SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemberian dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim beserta struktur kepengurusannya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, berdasarkan regulasi yang menjadi dasar pembentukan LPTQ secara nasional.

Menurut Dasmiah, keterlibatan unsur pemerintah dalam kepengurusan LPTQ bukan merupakan hal baru karena telah diatur sejak lembaga tersebut dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang kemudian diperbarui melalui regulasi tahun 1988 tentang pengembangan organisasi LPTQ.

“Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa personalia LPTQ berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Jadi keterlibatan pejabat pemerintah memang merupakan bagian dari struktur organisasi yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan unsur pemerintah yang terlibat dalam kepengurusan LPTQ Kaltim berasal dari Biro Kesra, khususnya Bagian Bina Mental Spiritual yang memiliki tugas di bidang pembinaan keagamaan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Selain itu, kepengurusan juga melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Dasmiah menegaskan keberadaan pejabat pemerintah dalam struktur LPTQ merupakan bagian dari fungsi pembinaan keagamaan yang dijalankan pemerintah daerah.

Terkait penyaluran dana hibah, ia menjelaskan mekanismenya serupa dengan hibah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Jika KONI memperoleh dukungan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pembinaan atlet, maka LPTQ memperoleh hibah melalui Biro Kesra untuk membina qari dan qariah yang mewakili daerah pada berbagai ajang MTQ.

“LPTQ memiliki fungsi pembinaan peserta MTQ mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Karena itu dukungan anggaran diberikan untuk mendukung proses pembinaan tersebut,” katanya.

Pada 2024, hibah yang diterima LPTQ Kaltim mencapai sekitar Rp124 miliar karena Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Sementara pada 2025, hibah yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar untuk pembinaan peserta, pemberangkatan kafilah ke STQH Nasional di Kendari, serta pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kaltim di Kutai Timur.

Menurut Dasmiah, hasil pembinaan tersebut turut berkontribusi terhadap prestasi Kaltim yang berhasil meraih juara umum pada STQH Nasional 2025.

Ia juga membantah anggapan bahwa dana hibah LPTQ tidak diaudit. Menurutnya, penggunaan anggaran telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan pelanggaran maupun temuan yang menjadi catatan.

“Audit sudah dilakukan dan hasilnya tidak ada temuan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan terkait jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga menjabat Ketua LPTQ Kaltim, Dasmiah menyebut kondisi tersebut lazim terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Di banyak daerah, ketua LPTQ memang dijabat oleh sekda atau wakil gubernur. Di Kaltim sebelumnya juga pernah dijabat wakil gubernur sebelum kemudian dipercayakan kepada sekda pada kepengurusan terbaru,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan adanya konflik kepentingan dalam keterlibatan pejabat Biro Kesra di tubuh LPTQ. Menurutnya, posisi tersebut melekat pada jabatan yang diemban sehingga akan berganti secara otomatis ketika pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Selain menjelaskan tata kelola organisasi dan hibah, Dasmiah memaparkan sejumlah capaian prestasi yang diraih peserta binaan LPTQ Kaltim. Sepanjang 2025 hingga 2026, sedikitnya lima peserta berhasil meraih delapan prestasi pada berbagai ajang MTQ internasional yang digelar di Indonesia, Malaysia, Maroko, Kroasia, Brunei Darussalam, Bangladesh hingga Rusia.

Dari delapan prestasi tersebut, lima di antaranya merupakan gelar juara pertama dan tiga lainnya juara kedua. Qari Imranul Karim menjadi peserta dengan raihan terbanyak setelah mengoleksi empat gelar juara pertama di sejumlah kompetisi internasional.

Pada STQH Nasional 2025 di Kendari, Kaltim mengirimkan 22 peserta dari berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 14 peserta berhasil meraih prestasi mulai dari juara pertama hingga juara harapan.

Secara keseluruhan, Kaltim berhasil mengoleksi tujuh gelar juara pertama, tiga juara kedua, empat juara ketiga, serta sejumlah gelar juara harapan sebagai hasil dari program pembinaan yang didukung melalui dana hibah LPTQ. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kebakaran hebat kembali melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kota Samarinda. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Datu Iba, Gang Keluarga RT 05 dan Gang Bhineka I RT 06, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WITA.

