BONTANG – Seekor buaya berukuran besar dengan perkiraan berat mencapai 500 kilogram, berhasil dievakuasi dari kawasan pabrik PT Badak NGL.

Proses penangkapan berlangsung, Rabu (2/9/2026) kemarin, sekitar pukul 18.30 Wita. Buaya tersebut diketahui muncul di kawasan mangrove yang berada tidak jauh dari area pabrik.

Sigit, salah satu saksi mata, sekaligus karyawan RS Badak LNG mengatakan bahwa proses evakuasi berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 Wita. Penangkapan dilakukan oleh tim sanitasi Badak LNG, yang memang memiliki tugas menangani keberadaan hewan liar di kawasan pabrik.

“Itu ditangkapnya kemarin sore, sekitar jam setengah 7 malam, waktu penangkapan pun sekitar kurang lebih 3 jam,” ujar Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, keberadaan buaya tersebut bukan pertama kalinya terlihat di kawasan pabrik. Hewan predator itu disebut beberapa kali melintas dan terlihat oleh para pekerja.

Sehingga, para pekerja yang melihat keberadaan buaya kemudian melaporkannya kepada bagian sanitasi. Tim selanjutnya melakukan proses penangkapan dan evakuasi, untuk memastikan keselamatan pekerja maupun hewan tersebut.

“Jadi Badak sendiri punya tim sanitasi untuk menangkap hewan-hewan liar, kemudian dibawa ke BKSDA untuk diamankan,” katanya.

Saat proses pemindahan buaya ke kendaraan pun membutuhkan tenaga cukup banyak, dimana ada sekitar 10 orang yang membantu, ditambah dengan petugas keamanan PT Badak NGL untuk menaikkan buaya ke mobil pick up.

Setelah berhasil diamankan, buaya tersebut terlebih dahulu ditempatkan di lokasi yang dianggap aman di sekitar kawasan Rumah Sakit (RS). Tepat di Kamis (3/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.30 Wita, buaya kemudian dikirim ke Balikpapan untuk proses penanganan lebih lanjut.

“Buayanya sudah diamankan, yang pastinya kaki, tangan, mulutnya pun sudah pada diikat. Setelah dirasa aman, baru dikirim untuk penanganan lebih lanjut menggunakan truk ke penangkaran,” bebernya.

Ia menambahkan, keberadaan buaya di sekitar kawasan pabrik diduga berkaitan dengan habitat mangrove yang berada di sekitar area tersebut. Kondisi itu membuat kemunculan satwa liar, termasuk buaya, masih berpotensi terjadi.

Evakuasi dilakukan sebagai langkah antisipasi, agar keberadaan buaya tidak membahayakan para pekerja yang beraktivitas di kawasan pabrik. Sekaligus memastikan satwa tersebut dapat ditangani oleh pihak yang berwenang.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Terduga pelaku pemukulan rekan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pos Loktuan beberapa hari lalu diamankan pihak kepolisian.

Terduga pelaku berinisial AK (37), telah berhasil diamankan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Bontang, setelah diduga menganiaya rekan kerjanya.

Kapolres Bontang, AKBP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu, melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan bahwa polisi bergerak cepat setelah menerima laporan terkait kejadian tersebut.

“Tim URC Satreskrim Polres Bontang mengamankan terduga pelaku, setelah adanya laporan dugaan penganiayaan terhadap rekan kerjanya,” kata Putu, Kamis (3/9/2026).

Peristiwa tersebut diduga bermula dari persoalan baju dinas Damkar yang digunakan korban saat bertugas. Pelaku diduga marah karena pakaian tersebut dinilai tidak dicuci dengan bersih dan benar.

Kemudian persoalan itu memicu emosi tersangka, hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban. Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga menggunakan sajam untuk menyerang rekan kerjanya.

Sehingga korban sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) akibat luka yang di dapatkan. Akibat tidak terima, lalu keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut, kepada pihak kepolisian.

