SAMARINDA – PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, gelar pahlawan seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pengorbanan, perjuangan, serta integritas moral yang tinggi — bukan kepada sosok yang meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi dan kemanusiaan bangsa.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam Forum Refleksi Hari Pahlawan yang digelar di Surabaya, Minggu (09/11/2025). Acara ini turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta sejumlah komunitas pemuda.
“Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan di sana,” tegas Hasto di hadapan peserta forum.
Ia menambahkan bahwa gelar pahlawan nasional tidak hanya ditentukan oleh jasa atau kedudukan seseorang, melainkan juga oleh legitimasi moral dan pengorbanan sejati yang ditunjukkan sepanjang hidupnya.
“Pahlawan itu bukan general politik. Ia melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara, bukan membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” ujarnya.
Penolakan terhadap wacana tersebut juga muncul dari daerah. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dan selektif dalam memberikan gelar Pahlawan Nasional.
“Terkait proses penetapan gelar pahlawan itu banyak mekanisme yang harus dicermati agar menjadi keputusan yang tepat,” kata Ananda saat ditemui di Samarinda.
Ia menilai, sejarah masa lalu harus menjadi bahan pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan. “Kita sudah tahu bagaimana cerita masa lalu. Kami di PDI Perjuangan berharap pemerintah benar-benar melihat segala pertimbangan, jangan hanya sekadar memberikan penghargaan,” ujarnya.
Menurut Ananda, gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan tertinggi bangsa yang harus diberikan kepada sosok berintegritas dan memiliki pengorbanan nyata bagi rakyat.
“Semua orang sudah tahu sejarahnya, jadi saya tidak perlu bicara banyak lagi. Yang jelas, pemerintah harus banyak pertimbangan terhadap hal tersebut,” tutup Nanda. (MK)
Editor: Agus S
