Catatan: SB Silaban

Punya tanah. Punya perusda. Punya duit. Yang belum ada: kepekaan melihat kebutuhan warga.

Antrean panjang di SPBU di Kaltim sudah terjadi sejak lama. Seingat saya: sejak periode kedua Presiden Jokowi. Sudah menahun. Jokowi sudah digantikan Prabowo. Gubernur Isran Noor sudah digantikan Gubernur Rudy Mas’ud. Sebagian bupati dan wali kota juga sudah berbeda orangnya.

Satu hal yang belum berubah: yang sekarang maupun yang kemarin tak melakukan upaya maksimal. Agar stok BBM lebih stabil. Agar antrean tak mengular. Antrean yang terkadang bikin warga terganggu. Terutama pemilik tempat usaha yang “tak senang” ada antrean di depan tempatnya. Karena mengganggu keluar-masuk kendaraan konsumennya. Yang jelas amat sangat terganggu: pemilik bisnis dengan truk-truk bermesin diesel. Sopir mereka harus antre lama, terkadang belasan hingga puluhan jam untuk memperoleh BBM.

Terlepas dari soal itu, sikap dan perhatian para kepala daerah, termasuk gubernur, terhadap antrean di SPBU patut bikin warga kecewa. Bahkan marah.

Bagaimana tidak? Kondisi itu sudah lama. Tapi seolah dibiarkan. Terkadang kita mendengar ada pertemuan antara pemkab/pemkot/pemprov dengan Pertamina. Juga suara kritis dari DPRD. Termasuk soal: kebutuhan satu kota berapa, yang dipasok Pertamina hanya berapa.

Tapi setelah itu: sunyi. Sepi. Antrean tetap mengular. Pemandangan SPBU yang tutup selama sekian jam amat sering terjadi. Bayangkan, di era digital sekarang, SPBU bisa kosong berjam-jam. Padahal rerata kebutuhan harian bisa diprediksi. Padahal sisa BBM di tangki pendam juga bisa dipantau.

Lalu kenapa SPBU harus kosong? Kenapa tak ada antisipasi yang memadai? Agar ketika isi tangki pendam tersisa 25–30 persen, misalnya, truk pengisi sudah dalam perjalanan. Di Samarinda, depo Pertamina terletak di Jalan Cendana. Jaraknya ke sejumlah SPBU dekat. Misalnya, dua SPBU di Jalan Juanda. Satu di Jalan Kadrie Oening, Jalan AWS, dan Jalan PM Noor. Juga di Jalan A. Yani dan Jalan Sentosa. Semua bisa dijangkau maksimal 45 menit. Sebagian bahkan 15 menit.

Lalu kenapa BBM di SPBU bisa kosong berjam-jam? Depo Pertamina belum menerima pasokan dari tanker? Sopir sedang istirahat? Truk sedang rusak? Entahlah.

Membicarakan Pertamina terkadang bikin mulas. Petingginya kalau bicara ke publik, seolah sudah paling benar melayani masyarakat. Sambil tetap membiarkan korupsi besar-besaran. Seperti kasus yang melibatkan Riva Siahaan dkk. di Pertamina Patra Niaga, anak perusahaannya. Dengan kerugian ratusan triliun rupiah.

Lalu apa hubungannya dengan poin-poin awal tulisan ini?

Begini: semua kepala daerah amat sangat wajib peduli terhadap kebutuhan warganya. Termasuk gubernur. Sekian tahun terakhir, BBM adalah kebutuhan yang pemenuhannya sudah merepotkan warga. Harus antre puluhan menit, bahkan hitungan jam. Pengemudi truk bermesin diesel bahkan harus antre hingga melewati hari.

Pemprov Kaltim, pemkab, dan pemkot punya lahan kosong. Banyak di antaranya di lokasi strategis. Mereka juga punya perusahaan daerah/BUMD. Duit? Jelas punya.

Kombinasi ketiganya sangat pas digunakan untuk melayani kebutuhan BBM, terutama BBM subsidi.

Caranya? Bangunlah SPBU alias pom bensin. Lahan 3.000 meter persegi sudah sangat memadai untuk membangun SPBU dengan 6–8 mesin pengisian (dispenser). Sejumlah SPBU di Samarinda lahannya kecil saja. Misalnya, di Wahid Hasyim 2 dan Gatot Soebroto.

Untuk ukuran APBD tiap daerah, membangun SPBU hanya perlu duit kecil. Lahan tak perlu beli. Membangun tangki pendam, sejumlah dispenser, kantor, dan fasilitas pendukung tak akan memakan duit lebih dari Rp20 miliar.

Bisakah pemerintah daerah melakukannya? Bisa. Sangat bisa. Perusda milik mereka boleh berbisnis apa saja, asal sanggup. Modal bisa diberikan lewat penyertaan modal. Seperti terhadap PDAM dan bank milik daerah.

Pemenuhan kebutuhan warga soal BBM, sejujurnya, termasuk layanan terendah pemerintah. Seperti halnya ketersediaan sembako. Artinya: BBM yang selalu tersedia dengan cukup adalah kebutuhan dasar yang lebih dari wajib dipenuhi.

Punya SPBU jelas akan memasukkan fulus ke kas perusda/APBD. Tak ada cerita SPBU rugi, kecuali salah urus dan/atau dijarah pengelolanya.

Kisah tentang perusda/BUMD memang sering berbau kurang sedap. Rugi. Laba yang minim dengan biaya operasional tinggi. Jalan di tempat.

Punya SPBU adalah pilihan yang mudah. Aspek bisnisnya pun kuat. Karena BBM diperlukan setiap hari. Pengawasannya pun relatif mudah. BBM yang masuk dan keluar bisa dipantau per menit.

Maukah pemprov, pemkab, dan pemkot mempermudah warga lewat SPBU milik mereka?

*) Praktisi jurnalistik.

PENAJAM PASER UTARA – Antrean kendaraan yang hendak masuk ke SPBU Nipah-Nipah menjadi awal rangkaian kecelakaan beruntun di Jalan Negara Kilometer 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 06.40 WITA.

Dua truk Mitsubishi dan dua sepeda motor terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sejumlah orang mengalami luka-luka dan harus mendapat penanganan medis di RSUD Aji Putri Botung. Tidak ada korban meninggal dunia.

Berdasarkan informasi kepolisian, kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi bernomor polisi AG-8765-YH yang dikemudikan Abdul Rahman melaju dari arah Petung menuju Penajam.

Setibanya di lokasi, truk memperlambat laju karena terdapat antrean kendaraan yang hendak masuk ke SPBU.

Pada saat bersamaan, dari belakang melaju truk Mitsubishi bernomor polisi DA-8255-QB yang dikemudikan Ahmad Saidi. Jarak yang terlalu dekat membuat truk tersebut menabrak Honda Beat KT-5878-VV yang dikendarai Kasriansyah bersama seorang penumpang.

Benturan tidak berhenti di sana. Truk DA-8255-QB kemudian menghantam bagian belakang truk AG-8765-YH.

Akibat benturan tersebut, truk AG-8765-YH terdorong ke depan dan menabrak Yamaha Aerox KT-4776-VZ yang berada di depannya.

Rangkaian tabrakan menyebabkan sejumlah korban mengalami luka. Mereka kemudian dievakuasi ke RSUD Aji Putri Botung.

Kendaraan yang terlibat juga mengalami kerusakan dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Personel Unit Laka Lantas Polres PPU yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban, memeriksa saksi serta mengamankan kendaraan sebagai barang bukti.

Polisi masih menyelidiki rangkaian dan faktor penyebab kecelakaan. Pemeriksaan dilakukan melalui keterangan saksi, visum korban, pembuatan sketsa TKP hingga pendataan kecelakaan melalui IRSMS.

Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kanit Laka Lantas Polres PPU Aiptu Sirajuddin meminta pengendara lebih berhati-hati ketika mendekati antrean kendaraan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berkonsentrasi dan menjaga jarak aman, terutama ketika melintasi kawasan yang terdapat antrean kendaraan,” kata Sirajuddin.

Satlantas Polres PPU juga akan meningkatkan patroli pada jam rawan kecelakaan dan memasang spanduk keselamatan di sekitar lokasi.

“Jangan memaksakan kecepatan apabila kondisi lalu lintas di depan tidak memungkinkan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Robbi Lalat
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Selebaran digital berisi larangan menampung air hujan karena disebut berbahaya akibat operasi pembenihan awan beredar luas di media sosial dan memicu keresahan masyarakat Kalimantan Timur. BMKG dan BPBD Samarinda memastikan informasi tersebut tidak benar.

Bahkan, hingga Jumat (4/9/2026), belum ada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) maupun Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan di Kaltim.

Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda Riza Arian Noor mengatakan selebaran yang beredar juga tidak mencantumkan instansi yang menerbitkannya.

“Infografis tanpa keterangan siapa yang mengeluarkan sama sekali,” kata Riza.

Ia menegaskan isu yang mengaitkan larangan menampung air hujan dengan kegiatan modifikasi cuaca tidak memiliki dasar.

“Di Kaltim belum ada kegiatan OMC sama sekali,” tegasnya.

Riza sekaligus meluruskan anggapan bahwa operasi modifikasi cuaca menggunakan zat kimia beracun. Menurut dia, bahan semai yang digunakan pada awan potensial berupa garam halus atau Natrium Klorida (NaCl).

“Bahan semainya garam halus NaCl, bukan bahan kimia berbahaya,” jelas Riza.

Bahan tersebut digunakan sebagai inti kondensasi untuk membantu proses pembentukan butiran air pada awan hingga kemudian turun sebagai hujan.

Menurut Riza, kajian ilmiah juga tidak menunjukkan adanya dampak kesehatan signifikan dari air hujan yang dihasilkan melalui proses tersebut.

“Kajian ilmiah menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan air hujan pertama setelah kemarau panjang memang dapat terlihat lebih keruh. Kondisi tersebut terjadi karena hujan membawa turun partikel debu maupun sisa kabut asap yang berada di atmosfer.

Karena itu, masyarakat yang hendak memanfaatkan air hujan disarankan tetap melakukan pengolahan terlebih dahulu.

“Airnya ditampung saja, lalu disaring sebelum digunakan,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso juga memastikan selebaran yang beredar bukan informasi resmi.

“Sumber infografis tersebut tidak jelas,” tegas Suwarso.

Menurut dia, operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan sembarangan karena membutuhkan keberadaan awan potensial yang dapat disemai.

“Belum ada kegiatan dan jadwal OMC untuk Samarinda,” ujarnya.

Saat ini, menurut Suwarso, kondisi atmosfer juga belum mendukung pelaksanaan penyemaian.

“Belum ada pertumbuhan benih awan yang berpotensi disemai,” tambahnya.

Terkait keamanan air hujan, Suwarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas.

“Bahaya atau tidak harus dicek melalui uji laboratorium,” katanya.

Jika air hujan bercampur debu, warga dapat mengendapkannya terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan.

“Endapkan dulu jika bercampur partikel debu sebelum digunakan,” ujar Suwarso.

BMKG dan BPBD Samarinda meminta masyarakat memeriksa setiap informasi mengenai cuaca dan kebencanaan melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali di media sosial. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Atlet esports Penajam Paser Utara (PPU) masih diperjuangkan agar dapat tampil pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Persoalannya, ESI PPU sebelumnya tidak mengikuti Babak Kualifikasi (BK) Porprov karena kepengurusan saat itu dibekukan.

