BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang mencatat, sebanyak 69 kasus kejadian kebencanaan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 39 kasus di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang, Ismail, mengatakan bahwa kasus karhutla menjadi salah satu kejadian yang cukup mendominasi, selama periode tersebut.

“Dari 69 kasus yang ada, mulai dari Januari sampai Agustus, ada sekitar 39 kasus untuk karhutla,” ujar Ismail saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026).

Ia menyebutkan, salah satu kejadian kebakaran lahan dengan luasan cukup besar terjadi di wilayah Sempayang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dalam kejadian tersebut, api berhasil menghanguskan lahan sekitar 6,26 hektar.

Kondisi ini menjadi perhatian BPBD Bontang, terlebih saat musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman, mengatakan sebagian besar lahan yang terbakar diduga merupakan area yang sengaja dibuka oleh masyarakat.

“Sekitar 80 persen lahan yang terbakar merupakan lahan yang memang sengaja dibuka,” ungkapnya.

Meski kasus karhutla cukup tinggi, Usman menilai kondisi udara di Bontang hingga saat ini masih belum masuk kategori darurat. Asap maupun kabut yang terpantau, masih dalam kondisi normal dan belum terlalu tebal.

“Dikatakan darurat tidak, aman juga tidak. Jadi kondisi di sini masih biasa,” jelasnya.

Menurut Usman, kondisi geografis Bontang juga menjadi salah satu faktor yang membuat dampak kebakaran lahan tidak separah daerah lain, seperti contohnya di Kutai Barat (Kubar). Sebab, wilayah Bontang tidak didominasi lahan gambut dan kawasan hutannya juga tidak terlalu luas.

“Lahan di sini juga bukan tanah gambut, dan tidak terlalu banyak hutan,” tambahnya.

Meski demikian, pihak BPBD Bontang tetap melakukan pemantauan dan penanganan terhadap setiap titik api, untuk mencegah kebakaran meluas. Serta mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum KONI Kota Bontang masa bakti 2026-2030, mulai membuka tahapan pendaftaran pada 7 September 2026.

Pengambilan formulir pendaftaran dibuka hingga 12 September 2026, pukul 09.00-16.00 Wita di Sekretariat TPP, Kantor Dispopar Bontang lantai tiga.

Ketua TPP, Herdy, mengatakan bakal calon diberikan waktu untuk mengembalikan formulir dan melengkapi persyaratan mulai 9 hingga 15 September 2026. Selanjutnya, TPP akan melakukan verifikasi berkas pada 15-17 September.

“Semuanya sudah ada ketentuan dan persyaratan yang harus kami jalankan. Setelah seluruh berkas masuk, kami akan melakukan verifikasi,” ujarnya, Jumat (4/9).

Salah satu syarat utama bakal calon adalah mengantongi dukungan tertulis minimal 30 persen dari cabang olahraga anggota KONI Bontang, dan 30 persen dari organisasi fungsional.

Plt Sekretaris KONI Bontang, Fahri Jacub, menjelaskan saat ini terdapat 67 cabang olahraga yang terdaftar sebagai anggota KONI Bontang. Dengan ketentuan tersebut, bakal calon minimal harus memperoleh dukungan dari 21 cabor dan satu organisasi fungsional.

Dengan demikian, sedikitnya 22 surat dukungan harus dikantongi bakal calon untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.

Selain dukungan organisasi, bakal calon juga harus memiliki kemampuan manajerial, memahami dan menjalankan AD/ART KONI, serta mampu menjadi pengayom dan mempersatukan unsur masyarakat olahraga.

Bakal calon juga diwajibkan memiliki pengalaman sebagai ketua umum cabang olahraga, Ketua Umum KONI, atau pengurus KONI yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan.

Setiap cabor dan badan fungsional hanya diperbolehkan memberikan dukungan kepada satu bakal calon. Dukungan yang telah diberikan juga tidak dapat dicabut kembali.

Selain itu, calon wajib merupakan warga negara Indonesia, tidak sedang berstatus tersangka dalam proses pidana, serta menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk mengelola organisasi KONI Bontang.

Seluruh hasil penjaringan nantinya akan diserahkan kepada pimpinan sidang dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Luar Biasa KONI Bontang, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kecelakaan kerja terjadi di sebuah bengkel jual beli besi tua di Jalan Tomat, Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 10.00 Wita. Sebuah drum bekas oli atau minyak tiba-tiba meledak, saat hendak dipotong oleh salah seorang pekerja.

Ledakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja mengalami cedera, hingga diduga mengalami patah tulang pada bagian kaki. Korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) untuk mendapatkan penanganan medis.

Salah satu saksi mata, Tuti, mengatakan peristiwa bermula ketika korban tengah memotong drum bekas, akan tetapi tiba-tiba saja drum yang hendak dipotong meledak hingga mengenai kaki si pekerja.

“Jadi ceritanya itu pekerja lagi motong drum bekas oli atau minyak, tapi tiba-tiba saja meledak,” ujar Tuti saat ditemui.

Menurutnya, korban diduga menggunakan alat gerinda untuk memotong drum tersebut. Namun, saat proses pemotongan berlangsung, drum tiba-tiba langsung meledak begitu saja.

“Kalau tidak salah pekerja ini motong drumnya pakai alat gerinda,” katanya.

Usai kejadian, pihak kepolisian juga mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan memastikan kondisi di sekitar tempat kejadian.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena terjadi di area bengkel yang berada di lingkungan pemukiman. Hingga kini, penyebab pasti drum bekas tersebut dapat meledak saat dipotong, masih dalam penanganan pihak terkait.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG– PT Laut Bontang Bersinar (LBB) mengklaim telah menyelesaikan seluruh tunggakan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Bontang. Total pembayaran yang telah direalisasikan disebut mencapai sekitar Rp2 miliar, yang mencakup tunggakan kontribusi tetap, bagi hasil, serta denda atau penalti keterlambatan pembayaran.

Komisaris PT LBB, Joni Muslim, mengatakan pelunasan tunggakan tersebut merupakan bagian dari pembenahan perusahaan, setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen sebelumnya.

Persoalan utama yang ditemukan saat manajemen melakukan pemetaan kondisi perusahaan, adalah adanya kewajiban kepada pemerintah yang belum diselesaikan.

“Ketika saya masuk, kami memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi LBB, terutama persoalan internal,” ujar Joni.

Ia menyebut, terdapat tunggakan kontribusi tetap yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pula kewajiban pembayaran penalti akibat keterlambatan.

“Alhamdulillah, kontribusi tetap dan penalti itu sudah diselesaikan. Ini memang utang masa lalu, tetapi tetap harus bertanggung jawab,” katanya.

Adapun pembayaran disampaikan Direktur Utama PT LBB, Hariyadi. Untuk tunggakan kontribusi tetap, PT LBB sebelumnya masih memiliki kewajiban sekitar Rp467 juta. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp400 juta, kemudian melunasi sisa sekitar Rp67 juta.

Untuk kewajiban bagi hasil, Hariyadi menyebut terdapat pembayaran untuk tahun 2023 sebesar sekitar Rp59 juta dan tahun 2024 sebesar sekitar Rp143 juta.

Selanjutnya, perusahaan juga melunasi kewajiban berupa denda atau penalti keterlambatan pembayaran. Salah satu pembayaran denda terakhir yang disebutkan dalam keterangan manajemen mencapai sekitar Rp405 juta.

“Adapun kewajiban tunggakan dan penalti lainnya, sehingga total akumulasi pembayaran mencapai sekitar Rp2 miliar,” katanya.

Hariyadi menegaskan, seluruh kewajiban kepada Pemkot Bontang yang menjadi tanggungan perusahaan telah diselesaikan.

Menurut Joni, setelah kewajiban kepada pemerintah diselesaikan, perusahaan kini berfokus pada pembenahan operasional dan peningkatan pelayanan pelabuhan.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pengadaan fender pelabuhan dengan perkiraan anggaran sekitar Rp400 juta. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan kapal saat bersandar.

“Karena kewajiban kepada pemerintah sudah kami selesaikan, selanjutnya kami akan menggenjot pendapatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan peningkatan fasilitas,” kata Hariyadi.

Selain melunasi tunggakan, manajemen PT LBB juga mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 80 persen.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kabel sambungan yang diduga merupakan jaringan internet berurai hingga menggantung dan menyentuh badan jalan, di kawasan Jalan Jetski, tepatnya di belakang Bank Dhanarta, depan Rumah Adat, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Jumat (4/9/2026) siang.

Dari pemantauan di lapangan, kondisi tersebut sangat dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

Diketahui, sebelumnya posisi kabel berada di bagian tiang listrik, akan tetapi saat ini, kondisi kabel tampak menjuntai ke bawah hingga jatuh ke permukaan aspal.

Salah satu warga sekitar, Adi, mengatakan bahwa kondisi kabel tersebut baru terjadi Jumat pagi. Menurutnya, sebelumnya kabel tersebut tidak dalam kondisi berurai seperti saat ini.

“Ini barusan saja kabelnya turun. Kemarin tidak ada seperti ini. Kemungkinan pas sehabis truk box lewat sampai mengenai kabel,” kata Adi saat dikonfirmasi.

Ia menduga kabel tersebut sejak awal dipasang terlalu rendah. Kondisi itu membuat kabel berpotensi tersangkut kendaraan berukuran besar ketika melintas, sehingga sambungan menjadi longgar dan akhirnya menjuntai ke badan jalan.

“Sepertinya ini kabel WiFi. Bahaya memang kalau dibiarkan. Tapi mau bagaimana lagi, kita juga tidak berani membenahi,” ujarnya.

Warga berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait, maupun pemilik jaringan. Penanganan diperlukan agar kabel tidak semakin turun dan membahayakan pengendara yang melintas, khususnya kendaraan roda dua.

Terlebih, di wilayah Jalan Jetski masih menjadi akses yang sering dilalui kendaraan warga, sehingga keberadaan kabel yang menjuntai ke jalan, dinilai perlu segera diamankan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang meraih dua penghargaan Terbaik I dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II untuk Regional Kalimantan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/9/2026) malam.

Pemkot Bontang meraih penghargaan pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain penghargaan, Pemkot Bontang juga memperoleh apresiasi dukungan program senilai Rp2 miliar untuk masing-masing kategori.

Capaian di bidang layanan kesehatan dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah daerah, dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara pada sektor lingkungan, Pemkot Bontang selama ini menjalankan sejumlah program pengelolaan sampah, termasuk penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Gerakan Sampahku Itu Tanggung Jawabku (GESIT)

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Capaian ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan publik,” ujarnya.

Dua penghargaan ini menambah capaian Pemerintah Kota Bontang di tingkat regional Kalimantan sepanjang tahun 2026.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam