BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Selasa (11/11/2025).

Sidak dilakukan untuk memantau pelayanan publik, kedisiplinan pegawai, serta ketersediaan data ketenagakerjaan. Dalam tinjauannya, Neni sempat meminta data terkait jumlah pemegang Kartu Kuning (AK1). Namun, pegawai yang bertugas tidak dapat langsung menyediakan data tersebut.

“Mereka tidak dapat memberikan data secara cepat. Harusnya kapan saja data itu diminta tanpa perlu menunggu lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan sebelumnya terdapat sekitar 5.000 warga pemegang Kartu Kuning, dan sekitar 3.000 di antaranya sudah bekerja. Namun, Disnaker belum memiliki laporan rinci terkait penempatan kerja para pemegang kartu tersebut.

“Tidak bisa evaluasi kalau data saja tidak bisa dilampirkan. 3.000 orang ini bekerja di mana saja sebenarnya,” ujarnya.

Wali Kota meminta agar Disnaker memperbaiki sistem pendataan, dan memastikan informasi publik tersedia dengan cepat dan akurat. Ia berencana memanggil jajaran Disnaker untuk membahas langkah perbaikan dalam waktu dekat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bunda PAUD Kelurahan Gunung Elai, Nirmaya Deasari, berhasil masuk nominasi Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional tahun 2025. Inovasi unggulan bertajuk “Bunda PAUD Tanggap” menjadi program andalan yang mengantarkannya mewakili Bontang hingga ke tingkat pusat.

Program tersebut lahir dari semangat mendukung kebijakan baru pemerintah pusat mengenai 13 tahun wajib belajar, yang menambah satu tahun masa prasekolah (PAUD) sebagai bagian dari pendidikan dasar.

“Dulu wajib belajar 12 tahun, sekarang menjadi 13 tahun karena ditambah satu tahun pra SD. Jadi PAUD itu wajib. Nah, kami para Bunda PAUD diminta membuat inovasi untuk mendukung program ini,” jelas Nirmaya, Senin (11/11/2025).

Program Tanggap ini dilakukan dengan mendata, mengedukasi, dan mengajak anak masuk PAUD. Dalam inovasi “Bunda PAUD Tanggap”, kata Nirmaya, pihaknya membentuk agen Tanggap yang terdiri dari para ketua PKK di tingkat RT. Mereka bertugas mendata anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah, memberikan edukasi kepada orang tua, serta mengajak langsung anak-anak untuk masuk PAUD.

“Kami buat agen Tanggap dari ibu-ibu ketua PKK RT. Mereka tahu siapa saja anak usia 5–6 tahun yang belum sekolah. Setelah didata, kami turun bersama lurah dan RT untuk melakukan kunjungan rumah,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim akan menanyakan alasan anak belum bersekolah dan memberikan edukasi pentingnya PAUD bagi tumbuh kembang anak. Tak jarang, Bunda PAUD bersama lurah dan RT juga mengajak langsung anak-anak berkunjung ke sekolah terdekat, agar mereka mengenal lingkungan belajar sejak dini.

“Biasanya setelah diajak main ke sekolah dan bertemu guru serta teman-teman, anak-anak jadi semangat mau sekolah,” tambahnya.

Selain itu, Gunung Elai bersama Kelurahan Telihan dan Belimbing sebelumnya mewakili Bontang di tingkat provinsi. Dari tiga daerah tersebut, hanya Gunung Elai yang akhirnya masuk nominasi nasional bersama Kelurahan Maluhu dari Tenggarong.

Program “Bunda PAUD Tanggap” telah berjalan sejak Agustus 2025 dan terus dikembangkan dengan berbagai penyempurnaan setelah mendapat masukan dari penilaian tingkat provinsi.

“Awalnya kami belum punya SK dan atribut, tapi setelah evaluasi di provinsi kami lengkapi. Alhamdulillah, bisa terus lanjut sampai nasional,” tutur Nirmaya.

Keaktif di media sosial dan program lainnya, seperti PAUD Ceria (Cerdas Riang Membaca Bersama Bunda PAUD), Wisata Edukasi, dan program Aku Suka Makan Buah. Semua kegiatan dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @bundapaudkelurahangunungelai, yang juga menjadi salah satu aspek penilaian nasional.

“Penilai selalu menekankan pentingnya medsos aktif. Semua kegiatan kami upload di IG supaya bisa dipantau,” pungkasnya.

Penyerahan apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional rencananya akan digelar Rabu (13/11/2025) di Jakarta, The Sultan Hotel.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rencana legalisasi sejumlah bangunan villa di kawasan wisata Bontang Kuala masih menemui jalan buntu. Pasalnya, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan di atas perairan belum dapat diterbitkan karena persoalan legalitas lahan.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus, mengungkapkan, sebagian besar villa yang berdiri di atas laut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun izin dasar bangunannya belum bisa diproses.