Setelah kepengurusan baru terbentuk, Esports Indonesia (ESI) PPU mulai mencari jalan agar persoalan administrasi tersebut tidak menutup kesempatan atlet daerah berlaga di Porprov.

Upaya itu mendapat dukungan Bupati PPU Mudyat Noor. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait di tingkat Provinsi Kaltim untuk membuka peluang keikutsertaan atlet esports PPU.

“Tadi sudah kita komunikasikan, harusnya sih bisa tanpa halangan. Pada prinsipnya Porprov itu kan pestanya kabupaten/kota, kalau ada daerah yang ingin mengirim atletnya, harusnya tidak ada pembatasan,” kata Mudyat saat menerima audiensi pengurus ESI PPU, Selasa (1/9/2026).

Menurut Mudyat, keikutsertaan atlet esports bukan hanya persoalan kompetisi. Cabang olahraga tersebut juga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda sekaligus mengarahkan minat mereka menuju prestasi.

“Kegiatan yang dilakukan oleh ESI ini dalam rangka membina atlet dan generasi muda kita untuk meraih prestasi serta mengarahkan ke hal yang positif. Sehingga kegiatan ini bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik,” ujarnya.

Ketua ESI PPU Muhammad Bijak Ilhamdani menjelaskan, ketidakhadiran PPU pada BK Porprov terjadi ketika kepengurusan ESI PPU sedang dibekukan.

“Karena kita tidak ikut BK Porprov, tapi saya pikir kesalahan bukan ada di kita karena pada waktu itu pengurus dibekukan. Namun mudah-mudahan, karena semangatnya lagi bagus dan pengurus terbentuk, kita upayakan agar bisa berpartisipasi,” katanya.

Kepengurusan baru ESI PPU terbentuk setelah mendapat rekomendasi dari ESI Provinsi Kaltim. Pengurus kemudian mulai memetakan atlet potensial melalui sejumlah komunitas esports di PPU.

Beberapa nama bahkan telah dikantongi berdasarkan rekam jejak dan potensi prestasinya.

“Penjaringan atlet sebenarnya kita sudah punya beberapa titik komunitas yang dianggap punya potensi. Bahkan ada beberapa nama yang sudah kami kantongi melihat rekam jejaknya,” ujar Bijak.

Namun, peluang tampil di Porprov masih membutuhkan penyelesaian aspek administrasi. Disdikpora PPU selanjutnya akan berkoordinasi dengan KONI dan Bidang Pembinaan Prestasi untuk memastikan kemungkinan keikutsertaan sekaligus kesiapan kontingen.

“Harapan kita, koordinasi ini bukan hanya di internal cabor, tetapi juga dengan para pembina agar target prestasi bisa terwujud,” tegas Bijak. (MK)

Pewarta: Robbi Lalat
Editor: Agus S.

PASER – Kabupaten Paser meraih peringkat ketiga tingkat kabupaten dalam kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri pada Batch II Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kamis (3/9/2026).

Katsul mengatakan capaian tersebut menjadi apresiasi terhadap upaya Pemkab Paser membangun pengelolaan sampah yang lebih terpadu sekaligus menjaga lingkungan tetap sehat dan asri.

“Alhamdulillah, pada batch kedua penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, Pemkab Paser mendapat peringkat ketiga,” kata Katsul.

Namun, menurutnya, penghargaan tidak boleh membuat upaya pengelolaan sampah berhenti. Persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini menjadi motivasi serta semangat bagi pemerintah daerah, seluruh stakeholder, dan masyarakat di Kabupaten Paser untuk terus mengelola sampah dengan baik serta menjaga keasrian lingkungan,” ujarnya.

Katsul berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Paser.

Peran masyarakat dinilai penting karena keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada kebiasaan menjaga kebersihan dan menangani sampah sejak dari sumbernya.

“Semoga dengan adanya penghargaan ini, kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan dan menjaga lingkungan yang asri dapat terus konsisten dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.