Akibat kejadian tersebut, dua unit rumah tunggal dan satu bangunan bangsalan empat pintu ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Salah satu pemilik rumah yang terbakar, Hana (32), mengaku terkejut saat menerima kabar rumahnya terbakar ketika sedang bekerja.

“Awalnya saya diantar suami kerja, tidak lama suami pergi kerja juga. Jadi anak saya sendirian di rumah. Tiba-tiba anak saya lihat ada api, dia langsung lari keluar ke rumah neneknya sambil bilang rumah kebakaran,” ujarnya.

Hana mengatakan saat mendapat informasi dari warga, dirinya sempat tidak percaya karena sedang berada di tempat kerja.

“Pas saya lihat dari jauh, astaga… ternyata benar rumah saya. Sama sekali tidak ada barang yang sempat diselamatkan, semua habis ludes,” katanya.

Ia menjelaskan rumah yang terbakar berada di bagian belakang kawasan permukiman dan berada di balik bangunan bangsalan yang menghadap ke jalan utama.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Samarinda, Akhmad Supriyanto, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.55 WITA dan petugas langsung menuju lokasi.

“Begitu menerima laporan, kami langsung menerjunkan personel dan armada dari posko terdekat,” ujarnya.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Disdamkarmat Samarinda mengerahkan empat unit mobil pemadam dari Posko Utama, Posko V, dan Posko IX, dibantu puluhan relawan pemadam kebakaran.

Menurut Akhmad, proses pemadaman sempat menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

“Kendala di lapangan tadi adalah akses jalan yang macet dan kondisi air yang agak susah di sekitar lokasi. Ditambah lagi mayoritas bangunan adalah rumah kayu sehingga api sangat cepat membesar,” jelasnya.

Ia juga membantah dugaan adanya bahan bakar minyak yang menyebabkan asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran berlangsung.

“Tidak ada indikasi bensin atau BBM. Asap hitam pekat itu murni karena material yang terbakar adalah rumah kayu tua yang kering sehingga menghasilkan asap tebal,” tegasnya.

Meski api sempat membesar, petugas dan relawan berhasil mengendalikan kebakaran dalam waktu kurang dari satu jam.

“Durasi pemadaman sekitar 45 menit. Korban jiwa maupun luka nihil. Anak pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri terlebih dahulu. Total bangunan terdampak dua rumah tunggal dan satu bangsalan empat pintu,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Samarinda Seberang. Sementara para korban untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menilai berbagai persoalan yang berulang di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda tidak dapat dilepaskan dari belum terisinya jabatan direktur definitif di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Saat diwawancarai pada Senin (15/6/2026), Darlis mengatakan kasus yang belakangan mencuat di RSUD AWS hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang terjadi di internal rumah sakit.

“Sebetulnya ini seperti gunung es. Kasus itu muncul, tetapi banyak kasus-kasus serupa yang terjadi dan terus berlanjut,” ujarnya.

Menurut Darlis, Komisi IV DPRD Kaltim telah berulang kali mengingatkan manajemen RSUD AWS melalui Dinas Kesehatan terkait berbagai persoalan yang terus bermunculan tanpa penyelesaian yang tuntas.

Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari status kepemimpinan rumah sakit yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Situasi itu, menurutnya, membuat pengambilan keputusan strategis tidak berjalan maksimal.

“Karena sampai sekarang direktur definitif belum ada. Namanya Plt, untuk mengambil kebijakan yang terlalu dalam tentu ada kehati-hatian. Akhirnya mekanisme kontrol dan SOP tidak berjalan maksimal,” katanya.

Darlis menjelaskan penempatan pejabat dalam lingkungan pemerintahan seharusnya mengikuti mekanisme yang telah diatur dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plt yang berlangsung terlalu lama dinilai berdampak terhadap efektivitas organisasi.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, pasti mengganggu kinerja pemerintah. Standar prosedur juga tidak bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti aspek psikologis yang kerap dihadapi pejabat Plt, terutama jika berasal dari lingkungan internal instansi yang sama. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penegakan aturan.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim meminta Gubernur Kalimantan Timur segera mengisi jabatan-jabatan strategis secara definitif dan menghindari pertimbangan politik dalam proses penempatan pejabat.

