BALIKPAPAN — Ratusan sopir truk angkutan barang menggelar aksi protes di sejumlah ruas jalan kota, Senin (4/5/2026). Aksi tersebut ditandai dengan berhentinya kendaraan truk secara bersamaan hingga memicu antrean panjang dan mengganggu arus lalu lintas.

Pantauan di lapangan, sejumlah spanduk dibentangkan di badan truk berwarna kuning dan merah, berisi tuntutan serta kritik terhadap aparat penegak hukum. Para sopir menyuarakan keberatan atas kebijakan penertiban yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di wilayah Balikpapan.

Kapolresta Balikpapan, Jerrold Kumontoy, mengatakan pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi aksi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu ketertiban umum.

“Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, khususnya pengguna jalan. Jangan sampai aktivitas ini justru menimbulkan kemacetan atau potensi kecelakaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penertiban terhadap angkutan barang merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan berlalu lintas. Pelanggaran seperti kelebihan muatan maupun ketidaksesuaian teknis kendaraan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Polisi memastikan akan terus melakukan pengawasan, namun tetap membuka ruang dialog dengan para sopir guna mencari solusi yang tidak merugikan semua pihak. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggaran laundry atau cuci perlengkapan rumah tangga Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 sebesar Rp450 juta yang viral di media sosial menuai perhatian publik.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa dana tersebut bukan diperuntukkan khusus untuk mencuci pakaian kepala daerah.

Astri menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional enam gedung di kompleks Kantor Gubernur Kaltim, termasuk rumah jabatan yang digunakan secara aktif sepanjang tahun.

“Memang di Rencana Umum Pengadaan (RUP) tertulis belanja laundry kepala daerah, tetapi itu hanya nomenklatur. Penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga di gedung-gedung rumah jabatan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Adapun enam gedung yang dimaksud berada di kawasan perkantoran gubernur, yakni Gedung Utama atau Pusat Administrasi yang terdiri dari dua bangunan, Lamin Etam (rumah jabatan gubernur), Olah Bebaya, Odah Etam, guest house untuk tamu, serta mushola.

Menurut Astri, gedung-gedung tersebut menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Setiap hari, fasilitas itu digunakan untuk acara resmi, pertemuan organisasi, hingga kegiatan masyarakat umum.

Berbagai perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti karpet, gorden, bed cover, dan taplak meja jamuan, memerlukan perawatan rutin melalui jasa laundry.

Ia menambahkan, kebutuhan tersebut meningkat sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini dialihkan ke gedung rumah jabatan.

“Sekarang kegiatan seremonial dan pertemuan tidak lagi dilaksanakan di hotel. Kami juga tidak memungut biaya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas itu,” jelasnya.

Astri menegaskan bahwa anggaran Rp450 juta tersebut merupakan estimasi kebutuhan selama satu tahun untuk menunjang operasional enam gedung, bukan untuk kepentingan pribadi gubernur.

Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran seiring dengan kebijakan efisiensi yang berjalan.

“Jadi, tidak benar jika disebut anggaran laundry kepala daerah Rp450 juta untuk kepentingan pribadi. Anggaran itu digunakan untuk sarana dan prasarana di enam gedung besar selama satu tahun. Nilainya memang demikian, tetapi ke depan akan kami evaluasi kembali sesuai kebijakan efisiensi,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SANGATTA – Kesabaran puluhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Kutai Timur (Kutim) tampaknya sudah di ujung batas. Bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status, mereka akhirnya turun ke jalan. Senin (4/5/2026), aksi solidaritas digelar di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim.

Spanduk-spanduk tuntutan dibentangkan. Tulisan seperti “Harga Pengabdian Kami”, “Bersatu Berjuang”, hingga “Tuntut Keadilan Guru dan Tendik” menjadi simbol kegelisahan yang selama ini terpendam.

Koordinator aksi, Rahmat, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perjuangan kolektif honorer murni yang merasa terus terpinggirkan.

“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status,” tegasnya lantang.

Menurutnya, honorer murni kerap luput dari prioritas kebijakan, terutama dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami seperti tidak terlihat. Padahal kami tetap mengabdi di sekolah, menjalankan tugas seperti ASN,” lanjutnya.

Dalam aksi bertajuk Aksi Solidaritas Tuntutan Gerakan Honorer Murni itu, empat tuntutan utama disampaikan.

Pertama, mereka mendesak transparansi dalam proses analisis jabatan (anjab), pemetaan, hingga pembahasan status guru dan tenaga kependidikan honorer—termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.

Kedua, honorer yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi ASN maupun P3K tahun 2026.

Ketiga, mereka menuntut kejelasan status hukum bagi honorer aktif di Kutim agar diakui sebagai tenaga honorer daerah dengan dasar hukum yang jelas.

Keempat, peningkatan kesejahteraan juga menjadi sorotan. Mereka meminta adanya tunjangan berbasis wilayah kerja serta pencairan yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

Aksi berlangsung tertib, namun sarat emosi. Para honorer berharap suara mereka tidak lagi diabaikan. Sebab, bagi mereka, ini bukan sekadar soal status pekerjaan—tetapi juga masa depan.

“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Rahmat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Anggaran belanja makan dan minum tamu sebesar Rp 4,7 miliar di Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, mendadak jadi sorotan publik. Nilai fantastis itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP dengan nomor pengadaan 65985446.

Sepintas, angka tersebut memantik tanda tanya. Dalam rincian, anggaran itu disebut untuk kebutuhan konsumsi rapat berupa makan dan kudapan (snack). Nilainya dinilai tidak wajar jika benar-benar hanya diperuntukkan bagi makan minum.

Camat Sangatta Utara Hasdiah pun angkat bicara. Ia menegaskan, anggaran Rp4,7 miliar itu bukan murni untuk konsumsi.

“Itu bukan hanya makan minum. Di dalamnya ada gabungan dana RT yang saat penyusunan belum dirinci secara detail,” jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Menurut Hasdiah, dana tersebut mencakup kebutuhan 56 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Teluk Lingga. Karena disusun secara global, rincian penggunaan anggaran untuk masing-masing RT belum terlihat dalam dokumen awal.

“Memang kalau dilihat sekilas seolah hanya untuk konsumsi. Padahal di dalamnya ada berbagai kegiatan RT, seperti rapat, gotong royong, hingga peringatan 17 Agustus,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam dana RT terdapat tiga komponen utama yang wajib dijalankan, yakni sarana dan prasarana, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sebelumnya digabung dalam satu pos anggaran.

Untuk menghindari kesalahpahaman, pihak kecamatan kini melakukan perbaikan melalui pergeseran anggaran. Usulan dari masing-masing RT yang masuk pada Februari 2026 mulai dirinci agar lebih transparan.

“Sekarang sudah kami pisahkan per kegiatan, termasuk pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti terlihat jelas pembagian per RT, sekitar Rp250 juta,” katanya.

Hasdiah mengakui, penyusunan anggaran sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Karena itu, ia memastikan perbaikan mekanisme penganggaran akan terus dilakukan.

“Saya langsung ambil alih sebagai PA agar ke depan lebih akuntabel dan tidak menimbulkan anggapan seperti ini,” tegasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam