UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan bersama Wakil Bupati Suhuk melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baiturrahman Kampung Mamahak Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah untuk mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan Safari Ramadan merupakan momentum penting untuk menjaga kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadan ini, kami ingin terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dalam membangun komunikasi yang terbuka, serta mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya.

“Pemkab Mahulu tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan daerah yang telah dirintis oleh para pemimpin sebelumnya, baik dalam bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Angela juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia memastikan penyesuaian tersebut dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan efektivitas serta manfaat bagi masyarakat.

“Kami tetap optimis bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pembangunan di Mahakam Ulu akan terus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menginformasikan rencana kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltim ke Kabupaten Mahakam Ulu pada 15 Maret mendatang.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur bersama rombongan dijadwalkan meninjau ruas jalan Tering–Ujoh Bilang serta melaksanakan Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang.

Bupati mengajak masyarakat untuk turut hadir dan menyemarakkan kegiatan tersebut apabila tidak memiliki halangan.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta kebersamaan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Kamis (12/3/2026).

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada dua dokumen perencanaan utama, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Keduanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah sesuai dengan periode masa bakti kepala daerah,” ujarnya saat membuka forum tersebut.

Menurut Angela, RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan harus menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah.

Karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama seluruh perangkat daerah diminta memastikan program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD telah bersifat final.

“Hal tersebut karena sudah dibahas secara dialogis bersama seluruh perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang memikul tanggung jawab terbesar dalam pencapaian visi dan misi daerah,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah harus melengkapi seluruh rencana program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD.

Program-program tersebut, kata dia, harus secara konsisten diusulkan kembali dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

“Antara Bappelitbangda dan seluruh perangkat daerah harus terjalin mekanisme dialog yang baik untuk menghasilkan RKPD yang selaras dengan RPJMD serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nyata masing-masing perangkat daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Mahulu Yohanes Andi Abeh menjelaskan bahwa forum lintas perangkat daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Setiap perangkat daerah berkewajiban melaksanakan pembahasan terhadap rancangan awal RKPD dengan melibatkan para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat diperoleh berbagai masukan, saran, serta penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027.

“Sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin berkualitas, terarah, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, para asisten, kepala perangkat daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Pastikan operasional serta kesiapan fasilitas pemotongan hewan yang melayani kebutuhan daging masyarakat, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) Sangatta Utara di Jalan Poros Sangatta–Bengalon, Jumat (13/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mahyunadi menyampaikan bahwa RPH Sangatta Utara sebenarnya sudah lama dibangun. Namun, fasilitas itu baru kembali diaktifkan untuk mendukung penyediaan daging yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

“Ini sebenarnya sudah lama, hanya saja baru diaktifkan kembali. Fasilitasnya ada, tetapi fasilitas pendukung untuk kelancarannya memang masih belum maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, Mahyunadi menilai kualitas sapi yang dipotong di RPH tersebut cukup baik dan memenuhi standar kesehatan. Dengan adanya fasilitas seperti tempat peristirahatan ternak sebelum pemotongan, kualitas daging yang dihasilkan dapat lebih terjaga.

“Sapi di sini juga sangat berkualitas. Kalau penyembelihan dilakukan di RPH, tentu lebih terjamin. Ada tempat peristirahatan sapi dan berbagai fasilitas lainnya, sehingga daging yang sampai ke masyarakat layak untuk dikonsumsi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pemotongan hewan di RPH diawasi oleh tenaga medis hewan. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kesehatan ternak sebelum dan sesudah penyembelihan.

“Karena di sini ada dokter hewan. Jadi syarat-syarat sapi untuk disembelih secara halal juga dijalankan dengan baik. Dengan begitu, daging yang keluar dari RPH benar-benar layak untuk dikonsumsi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pasar murah di Kecamatan Sangatta Utara menjelang Idulfitri. Program ini digelar untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim Nora Ramadani mengatakan, pasar murah kali ini menyediakan 2.239 paket sembako untuk masyarakat. Setiap paket dapat ditebus warga dengan harga Rp100 ribu, meski nilai sebenarnya mencapai sekitar Rp300 ribu.

“Artinya ada subsidi sekitar Rp200 ribu dari pemerintah daerah untuk setiap paket,” ujarnya, Jum’at (13/3/2026).

Nora menjelaskan, pelaksanaan pasar murah sempat tertunda pada awal tahun karena menunggu kepastian anggaran. Setelah anggaran tersedia pada akhir Februari, kegiatan dipercepat agar dapat membantu masyarakat menjelang Lebaran.

“Sebelumnya Pak Bupati menanyakan pelaksanaan pasar murah Januari sampai Maret. Karena anggaran baru tersedia di akhir Februari, maka kita laksanakan sekarang di Sangatta Utara sebelum Lebaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembagian paket tidak dilakukan secara bebas. Warga yang berhak menerima terlebih dahulu mendapatkan kupon dari pemerintah desa melalui kecamatan. Mekanisme ini diterapkan agar program tepat sasaran.

“Kupon dibagikan oleh desa melalui kecamatan. Kami mempercayakan pendataan kepada desa karena mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya,” katanya.

Menurut Nora, prioritas penerima adalah keluarga kurang mampu, keluarga dengan kasus stunting, serta warga yang belum pernah menerima bantuan serupa.

Dalam pelaksanaannya, satu kupon hanya berlaku untuk satu KTP. Dalam satu keluarga maksimal dapat menebus dua paket, jika suami dan istri sama-sama memiliki kupon.

Untuk tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk program pasar murah. Dana tersebut mencakup biaya paket sembako sekitar Rp4,5 miliar dan Rp500 juta untuk operasional.

Namun dengan anggaran tersebut, pasar murah baru dapat dilaksanakan di enam kecamatan.

“Rencananya setelah Sangatta Utara, kegiatan akan dilanjutkan setelah Lebaran di Bengalon dan Kaliorang, kemudian Kaubun, Karangan, serta Sandaran,” ungkapnya.

Menurut Nora, idealnya pasar murah digelar di seluruh kecamatan di Kutim yang berjumlah 18 wilayah. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

“Kalau nanti di pertengahan tahun ada tambahan anggaran, tentu akan kita upayakan lagi di kecamatan yang belum,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyewa mobil operasional jenis Land Rover Defender untuk melayani tamu penting kembali menjadi perbincangan publik. Kendaraan tersebut disewa dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan dalam kontrak tiga tahun sejak 2023 hingga 2026.

Jika dihitung secara sederhana, nilai kontrak penyewaan tersebut mencapai sekitar Rp5,76 miliar selama masa tiga tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan Rp160 juta per bulan dikalikan 36 bulan masa kontrak.

Besaran tersebut bahkan melampaui rencana awal pengadaan kendaraan baru yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp4 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, menjelaskan kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan transportasi bagi tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Kota Tepian.

“Mobil Defender itu memang disiapkan untuk melayani tamu penting. Anggarannya sudah direncanakan sejak 2022, kemudian kontraknya mulai berjalan pada 2023 hingga 2026,” ujar Dilan.

Ia menegaskan kendaraan tersebut tidak hanya digunakan untuk penjemputan tamu VIP, tetapi juga difungsikan sebagai kendaraan operasional pemerintah dalam berbagai kegiatan.

“Kalau tidak digunakan untuk kegiatan lain, justru menjadi tidak efektif. Jadi tetap dipakai untuk operasional ketika tidak ada agenda penjemputan tamu,” jelasnya.

Namun dari sisi kalkulasi ekonomi, skema penyewaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi anggaran.

Jika Pemkot Samarinda membeli kendaraan baru dengan harga sekitar Rp4 miliar, maka dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah masih memiliki aset kendaraan tersebut.

Dalam penggunaan normal kendaraan baru selama lima tahun pertama, biaya pemeliharaan relatif tidak terlalu besar. Umumnya hanya berupa penggantian oli rutin, servis berkala, serta perbaikan kecil.

Jika dihitung secara kasar, biaya perawatan kendaraan kelas premium selama lima tahun bisa berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan, tergantung intensitas penggunaan.

Artinya dalam lima tahun total biaya pemeliharaan bisa berada pada kisaran Rp600 juta hingga Rp1,2 miliar.

Jika dijumlahkan dengan harga kendaraan sekitar Rp4 miliar, total pengeluaran selama lima tahun masih berada pada kisaran Rp4,6 miliar hingga Rp5,2 miliar — dan kendaraan tersebut tetap menjadi aset pemerintah daerah.

Sebaliknya, dalam skema sewa Rp160 juta per bulan, biaya yang dikeluarkan selama tiga tahun saja sudah mencapai Rp5,76 miliar, sementara kendaraan tersebut tidak menjadi aset pemerintah setelah kontrak selesai.

Dilan menjelaskan keputusan menggunakan skema sewa diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga sempat membandingkan biaya sewa dengan kendaraan lain seperti Toyota Land Cruiser.

“Sudah dilakukan perbandingan dengan beberapa jenis kendaraan lain. Land Cruiser misalnya, biaya sewanya jauh lebih mahal. Karena itu dipilih opsi yang dianggap lebih efisien,” pungkasnya.

Meski demikian, kalkulasi biaya antara opsi membeli kendaraan baru dan menyewa tetap memunculkan ruang diskusi publik mengenai efisiensi anggaran daerah, terutama ketika nilai sewa dalam tiga tahun sudah melampaui harga kendaraan baru yang sebelumnya direncanakan.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S