“Kami mengingatkan Pak Gubernur untuk kembali pada mekanisme yang ada. Hilangkan kepentingan-kepentingan politis dalam menempatkan seseorang sehingga tidak perlu jabatan itu diisi Plt sampai berlarut-larut seperti sekarang,” ujarnya.

Darlis mengungkapkan Komisi IV DPRD Kaltim bahkan telah menyampaikan sikap resmi melalui surat kepada gubernur terkait sejumlah jabatan yang masih diisi Plt, termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan, RSUD AWS, hingga RSUD Kanujoso Djatiwibowo.

“Kami sudah sampaikan secara resmi agar Pak Gubernur memberikan perhatian dan tidak membiarkan jabatan itu diisi oleh Plt sekian lama,” katanya.

Namun hingga kini, lanjut Darlis, DPRD Kaltim belum menerima jawaban resmi atas surat tersebut.

Meski demikian, Komisi IV memastikan akan terus mengawal persoalan itu. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aduan yang muncul di sektor pendidikan, termasuk menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai rawan memunculkan persoalan di lapangan.

“Kami akan terus mengawal. Besok kami juga rapat dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi berbagai aduan yang masuk, apalagi menjelang SPMB yang merupakan periode sangat rentan munculnya persoalan,” tutup politikus PAN tersebut. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Samarinda pada Senin (15/6/2026) siang memicu terjadinya tanah longsor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Durian, RT 27, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Akibat kejadian tersebut, satu rumah warga mengalami kerusakan setelah diterjang material lumpur dan bebatuan.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.30 WITA saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 13.00 WITA. Material longsor dari lereng di belakang rumah menerobos bangunan hingga menyebabkan kerusakan pada bagian belakang rumah.

Penghuni rumah, Fajar (33), mengatakan saat kejadian dirinya bersama istri dan anak sedang beristirahat di dalam kamar.

“Saya sama keluarga berada di dalam kamar tiduran. Tiba-tiba dengar suara keras dari belakang, ternyata pintunya jebol. Jadi lumpur sama batu-batu itu masuk semua ke dalam rumah,” ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.

Fajar mengungkapkan rumah yang ditempatinya merupakan rumah kontrakan milik keluarganya sendiri. Ia baru tinggal sekitar dua bulan di lokasi tersebut dan baru pertama kali mengalami kejadian longsor.

“Memang rumah ini sudah tiga kali dihantam longsor. Tapi karena saya baru tinggal dua bulan, bagi saya ini baru pertama kali merasakannya,” katanya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan, Fajar memutuskan mengungsikan keluarganya sementara waktu ke rumah kerabat.

Mendapat laporan warga, Pemerintah Kelurahan Sambutan bersama Bhabinkamtibmas dan warga sekitar langsung turun ke lokasi melakukan penanganan awal dengan membersihkan material tanah dan batu yang masuk ke rumah korban.

Lurah Sambutan, Muhammad Masuki, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari warga.

“Begitu dapat laporan, saya bersama Bhabinkamtibmas langsung ke lokasi untuk membantu korban terdampak. Kami melakukan penanganan awal saja, membantu membersihkan material lumpur dan batuan dibantu oleh warga sekitar,” ujarnya.

Masuki menambahkan, pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda untuk melakukan kajian teknis terhadap kondisi lereng dan lokasi longsor.

“Kami sudah koordinasi ke BPBD. Nanti tim mereka akan ke sini untuk melakukan pengecekan seperti apa langkah penanganan selanjutnya. Yang jelas saat ini kondisi rumah tinggal pembersihan akhir saja,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Bola panas penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kini mengarah kepada Fraksi Golkar. Namun, Golkar menegaskan tidak akan menginisiasi penggunaan hak interpelasi terkait polemik yang sebelumnya berkembang melalui usulan hak angket.

Sikap tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).

Menurut Sarkowi, sejak awal Golkar memandang hak interpelasi sebagai bentuk kompromi yang dapat menjembatani berbagai kepentingan politik sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan tata tertib yang berlaku.

