Beranda blog Halaman 19

DPRD Kaltim Khawatir Tabrakan Tongkang Percepat Kerusakan Jembatan Mahakam

0
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda. (K. Irul Umam/MKN)

SAMARINDA — Insiden tongkang batu bara yang kembali menabrak Jembatan Mahakam I di Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai kejadian berulang tersebut berpotensi menurunkan ketahanan struktur jembatan yang menjadi salah satu jalur penghubung utama di Kota Samarinda.

Sabaruddin menyampaikan bahwa saat ini pihak terkait masih menunggu hasil investigasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bersama tim teknis lainnya untuk memastikan kondisi jembatan pasca-insiden.

“Untuk sementara pengerjaan oleh kontraktor dihentikan sambil menunggu investigasi dari tim BPJN bersama tim lain yang akan turun langsung ke lapangan,” kata Sabaruddin saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, tim investigasi dijadwalkan melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu sekitar tujuh hari ke depan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penutupan sementara jembatan.

“Kalau memang dibutuhkan, ada kemungkinan dilakukan penutupan sementara, tapi tidak permanen. Perkiraannya sekitar tujuh jam untuk kepentingan pemeriksaan,” ujarnya.

Sabaruddin juga menyoroti dampak jangka panjang dari insiden tabrakan yang terus berulang. Ia menilai pola kejadian “ditabrak lalu diperbaiki” berpotensi menurunkan tingkat keamanan struktur jembatan.

Ia menjelaskan bahwa Jembatan Mahakam I mulai dibangun pada tahun 1982 dan diresmikan pada 1986 dengan usia rencana sekitar 50 tahun. Saat ini usia jembatan tersebut telah mendekati empat dekade.

“Kalau dihitung, usia rencana jembatan sekitar 50 tahun. Sekarang sudah berjalan hampir 40 tahun, berarti sisa umur tingkat keamanan itu sekitar 10 tahun,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai insiden tabrakan berulang dapat mempercepat penurunan kualitas struktur jembatan. DPRD Kaltim pun mendorong agar kejadian tersebut ditindaklanjuti secara serius, termasuk kemungkinan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Sabaruddin menegaskan bahwa DPRD hanya memberikan rekomendasi agar ada efek jera bagi pelaku, sementara proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Kami sebagai DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan. Tapi kami merekomendasikan agar ada efek jera, karena ini menyangkut aset negara yang harus dijaga,” tegasnya.

Ia juga menyebut pihak penabrak telah menyampaikan kesediaan untuk bertanggung jawab apabila terbukti menimbulkan kerugian negara akibat insiden tersebut. Namun, kepastian mengenai langkah hukum masih menunggu hasil penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Dua Pelaku Pencurian di Anjungan Migas PHM Ditangkap

0
Pihak kepolisian Polairud Polda Kaltim bersama perwakilan PHM menunjukkan barang bukti hasil pencurian di platform migas lepas pantai. (Istimewa)

BALIKPAPAN — Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus pencurian di anjungan migas lepas pantai milik Pertamina yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Dalam pengungkapan ini, dua pelaku telah diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Kasi Intelijen Subdit Gakkum Polairud Polda Kaltim, Kompol Tri Satria Firdaus, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan melaporkan kehilangan sejumlah peralatan di platform migas tersebut.

“Setelah menerima laporan dari pihak Pertamina terkait barang-barang yang hilang, kami langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Dari hasil pendalaman, dua pelaku berhasil kami amankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain toolbox, aki, kabel, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta uang yang diduga berasal dari hasil penjualan barang curian.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan, kerugian akibat pencurian tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 juta.

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui para pelaku awalnya datang ke lokasi untuk memancing. Namun ketika melihat anjungan dalam kondisi kosong, muncul niat untuk mengambil sejumlah peralatan yang ada di platform tersebut.

“Awalnya mereka datang untuk memancing. Karena melihat platform dalam keadaan kosong, muncul niat untuk mengambil barang. Saat pertama datang mereka tidak membawa peralatan, sehingga niat itu sempat dibatalkan. Keesokan harinya mereka kembali dengan membawa peralatan dan mulai memotong serta mengambil sejumlah barang di platform,” jelasnya.

Aksi pencurian tersebut dilakukan secara bertahap pada awal tahun ini.

Sementara itu, Asisten Manager Security Pertamina Hulu Mahakam, Rivai Aris, menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di kawasan Lapangan South Mahakam (SMK), sekitar 25 kilometer dari pesisir Balikpapan.

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan area operasi sejumlah perusahaan energi yang termasuk objek vital nasional, seperti Pertamina, Pertamina Hulu Mahakam, dan Eni.

“Lokasinya berada di tengah laut, sekitar 25 kilometer dari pantai Balikpapan. Di kawasan itu terdapat beberapa platform milik perusahaan energi yang merupakan objek vital nasional,” ujarnya.

Rivai menegaskan bahwa meskipun barang yang dicuri sebagian besar berupa peralatan kerja dan kabel, potensi dampak yang ditimbulkan bisa cukup besar apabila menyangkut fasilitas produksi.

“Hal yang paling kami hindari adalah gangguan terhadap produksi. Jika peralatan yang diambil berkaitan langsung dengan proses produksi, hal itu bisa menyebabkan sumur berhenti beroperasi. Mengaktifkan kembali sumur yang macet tentu tidak mudah,” jelasnya.

Gangguan terhadap fasilitas produksi juga berpotensi memengaruhi pasokan energi ke kilang milik Pertamina di Balikpapan, mengingat gas dari anjungan tersebut digunakan untuk menunjang operasional kilang.

“Jika produksi terganggu, suplai gas ke kilang juga akan berkurang, dan itu dapat berdampak pada proses produksi energi,” tambahnya.

Rivai menyebutkan kasus pencurian di platform Lapangan South Mahakam ini merupakan yang pertama terjadi. Namun di beberapa anjungan lain di perairan sekitar Balikpapan, kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi.

Ke depan, pihak perusahaan bersama kepolisian akan memperkuat sistem pengamanan serta pengawasan di kawasan anjungan lepas pantai guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan serta sistem keamanan di area platform,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal di Rumah Kosong Jalan Poros Bontang-Sangatta

0
Polres Bontang membantu pemakaman pria tanpa identitas di Pemakaman Pisangan. (Ist).

BONTANG – Personel Polres Bontang membantu pelaksanaan pemakaman jenazah tanpa identitas, serta tanpa keluarganya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pisangan, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (9/3/2026) sore.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Randy Anugrah mengatakan bahwa sebelumnya pria tanpa identitas tersebut ditemukan telah meninggal dunia di sebuah rumah kosong, yang berada di Kawasan Jalan Poros Bontang – Sangatta, Minggu (8/3/2026) lalu.

Laporan tersebut masuk melalui Hotline 110, sehingga petugas yang saat itu sedang menjalankan tugas piket, langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menindaklanjuti, guna mengumpulkan keterangan dari para saksi sebagai proses penyelidikan. Jenazah pun langsung dibawa ke RSUD Taman Husada.

Sebelum proses pemakaman dilakukan, petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit (RS), pengelola pemakaman, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta tim Inafis Polres Bontang, guna memastikan proses penanganan jenazah berjalan sesuai prosedur.

“Tidak ada satupun identitas yang kami dapat kelola di TKP, jadinya langsung kami makamkan saja. Sebelumnya juga sudah sempat kami cek dari pihak RT, kelurahan, maupun kecamatan, tetapi tetap saja hasilnya nihil,” jelasnya, Rabu (11/3/2026).

Kemudian jenazah yang diketahui meninggal dunia karena sakit, akhirnya dimakamkan secara layak sesuai ketentuan yang berlaku. Meski pun tanpa identitas, maupun pihak keluarga yang mendampingi.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Jembatan Dondang

0
Lokasi penemuan jenazah pria di kolong Jembatan Dondang, Muara Jawa Ulu, Kutai Kartanegara. (Istimewa)

TENGGARONG — Warga RT 37 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, digemparkan dengan penemuan seorang pria tewas tergantung di kolong Jembatan Dondang pada Selasa pagi (10/3/2026).

Korban diketahui berinisial R (35), yang selama ini dikenal warga sekitar memiliki gangguan kejiwaan dan sedang menjalani perawatan.

Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video amatir yang beredar di masyarakat. Dalam rekaman tersebut terlihat proses evakuasi korban oleh warga dan aparat. Korban tampak mengenakan kaos putih, jaket merah jambu, dan celana berwarna kuning kehijauan dengan wajah tertutup topeng.

“Kasinnya sudah biru, badan sudah lama berarti,” ujar salah satu saksi dalam video yang beredar.

Kapolsek Muara Jawa, IPTU I Wayan Edi Surya Puryana, menjelaskan bahwa jasad korban pertama kali terlihat oleh warga yang melintas di sekitar lokasi sekitar pukul 09.00 Wita.

Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Korban pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 09.00 Wita. Setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan evakuasi sekitar pukul 09.42 Wita,” jelas IPTU Wayan.

Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Puskesmas Muara Jawa untuk dilakukan proses identifikasi dan pemeriksaan medis.

“R selanjutnya dibawa ke Puskesmas Muara Jawa untuk proses identifikasi dan pemeriksaan medis,” terangnya.

Setelah proses identifikasi selesai, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyebab pasti kematian korban masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Kami juga meminta masyarakat yang mengetahui kejadian ini untuk memberikan keterangan guna membantu proses penyelidikan,” imbau IPTU Wayan. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Pesta Miras Berujung Parang, Pria di Batu Engau Aniaya Rekannya

0
Lokasi kejadian penganiayaan terhadap korban A (33) oleh pelaku HT (55) di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. (Istimewa)

PASER — Pesta minuman keras di sebuah pondok kebun di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, berujung tindak penganiayaan. Seorang pria berinisial HT (55) tega menebas rekannya sendiri, A (33), menggunakan parang setelah tersinggung dengan ucapan korban.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah pondok di belakang barak kebun milik warga RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 04.45 Wita.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Batu Engau, AKP Hadi Purwanto, menjelaskan bahwa saat kejadian pelaku bersama beberapa rekannya, termasuk korban, sedang mengonsumsi minuman keras.

“Saat tengah mengonsumsi minuman keras bersama, korban dalam kondisi mabuk mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan pelaku,” jelas AKP Hadi Purwanto, Selasa (10/3/2026).

Tidak terima dengan ucapan tersebut, pelaku yang juga berada dalam pengaruh alkohol kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang. Setelah itu pelaku kembali mendatangi korban dan langsung melakukan penebasan.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuh. Di antaranya dua luka di bagian kepala, satu luka di bagian ketiak, serta satu luka di tangan.

Korban kemudian segera dilarikan ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban dilarikan ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot untuk mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan tindakan dan mengamankan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Saat ini pelaku HT telah diamankan di Polsek Batu Engau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan.

“Pelaku kini telah diamankan di Polsek Batu Engau. Pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonjowi Nilai Putusan KIP Langkah Transparansi

0
Anggota Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso saat memberikan keterangan usai persidangan. (Istimewa)

JAKARTA — Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menyambut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait sengketa dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai langkah penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait akses terhadap sejumlah dokumen akademik Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah satu pemohon dari Bonjowi, Herman, menyampaikan apresiasi kepada majelis komisioner yang memutus perkara tersebut. Ia menilai keputusan itu membuka jalan bagi transparansi terhadap dokumen yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

“Saya atas nama Bonjowi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah kemenangan publik, karena apa yang selama ini misterius akhirnya ada perintah majelis agar UGM membuka diri,” kata Herman usai sidang putusan di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Herman, majelis komisioner memerintahkan agar sejumlah dokumen yang dimohonkan dapat diserahkan kepada pemohon, kecuali dokumen yang memang tidak berada dalam penguasaan pihak universitas.

“Seluruh dokumen yang tadi disebutkan wajib diserahkan, kecuali yang memang tidak ada atau tidak dalam penguasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam persidangan, salah satunya terkait keberadaan dokumen legalisasi ijazah.

“Sampai hari ini masih menjadi misteri apakah benar ada ijazah yang pernah dilegalisir. Pihak UGM mengatakan tidak dalam penguasaan mereka,” katanya.

Selain itu, Herman juga menyoroti keterangan mengenai dokumen laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebut tidak berada dalam penguasaan universitas. Ia menilai UGM perlu memberikan penjelasan resmi apabila dokumen tersebut memang tidak tersedia.

“UGM seharusnya membuat pernyataan tertulis jika memang dokumen itu tidak ada, termasuk menjelaskan aturan yang berlaku pada masa Jokowi kuliah saat itu,” ujarnya.

Pemohon lain dari Bonjowi, Lukas Luwarso, menilai putusan KIP menjadi momentum penting bagi prinsip keterbukaan informasi sekaligus menjaga integritas akademik.

“Putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah,” kata Lukas.

Menurutnya, polemik yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan politik, melainkan menyangkut transparansi dokumen akademik yang berkaitan dengan pejabat publik.

“Ini menyangkut ijazah seorang presiden. Presiden di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, sehingga dokumen seperti ini seharusnya terbuka untuk memastikan etos ilmiah dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lukas juga menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak seharusnya berhenti pada pernyataan bahwa dokumen tidak tersedia, tetapi tetap berkewajiban melakukan penelusuran terhadap dokumen yang diminta masyarakat.

Ia menambahkan bahwa proses sengketa informasi ini belum sepenuhnya selesai. Setelah putusan terhadap UGM dan KPU, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dokumen yang saat ini berada dalam penanganan kepolisian.

Bonjowi menyatakan akan terus memantau proses tersebut guna memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan dokumen akademik tersebut dapat diakses secara transparan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonjowi Nilai Putusan KIP Langkah Transparansi

0
Anggota Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso saat memberikan keterangan usai persidangan. (Istimewa)

JAKARTA — Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menyambut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait sengketa dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai langkah penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait akses terhadap sejumlah dokumen akademik Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah satu pemohon dari Bonjowi, Herman, menyampaikan apresiasi kepada majelis komisioner yang memutus perkara tersebut. Ia menilai keputusan itu membuka jalan bagi transparansi terhadap dokumen yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

“Saya atas nama Bonjowi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah kemenangan publik, karena apa yang selama ini misterius akhirnya ada perintah majelis agar UGM membuka diri,” kata Herman usai sidang putusan di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Herman, majelis komisioner memerintahkan agar sejumlah dokumen yang dimohonkan dapat diserahkan kepada pemohon, kecuali dokumen yang memang tidak berada dalam penguasaan pihak universitas.

“Seluruh dokumen yang tadi disebutkan wajib diserahkan, kecuali yang memang tidak ada atau tidak dalam penguasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam persidangan, salah satunya terkait keberadaan dokumen legalisasi ijazah.

“Sampai hari ini masih menjadi misteri apakah benar ada ijazah yang pernah dilegalisir. Pihak UGM mengatakan tidak dalam penguasaan mereka,” katanya.

Selain itu, Herman juga menyoroti keterangan mengenai dokumen laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebut tidak berada dalam penguasaan universitas. Ia menilai UGM perlu memberikan penjelasan resmi apabila dokumen tersebut memang tidak tersedia.

“UGM seharusnya membuat pernyataan tertulis jika memang dokumen itu tidak ada, termasuk menjelaskan aturan yang berlaku pada masa Jokowi kuliah saat itu,” ujarnya.

Pemohon lain dari Bonjowi, Lukas Luwarso, menilai putusan KIP menjadi momentum penting bagi prinsip keterbukaan informasi sekaligus menjaga integritas akademik.

“Putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah,” kata Lukas.

