TENGGARONG — Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim yang semula dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Kabupaten Paser berpotensi mundur hingga tahun 2027. Wacana penundaan muncul karena sejumlah daerah di Kaltim mengaku belum siap dari sisi anggaran.

Isu tersebut mencuat dalam rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kaltim bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim yang digelar di Samarinda.

Dalam forum tersebut, hampir seluruh kabupaten dan kota menyarankan agar pelaksanaan Porprov ditunda karena keterbatasan kesiapan anggaran untuk membiayai kontingen serta kebutuhan perlengkapan atlet.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan tetap siap mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut, baik jika digelar sesuai jadwal pada 2026 maupun jika pelaksanaannya bergeser ke 2027.

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Dery Warhana, mengatakan Kukar telah menyiapkan anggaran untuk mengikuti Porprov, termasuk untuk pengadaan perlengkapan bagi para atlet.

“Alhamdulillah kalau Kukar kita konsisten karena menganggarkan untuk mengikuti dan pembelian peralatan. Artinya dari dua itu saja Kukar secara kesiapan kita sudah 70 persen kita siap,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan final mengenai jadwal pelaksanaan Porprov tetap berada di tangan Panitia Besar (PB) Porprov Kaltim bersama hasil kesepakatan kabupaten dan kota se-Kaltim.

“Teman-teman dari PB Porprov yang akan menentukan masukan-masukan dari kabupaten kota lain di Kaltim bagaimana menyikapi ini. Tapi kalau Kukar kita siap untuk kondisi itu,” jelasnya.

Dery menyebutkan Dispora bersama KONI Kukar juga telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan perlengkapan atlet.

Proses ekspose kebutuhan peralatan hampir rampung sebagai dasar pengadaan perlengkapan yang akan digunakan para atlet saat bertanding.

“Ini juga KONI dan Dispora sudah mulai, hari ini sepertinya terakhir kita ekspose untuk kebutuhan peralatan. Jadi nanti pada saat pembelian barang, itu yang akan digunakan oleh teman-teman yang akan bertanding,” katanya.

Jika Porprov tetap digelar pada November 2026, Kukar memastikan kontingen siap mengikuti. Namun apabila pelaksanaannya bergeser ke 2027, penyesuaian juga akan dilakukan terhadap agenda olahraga lainnya.

“Kalau untuk mengikuti kan di bulan 11 ya, tapi kalau bergeser di 2027 pasti juga akan menggeser event besar lainnya di keolahragaan. Tapi Kukar tetap optimis, dengan kondisi yang ada tetap bisa mengikuti,” ujarnya.

Terkait penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini, Dispora Kukar berencana berkonsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan langkah teknis apabila Porprov benar-benar ditunda.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memaksimalkan anggaran untuk pembelian perlengkapan atlet agar kualitas peralatan yang digunakan bisa lebih baik.

“Kami akan coba berkonsultasi dengan tim anggaran Pemda, khususnya TAPD, bagaimana nanti itu bisa dimaksimalkan untuk pembelian peralatan,” katanya.

Menurutnya, apabila Porprov mundur ke 2027, tidak menutup kemungkinan dilakukan ekspose ulang terhadap kebutuhan perlengkapan agar kualitas peralatan atlet dapat lebih optimal.

“Tidak menutup kemungkinan kalau ditunda kita lakukan ekspose ulang supaya ini bisa kita maksimalkan. Kita tidak mau juga peralatan yang dipakai tidak bisa digunakan dengan baik oleh teman-teman atlet di Kukar,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk mendukung keikutsertaan kontingen pada Porprov Kaltim.

Dery menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung para atlet Kukar agar dapat tampil maksimal dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Insyaallah Kukar siap mengikutkan Pekan Olahraga Provinsi,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kaltim memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga amil zakat untuk memperluas penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu selama Ramadan 1447 Hijriah.

Kolaborasi tersebut dijalankan melalui program Selasar Hangat Lintas Agama yang mengusung semangat “Indonesia Berdaya melalui Tebar Harapan Ramadan”.

Program ini menjadi wadah kerja sama antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat guna mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Kaltim, Munawwarah, mengatakan kegiatan ini melibatkan sekitar 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kaltim bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tingkat provinsi.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan penyaluran bantuan Ramadan dapat menjangkkau lebih banyak masyarakat yang berhak menerima, terutama delapan golongan asnaf,” ujarnya di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, ratusan paket santunan diserahkan secara simbolis kepada penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan selama bulan Ramadan.