“Untuk PBG itu wajib ada bukti kepemilikan atau legalitas lahan. Nah, kebanyakan villa di Bontang Kuala berdiri di wilayah laut, yang statusnya milik negara. Jadi tidak bisa diterbitkan izinnya,” terang Idrus beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, lokasi bangunan di area pasang surut atau perairan membuat pemilik usaha tidak dapat melampirkan dokumen kepemilikan tanah, sebagaimana syarat wajib pengurusan izin bangunan. Akibatnya, seluruh proses administrasi PBG terhenti.

Selain itu, kegiatan di wilayah laut seharusnya dilengkapi dengan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Tanpa dokumen tersebut, lanjut Idrus, DPMPTSP tidak bisa menerbitkan izin bangunan.

“Kalau di darat kita bicara sertifikat tanah, di laut harus ada KKPRL. Itu ranahnya pemerintah provinsi,” ujarnya.

Meski izin bangunan belum bisa diterbitkan, Pemkot Bontang masih memiliki ruang untuk menarik pajak dari aktivitas usaha yang berjalan. Idrus menyebut, mekanisme pemungutan pajak daerah bisa dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) bekerja sama dengan pihak kelurahan.

“Yang bisa dipungut itu pajaknya, bukan izinnya. Jadi Bappenda bisa berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyusun mekanisme penarikan pajak usaha di sana,” jelasnya.

Idrus menambahkan, fenomena ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Bontang Kuala. Kawasan tersebut sejak lama berkembang sebagai permukiman tradisional di atas laut, jauh sebelum sistem perizinan modern diterapkan.

“Dari dulu warga sudah menempati kawasan itu tanpa proses izin formal. Sekarang saat penataan dilakukan, banyak hal yang perlu disesuaikan,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa sebagian warga di kawasan itu telah memiliki sertifikat bangunan, tetapi bukan sertifikat tanah.

“Jadi pajaknya hanya untuk bangunannya saja, bukan lahannya,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini memperketat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah ini ditempuh untuk menekan maraknya praktik usaha fiktif yang hanya bermodalkan dokumen tanpa aktivitas usaha nyata.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa fenomena tersebut banyak terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah warga diketahui mengurus NIB bukan untuk beroperasi secara legal, melainkan sebagai syarat administratif agar bisa mengikuti pelatihan atau memperoleh bantuan pemerintah.

“Banyak yang hanya ingin NIB supaya bisa ikut bimtek atau menerima bantuan. Sekarang kami perketat, karena sudah ada hasil rapat koordinasi dengan DKUMPP,” terang Idrus saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan persoalan baru di lapangan. Meski terdaftar secara resmi, sejumlah usaha ternyata tidak beraktivitas sesuai ketentuan.

Idrus menekankan pentingnya pemahaman bahwa NIB bukanlah izin usaha, melainkan identitas resmi pelaku usaha yang berisi data kegiatan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“NIB itu ibarat KTP bagi pelaku usaha. Jadi jangan disamakan dengan izin usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, satu NIB dapat memuat lebih dari satu jenis kegiatan usaha. Sehingga pelaku usaha tak perlu membuat NIB baru jika ingin menambah bidang usaha, cukup memperbarui data KBLI yang tercantum di sistem.

Idrus mencontohkan sebuah kasus yang ditemukan petugas di lapangan. Sebuah gudang di Jalan Parikesit mengklaim memiliki izin usaha, namun setelah diperiksa, kegiatan pergudangan tidak tercantum dalam KBLI NIB yang dimiliki.

“Karena tidak sesuai, otomatis dinyatakan ilegal,” ujarnya.

Pengetatan penerbitan ini, lanjut Idrus, juga selaras dengan kebijakan baru pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun tengah memperbarui sistem perizinan berusaha agar lebih rinci dan terintegrasi dengan daerah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengubah kebijakan pembatasan toko modern waralaba nasional seperti Indomaret dan Alfamart. Jika sebelumnya pembatasan dilakukan per kelurahan dengan mempertimbangkan jarak antargerai, kini aturan tersebut diberlakukan per kecamatan.

Setiap kecamatan di Kota Bontang — yakni Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat — hanya diperbolehkan memiliki maksimal lima gerai.

Kepala Sub Bagian Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan hasil rapat lintas instansi bersama Satpol PP dan DKUMPP.

“Aturannya kini bukan lagi per kelurahan, tapi per kecamatan,” ujar Idrus.

Ia menambahkan, dasar hukum pembatasan tersebut tengah dirampungkan melalui proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Setelah disahkan, perda ini akan menjadi acuan resmi dalam penerbitan izin waralaba nasional di Bontang.

Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk jaringan waralaba nasional. Sementara toko modern lokal seperti Eramart tetap diberi ruang untuk berkembang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

“Yang dibatasi hanya jaringan nasional. Usaha lokal tetap kami dorong agar tumbuh,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun izin usaha dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemilik waralaba wajib mendapatkan rekomendasi dari DKUMPP serta memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Selain itu, verifikasi lapangan tetap menjadi tahap wajib sebelum izin diberikan. Proses ini mencakup survei lokasi, pengecekan kelayakan bangunan, izin lingkungan, serta kesesuaian dengan tata ruang.

“Tidak bisa langsung buka gerai. Semua harus melalui proses pemeriksaan lapangan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam