dan perencanaan juga masih menghitung estimasi kerugian di lapangan. Setelah selesai, kami akan membuat laporan resmi,” tegas Taufik.

Perumdam Tirta Kencana memastikan akan menempuh langkah hukum dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih bagi masyarakat Samarinda. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemberian dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim beserta struktur kepengurusannya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, berdasarkan regulasi yang menjadi dasar pembentukan LPTQ secara nasional.

Menurut Dasmiah, keterlibatan unsur pemerintah dalam kepengurusan LPTQ bukan merupakan hal baru karena telah diatur sejak lembaga tersebut dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang kemudian diperbarui melalui regulasi tahun 1988 tentang pengembangan organisasi LPTQ.

“Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa personalia LPTQ berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Jadi keterlibatan pejabat pemerintah memang merupakan bagian dari struktur organisasi yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan unsur pemerintah yang terlibat dalam kepengurusan LPTQ Kaltim berasal dari Biro Kesra, khususnya Bagian Bina Mental Spiritual yang memiliki tugas di bidang pembinaan keagamaan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Selain itu, kepengurusan juga melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Dasmiah menegaskan keberadaan pejabat pemerintah dalam struktur LPTQ merupakan bagian dari fungsi pembinaan keagamaan yang dijalankan pemerintah daerah.

Terkait penyaluran dana hibah, ia menjelaskan mekanismenya serupa dengan hibah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Jika KONI memperoleh dukungan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pembinaan atlet, maka LPTQ memperoleh hibah melalui Biro Kesra untuk membina qari dan qariah yang mewakili daerah pada berbagai ajang MTQ.

“LPTQ memiliki fungsi pembinaan peserta MTQ mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Karena itu dukungan anggaran diberikan untuk mendukung proses pembinaan tersebut,” katanya.

Pada 2024, hibah yang diterima LPTQ Kaltim mencapai sekitar Rp124 miliar karena Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Sementara pada 2025, hibah yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar untuk pembinaan peserta, pemberangkatan kafilah ke STQH Nasional di Kendari, serta pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kaltim di Kutai Timur.

Menurut Dasmiah, hasil pembinaan tersebut turut berkontribusi terhadap prestasi Kaltim yang berhasil meraih juara umum pada STQH Nasional 2025.

Ia juga membantah anggapan bahwa dana hibah LPTQ tidak diaudit. Menurutnya, penggunaan anggaran telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan pelanggaran maupun temuan yang menjadi catatan.

“Audit sudah dilakukan dan hasilnya tidak ada temuan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan terkait jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga menjabat Ketua LPTQ Kaltim, Dasmiah menyebut kondisi tersebut lazim terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Di banyak daerah, ketua LPTQ memang dijabat oleh sekda atau wakil gubernur. Di Kaltim sebelumnya juga pernah dijabat wakil gubernur sebelum kemudian dipercayakan kepada sekda pada kepengurusan terbaru,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan adanya konflik kepentingan dalam keterlibatan pejabat Biro Kesra di tubuh LPTQ. Menurutnya, posisi tersebut melekat pada jabatan yang diemban sehingga akan berganti secara otomatis ketika pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Selain menjelaskan tata kelola organisasi dan hibah, Dasmiah memaparkan sejumlah capaian prestasi yang diraih peserta binaan LPTQ Kaltim. Sepanjang 2025 hingga 2026, sedikitnya lima peserta berhasil meraih delapan prestasi pada berbagai ajang MTQ internasional yang digelar di Indonesia, Malaysia, Maroko, Kroasia, Brunei Darussalam, Bangladesh hingga Rusia.

Dari delapan prestasi tersebut, lima di antaranya merupakan gelar juara pertama dan tiga lainnya juara kedua. Qari Imranul Karim menjadi peserta dengan raihan terbanyak setelah mengoleksi empat gelar juara pertama di sejumlah kompetisi internasional.

Pada STQH Nasional 2025 di Kendari, Kaltim mengirimkan 22 peserta dari berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 14 peserta berhasil meraih prestasi mulai dari juara pertama hingga juara harapan.

Secara keseluruhan, Kaltim berhasil mengoleksi tujuh gelar juara pertama, tiga juara kedua, empat juara ketiga, serta sejumlah gelar juara harapan sebagai hasil dari program pembinaan yang didukung melalui dana hibah LPTQ. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.