“Yang disampaikan kawan-kawan dari Golkar, termasuk saya, interpelasi itu bentuk kompromi. Karena ada aspirasi masyarakat yang meminta penggunaan hak pengawasan dalam bentuk angket. Kami melihat dengan pertimbangan hukum, harmonisasi, dan pertimbangan politik, yang lebih pas itu interpelasi,” ujarnya.

Namun hingga kini, kelompok pengusul tetap konsisten membawa opsi hak angket ke rapat paripurna meskipun agenda tersebut belum berhasil berjalan sesuai rencana.

Karena itu, Golkar memilih mempertahankan posisi awalnya sebagai pihak yang menawarkan jalan tengah, bukan sebagai penggerak utama penggunaan hak interpelasi.

“Nah, kalau sekarang ditanya kenapa Golkar tidak mengusung interpelasi, ya kembali ke alasan awal. Posisi kita ini memberikan kompromi. Jadi kita menunggu,” katanya.

Sarkowi menjelaskan, logika politik yang dibangun Golkar cukup sederhana. Apabila pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan hak angket bersedia menurunkan usulan menjadi hak interpelasi, maka ruang dialog masih terbuka.

“Kalau kawan-kawan yang mengusung angket kemudian mau menurunkan ke interpelasi, mari kita bicara. Tapi kalau mereka tetap angket terus, lalu kami diminta mengusung interpelasi dan mencari dukungan fraksi lain, itu tidak mungkin. Karena posisi kami memang menawarkan kompromi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarkowi memastikan Golkar tidak akan menjadi penginisiasi hak interpelasi. Meski demikian, peluang dukungan tetap terbuka apabila usulan tersebut datang dari pihak lain dan memperoleh kesepahaman politik yang lebih luas.

“Kalau mengajukan, Golkar tidak mengajukan. Tidak menginisiasi. Tapi kalau ada yang menginisiasi, kami akan bicarakan dengan teman-teman di fraksi,” ujarnya.

Secara pribadi, Sarkowi mengaku akan mendorong pembahasan di internal Fraksi Golkar apabila kelompok pengusul hak angket bersedia mengubah langkah politiknya menjadi hak interpelasi.

“Kalau yang selama ini mengusung angket kemudian menurunkan ke interpelasi, saya akan ikut bicara kepada teman-teman di internal fraksi supaya kita terima. Tapi itu pendapat pribadi saya, saya tidak bisa mengatasnamakan teman-teman yang lain,” tutup Sarkowi. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Kutim Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Kutai Timur, Senin (15/6/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh predikat Rapor Merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Dalam aksi tersebut, massa menilai masih terdapat korporasi yang belum menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi itu dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat serta memperburuk kualitas lingkungan di Kutai Timur.

Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deodatus Frans Kacaribu, mengatakan persoalan lingkungan hidup tidak boleh dipandang sebagai isu biasa. Menurutnya, dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik saat ini maupun di masa mendatang.

“Perusahaan yang mendapat peringkat Merah dalam PROPER perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegas Deo saat menyampaikan aspirasi.

Koalisi yang terdiri dari aktivis GMNI dan PMII itu menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan. Mereka juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan hasil penilaian PROPER sebagai dokumen administratif semata, tetapi ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pembinaan yang jelas.

Selain itu, mahasiswa mendesak DPRD Kutai Timur segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan yang memperoleh rapor merah. Menurut mereka, forum tersebut penting untuk mengungkap penyebab perusahaan mendapat penilaian buruk sekaligus meminta pertanggungjawaban langsung dari pihak manajemen.

“Pengawasan lingkungan harus dilakukan secara serius dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungannya,” ujar Deo.

Mahasiswa juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengawasan lingkungan yang dilakukan pemerintah. Sebab, warga merupakan pihak yang paling merasakan dampak apabila terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan, maupun persoalan lain yang ditimbulkan oleh aktivitas industri.

Karena itu, Koalisi Kutim Menggugat meminta DLH Kutai Timur membuka informasi hasil pengawasan lingkungan kepada publik. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami juga mendorong DLH Kutai Timur untuk membuka informasi hasil pengawasan lingkungan kepada masyarakat,” pungkas Deo.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah dan DPRD Kutai Timur dapat memperkuat pengawasan terhadap korporasi serta memastikan perlindungan lingkungan hidup menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.