Selain penyaluran bantuan, Kanwil Kemenag Kaltim juga menjalankan berbagai program penguatan literasi zakat dan wakaf.

Salah satunya melalui program Teras Zakat dan Wakaf (Zawa) yang digelar di kawasan Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat dan wakaf sekaligus mendorong pengelolaan dana umat yang lebih transparan dan produktif.

Tak hanya itu, peningkatan kapasitas para pengelola zakat juga dilakukan melalui kegiatan Tadarus Zakat dan Wakaf yang dilaksanakan secara daring.

Kegiatan ini diikuti oleh para nazir wakaf, pengelola zakat, hingga anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kanwil Kemenag Kaltim juga mengimbau masyarakat Muslim untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui Baznas, LAZ resmi, maupun masjid yang telah memiliki legalitas sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ),” kata Munawwarah.

Untuk tahun 2026, besaran zakat fitrah di Kaltim bervariasi antarwilayah. Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp75.000 per jiwa.

Sementara nominal terendah sebesar Rp35.000 per jiwa berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau.

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Polda Kaltim mengerahkan 11.975 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah melalui Operasi Ketupat Mahakam 2026.

Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di Balikpapan, Kamis (12/3/2026), sebagai langkah memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama rangkaian perayaan Idulfitri.

“Pada hari ini kami melaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Mahakam 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan perlengkapan dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengamanan Lebaran tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya.

“Pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Dalam Operasi Ketupat Mahakam 2026, sebanyak 11.975 personel gabungan diterjunkan di berbagai wilayah Kaltim. Personel tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga pengamanan swakarsa.

Khusus di wilayah Polresta Balikpapan, sebanyak 286 personel disiagakan untuk membantu pengamanan berbagai titik strategis yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.

Selain itu, aparat juga menyiapkan puluhan pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai daerah.

Secara keseluruhan terdapat 52 pos pengamanan, 22 pos pelayanan, serta 14 pos terpadu yang akan beroperasi selama masa pengamanan Lebaran.

Tidak hanya itu, aparat juga akan mengamankan sedikitnya 2.211 objek vital yang menjadi fokus pengawasan selama masa Idulfitri.

Objek tersebut meliputi bandara, pelabuhan, tempat wisata, kawasan permukiman, pusat keramaian, hingga lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan.

Kapolda juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.

“Kami mengajak masyarakat yang akan mudik untuk memastikan rumah dalam keadaan aman. Jika ada kendaraan atau barang berharga yang ingin dititipkan, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas penitipan di kantor kepolisian,” tambahnya.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, patroli rutin juga akan ditingkatkan terutama di kawasan permukiman yang banyak ditinggalkan pemiliknya selama mudik.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat selama perayaan Idulfitri.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idulfitri. Selain itu, bonus hari raya juga diminta diberikan kepada pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, serta Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi pada tahun 2026.

Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kutai Kartanegara, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional.

“Surat edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan,” ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut terdapat dua jenis hak yang harus dipenuhi perusahaan menjelang hari raya, yakni THR bagi pekerja atau buruh serta BHR bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Dendy menjelaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.

Hubungan kerja tersebut dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Sementara itu, BHR diperuntukkan bagi pengemudi dan kurir yang terdaftar secara resmi sebagai mitra pada perusahaan aplikasi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

“Baik THR maupun BHR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelasnya.

Untuk besaran THR, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima sebesar satu bulan upah.

Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan menerima pembayaran secara proporsional sesuai lama masa kerja.

Adapun untuk BHR bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi, besarannya dianjurkan sekitar 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

Dalam proses perhitungannya, perusahaan aplikasi juga diminta bersikap transparan kepada para mitra mengenai dasar perhitungan pendapatan yang digunakan sebagai acuan pemberian bonus tersebut.

“Perusahaan aplikasi diharapkan transparan kepada para pengemudi maupun kurir mengenai dasar perhitungan pendapatan tersebut,” tambah Dendy.

Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan tersebut agar hak para pekerja maupun mitra pengemudi dapat terpenuhi menjelang hari raya.

“Kami berharap tahun ini laporan terkait keterlambatan atau tidak dibayarkannya THR maupun BHR semakin minim, bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S