Menurutnya, polemik yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan politik, melainkan menyangkut transparansi dokumen akademik yang berkaitan dengan pejabat publik.

“Ini menyangkut ijazah seorang presiden. Presiden di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, sehingga dokumen seperti ini seharusnya terbuka untuk memastikan etos ilmiah dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lukas juga menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak seharusnya berhenti pada pernyataan bahwa dokumen tidak tersedia, tetapi tetap berkewajiban melakukan penelusuran terhadap dokumen yang diminta masyarakat.

Ia menambahkan bahwa proses sengketa informasi ini belum sepenuhnya selesai. Setelah putusan terhadap UGM dan KPU, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dokumen yang saat ini berada dalam penanganan kepolisian.

Bonjowi menyatakan akan terus memantau proses tersebut guna memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan dokumen akademik tersebut dapat diakses secara transparan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Semangat Ramadan, Kodim 0901 Samarinda dan GEMA Nusantara Bagikan Takjil

0
Jajaran Kodim 0901/Samarinda dan GEMA Cinta Nusantara saat membagikan takjil kepada masyarakat di kawasan Sungai Kunjang, Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA — Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan melalui kegiatan pembagian takjil yang digelar Kodim 0901/Samarinda bersama Gerakan Masyarakat Cinta Nusantara (GEMA Cinta Nusantara) di kawasan Terminal Sungai Kunjang dan Koperasi Merah Putih Sungai Kunjang, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan sosial tersebut menyasar masyarakat serta pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan paket takjil dibagikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Ketua Umum GEMA Cinta Nusantara, Rysdianto, mengatakan kegiatan berbagi takjil ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus menumbuhkan keikhlasan dalam menjalani ibadah Ramadan.

“Hari ini kami bersama Kodim melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar yang melintas. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi sarana meningkatkan rasa syukur dan keikhlasan di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial serta mengingatkan pentingnya saling berbagi kepada sesama, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Ada ratusan porsi yang kami sediakan. Semoga bermanfaat dan bisa meringankan masyarakat yang akan berbuka puasa,” tambahnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0901/Samarinda, Kolonel Inf Arif Hermad, menjelaskan bahwa kegiatan pembagian takjil merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Darat selama Ramadan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kodim 0901 Samarinda bekerja sama dengan organisasi GEMA Nusantara melaksanakan pembagian takjil. Ini memang kegiatan rutin setiap tahun sebagai bentuk berbagi rezeki kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebutkan kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Koramil Samarinda Utara dan akan terus berlanjut di beberapa wilayah lain di Kota Samarinda, seperti Palaran, Sungai Pinang, dan Samarinda Seberang.

Arif menilai kondisi sosial masyarakat Samarinda yang kondusif dan penuh rasa kekeluargaan menjadi alasan kuat kegiatan sosial seperti ini terus digalakkan.

“Kita ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang masih dalam perjalanan atau belum sempat menyiapkan buka puasa. Harapannya jiwa sosial masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Ia juga mengaku merasa nyaman bertugas di Samarinda sejak enam bulan terakhir karena suasana kota yang aman serta penuh kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0901/Samarinda berharap sinergi antara TNI dan organisasi masyarakat dapat terus terjalin serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

“Ramadan adalah bulan suci yang membawa berkah. Momentum ini kita manfaatkan untuk saling berbagi sekaligus mempererat persaudaraan di Kota Tepian,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Hadi Winata
Editor: Agus S

Pemerintah Bahas Tahapan Pemindahan ASN ke IKN

0
Menteri PANRB Rini Widyantini memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Selasa (10/3/2026). (Dok KemenPAN RB)

NUSANTARA — Pemerintah mulai mematangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pemindahan ASN pada Selasa (10/3/2026).

Rapat tersebut digelar setelah sebelumnya Menteri Rini melakukan kunjungan ke IKN pada 13 Februari 2026. Dalam kunjungan itu, ia memberikan kuliah umum kepada pegawai di kawasan IKN serta meninjau sejumlah fasilitas perkantoran dan hunian ASN.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur apabila pemindahan ASN mulai dilakukan secara bertahap.

Dalam rapat lanjutan yang digelar di Jakarta, pemerintah membahas berbagai aspek teknis terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru. Fokus utama pembahasan adalah kapasitas ruang kerja serta ketersediaan hunian bagi ASN yang nantinya ditempatkan di IKN.

Selain itu, pemerintah juga membahas mekanisme penapisan kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan lebih dahulu ke IKN.

“Penapisan ini penting agar proses pemindahan ASN berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan di ibu kota baru,” ujar Menteri Rini dalam keterangan resminya.

Menurutnya, penugasan ASN ke IKN nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur perkantoran, fasilitas hunian, serta dukungan sarana lainnya di kawasan ibu kota baru tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan ke IKN dapat berjalan efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PAN RB, di antaranya Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, Sekretaris Kementerian PAN RB Reni Suzana, serta Staf Ahli Menteri PAN RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim.

Sebelumnya pemerintah telah menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan kesiapan fasilitas serta kebutuhan operasional kementerian dan lembaga.

Selain kesiapan infrastruktur, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti fasilitas hunian, layanan pendukung, serta sistem kerja pemerintahan di ibu kota baru.

Melalui proses pemindahan bertahap tersebut, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan di IKN dapat berjalan lebih modern sekaligus mendukung pemerataan pembangunan secara geografis di Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Perkuat Ketahanan Pangan, Mahulu Teken MoU dengan Bulog

0
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan saat menandatangani MoU bersama Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog di Jakarta. (Dok Prokopim Mahulu)

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi menggandeng Perum Bulog untuk membangun kompleks pergudangan pangan di wilayah perbatasan Mahulu setelah kedua pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan bersama Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, di Ruang Rapat Rojolele Lantai II Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin (9/3/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan, khususnya untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan bahan pangan bagi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan komitmen Bulog untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan serta distribusi pangan di wilayah Mahulu.

“Untuk itu kita melaksanakan MoU hibah tanah ini untuk pembangunan gudang, karena kita ketahui bersama wilayah Mahulu sangat jauh dan berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Tentu memerlukan ketersediaan beras sepanjang tahun, oleh sebab itu kami akan membangun gudang di sana,” ujarnya.

Sudarsono juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap proses hibah tanah dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan kompleks pergudangan dapat segera dilaksanakan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa kerja sama dengan Perum Bulog menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem cadangan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerja sama dengan Perum Bulog ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami berharap keberadaan kompleks pergudangan Bulog nantinya dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan pangan serta menstabilkan distribusi bahan pokok bagi masyarakat Mahulu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Mahakam Ulu yang memiliki wilayah luas serta keterbatasan akses transportasi membuat sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

“Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang cukup terbatas. Dengan adanya fasilitas pergudangan Bulog di daerah ini, kami berharap pengelolaan cadangan pangan dapat lebih optimal dan mampu mengantisipasi berbagai kondisi darurat seperti bencana maupun gangguan distribusi,” terangnya.

Dalam kerja sama ini, Pemkab Mahulu telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih tiga hektare yang berlokasi di kawasan Kompleks Perkantoran Ujoh Bilang untuk pembangunan fasilitas pergudangan Bulog. Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang telah dilengkapi dokumen pertanahan yang sah.

Keberadaan gudang Bulog di Mahakam Ulu diharapkan dapat memperkuat sistem penyimpanan cadangan pangan pemerintah sekaligus mendukung kelancaran distribusi bahan pokok bagi masyarakat.

Sambil menunggu pembangunan gudang permanen, saat ini juga telah tersedia gudang filial Bulog yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara guna menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan penguatan cadangan pangan daerah melalui pengadaan bersama Bulog sekitar 16,7 ton sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas komitmen dan dukungannya kepada Kabupaten Mahulu. Semoga kerja sama ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Ketua TP-PKK Mahulu Mega Petra Marten, serta Kepala DKPP Mahulu Engelbertus Ibrahim. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S