SAMARINDA — Polemik pasca-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara terus bergulir. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali mengungkap alasan di balik sikap dissenting opinion atau penolakan yang disampaikannya dalam forum RUPS Bankaltimtara pada Kamis (23/4/2026) lalu.

Andi Harun secara terbuka mempertanyakan transparansi data kredit macet di bank milik daerah tersebut yang dinilai tidak dipaparkan secara jelas kepada para pemegang saham.

“Saya katakan tolong mumpung hari ini RUPS, sampaikan kepada kita berapa sih total kredit macet di BPD (Bankaltimtara)? Karena kami meyakini total kredit macet di BPD itu jauh lebih besar dari yang diketahui oleh publik,” ujar Andi Harun saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, permintaan terkait data kredit macet tersebut telah disampaikan berulang kali dalam forum RUPS, namun tidak pernah dijelaskan secara rinci hingga rapat berakhir.

Hal itu memunculkan dugaan adanya upaya untuk menutupi kondisi sebenarnya terkait kesehatan keuangan Bankaltimtara.

“Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa, satu-satunya yang pantas adalah dugaan secara sengaja persero menutup-nutupi jumlah kredit macet yang sesungguhnya,” tegasnya.

Selain menyoroti kredit macet, Andi Harun juga mempertanyakan transparansi penggunaan laba perseroan yang menurutnya perlu diketahui secara terbuka oleh seluruh pemegang saham maupun publik.

Ia memaparkan bahwa dari total laba Bankaltimtara, hanya sekitar 52 persen yang dibagikan sebagai dividen kepada daerah.

Sementara sisanya dialokasikan untuk beberapa pos lain seperti dana cadangan sebesar 29 persen, dana pembangunan 17 persen, dan dana kesejahteraan sebesar 2 persen.

“Pemegang saham berhak tahu, 100 persen laba itu dipakai ke mana? Dividen hanya 52 persen, sisanya itu untuk apa saja? Termasuk dana pembangunan dan kesejahteraan itu,” ujarnya.

Andi Harun mengingatkan ketidakterbukaan terhadap penggunaan dana-dana tersebut berpotensi memicu spekulasi dan pertanyaan publik terkait tata kelola keuangan perseroan.

“Kalau tidak transparan, jangan salahkan publik kalau mempertanyakan bahkan menduga ada sesuatu yang tidak beres penggunaan dana ini,” pungkasnya.

Pernyataan Andi Harun tersebut semakin menambah sorotan terhadap dinamika internal Bankaltimtara, terutama terkait tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus Sp

BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima.

Dalam konferensi pers penanganan kasus tindak pidana migas di Balikpapan, Kamis (30/4/2026), Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo menekankan bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil.

“BBM subsidi adalah bentuk kehadiran negara untuk membantu rakyat. Karena itu, setiap penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Polda Kaltim mencatat telah mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan berbagai modus operandi, mulai dari penimbunan, distribusi ilegal, hingga penyalahgunaan pengangkutan.

Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui sinergi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama jajaran Polres di berbagai wilayah di Kalimantan Timur.

Menurut Wakapolda, keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga langkah pencegahan melalui pengawasan distribusi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan rantai distribusi energi berjalan transparan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat,” jelasnya.

Polda Kaltim juga bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan distribusi energi subsidi agar tepat sasaran.

Dalam praktik di lapangan, penyalahgunaan BBM subsidi disebut berdampak luas terhadap masyarakat, mulai dari kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, antrean panjang di SPBU, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat kecil.

Karena itu, kepolisian menempatkan tindak pidana migas sebagai perhatian serius dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah, terutama di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan distribusi subsidi energi.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan publik secara bersama-sama.

“Ketika subsidi diselewengkan, yang dirugikan adalah rakyat kecil. Maka menjaga distribusi energi yang adil adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Polda Kaltim menegaskan penanganan kasus tindak pidana migas bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keadilan sosial agar hak masyarakat atas energi bersubsidi tidak dirampas oleh kepentingan segelintir pihak. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan energi bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan di lapangan.

Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengapresiasi langkah Polda Kaltim beserta jajaran yang aktif melakukan pengawasan dan pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Kalimantan Timur atas sinergi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Ini merupakan bagian penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurut Isfahani, Pertamina saat ini melayani distribusi BBM subsidi melalui sekitar 97 SPBU reguler yang tersebar di wilayah Kaltim.

Seluruh proses penyaluran dilakukan melalui sistem transaksi digital dan pengawasan berlapis yang terintegrasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menjelaskan, setiap bulan distribusi BBM subsidi juga menjalani proses verifikasi dan audit untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina turut menyediakan layanan Pertamina Call Center 135 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan terkait dugaan pelanggaran distribusi subsidi.

“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi maupun LPG subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan,” jelasnya.

Sejak Januari hingga 28 April 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan tercatat telah melakukan 51 tindakan pembinaan terhadap lembaga penyalur, baik SPBU maupun agen LPG di seluruh wilayah operasional Kalimantan.

Untuk mencegah penyalahgunaan barcode subsidi, Pertamina menerapkan sistem verifikasi digital melalui pemindaian barcode yang terhubung langsung dengan identitas kendaraan serta dokumentasi foto kendaraan di SPBU.

Selain itu, sistem pengawasan juga diperkuat melalui pemasangan CCTV di setiap SPBU.

Isfahani menegaskan, meski barcode subsidi dapat digunakan di berbagai SPBU, sistem identifikasi tetap dirancang agar mampu mendeteksi kesesuaian data kendaraan dengan barcode yang digunakan.

“Teknologi sudah kami siapkan, tetapi pengawasan petugas dan dukungan masyarakat tetap menjadi kunci. Sinergi bersama aparat penegak hukum adalah fondasi penting agar subsidi energi tidak disalahgunakan,” tambahnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pertamina berharap distribusi energi bersubsidi di Kalimantan Timur semakin akuntabel, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Polemik pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara yang digelar Kamis (23/4/2026) lalu mulai mencuat ke publik. Meski sebelumnya disebut berjalan secara aklamasi, Pemerintah Kota Samarinda justru mengungkap adanya pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam forum tersebut.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan keputusan dalam RUPS Bank Kaltimtara tidak sepenuhnya berlangsung mulus sebagaimana yang berkembang di publik.

“Sampai belum terpenuhinya semua pertanyaan maupun syarat yang seharusnya dipenuhi, maka kami menyatakan menolak. Walaupun itu tidak akan mengubah keputusan pemegang saham pengendali,” ujar Andi Harun saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi dasar penolakan dari pihak Pemkot Samarinda selaku pemegang saham minoritas.

Beberapa di antaranya terkait objektivitas pemberhentian direksi lama, perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, hingga rekam jejak calon Komisaris Utama Bank Kaltimtara.

Andi Harun secara khusus menyoroti informasi publik mengenai calon Komisaris Utama yang disebut pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara hukum di Bareskrim Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung.

Ia mempertanyakan apakah telah ada klarifikasi resmi dari institusi penegak hukum terkait status hukum calon tersebut.

“Apakah sudah ada klarifikasi tertulis dari institusi aparat penegak hukum bahwa kasus yang melibatkan nama calon komisaris utama sudah clear and clean?” ujarnya.

Menurut Andi Harun, penjelasan yang hanya berasal dari keterangan pribadi calon komisaris dinilai belum cukup untuk menjawab kekhawatiran publik.

Ia menilai, untuk posisi strategis di lembaga perbankan daerah, klarifikasi harus bersifat institusional dan resmi agar memiliki kekuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Bukan ke orangnya yang kita tanyakan, tapi butuh klarifikasi secara institusional karena itu yang bersifat official,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengambilan keputusan strategis di Bank Kaltimtara dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru demi menjaga kepercayaan publik terhadap bank milik daerah tersebut.

“Jauh lebih bagus kita prudent, hati-hati, syaratnya semua terpenuhi lalu kita putuskan, daripada terkesan terburu-buru yang pada akhirnya akan mengundang banyak pertanyaan dari publik,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap dinamika internal Bank Kaltimtara yang selama ini menjadi salah satu lembaga keuangan strategis bagi daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Poros Samarinda–Bontang, tepatnya di kawasan FKPM Tanah Merah, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kamis (30/4/2026) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

Sebuah truk bermuatan besar diduga mengalami gagal fungsi rem hingga menghantam deretan kendaraan di depannya. Akibat insiden tersebut, sedikitnya 11 kendaraan mengalami kerusakan dan empat warga terluka.

Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Samarinda menuju Bontang. Saat memasuki kawasan turunan di Tanah Merah, sopir diduga kehilangan kendali akibat sistem pengereman yang tidak berfungsi.

Pamapta III Polresta Samarinda, Aiptu Joko Wahyudi, mengatakan sopir sempat berusaha menghentikan kendaraan, namun rem utama maupun rem tangan tidak merespons.

“Menurut pengakuan sopir, kondisi rem mendadak keras atau seperti batu sehingga tidak bisa diinjak. Bahkan upaya mengerem dengan rem tangan pun tidak membuahkan hasil,” jelas Aiptu Joko Wahyudi di lokasi kejadian.

Tanpa sistem pengereman yang berfungsi, truk terus meluncur dan menabrak kendaraan yang berada di depannya secara beruntun.

Berdasarkan pendataan sementara pihak kepolisian, total kendaraan yang terdampak terdiri dari lima unit mobil dan enam sepeda motor.

Dari lima mobil tersebut, tiga unit mengalami kerusakan parah dan masih berada di lokasi kejadian, sementara dua kendaraan lainnya mengalami kerusakan ringan dan telah dibawa pemiliknya.

Sedangkan dari enam sepeda motor yang terlibat, empat unit mengalami kerusakan cukup berat dan masih berada di lokasi, sementara dua lainnya telah diperbaiki secara mandiri oleh pemiliknya.

Selain kerugian materiil, kecelakaan tersebut juga menyebabkan empat warga mengalami luka-luka. Para korban terdiri dari tiga perempuan dan satu laki-laki yang berada di sekitar lokasi saat kejadian berlangsung.

Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda untuk mendapatkan perawatan medis.

“Salah satu korban perempuan dilaporkan mengalami kondisi paling parah, yakni patah tulang pada bagian kaki,” tambah Aiptu Joko.

Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan panjang akibat kendaraan yang melintang di badan jalan.

Sementara itu, sopir truk telah diamankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan dan dugaan kegagalan teknis kendaraan.

Polisi juga mengimbau seluruh operator dan pengemudi kendaraan besar agar rutin melakukan pengecekan kendaraan sebelum beroperasi, khususnya pada sistem pengereman.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, terutama sistem pengereman, demi keselamatan bersama di jalan raya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim bersama jajaran Polres berhasil membongkar praktik penyelewengan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di Kaltim dalam kurun waktu 30 hari terakhir.

Dari operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil mengungkap 22 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan mengamankan sedikitnya 28 tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan penindakan tersebut merupakan bentuk respons atas keresahan masyarakat terkait kelangkaan energi subsidi yang diduga dipicu praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM.

“Ini adalah bentuk komitmen serius kami. Distribusi Pertalite dan Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil justru diselewengkan untuk kepentingan keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Kaltim, Kamis (30/4/2026).

Bambang menjelaskan, para pelaku menjalankan aksi secara terorganisasi dengan memanfaatkan berbagai modus untuk mengelabui sistem pembelian di SPBU.

Salah satu modus utama yang digunakan adalah manipulasi barcode atau fuel card agar dapat membeli BBM subsidi secara berulang.

“Kami juga menyita sedikitnya 113 kartu kendali (fuel card) atau barcode yang digunakan para pelaku secara bergantian untuk mengelabui kuota pembelian harian,” jelasnya.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita total 20.867 liter BBM subsidi yang terdiri dari 15.765 liter Pertalite dan 5.102 liter Solar.

Selain BBM, aparat juga mengamankan berbagai kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut, meliputi 15 unit kendaraan roda empat, lima unit truk roda enam, serta tiga tangki modifikasi yang dirancang khusus untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Polisi juga menemukan ratusan jeriken dan drum penampung di sejumlah lokasi penimbunan.

“Para pelaku biasanya menyedot BBM dari SPBU menggunakan tangki modifikasi, lalu memindahkannya ke tempat penampungan sebelum dijual kembali,” tambah Bambang.

Wilayah pengungkapan kasus tersebar di hampir seluruh daerah di Kaltim, mulai dari Balikpapan, Samarinda, hingga wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu.

Hal tersebut menunjukkan jaringan penyalahgunaan BBM subsidi memiliki jangkauan luas hingga ke wilayah perbatasan dan kawasan pertambangan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Polda Kaltim menegaskan akan terus memperkuat pengawasan bersama Pertamina dan pemerintah daerah, termasuk melalui sistem digital barcode, agar distribusi energi subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S