“Untuk barang buktinya, kami berhasil mengamankan berupa satu pisau sangkur tactical berwarna hitam dengan panjang sekitar 35 sentimeter,” tambahnya.

Mengenai kasus tersebut, AK selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami kronologi, serta motif lengkap di balik aksi tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bontang turut mengingatkan dengan terjadinya kasus seperti ini ke masyarakat, agar tidak menyelesaikan persoalan dengan emosi maupun kekerasan. Apalagi sampai menggunakan sajam.

“Jangan biarkan emosi berujung penjara,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan aktivitas pengecer dan pengetap BBM tidak dapat dilegalkan karena terbentur regulasi.

Hal itu disampaikan Sales Area Manager Retail Kalimantan Timur dan Utara (SAM Kaltimut) Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fajri, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Bontang, Asosiasi Pengecer BBM, dan pengelola SPBU, Senin (31/8/2026).

“Kalau sesuai regulasi ini sudah jelas ada undang-undangnya dan ada sanksi berupa denda hingga hukuman penjara,” tegasnya.

Namun, Pertamina membuka solusi bagi masyarakat di wilayah yang sulit mengakses SPBU. Pemerintah daerah dapat mengajukan pembangunan SPBU 3T, sementara kebutuhan nelayan bisa difasilitasi melalui SPBU khusus nelayan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengecer BBM Bontang, Titi, meminta pemerintah memberikan ruang bagi pengecer untuk tetap berusaha. Menurutnya, keberadaan mereka membantu masyarakat, terutama warga di kawasan pinggiran.

“Kami UMKM pengecer ini sebenarnya membantu masyarakat. Karena hampir sebagian dari kami tidak berjualan, mau tidak mau masyarakat serbu SPBU semua,” katanya.

Terkait kendaraan roda dua, Narotama menegaskan seluruh jenis motor tetap dapat mengisi BBM di SPBU, termasuk motor dengan tangki besar. Namun, pengisiannya dibatasi maksimal lima liter per hari.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG– Kenaikan tarif tiket kendaraan juga diberlakukan oleh Pulau Indah Jaya atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Bus Patas. Pihak perusahaan terpaksa menaikkan harga tiket sebesar Rp50 ribu per orang.

Koordinator Bus Patas Bontang, Dewi, mengatakan kenaikan tersebut disebabkan oleh melonjaknya harga suku cadang bus.

“Tiket mau tidak mau kami naikkan dari Rp175 ribu menjadi Rp225 ribu,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Kenaikan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 10 September mendatang. Namun, pelanggan yang membeli tiket sebelum tanggal tersebut masih akan dikenakan harga lama, meskipun jadwal keberangkatannya setelah 10 September.

“Misalnya, sebelum tanggal 10 sudah beli tiket untuk keberangkatan tanggal 15, harganya masih normal,” katanya.

Dewi menjelaskan, sejumlah suku cadang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Salah satunya adalah ban bus yang mengalami kenaikan hingga 100 persen.

“Bagian yang paling sering diganti itu per dan kampas. Kalau ban, sebelumnya sekitar Rp6 juta, pas mau ganti lagi ternyata sudah Rp12 juta,” terangnya.

Ia menambahkan, saat harga solar mengalami kenaikan pada 2022, pihaknya belum menaikkan harga tiket karena biaya operasional masih dapat tertutupi.

Namun, kondisi saat ini berbeda. Kenaikan harga suku cadang membuat tarif lama dinilai tidak lagi mampu menutup biaya perawatan dan perbaikan bus.

“Sekarang benar-benar harus naik. Kalau tidak, biaya perbaikan bus tentunya tidak tertutupi,” pungkasnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Tarif angkutan umum, bus rute Samarinda-Bontang mengalami penyesuaian mulai 1 September 2026. Kenaikan tarif berbeda untuk kelas AC dan non-AC.

