NUSANTARA — Sejumlah Ketua Pengadilan Tinggi dari berbagai daerah di Indonesia mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (1/5/2026).
Rombongan tersebut berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Bangka Belitung, Kalimantan Timur, hingga Daerah Khusus Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Albertina Ho, mengaku kagum setelah melihat langsung perkembangan kawasan inti IKN, khususnya Plaza Yudikatif.
Menurutnya, kondisi IKN jauh melampaui bayangan dan ekspektasi yang selama ini berkembang.
“Satu hal yang sangat luar biasa, yang kami saksikan di sini. Betul-betul di luar ekspektasi kami, tidak bisa kami bayangkan IKN ini sebelumnya. Baik dari bangunannya, lingkungannya, ternyata memang betul-betul dijaga,” ungkap Albertina Ho.
Selama berada di kawasan Nusantara, rombongan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penanaman pohon di Plaza Yudikatif hingga meninjau langsung lokasi pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA).
Selain itu, rombongan juga diajak melihat sejumlah ikon kawasan IKN seperti Taman Kusuma Bangsa, Masjid Negara, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius.
Kunjungan tersebut turut didampingi langsung Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran Otorita Nusantara.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, mengatakan penanaman pohon yang dilakukan bersama rombongan menjadi simbol komitmen menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Mohon izin sebelum bapak ibu berkantor di sini, kami izin untuk menghijaukan dulu kawasan ini. Penanaman ini adalah komitmen kita untuk keadilan terhadap lingkungan, itulah spirit dari pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Sedikitnya terdapat tiga jenis pohon yang ditanam, yakni Bungur, Nyamplung, dan Tanjung yang diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem hijau di kawasan IKN.
Kunjungan para pimpinan lembaga peradilan tersebut dinilai semakin mempertegas sinergi antarlembaga negara dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. (MK)
Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S
