BALIKPAPAN – Cuaca buruk yang disertai gelombang laut tinggi mulai memengaruhi kelancaran pasokan bahan pangan ke Balikpapan. Meski demikian, harga berbagai kebutuhan pokok di Pasar Klandasan masih terpantau stabil karena stok komoditas dinilai masih mencukupi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada Rabu (29/7/2026), sebagian besar harga bahan pokok tidak mengalami perubahan dibandingkan sehari sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi dari daerah pemasok masih berjalan meski mulai mengalami perlambatan akibat cuaca di perairan.

Harga bawang merah masih bertahan di Rp55.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, beras medium berkisar Rp15.400 hingga Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual Rp18.000 per kilogram.

Untuk komoditas cabai, cabai merah besar dipasarkan Rp75.000 per kilogram, cabai keriting Rp52.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp42.000 per kilogram. Harga daging ayam ras juga masih bertahan di Rp39.500 per kilogram, sementara daging sapi murni dijual Rp165.000 per kilogram.

Komoditas lainnya seperti gula pasir dalam negeri Rp19.000 per kilogram, gula pasir merek Gulaku Rp21.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000 per liter, serta minyak goreng Bimoli Spesial Rp24.000 per liter juga belum mengalami perubahan.

Di sektor perikanan, ikan tongkol dijual Rp40.000 per kilogram dan ikan trakulu Rp80.000 per kilogram. Untuk sayuran, bayam dibanderol Rp11.000 per ikat, kangkung Rp9.000 per ikat, dan kacang panjang Rp15.000 per ikat.

Salah seorang pedagang sayur di Pasar Klandasan, Siti Rahma, mengatakan cuaca buruk membuat pengiriman sayuran dari daerah pemasok sedikit terlambat. Namun hingga kini stok masih mencukupi sehingga harga belum mengalami kenaikan.

“Beberapa kiriman datang lebih lambat dari biasanya karena hujan dan kondisi jalan. Tapi persediaan masih ada, jadi kami belum menaikkan harga,” ujarnya.

Pedagang ikan, Ahmad Yusuf, mengatakan gelombang tinggi menyebabkan sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga pasokan ikan mulai berkurang.

“Kalau cuaca terus begini, hasil tangkapan pasti berkurang. Untuk sekarang harga masih bertahan karena stok kemarin masih ada, tapi kalau beberapa hari ke depan gelombang tetap tinggi kemungkinan harga bisa naik,” jelasnya.

Sementara itu, pedagang daging ayam, Rina Marlina, menyebut pasokan ayam dari pemasok masih berjalan normal meski waktu pengiriman menjadi lebih lama.

“Pengiriman memang sedikit terlambat karena cuaca, tetapi jumlah barang yang masuk masih normal. Harga ayam masih Rp39.500 per kilogram dan pembeli juga tetap ramai,” katanya.

Pemerintah mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan apabila cuaca buruk berlangsung lebih lama dan mengganggu distribusi pangan.

Pemantauan harga kebutuhan pokok akan terus dilakukan secara berkala guna mengantisipasi kemungkinan fluktuasi harga akibat perubahan cuaca, hambatan distribusi, maupun faktor eksternal lainnya.

Dalam pemantauan tersebut, hanya minyak goreng Bimoli Klasik yang belum memiliki data harga karena belum tersedia atau belum tercatat pada hari pemantauan. Kondisi itu tidak memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok secara umum.

Secara keseluruhan, ketersediaan bahan pangan di Balikpapan masih dalam kondisi aman. Namun cuaca buruk dan gelombang tinggi tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu kelancaran pasokan dalam beberapa hari ke depan. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara menegaskan keputusan meninggalkan Rapat Paripurna Ke-14 yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 bukan merupakan bentuk penolakan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan langkah tersebut dilakukan agar dokumen KUA-PPAS dapat dikaji lebih mendalam sehingga program-program unggulan Kukar Idaman Terbaik dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan internal fraksi tanpa adanya arahan dari pengurus partai.

“Tidak ada perintah dari Ketua DPC kami. Inisiatif ini hadir dan lahir dari anggota fraksi,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Rahmat menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Kukar Idaman Terbaik yang dipimpin Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Karena itu, menurutnya, fraksi memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar visi dan misi kepala daerah dapat diwujudkan secara realistis sesuai kemampuan fiskal.

Ia menilai masih terdapat sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian sebelum dituangkan dalam kebijakan anggaran tahun 2027. Salah satunya program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.

“Tahun ajaran baru sudah dimulai, tetapi seragam gratis belum seluruhnya diterima siswa. Hal-hal seperti ini yang menurut kami perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti keberlanjutan program RT-KU Terbaik serta layanan berobat gratis menggunakan KTP.

Menurut Rahmat, seluruh program tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang diperkirakan mengalami penyesuaian seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin bupati dan wakil bupati nantinya dianggap tidak memenuhi janji politik karena keterbatasan anggaran. Ekspektasi masyarakat sangat besar, sehingga sejak awal perlu ada penyesuaian dan pendalaman,” jelasnya.

Ia menegaskan langkah fraksinya tidak dilandasi kepentingan politik tertentu. Perbedaan pandangan dalam pembahasan dokumen anggaran, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika yang wajar di DPRD.

“Pada prinsipnya ini bentuk rasa sayang kami kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami ingin memastikan program-program yang disusun benar-benar bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Andi Faisal, menjelaskan keputusan meninggalkan rapat paripurna diambil karena fraksi belum memiliki waktu yang cukup untuk mengkaji dokumen KUA-PPAS APBD 2027 yang baru diterima menjelang rapat dimulai.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027 sehingga perlu dibahas secara cermat bersama tim ahli fraksi.

“Yang dibahas ini untuk tahun 2027 dan sangat krusial. Karena itu kami memilih tidak tergesa-gesa agar hasil pembahasannya benar-benar maksimal,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Muhammad Rafi’i
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang disertai pasang air laut menyebabkan banjir di Jalan Provinsi, RT 02 dan RT 06, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Rabu (29/7/2026). Sebanyak tujuh rumah yang dihuni 12 kepala keluarga (KK) atau 42 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nurlaila, mengatakan laporan kejadian diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD sekitar pukul 07.50 Wita. Air mulai menggenangi permukiman sekitar pukul 07.00 Wita setelah hujan mengguyur sejak pukul 06.00 Wita.

“Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026 sekitar pukul 06.00 WITA hingga 07.30 WITA dan air mulai naik sekitar pukul 07.00 WITA di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe yang mengakibatkan aliran drainase meluap dan berdampak pada naiknya tinggi muka air di Jalan Provinsi maupun rumah warga,” kata Nurlaila.

Menurutnya, kondisi banjir diperparah oleh pasang air laut yang terjadi pada waktu bersamaan.

“Pada waktu yang sama terjadi pasang tinggi air laut sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 Wita,” ujarnya.

Berdasarkan data BPBD PPU, banjir merendam lima rumah di RT 02 yang dihuni delapan KK atau 27 jiwa, serta dua rumah di RT 06 dengan empat KK atau 15 jiwa. Total terdapat tujuh rumah, 12 KK, dan 42 jiwa yang terdampak.

Ketinggian air di halaman rumah berkisar 15 hingga 20 sentimeter, sedangkan genangan di dalam rumah mencapai sekitar 5 hingga 10 sentimeter.

Setelah menerima laporan, BPBD PPU bersama instansi terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen, pendataan warga terdampak, serta pengaturan lalu lintas di ruas Jalan Provinsi yang sempat tergenang.

Tim gabungan juga mengidentifikasi kondisi saluran drainase guna mengetahui penyebab banjir, termasuk kemungkinan adanya penyumbatan maupun sedimentasi.

“Kami melakukan identifikasi terhadap kondisi saluran drainase di Kelurahan Lawe-Lawe untuk mengetahui penyebab banjir, termasuk adanya penyumbatan dan sedimentasi, serta melakukan pemantauan kondisi terkini tinggi muka air di wilayah terdampak,” jelas Nurlaila.

Sebagai langkah jangka panjang, BPBD PPU merekomendasikan normalisasi saluran drainase melalui pembersihan sedimentasi dan pelebaran aliran air dari hulu hingga hilir. Selain itu, diperlukan pembangunan gorong-gorong atau saluran tambahan di titik penyeberangan Jalan Provinsi, khususnya di depan Masjid Al Huda, agar aliran air tidak terpusat pada satu saluran pembuangan.

Hingga laporan terakhir, genangan di wilayah terdampak telah surut dan tidak lagi menggenangi halaman maupun bagian dalam rumah warga.

Penanganan banjir melibatkan Wakil Bupati PPU, BPBD PPU, Polres PPU, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), PLN, pemerintah Kelurahan Lawe-Lawe, serta ketua RT setempat.

“Secara keseluruhan kondisi terkini TMA di wilayah terdampak sudah surut tidak terdapat genangan di halaman maupun di dalam rumah,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Robbi Lalat
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Universitas Mulawarman (Unmul) kembali mencatatkan prestasi dengan menjadi perguruan tinggi paling berpengaruh di media sosial se-Kalimantan berdasarkan sejumlah pemeringkatan nasional periode 2025–2026.

Pengakuan tersebut diperoleh melalui hasil pemeringkatan yang menilai eksistensi, jangkauan, dan performa kanal digital perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam pemeringkatan tersebut, Unmul menempati posisi teratas di Kalimantan pada empat kategori sekaligus, yakni uniRank (4ICU) Indonesia 2026, Universities Facebook Ranking Indonesia 2025–2026, Universities Instagram Ranking Indonesia 2025–2026, serta Universities YouTube Ranking Indonesia 2025–2026.

Tak hanya unggul di tingkat regional, Unmul juga mampu bersaing di tingkat nasional. Pada pemeringkatan uniRank Indonesia 2026, Unmul berada di peringkat ke-45 nasional.

Sementara itu, pada kategori Facebook menempati posisi ke-19 nasional, Instagram peringkat ke-35 nasional, dan YouTube berada di urutan ke-43 nasional.

Selain itu, Unmul juga menunjukkan peningkatan pada pemeringkatan Webometrics Indonesia edisi Juli 2026 dengan menempati peringkat ke-31 nasional sekaligus menjadi perguruan tinggi terbaik kedua di Kalimantan.

Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh sivitas akademika, terutama Tim Humas Unmul yang terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai platform digital.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing institusi,” ujar Abdunnur.

Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian dalam pemeringkatan, tetapi juga menjadi indikator bahwa transformasi digital yang dijalankan Unmul berjalan ke arah yang positif.

Kehadiran kampus di media sosial dinilai penting sebagai sarana penyebaran informasi, publikasi hasil riset, layanan akademik, hingga membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Abdunnur menegaskan Unmul akan terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat reputasi Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi unggul yang berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional,” tegasnya.

Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Unmul untuk terus memperkuat inovasi di bidang komunikasi digital, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.

PASER – Penunjukan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Timur Tahun 2028 tidak hanya dipandang sebagai agenda organisasi profesi. Pemerintah Kabupaten Paser juga membidik kegiatan tersebut sebagai sarana mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada peserta dari seluruh Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Bupati Paser, Fahmi Fadli, saat menerima kunjungan Ketua IDI Wilayah Kalimantan Timur, Mansyah, bersama jajaran pengurus IDI wilayah dan IDI Kabupaten Paser.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah penetapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Muswil IDI Kaltim 2028.

Menanggapi penunjukan tersebut, Fahmi menegaskan Pemerintah Kabupaten Paser siap memberikan dukungan penuh demi menyukseskan penyelenggaraan Muswil IDI Kaltim.

Menurutnya, kegiatan berskala provinsi itu menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Paser.

“Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi profesi, kami berharap momentum musyawarah itu nantinya juga dapat dipadukan dengan promosi potensi pariwisata Kabupaten Paser, sehingga memberikan dampak positif bagi daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Fahmi juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus IDI Wilayah Kalimantan Timur yang baru. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi dokter terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Paser siap untuk terus membangun sinergi dengan IDI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ketua IDI Wilayah Kalimantan Timur, Mansyah, menyatakan organisasinya siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Menurutnya, IDI Kaltim saat ini menaungi lebih dari 4.000 dokter yang siap bersinergi dan berkontribusi dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah daerah.

“IDI Kaltim saat ini menaungi lebih dari empat ribu dokter yang siap bersinergi dan berkontribusi dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah daerah,” tegasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Di tengah penurunan pendapatan daerah, pemerintah berhasil menjaga kondisi fiskal dengan melakukan efisiensi belanja dan pengelolaan pembiayaan secara lebih ketat.

Hasilnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp71,77 miliar.

Laporan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat membacakan Pendapat Akhir Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur, Rabu (29/7/2026).

Mahyunadi mengatakan SILPA tersebut berasal dari kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hingga kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas.

“SILPA sebesar Rp71,77 miliar ini terkumpul dari kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas BLUD, kas Bendahara BOSP, hingga kas BOK Puskesmas. Seluruh dana sisa ini dipastikan tidak mengendap mati, melainkan dimanfaatkan kembali untuk mengakselerasi program pembangunan daerah pada periode berikutnya,” tegas Mahyunadi.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada 2025 menghadapi tantangan cukup besar akibat penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,44 triliun. Namun pada 2025 turun menjadi Rp8,55 triliun atau 86,49 persen dari target Rp9,89 triliun. Dengan demikian, pendapatan daerah berkurang sekitar Rp1,88 triliun atau 18,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan efisiensi pada sisi belanja. Realisasi belanja daerah yang pada 2024 mencapai Rp12,06 triliun turun menjadi Rp8,58 triliun atau 85,91 persen dari pagu Rp9,99 triliun.

Artinya, belanja daerah berkurang sekitar Rp3,47 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal.

Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp113,99 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp15 miliar.

Dengan demikian, pembiayaan netto daerah tercatat sebesar Rp98,99 miliar. Setelah memperhitungkan selisih antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatatkan SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71,77 miliar.

Mahyunadi mengapresiasi DPRD Kutai Timur yang telah memberikan masukan dan pengawasan selama pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui penyusunan rencana aksi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Langkah ini menjadi jaminan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola keuangan daerah akan terus kita tingkatkan demi kesejahteraan seluruh warga Kutai Timur,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan persiapan menuju Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, mengatakan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh KPU kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur.

“Itu dilakukan pemutakhiran secara berkala per tiga bulan sekali di kabupaten/kota,” ujar Fahmi, Selasa (28/7/2026).

Program tersebut menyasar warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terutama generasi muda yang baru berusia 17 tahun setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

“Di mana setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dia terdaftar di DPT, maka dia akan didata kemudian dimutakhirkan,” terangnya.

Fahmi mengimbau masyarakat yang telah genap berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan melaporkan diri ke KPU setempat sehingga dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Maka kita harapkan masyarakat atau warga negara yang ada di Provinsi Kaltim bisa melakukan perekaman e-KTP, kemudian bisa mendatangi KPU untuk bisa didata bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk bisa didaftarkan di DPT,” tambahnya.

Selain memperbarui data pemilih, KPU Kaltim juga mulai memetakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan pemilu paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Sesuai dengan Undang-Undang, pelaksanaan tahapan pemilu itu paling lambat dilakukan 20 bulan sebelum pemungutan suara,” jelasnya.

Apabila tidak ada perubahan regulasi maupun revisi undang-undang, KPU Kaltim memproyeksikan tahapan awal Pemilu 2029 dimulai sekitar Mei atau Juni 2027 dengan agenda verifikasi partai politik peserta pemilu.

“Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan di regulasi, perubahan di Undang-Undang, maka kita akan melakukan tahapan itu sekitar bulan Mei atau Juni, yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu untuk 2029 nantinya,” pungkas Fahmi. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.