Berdasarkan informasi dari petugas tiket Terminal Bontang, tarif bus kelas AC mengalami kenaikan sebesar Rp10 ribu, sedangkan kelas non-AC naik Rp5 ribu.

Dengan penyesuaian tersebut, tarif rute Samarinda-Bontang untuk kelas non-AC kini menjadi Rp45 ribu, sementara kelas AC menjadi Rp60 ribu.

Penyesuaian tarif tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10.3.3.1/K.567/2023 tentang penyesuaian atau kenaikan tarif angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi.

Selain rute Samarinda-Bontang, tarif rute Samarinda-Sangatta juga mengalami penyesuaian. Tarif kelas non-AC ditetapkan sebesar Rp65 ribu, sedangkan kelas AC Rp85 ribu.

“Ini menyesuaikan harga BBM yang kini juga meningkat,” tuturnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Salah seorang warga di wilayah Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, mempertanyakan kejelasan informasi terkait kelanjutan pemasangan jaringan gas (jargas) rumah tangga di wilayah mereka. Lantaran ada kemungkinan rumah warga yang tidak bisa dipasang jargas, meski sudab terpasang stiker jargas di rumah.

Salah seorang warga di Perum Damai Lestari Indah, Acis Maidy Muspa, mengaku mendapat informasi mengenai pemasangan jargas dan pembagian kompor di Kantor Kelurahan Belimbing, Kamis (3/9/2026) pagi.

AM mengatakan, bahwa dirinya sempat datang setelah mendapat informasi dari Ketua Rukun Tetangga (RT) 41, Kelurahan Belimbing, yang dimana ia kemudian mengantre sekitar satu jam untuk mendapatkan penjelasan dari petugas jargas.

Namun, informasi yang diterimanya justru menyebutkan bahwa pemasangan jargas hanya dilanjutkan bagi warga dengan nomor registrasi hingga 10.000 saja.

“Dari petugas yang dikatakan yang bisa dipasang dan bisa mengambil kompor itu yang nomor registernya sampai 10.000 saja. Sisanya tidak jadi dipasang,” ujar AM saat dikonfirmasi.

Kondisi tersebut membuat AM mempertanyakan nasib warga, yang sebelumnya telah mendapatkan tanda atau stiker jargas di rumahnya. Ia menyebut, stiker jargas di rumahnya bahkan sudah dipasang sejak 9 Maret 2026 lalu.

Tak hanya itu, galian untuk pemasangan pipa jargas di depan rumahnya juga telah dilakukan sejak April 2026. Namun, hingga kini galian tersebut disebut masih ditinggalkan dan belum dikembalikan, seperti kondisi semula.

Menurutnya, apabila memang terdapat perubahan kebijakan terkait jumlah pemasangan maupun pembagian kompor jargas, seharusnya pemerintah atau pihak terkait menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

“Semestinya pihak jargas atau pemerintah memberikan rilis informasi, agar masyarakat paham, juga para ketua RT terbantu untuk memberikan penjelasan kepada warganya,” katanya.

Bahkan ia juga menyoroti persoalan bekas galian jargas yang hingga kini belum sepenuhnya dituntaskan. Sebelumnya, warga mendapat informasi bahwa seluruh galian ditargetkan selesai ditimbun dan dikembalikan seperti kondisi awal, sebelum akhir Agustus 2026.

“Belum lagi kalau kita bahas soal galian yang janjinya akhir Agustus, semua sudah selesai ditimbun dan dikembalikan seperti awal sebelum digali. Tapi nyatanya ini galian di biarkan,” bebernya.

Warga berharap ada penjelasan resmi mengenai kelanjutan pemasangan jargas, mekanisme pembagian kompor, serta penyelesaian bekas galian agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.

Sampai berita ini di terbikan, tim redaksi Radar Bontang mencoba konfirmasi ke pihak jargas, akan tetapi belum mendapatkan respon.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam