spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemkot Gelar Penyusunan RPJPD Bontang 2024-2045, Basri: Jangan Remehkan!

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase meminta kepada jajarannya agar tidak menganggap remeh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), lantaran aktivitas tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan dan program pemkot.

Hal itu disampaikannya saat Ekspose Laporan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Bontang 2024-2045 oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitang).

Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (25/09/2023) lalu. Dipimpin langsung Wali Kota Bontang Basri Rase. Bersama dengan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, acara tersebut turut mengundang seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Taman.

Dalam arahannya, Basri Rase mengungkapkan RPJPD harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen pemerintahan.

“Masalah ekonomi, tingkat pengangguran semakin tinggi, padahal daerah industri. Apalagi industri Bontang bukan semakin naik tapi semakin berkurang seiring berkurangnya bahan baku, harus berani dapatkan industri hulu ke hilir,” ungkapnya mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.

Basri berpesan agar seluruh pihak yang hadir dapat memberikan masukan terkait penyusunan RPJPD ini.

Baca Juga:   Sebulan 3 Musibah Kebakaran Terjadi, Pemkot Bontang Beri Bantuan Para Korban

“RPJPD ini harus berani, bagaimana kelemahan, kekurangan, potensi kita. Inklusif sosial. Jangan berpikir untuk kita, berpikir untuk kami. Saya menggugah kita semua untuk mencoba lebih serius lagi memberikan masukan kepada tim ahli kita dalam menyusun RPJPD,” tukasnya.

Selain jajaran pemkot, turut hadir Tim Ahli Pranata Pembangunan dari Universitas Indonesia.

Ada beberapa temuan dalam sosialisasi awal yang dilakukan oleh Tim Pranata Pembangunan UI. Di antaranya, peran Kota Bontang setelah masa migas, peran Kota Bontang dalam pembangunan IKN, manfaat industri terhadap masyarakat lokal, kebutuhan pengembangan UMKM, keberlanjutan pengelolaan air bersih, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penanggulangan banjir, kebutuhan pengembangan infrastruktur intra dan antar wilayah, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, masalah ketenagakerjaan, dibutuhkan peningkatan kualitas sdm, program pemulihan ekonomi pasca pandemi, kebutuhan peningkatan layanan Kesehatan, tingginya angka stunting, hilirisasi dan permasalahan social masyarakat.

Editor: Yusva Alam

Most Popular