SAMARINDA – Ratusan massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Arak) turun ke jalan menuntut evaluasi pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dan penguatan kembali prinsip desentralisasi. Mereka menilai besarnya kontribusi sumber daya alam Kaltim terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan ruang fiskal dan pelayanan dasar yang diterima daerah.

Aksi digelar di simpang Jalan Gajah Mada–Jalan Kinibalu, tepat di depan Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Kamis (3/9/2026). Massa membawa belasan tuntutan yang mencakup persoalan daerah hingga nasional.

Humas Aksi Arak Salman Alfarisi mengatakan persoalan ketimpangan menjadi salah satu alasan utama massa turun ke ruang publik.

“Kalimantan Timur selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi,” kata Salman.

Arak menyoroti posisi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurut Salman, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.

“Kita adalah penyumbang devisa dan PNBP terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan klaim aliansi dalam aksi. Arak menggunakannya untuk menekankan tuntutan agar hubungan fiskal pusat dan daerah, khususnya DBH untuk Kaltim, dievaluasi.

Massa juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar. Mereka menyebut masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan akses air bersih dan listrik, sementara antrean BBM subsidi masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan listrik,” papar Salman.

Selain persoalan fiskal, Arak menyoroti pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Aliansi menilai ruang daerah dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola potensi sumber daya semakin terbatas.

“Prinsip desentralisasi itu makin kian tergerus di rezim sekarang,” ucap Salman.

Dari belasan aspirasi yang dibawa, evaluasi kebijakan DBH dan penguatan desentralisasi ditempatkan sebagai dua tuntutan paling utama.

“Yang paling urgensi adalah soal DBH dan desentralisasi,” tegasnya.

Persoalan DBH menjadi perhatian di Kaltim karena perubahan transfer dari pemerintah pusat akan langsung berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus membiayai pelayanan publik dan program pembangunan di tengah ruang anggaran yang lebih terbatas.

Berbeda dengan aksi yang biasanya dipusatkan di Gedung DPRD Kaltim di Karang Paci, massa memilih simpang Jalan Gajah Mada–Jalan Kinibalu sebagai lokasi menyampaikan aspirasi. Arak ingin tuntutan mereka lebih langsung menjangkau masyarakat sekaligus menarik perhatian para pengambil kebijakan.

“Kalau ke Karang Paci, capek, tidak terdengar, membosankan,” jelas Salman.

Aliansi mengaku telah menyurati dan mengundang tujuh instansi serta unsur pemangku kepentingan untuk berdialog langsung dengan massa. Pihak yang diundang mencakup unsur pemerintah daerah, legislatif, BUMN sektor energi hingga aparat keamanan.

“Tujuan akhirnya adalah mengundang seluruh pihak-pihak terkait tadi,” tuturnya.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan dalam aksi tersebut, menurut Arak belum ada perwakilan pemangku kepentingan yang menemui massa di lokasi.

“Mau mereka ke sini atau tidak, kami menyuarakan amarah,” tegas Salman.

Arak memastikan tuntutan terkait DBH dan desentralisasi tidak berhenti pada aksi tersebut. Aliansi ingin persoalan hubungan fiskal pusat-daerah dan pemenuhan pelayanan dasar di Kaltim mendapat respons konkret dari pemerintah dan pemangku kebijakan. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Central Park Borneo Bay Balikpapan diproyeksikan menyerap lebih dari 1.000 pekerja pada tahap awal operasional. Pemprov Kaltim meminta peluang kerja tersebut tidak lewat begitu saja bagi warga lokal, khususnya pencari kerja di Balikpapan dan sekitarnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta pengelola melibatkan pemerintah sejak tahap persiapan perekrutan. Kebutuhan tenaga kerja dapat disandingkan dengan data pencari kerja maupun program pelatihan yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kita tentu berharap ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di Kaltim, khususnya Balikpapan dan sekitarnya. Kalau ada mal baru, pemerintah bisa terlibat sejak awal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pelibatan UMKM,” kata Seno saat menerima jajaran pengelola Central Park Borneo Bay di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, keterlibatan pemerintah penting agar kebutuhan tenaga kerja dari pengelola dapat dipertemukan dengan pencari kerja yang memiliki kompetensi sesuai.

“Harapan kita tenaga kerja bisa terserap lebih banyak, mengingat angka pengangguran masih cukup tinggi,” ujarnya.

Permintaan tersebut berkaitan dengan kondisi pasar kerja Balikpapan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Balikpapan pada Agustus 2025 mencapai 5,84 persen.

Dari 382.815 orang dalam angkatan kerja, sebanyak 360.464 orang tercatat bekerja. Selisihnya sekitar 22 ribu orang yang belum terserap dalam pekerjaan.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Balikpapan berada di sektor jasa, yakni 270.880 orang atau 75,15 persen. Kehadiran pusat perbelanjaan baru berpotensi menambah kebutuhan pekerja di sektor ritel, makanan dan minuman, keamanan, kebersihan, logistik hingga pengelolaan gedung.

General Manager Plaza Balikpapan dan Central Park Borneo Bay Aries Adriyanto mengatakan kebutuhan tenaga kerja pada tahap awal diperkirakan lebih dari 1.000 orang.

“Harapan kami ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sekitar 1.000 lebih pekerja. Tentu saja ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Aries.

Namun, dalam audiensi tersebut belum dijelaskan secara rinci jadwal perekrutan, jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan pada masing-masing posisi maupun mekanisme penerimaan tenaga kerja.

Selain penyerapan pekerja, Pemprov Kaltim meminta Central Park Borneo Bay memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“Kita ingin mengangkat ribuan UMKM baru di Kaltim. Kalau memang bisa dipermudah persyaratannya, kita ingin tahu apa yang harus dilakukan agar pelaku UMKM bisa ikut serta, berkontribusi, dan terlibat langsung dalam pengembangan mal baru ini,” kata Seno.

Pengelola menyatakan telah menyiapkan trade center yang dilengkapi zona UMKM dan area pujasera untuk menampung produk serta usaha lokal.

“Di trade center zona UMKM dan food court akan ada banyak UMKM yang masuk. Kami ingin pelaku usaha lokal ikut berkontribusi, bukan hanya sebagai penonton, tetapi benar-benar terlibat dalam kegiatan ekonomi,” ujar Aries.

Peluang tersebut cukup besar mengingat Balikpapan memiliki sekitar 93 ribu UMKM aktif hingga November 2025. Sekitar 87 ribu di antaranya masuk kategori usaha mikro.

Meski demikian, pembahasan belum masuk ke rincian teknis mengenai jumlah ruang untuk UMKM, tarif sewa, mekanisme kurasi maupun bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada pelaku usaha lokal.

Seno juga membuka peluang kolaborasi pusat perbelanjaan dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Pameran produk lokal, kegiatan budaya hingga agenda pariwisata dapat dimanfaatkan untuk menarik pengunjung sekaligus memperluas pasar UMKM.

“Kami optimistis ini bisa menjadi magnet baru bagi Kaltim, khususnya Balikpapan. Apalagi tahun depan IKN akan semakin aktif dan Wakil Presiden juga akan berkantor di sana,” kata Seno.

Aries juga berharap pemerintah daerah dapat menghubungkan aktivitas pusat perbelanjaan dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan transaksi tenant.

“Pemerintah daerah bisa mendorong pariwisata, sehingga roda perekonomian juga bisa meningkat,” harapnya.

Central Park Borneo Bay merupakan bagian dari kawasan Borneo Bay City di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Balikpapan Kota. Kawasan superblok tersebut dikembangkan PT Agung Podomoro Land Tbk di atas lahan reklamasi seluas 4,9 hektare di tepi Teluk Balikpapan.

Borneo Bay City mencakup 1.220 unit apartemen dalam dua menara, Plaza Balikpapan, Balikpapan Trade Centre, serta Central Park Borneo Bay.

Audiensi turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Rozani Erawadi serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltim Heni Purwaningsih.

Dari pengelola Central Park Borneo Bay hadir Assistant General Manager Eko Prasetyo dan Manager Marketing Communication Adistya Rian Pratama. (adm/MK)

Editor: Agus S.

TENGGARONG – Kemarau mulai memukul sektor pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar). Petani jagung di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, mengalami penurunan produksi hingga sekitar 45 persen akibat terbatasnya pasokan air untuk tanaman.

Ari, salah seorang petani di Buana Jaya, mengatakan tanaman jagung di lahan seluas dua hektare miliknya terdampak kondisi kering. Dalam kondisi normal, hasil panennya bisa mencapai sekitar 200 karung. Kali ini, produksinya diperkirakan hanya sekitar 110 karung.

“Biasanya bisa panen sekitar 200 karung, sekarang hanya bisa sekitar 110 karung saja,” kata Ari.

Dengan perbandingan tersebut, hasil panen Ari turun sekitar 90 karung atau 45 persen dibandingkan kondisi normal.

Menurutnya, persoalan utama selama kemarau adalah ketersediaan air. Tanaman membutuhkan pasokan air yang cukup hingga memasuki masa panen, sementara sumber air di sekitar lahan semakin terbatas.

Untuk mempertahankan tanaman yang masih bisa diselamatkan, Ari terpaksa mengeluarkan biaya tambahan membeli mesin dompeng. Peralatan tersebut digunakan untuk menyedot air dari sungai kemudian mengalirkannya ke lahan.

“Sudah tidak ada pilihan lagi dan saat ini hanya mengandalkan air yang berada di sungai,” ujarnya.

Biaya tambahan untuk mendapatkan air menjadi beban tersendiri bagi petani. Di satu sisi, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menjaga tanaman tetap hidup. Di sisi lain, hasil panen justru menurun.

Dampak kekeringan juga dirasakan Ari di rumah. Dia mengaku pasokan air PDAM dalam beberapa hari terakhir tidak berjalan normal.

Air disebut hanya mengalir pada sore hingga malam dengan debit relatif kecil. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air rumah tangga ikut terganggu.

“Untuk beberapa hari ini air PDAM sering mati nyala. Hanya menyala sore sampai malam hari, itu pun airnya mengalir kecil, tidak deras seperti biasanya,” ungkapnya.

Kondisi yang dialami Ari menunjukkan dampak kemarau mulai menyentuh dua kebutuhan sekaligus, yakni sumber penghasilan petani dan pasokan air untuk rumah tangga.

Namun, penurunan produksi sebesar 45 persen tersebut merupakan kondisi pada lahan milik Ari dan belum menggambarkan keseluruhan produksi jagung di Desa Buana Jaya maupun Kecamatan Tenggarong Seberang.

Ari berharap hujan segera turun agar sumber air kembali mencukupi. Jika kondisi kering berlangsung lebih lama, biaya untuk mempertahankan tanaman dikhawatirkan terus meningkat sementara hasil yang diperoleh petani semakin berkurang.

“Kami berharap hujan segera turun,” harapnya. (MK)

Pewarta: Shavira Ramadhanita
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur terus meluas. Sepanjang Agustus 2026, BPBD Kaltim mencatat 559 kejadian dengan luas area terbakar mencapai 3.131 hektare. Di sejumlah lokasi, api bahkan dilaporkan hanya berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyebut kondisi tersebut bukan lagi kejadian biasa dan membutuhkan perhatian serius. Pemprov Kaltim telah menetapkan status siaga darurat karhutla, sementara sejumlah kabupaten/kota sebelumnya juga telah meningkatkan status kedaruratan.

“Bahkan, ada informasi jarak kejadian dengan permukiman kurang lebih 100 meter. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” kata Sri saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Status Darurat Karhutla 2026 secara daring, Kamis (3/9/2026).

Ancaman api yang semakin dekat dengan permukiman meningkatkan risiko terhadap masyarakat. Dampak asap juga mulai dirasakan pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas sehari-hari.

“Karhutla memberikan dampak besar bagi kita semua. Bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi kesehatan masyarakat juga terganggu,” ujarnya.

Dampak terhadap pendidikan mulai terlihat ketika pembelajaran di sejumlah daerah harus disesuaikan akibat kualitas udara yang memburuk. Pemerintah daerah diminta memperhatikan tingkat paparan asap, terutama terhadap anak-anak dan kelompok rentan.

Sri meminta camat, lurah, kepala desa hingga kepala kampung memperkuat sosialisasi larangan pembakaran. Imbauan tidak hanya menyangkut pembukaan kebun dengan membakar, tetapi juga pembakaran sampah yang berpotensi merembet ketika kondisi lahan sangat kering.

“Jika ada pembakaran yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar mereka, hal itu akan menyebabkan bertambahnya titik api di Kaltim,” katanya.

Menurut Sri, api dalam skala kecil dapat dengan cepat meluas ketika vegetasi kering dan angin bertiup kencang.

“Harapan kita, jangan sampai kejadian kecil yang dilakukan berdampak besar bagi seluruh masyarakat di provinsi ini,” tegasnya.

Pemprov meminta pengawasan dilakukan hingga lingkungan terkecil. Setiap temuan kebakaran perlu segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan sebelum api menjalar lebih luas.

Keseriusan ancaman terlihat dari perkembangan luas kebakaran. Sepanjang Agustus, BPBD Kaltim mencatat 559 kejadian dengan luas area terbakar 3.131 hektare.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan catatan per 26 Agustus yang masih berada di kisaran 1.595 hektare. Artinya, luasan yang masuk dalam rekapitulasi bertambah sekitar 1.536 hektare hanya dalam beberapa hari terakhir Agustus.

BPBD Kaltim telah mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). OMC diharapkan membantu pembasahan lahan dan penanganan kebakaran, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dari darat.

Ancaman karhutla diperkirakan belum berakhir. BMKG memperkirakan kondisi kemarau dan curah hujan rendah masih berlangsung selama September.

Sepanjang Agustus 2026, BMKG mendeteksi 18.402 hotspot di Kaltim. Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan Agustus 2015 yang tercatat 9.793 hotspot. Bahkan, jumlah hotspot Agustus 2026 telah melampaui akumulasi hingga akhir September 2015 yang mencapai 18.131 titik.

Hotspot merupakan indikator awal berdasarkan pengamatan satelit dan tidak otomatis berarti telah terjadi kebakaran. Verifikasi lapangan tetap dibutuhkan untuk memastikan keberadaan api, luas kebakaran, penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab.

BMKG melihat kondisi kekeringan tahun ini memiliki pola yang menyerupai periode El Niño kuat pada 2015. Curah hujan di sebagian besar wilayah Kaltim selama September diperkirakan hanya berkisar 0–20 milimeter.

Pemantauan kualitas udara melalui ISPUnet pada 3 September juga menunjukkan sejumlah wilayah Kalimantan berada dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), nilai 101–200 tergolong tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, sedangkan nilai di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya, masyarakat dianjurkan menghindari paparan udara luar. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan penyakit jantung menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih ketat.

Dampak karhutla juga telah merambah transportasi udara. Bandara Melalan di Kutai Barat menghentikan sementara penerbangan pada 1–5 September setelah jarak pandang turun hingga di bawah satu kilometer. Penerbangan Wings Air dan Smart Aviation dari dan menuju Melak dibatalkan.

Gangguan tersebut turut memengaruhi jalur penerbangan perintis menuju Datah Dawai, Mahakam Ulu. Operasional kembali bergantung pada perkembangan jarak pandang dan kondisi asap.

Ancaman api juga mencapai kawasan konservasi. Sebanyak 11 orang utan dievakuasi dari Sekolah Hutan Jejak Pulang di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Samboja, Kutai Kartanegara, setelah api dan asap mendekati lokasi rehabilitasi.

Evakuasi dilakukan BKSDA Kaltim bersama Yayasan Jejak Pulang untuk mengurangi risiko paparan asap dan kebakaran terhadap satwa dilindungi tersebut.

Selain pencegahan pembakaran oleh masyarakat, pengawasan kawasan konsesi turut menjadi perhatian. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji sebelumnya menyebut sebagian besar hotspot berada di kawasan konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

WALHI Kaltim juga melaporkan hasil analisis terhadap 5.266 hotspot sepanjang 1–25 Agustus 2026 yang terpantau bertumpang tindih dengan lapisan wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, hak guna usaha perkebunan sawit, serta pertambangan.

Namun, data hotspot tersebut belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kebakaran maupun menentukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan titik tersebut benar-benar merupakan kebakaran, posisinya terhadap batas konsesi, serta sumber api.

Pemprov Kaltim kini menggerakkan organisasi perangkat daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota hingga aparatur kecamatan, kelurahan, desa dan kampung untuk memperkuat pencegahan dan penanganan selama status siaga darurat berlangsung.

Dengan kemarau yang masih berlanjut, fokus penanganan tidak lagi hanya memadamkan api. Pencegahan pembakaran, perlindungan permukiman, kesehatan masyarakat, pengawasan konsesi, hingga menjaga transportasi dan kawasan konservasi menjadi bagian dari penanganan karhutla yang semakin meluas. (adm/MK)

Editor: Agus S.

PASER – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai memengaruhi kualitas udara di Kabupaten Paser. Meski pemantauan pada salah satu stasiun menunjukkan udara berada dalam kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser belum mewajibkan seluruh sekolah menerapkan Belajar dari Rumah (BDR).

Kepala Disdikbud Paser M Yunus Syam mengatakan hingga Kamis (3/9/2026), belum ada surat edaran khusus yang mewajibkan BDR. Sekolah masih menjalankan pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masing-masing.

“Untuk edaran khusus BDR belum ada, yang ada edaran dalam menyikapi cuaca panas. Secara tersirat, kepsek bisa mem-BDR-kan sekolahnya jika kondisi darurat,” kata Yunus, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, penerapan BDR dapat dilakukan secara parsial. Kepala sekolah diberikan ruang mengambil keputusan apabila kondisi kabut asap di sekitar sekolah dinilai telah mengganggu atau berisiko terhadap kesehatan peserta didik.

Dengan pola tersebut, penghentian pembelajaran tatap muka tidak harus diberlakukan serentak di seluruh Kabupaten Paser.

“Jadi memang kebijakan BDR ini sangat bergantung pada kondisi lokasi masing-masing sekolah. Kalau kondisi asap semakin pekat kita liburkan sekolah, tapi secara parsial, jadi tidak menyeluruh,” terangnya.

Disdikbud juga menjadikan kondisi kualitas udara sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pembelajaran. Dalam naskah yang diterima, penyesuaian tersebut disebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tertanggal 28 Agustus 2026 mengenai penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Dalam ketentuan tersebut, ISPU 101–200 masuk kategori tidak sehat sehingga aktivitas pembelajaran tatap muka perlu dibatasi secara ketat, khususnya terhadap peserta didik yang masuk kelompok rentan.

Apabila ISPU berada di atas 200 atau memasuki kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pembelajaran tatap muka dihentikan dan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik secara daring maupun luring.

Kualitas udara di Paser saat ini turut menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan IQAir pada stasiun Tanjung Harapan yang dikutip dalam laporan tersebut, indeks kualitas udara atau AQI tercatat 155 dan masuk kategori tidak sehat.

Namun, AQI dan ISPU merupakan dua sistem indeks kualitas udara yang berbeda sehingga angka keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Penentuan kebijakan sekolah berdasarkan ISPU tetap perlu mengacu pada data pemantauan resmi yang menggunakan parameter tersebut.

Sejauh ini, Disdikbud Paser menyebut belum menerima koordinasi dari sekolah jenjang SD maupun SMP untuk menerapkan BDR.

“Untuk sementara, dalam kondisi seperti ini, belum ada sekolah yang berkoordinasi dengan kami untuk melaksanakan BDR itu,” pungkas Yunus.

Disdikbud akan terus melihat perkembangan kondisi di masing-masing wilayah. Jika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, sekolah terdampak dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar tanpa harus menunggu penerapan BDR secara menyeluruh di Kabupaten Paser. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

SANGATTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pengawasan kawasan konservasi di Kecamatan Busang, Kutai Timur (Kutim), diperketat. Polisi mengingatkan masyarakat maupun pekerja di sekitar kawasan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dapat berujung pada proses hukum.

Pencegahan dilakukan tim gabungan dengan memasang spanduk larangan pembakaran serta memberikan sosialisasi di kawasan hutan konservasi PT Inhutani, Desa Long Pejeng, Kecamatan Busang.

Kapolsek Muara Ancalong Iptu Erwan Tri Yunanto mengatakan langkah tersebut menyasar masyarakat, pekerja, maupun pihak lain yang beraktivitas di sekitar kawasan yang dinilai rawan karhutla.

“Kami imbau dengan tegas seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun semak belukar. Jika membandel, ada konsekuensi hukum berat yang membayangi,” ujar Erwan, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, pembukaan maupun pembersihan lahan dengan membakar berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi vegetasi mengering. Api juga berpotensi menjalar ke kawasan hutan dan menimbulkan kabut asap.

Polisi memilih mengedepankan pencegahan melalui sosialisasi dan pemasangan peringatan di lapangan. Masyarakat turut diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila pembakaran lahan menyebabkan kebakaran hutan maupun kawasan di sekitarnya.

Namun, Erwan menegaskan pendekatan preventif tersebut tidak menghilangkan kemungkinan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran dan terpenuhi unsur pidananya.

Kegiatan di Desa Long Pejeng melibatkan personel Polsek Muara Ancalong dan Polsubsektor Busang. Unsur TNI dari Koramil Muara Ancalong yang diwakili Sertu Yehezkiel juga terlibat.

Pencegahan turut melibatkan manajemen PT PBA Estate Long Nah, PT Inhutani Long Nah, tim Kesosling, Forest Protection, serta unsur pengamanan perusahaan.

Tim gabungan bergerak ke sejumlah titik di sekitar kawasan untuk memasang peringatan sekaligus mengingatkan pihak yang beraktivitas agar tidak melakukan pembakaran.

Erwan menilai koordinasi lintas sektor menjadi penting karena pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Pengelola kawasan, perusahaan, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan juga memiliki peran dalam mendeteksi serta mencegah munculnya api sejak awal.

“Koordinasi lintas sektor ini akan terus diperluas. Kelestarian hutan konservasi ini modal vital yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.

SANGATTA – Kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai memunculkan kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pangan di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah mengingatkan petani agar tidak mengorbankan sawah untuk memperluas kebun sawit.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, membaiknya nilai ekonomi sawit tetap harus diimbangi dengan upaya mempertahankan lahan pertanian pangan. Sebab, sawah memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

“Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa sawah sebenarnya bisa lebih untung daripada sawit, sepanjang diberikan bantuan pengolahannya oleh pemerintah,” kata Mahyunadi di sela Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Hotel Victoria Sangatta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Mahyunadi, tingginya harga TBS memang membuat komoditas sawit semakin menarik secara ekonomi. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengonversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit.

Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan Kalimantan Timur terhadap pasokan beras dari luar daerah, terutama Jawa dan Sulawesi. Ketergantungan itu membuat keberadaan lahan pangan lokal tetap penting untuk dipertahankan.

“Kalau pasokan dari Jawa atau Sulawesi putus, kita tidak bisa makan. Maka tetap harus mempertahankan lahan sawah,” tegasnya.

Mahyunadi mendorong pengembangan perkebunan sawit di Kutim tidak lagi bertumpu pada perluasan lahan. Peningkatan produksi, menurutnya, lebih tepat dilakukan dengan mengoptimalkan kebun yang telah ada, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Melalui PSR, tanaman sawit yang sudah tua atau tidak lagi produktif dapat diremajakan sehingga hasil kebun meningkat tanpa harus membuka areal baru maupun mengalihfungsikan lahan pertanian pangan.

Strategi tersebut dinilai penting mengingat sawit tetap menjadi salah satu komoditas yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tantangannya adalah menjaga manfaat ekonomi tersebut tanpa mengurangi kemampuan daerah menghasilkan pangan.

Selain meningkatkan produktivitas di tingkat kebun, Pemkab Kutim juga mendorong hilirisasi agar nilai tambah sawit tidak berhenti pada penjualan TBS.

Mahyunadi mencontohkan keberadaan industri pengolahan atau refinery di Bual-Bual yang diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi koperasi maupun pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai ekonomi sawit.

Dengan pola tersebut, peningkatan pendapatan dari sektor sawit diharapkan tidak harus dibayar dengan penyusutan lahan sawah. Pemkab ingin produktivitas kebun dan hilirisasi menjadi jalan utama pengembangan sawit, sementara lahan pertanian pangan tetap dipertahankan sebagai penyangga kebutuhan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.