BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mulai melakukan penanganan perbaikan infrastruktur di Jalan Ksatriaan KM 8, Balikpapan Utara.

Proyek tersebut diawali dengan pembenahan sistem drainase sebelum dilanjutkan ke tahap pengecoran jalan guna meningkatkan kualitas dan ketahanan badan jalan.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengatakan kondisi drainase yang kurang optimal selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di kawasan tersebut.

“Penanganan dimulai dari perbaikan saluran drainase karena ini menjadi bagian penting sebelum pengecoran jalan dilakukan. Kami ingin memastikan aliran air berjalan baik sehingga konstruksi jalan nantinya lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Selama proses pengerjaan berlangsung, akses Jalan Ksatriaan ditutup sementara demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memperlancar aktivitas pekerjaan di lapangan.

Penutupan dilakukan karena adanya aktivitas alat berat serta pembongkaran pada sejumlah titik saluran drainase.

“Kami mengimbau masyarakat untuk sementara menggunakan jalur alternatif dan tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area proyek,” jelas Rita.

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pekerjaan berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Menurutnya, penutupan jalan memang menimbulkan ketidaknyamanan, namun hal tersebut dilakukan demi keselamatan bersama.

DPU Balikpapan memperkirakan proyek tersebut berlangsung sekitar satu bulan, tergantung kondisi cuaca dan situasi teknis di lapangan.

Setelah perbaikan drainase selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengecoran pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.

Selain memperbaiki kualitas jalan, proyek ini juga bertujuan mengurangi potensi genangan air saat hujan deras di kawasan KM 8.

“Kalau drainasenya baik, air tidak menggenang di badan jalan. Ini penting agar jalan tidak cepat rusak dan masyarakat bisa berkendara dengan aman,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Ksatriaan KM 8 menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan karena jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas cukup tinggi.

Pemerintah berharap pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga akses masyarakat kembali normal dengan kondisi jalan yang lebih baik dan aman digunakan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2026 mulai berdampak terhadap harga jual hewan kurban di Balikpapan.

Pedagang ternak mengaku lonjakan biaya operasional, khususnya transportasi, menjadi faktor utama kenaikan harga hewan kurban tahun ini.

Salah satu pedagang sapi di Balikpapan, Muhammad Abduh Kuduh, mengatakan biaya distribusi hewan ternak dari luar daerah mengalami kenaikan akibat harga solar yang ikut naik.

“Biaya ekspedisi naik karena harga solar juga naik. Jadi semua serba ikut naik,” ujarnya saat ditemui di peternakannya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, tahun ini pihaknya menyediakan berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi, kambing, hingga domba.

Ia juga mendatangkan domba untuk pertama kalinya karena tingginya minat masyarakat terhadap jenis ternak tersebut.

“Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah mendatangkan domba, tapi tahun ini kami datangkan karena animo masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.

Untuk sapi, tersedia beberapa jenis seperti limosin, simental, brahman, hingga sapi Bali dengan bobot mulai 300 kilogram hingga mencapai 1 ton.

Bahkan, sapi dengan bobot terbesar disebut telah terjual dengan harga sekitar Rp100 juta.

Sementara itu, harga domba jenis texel dijual mulai Rp4 juta per ekor. Sedangkan domba dorper yang dikenal sebagai jenis pedaging memiliki harga lebih tinggi dan saat ini stoknya sudah habis terjual.

Muhammad Abduh Kuduh mengatakan sebagian besar kambing dan domba didatangkan dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentra peternakan nasional.

Ia menyebut harga sapi lokal yang sebelumnya berada di kisaran Rp22 juta hingga Rp23 juta kini naik menjadi sekitar Rp25 juta per ekor.

Meski harga mengalami kenaikan, ia memastikan minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh hewan ternak telah mendapatkan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Hewan di sini sudah divaksin, bahkan ada yang sampai tiga kali. Jadi relatif aman,” tegasnya.

Untuk menarik minat pembeli, peternakannya juga menyediakan layanan “terima beres”, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan daging kurban sesuai permintaan konsumen.

Ia optimistis penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik hingga mendekati Hari Raya Iduladha. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, memaparkan arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Dalam paparannya, Suhuk menegaskan fokus pembangunan Mahakam Ulu diarahkan pada pemerataan pembangunan dan keberlanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah, yakni pemerataan layanan dasar dan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.

“Pembangunan kita harus benar-benar terarah. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat, maka setiap program harus difokuskan pada prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhuk menjelaskan target pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, strategi pembangunan disusun secara realistis dan bertahap dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya program, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan wilayah.

Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya ruas jalan Long Bagun–Long Pahangai, Long Bagun–Long Boh, pembangunan Jembatan Long Bagun Seberang, hingga penyelesaian ruas Long Pakaq menuju jalan poros.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga terus mempersiapkan berbagai dokumen teknis seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Suhuk turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memfasilitasi usulan pembangunan ke pemerintah pusat, khususnya pada ruas Long Pahangai–Tiong Ohang dan pembukaan jalan Sungai Kacu menuju Long Apari.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan sekadar membuka akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

“Membangun Mahulu bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh wilayah dapat berjalan bersama dan merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahakam Ulu menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kreativitas dan Apresiasi Seni Budaya” tersebut resmi dibuka Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, Jumat (1/5/2026).

Dalam laporannya, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Pertama Disdikbud Mahakam Ulu, Silvanus Silam Luhat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 94 siswa dari sembilan SMP di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Kami sebenarnya membuka kesempatan bagi seluruh 17 SMP yang ada, namun yang mendaftar hanya sembilan sekolah dan dari Kecamatan Laham belum ada perwakilan,” jelasnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada tahapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dimulai dari proses pendaftaran Februari–Maret hingga seleksi tingkat kabupaten.

Adapun cabang lomba yang dipertandingkan meliputi menulis cerita, ilustrasi, ansambel musik, menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, dan mendongeng atau bertutur lisan.

“Tahun ini kegiatan dilaksanakan secara luring di ibu kota kabupaten agar anak-anak bisa hadir langsung, saling bertemu, dan mengenal Ujoh Bilang sebagai pusat pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Samson Batang mengatakan ajang FLS3N merupakan tindak lanjut surat Pusat Prestasi Nasional terkait pelaksanaan ajang talenta tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Kemendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025.

“Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Mahakam Ulu ke tahap selanjutnya hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang seni dan sastra, tetapi juga sarana melestarikan budaya daerah dan kearifan lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi, daya inovasi generasi muda, serta mempererat interaksi sosial antar peserta dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, guru pembina, dan peserta didik yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Seleksi tingkat kabupaten ini bertujuan menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Mahakam Ulu ke tingkat provinsi,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan sistem pendidikan dan pemerataan akses belajar di Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal tersebut disampaikannya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Menurut Angela, pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Mahakam Ulu Melaju yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Hari Pendidikan Nasional adalah kunci untuk mewujudkan Mahakam Ulu Melaju, maju, merata, dan berkelanjutan. Bersama, kita membangun generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas,” ujarnya dalam unggahan di media sosial pribadinya, Minggu (3/5/2026).

Angela mengatakan setiap melihat semangat dan antusiasme belajar anak-anak di Mahakam Ulu, dirinya selalu merasakan harapan besar sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Menurutnya, ruang-ruang kelas menjadi tempat awal dibangunnya fondasi peradaban masa depan daerah.

“Karena dari ruang-ruang kelas inilah fondasi peradaban masa depan mulai dibangun,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan memastikan seluruh anak di Mahakam Ulu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Mari kita terus bergandengan tangan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi generasi penerus tangguh yang akan membawa Kabupaten Mahakam Ulu menuju kemajuan yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan distribusi LPG 3 kilogram bersama pengusaha SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).

Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Rustam, Kabag Ekonomi Iwan, sejumlah kepala perangkat daerah teknis, dan para camat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kamius Junaidi, pemerintah daerah menegaskan rakor tersebut bertujuan memastikan subsidi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang berhak.

“Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait BBM dan LPG 3 kilogram menjadi perhatian nasional, mulai dari potensi kelangkaan di beberapa daerah, penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak, hingga fluktuasi harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Kamius saat membuka rakor di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi.

Beberapa fokus utama yang dibahas dalam rakor tersebut meliputi ketepatan sasaran subsidi, pencegahan kelangkaan, menjaga stabilitas harga, peningkatan pengawasan distribusi, hingga sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kamius menilai langkah tersebut penting agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang membutuhkan.

“Ia menilai, apabila langkah-langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat. Di antaranya terwujudnya subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga dan pasokan yang terjaga, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan dalam distribusi BBM dan LPG,” katanya.

Ia juga menegaskan pengendalian distribusi BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial di masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu terus meningkatkan stabilitas harga, menjamin ketersediaan stok, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tandasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Barat menggelar sosialisasi izin usaha, izin trayek, serta tata cara penginputan dan penyerahan Pas Kecil maupun Pas Besar kepada para pemilik usaha kapal ferry.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan transportasi sungai di Kutai Barat yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas operasional kapal penyeberangan tradisional.

Pasalnya, masih banyak kapal ferry yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti Pas Kecil maupun Pas Besar.

Sementara itu, jumlah kapal ferry yang telah memiliki legalitas lengkap tercatat masih terbatas, yakni sekitar 10 unit.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, pemerintah menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penataan sektor transportasi sungai.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah memfasilitasi penerbitan izin usaha, izin trayek, serta kelengkapan dokumen kapal agar operasional angkutan sungai berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan,” ujar Rita Nursandy di Ruang Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, secara nasional isu keselamatan transportasi dan penataan perizinan kini menjadi perhatian serius pemerintah.

Selain itu, digitalisasi layanan melalui sistem OSS (Online Single Submission) juga terus didorong guna menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Meningkatnya mobilitas masyarakat turut menuntut adanya sistem transportasi sungai yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, seluruh kapal yang beroperasi diharapkan memiliki legalitas lengkap serta memenuhi standar keselamatan pelayaran,” jelasnya.

Menurut Rita, kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kapal memiliki dokumen sah, mendorong penerbitan izin usaha dan trayek, memberikan pemahaman teknis penginputan dokumen kapal, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha.

Ia menilai jika seluruh proses tersebut berjalan baik, maka pelaku usaha dapat terhindar dari sanksi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, berbagai manfaat dapat dirasakan, seperti terhindarnya pelaku usaha dari sanksi hukum, terciptanya kepastian rute operasional, berkurangnya konflik antaroperator, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rita juga menegaskan bahwa legalitas kapal bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia dan ketertiban usaha.

“Perizinan bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut keselamatan jiwa manusia, ketertiban usaha, dan keadilan antar pelaku usaha. Jangan sampai ada kapal yang beroperasi tanpa izin,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Muara Pahu Mauliddin Said, Camat Melak Asrin Suryanto, perwakilan Jasa Raharja Samsat Kubar, serta para pemilik kapal ferry di wilayah Kutai Barat.

Pemkab Kutai Barat berharap sinergi bersama KSOP, DPMPTSP, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna menciptakan transportasi sungai yang tertib, aman, dan berkelanjutan. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S