SAMARINDA — Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menembus angka di atas 90 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif atas perbaikan layanan pelabuhan nasional, meski masih perlu dibuktikan melalui peningkatan efisiensi logistik dan daya saing operasional di lapangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Laboratorium Suara Indonesia, sebanyak 90,2 persen responden menyatakan puas terhadap layanan terminal peti kemas. Sementara itu, 85,8 persen responden mengaku puas terhadap layanan Pelindo secara umum.

Survei tersebut melibatkan 1.090 responden dari berbagai kelompok pengguna jasa di 80 pelabuhan yang dikelola Pelindo, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,97 persen.

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Ahmad Zaki, mengatakan survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi sekaligus harapan pengguna jasa terhadap kualitas layanan pelabuhan.

“Kuesioner yang kami bagikan ini untuk mengukur sampai di mana kepuasan layanan yang diberikan Pelindo, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan ke depan,” ujarnya.

Secara operasional, tingkat kepuasan juga tercermin dalam sejumlah indikator utama pelayanan. Waiting time kapal tercatat sebesar 87,3 persen, layanan pemanduan kapal mencapai 88,2 persen, sedangkan layanan terminal penumpang berada di angka 89,8 persen.

Angka-angka tersebut dinilai menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan yang berdampak terhadap kelancaran aktivitas di pelabuhan.

Namun demikian, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai capaian kepuasan di atas 90 persen belum cukup menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan sektor logistik nasional.

“Ketika tingkat kepuasan tinggi, ada dua kemungkinan yang berjalan bersamaan: kinerja memang membaik, atau ekspektasi pengguna jasa belum terlalu tinggi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa indikator kepuasan perlu diiringi ukuran yang lebih konkret, seperti penurunan biaya logistik, peningkatan kecepatan layanan, hingga integrasi sistem transportasi antar moda.

Menurutnya, pelabuhan merupakan simpul strategis distribusi nasional yang sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam konteks pembangunan nasional, meningkatnya kepuasan pengguna jasa dinilai menjadi sinyal awal bahwa transformasi layanan Pelindo mulai dirasakan di lapangan. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut mampu diterjemahkan menjadi efisiensi logistik yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap perekonomian nasional. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak ingin hanya menjadi lokasi eksploitasi setelah ditemukannya cadangan gas raksasa di wilayah Blok Ganal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penemuan cadangan gas oleh Eni di sumur eksplorasi Geliga-1, Blok Ganal.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi cadangan gas tersebut diperkirakan mencapai 5 triliun kaki kubik gas dan sekitar 300 juta barel kondensat.

Temuan ini disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar dalam beberapa dekade terakhir dan dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun bagi Pemkab Kukar, potensi besar itu juga harus mampu memberi dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

“Harapan kita, apa yang dihasilkan di Kutai Kartanegara bisa memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat Kukar,” ujar Aulia, Minggu (3/5/2026).

Untuk memastikan daerah mendapatkan manfaat optimal, Pemkab Kukar mulai merumuskan langkah strategis agar bisa terlibat langsung dalam pengelolaan potensi gas tersebut.

Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni melalui skema Participating Interest (PI) maupun kerja sama bisnis langsung dengan kontraktor kontrak kerja sama migas.

Menurut Aulia, pembahasan terkait keterlibatan daerah tersebut sudah berjalan dan mendapat pendampingan dari SKK Migas.

“Kita didampingi oleh SKK Migas untuk mencari formulasi terbaik, bagaimana pemerintah daerah bisa mendapatkan bagian, baik dalam bentuk PI maupun pengusahaan langsung gas tersebut,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dapat membuka peluang kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, keberadaan proyek energi berskala besar juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi sektor usaha lokal dan pembangunan jangka panjang di Kukar.

“Harapan kami, pengelolaan potensi gas ini benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kukar secara berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Kebakaran melanda gudang arsip Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (3/5/2026) pagi.

Peristiwa tersebut menyebabkan bangunan gudang arsip hangus terbakar dan turut melalap sejumlah kendaraan yang berada di lokasi.

Selain gudang arsip, api juga menghanguskan satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil Gran Max, serta kendaraan roda tiga dan roda dua yang terparkir di sekitar lokasi kejadian.

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup intens karena bangunan yang terbakar didominasi material kayu sehingga api cepat membesar.

Salah satu anggota Damkar dan Penyelamatan (Damkarmatan) Posko Sebulu, Teddy, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.

“Yang terbakar gudang arsip desa dan mobil Damkar, mobil Gran Max, motor roda tiga dan roda dua,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi awal di lokasi menunjukkan sumber api diduga berasal dari instalasi listrik di dalam bangunan gudang.

Api kemudian dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga sebagian besar arsip desa tidak sempat diselamatkan.

Kondisi diperparah dengan adanya kendaraan yang terparkir di sekitar gudang sehingga kobaran api turut menyambar unit-unit tersebut.

Meski demikian, petugas pemadam berhasil mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Petugas berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke area permukiman maupun fasilitas lainnya yang berada tidak jauh dari titik kebakaran.

Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa.

Namun kerugian material diperkirakan cukup besar akibat hangusnya bangunan gudang arsip dan sejumlah kendaraan yang ikut terbakar. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mulai melakukan penanganan perbaikan infrastruktur di Jalan Ksatriaan KM 8, Balikpapan Utara.

Proyek tersebut diawali dengan pembenahan sistem drainase sebelum dilanjutkan ke tahap pengecoran jalan guna meningkatkan kualitas dan ketahanan badan jalan.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengatakan kondisi drainase yang kurang optimal selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di kawasan tersebut.

“Penanganan dimulai dari perbaikan saluran drainase karena ini menjadi bagian penting sebelum pengecoran jalan dilakukan. Kami ingin memastikan aliran air berjalan baik sehingga konstruksi jalan nantinya lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Selama proses pengerjaan berlangsung, akses Jalan Ksatriaan ditutup sementara demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memperlancar aktivitas pekerjaan di lapangan.

Penutupan dilakukan karena adanya aktivitas alat berat serta pembongkaran pada sejumlah titik saluran drainase.

“Kami mengimbau masyarakat untuk sementara menggunakan jalur alternatif dan tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area proyek,” jelas Rita.

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pekerjaan berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Menurutnya, penutupan jalan memang menimbulkan ketidaknyamanan, namun hal tersebut dilakukan demi keselamatan bersama.

DPU Balikpapan memperkirakan proyek tersebut berlangsung sekitar satu bulan, tergantung kondisi cuaca dan situasi teknis di lapangan.

Setelah perbaikan drainase selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengecoran pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.

Selain memperbaiki kualitas jalan, proyek ini juga bertujuan mengurangi potensi genangan air saat hujan deras di kawasan KM 8.

“Kalau drainasenya baik, air tidak menggenang di badan jalan. Ini penting agar jalan tidak cepat rusak dan masyarakat bisa berkendara dengan aman,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Ksatriaan KM 8 menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan karena jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas cukup tinggi.

Pemerintah berharap pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga akses masyarakat kembali normal dengan kondisi jalan yang lebih baik dan aman digunakan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2026 mulai berdampak terhadap harga jual hewan kurban di Balikpapan.

Pedagang ternak mengaku lonjakan biaya operasional, khususnya transportasi, menjadi faktor utama kenaikan harga hewan kurban tahun ini.

Salah satu pedagang sapi di Balikpapan, Muhammad Abduh Kuduh, mengatakan biaya distribusi hewan ternak dari luar daerah mengalami kenaikan akibat harga solar yang ikut naik.

“Biaya ekspedisi naik karena harga solar juga naik. Jadi semua serba ikut naik,” ujarnya saat ditemui di peternakannya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, tahun ini pihaknya menyediakan berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi, kambing, hingga domba.

Ia juga mendatangkan domba untuk pertama kalinya karena tingginya minat masyarakat terhadap jenis ternak tersebut.

“Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah mendatangkan domba, tapi tahun ini kami datangkan karena animo masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.

Untuk sapi, tersedia beberapa jenis seperti limosin, simental, brahman, hingga sapi Bali dengan bobot mulai 300 kilogram hingga mencapai 1 ton.

Bahkan, sapi dengan bobot terbesar disebut telah terjual dengan harga sekitar Rp100 juta.

Sementara itu, harga domba jenis texel dijual mulai Rp4 juta per ekor. Sedangkan domba dorper yang dikenal sebagai jenis pedaging memiliki harga lebih tinggi dan saat ini stoknya sudah habis terjual.

Muhammad Abduh Kuduh mengatakan sebagian besar kambing dan domba didatangkan dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentra peternakan nasional.

Ia menyebut harga sapi lokal yang sebelumnya berada di kisaran Rp22 juta hingga Rp23 juta kini naik menjadi sekitar Rp25 juta per ekor.

Meski harga mengalami kenaikan, ia memastikan minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh hewan ternak telah mendapatkan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Hewan di sini sudah divaksin, bahkan ada yang sampai tiga kali. Jadi relatif aman,” tegasnya.

Untuk menarik minat pembeli, peternakannya juga menyediakan layanan “terima beres”, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan daging kurban sesuai permintaan konsumen.

Ia optimistis penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik hingga mendekati Hari Raya Iduladha. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, memaparkan arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Dalam paparannya, Suhuk menegaskan fokus pembangunan Mahakam Ulu diarahkan pada pemerataan pembangunan dan keberlanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah, yakni pemerataan layanan dasar dan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.

“Pembangunan kita harus benar-benar terarah. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat, maka setiap program harus difokuskan pada prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhuk menjelaskan target pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, strategi pembangunan disusun secara realistis dan bertahap dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya program, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan wilayah.

Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya ruas jalan Long Bagun–Long Pahangai, Long Bagun–Long Boh, pembangunan Jembatan Long Bagun Seberang, hingga penyelesaian ruas Long Pakaq menuju jalan poros.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga terus mempersiapkan berbagai dokumen teknis seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Suhuk turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memfasilitasi usulan pembangunan ke pemerintah pusat, khususnya pada ruas Long Pahangai–Tiong Ohang dan pembukaan jalan Sungai Kacu menuju Long Apari.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan sekadar membuka akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

“Membangun Mahulu bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh wilayah dapat berjalan bersama dan merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahakam Ulu menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kreativitas dan Apresiasi Seni Budaya” tersebut resmi dibuka Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, Jumat (1/5/2026).

Dalam laporannya, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Pertama Disdikbud Mahakam Ulu, Silvanus Silam Luhat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 94 siswa dari sembilan SMP di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Kami sebenarnya membuka kesempatan bagi seluruh 17 SMP yang ada, namun yang mendaftar hanya sembilan sekolah dan dari Kecamatan Laham belum ada perwakilan,” jelasnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada tahapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dimulai dari proses pendaftaran Februari–Maret hingga seleksi tingkat kabupaten.

Adapun cabang lomba yang dipertandingkan meliputi menulis cerita, ilustrasi, ansambel musik, menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, dan mendongeng atau bertutur lisan.

“Tahun ini kegiatan dilaksanakan secara luring di ibu kota kabupaten agar anak-anak bisa hadir langsung, saling bertemu, dan mengenal Ujoh Bilang sebagai pusat pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Samson Batang mengatakan ajang FLS3N merupakan tindak lanjut surat Pusat Prestasi Nasional terkait pelaksanaan ajang talenta tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Kemendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025.

“Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Mahakam Ulu ke tahap selanjutnya hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang seni dan sastra, tetapi juga sarana melestarikan budaya daerah dan kearifan lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi, daya inovasi generasi muda, serta mempererat interaksi sosial antar peserta dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, guru pembina, dan peserta didik yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Seleksi tingkat kabupaten ini bertujuan menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Mahakam Ulu ke tingkat provinsi,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan sistem pendidikan dan pemerataan akses belajar di Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal tersebut disampaikannya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Menurut Angela, pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Mahakam Ulu Melaju yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Hari Pendidikan Nasional adalah kunci untuk mewujudkan Mahakam Ulu Melaju, maju, merata, dan berkelanjutan. Bersama, kita membangun generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas,” ujarnya dalam unggahan di media sosial pribadinya, Minggu (3/5/2026).

Angela mengatakan setiap melihat semangat dan antusiasme belajar anak-anak di Mahakam Ulu, dirinya selalu merasakan harapan besar sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Menurutnya, ruang-ruang kelas menjadi tempat awal dibangunnya fondasi peradaban masa depan daerah.

“Karena dari ruang-ruang kelas inilah fondasi peradaban masa depan mulai dibangun,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan memastikan seluruh anak di Mahakam Ulu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Mari kita terus bergandengan tangan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi generasi penerus tangguh yang akan membawa Kabupaten Mahakam Ulu menuju kemajuan yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan distribusi LPG 3 kilogram bersama pengusaha SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).

Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Rustam, Kabag Ekonomi Iwan, sejumlah kepala perangkat daerah teknis, dan para camat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kamius Junaidi, pemerintah daerah menegaskan rakor tersebut bertujuan memastikan subsidi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang berhak.

“Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait BBM dan LPG 3 kilogram menjadi perhatian nasional, mulai dari potensi kelangkaan di beberapa daerah, penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak, hingga fluktuasi harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Kamius saat membuka rakor di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi.

Beberapa fokus utama yang dibahas dalam rakor tersebut meliputi ketepatan sasaran subsidi, pencegahan kelangkaan, menjaga stabilitas harga, peningkatan pengawasan distribusi, hingga sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kamius menilai langkah tersebut penting agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang membutuhkan.

“Ia menilai, apabila langkah-langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat. Di antaranya terwujudnya subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga dan pasokan yang terjaga, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan dalam distribusi BBM dan LPG,” katanya.

Ia juga menegaskan pengendalian distribusi BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial di masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu terus meningkatkan stabilitas harga, menjamin ketersediaan stok, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tandasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S