Rahmi Surainah, M.Pd
Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin
“Di jaman saya investor akan dipermudah. Tidak ada lagi putar-putar. Awas kalau berani putar-putar investor, nanti saya akan putar-putar juga dia,” ujar Wali Kota Bontang, Basri Rase pada saat memberikan sambutan dalam penutupan pelatihan sertifikasi teknisi scaffolding PT Badak NGL untuk internal dan warga bufferzone, Rabu (19/4/2023) sore di Gedung Town Centre.
Dikatakan Basri, dirinya tak ingin lagi ada investor yang ‘lari’ dari Bontang. Disebutkannya, beberapa investor yang pergi dari Bontang adalah proyek pembangunan Kilang BBM Pertamina, Pabrik NPK Cluster, dan lain sebagainya.
Banyak penyebab para investor batal menanamkan modalnya. Salah satunya karena panjangnya prosedur untuk keperluan pengurusan administrasi dan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya. (Radarbontang.co, 25/4/2023)
Pantang menyeru minat investor untuk permudah, jangan dipersulit dalam hal investasi. Sepertinya akan sulit ditemukan pada penguasa saat ini. Kecenderungan penguasa mengemis dan senang akan hadirnya investor karena menganggap mereka penyelamat keuangan.
Tidak hanya di Bontang, membangun IKN baru pun demikian. Berbagai cara dilakukan agar investor tertarik berinvestasi. Banyak dan tingginya realisasi investasi seiring dengan dimudahkannya regulasi undang-undang, termasuk dimudahkannya administrasi guna menarik minat investor.
Padahal kalau dianalisis dengan tajam yang namanya bantuan asing tidak ada yang gratis. Infrastruktur berupa kepemilikan umum apalagi pembangunan IKN akan membuat negeri ini semakin terpenjara dengan “maunya” para investor.
Tidak ada kemandirian bahkan kedaulatan karena melibatkan asing. Investasi sebenarnya merupakan jalan asing berkuasa.
Seharusnya Bontang dan Indonesia pada umumnya bisa bebas dari investor asing, karena kaya akan SDAE dan SDM. Namun, sayang SDAE yang melimpah pun dikuasai oleh swasta dan asing, SDM pun tidak ketinggalan dibajak sebagai buruh murah.
Demikianlah sistem kehidupan saat ini sejalan dengan ideologi kapitalisme, sehingga selalu melibatkan asing para kapital global. Oleh karena itu, perlu perubahan pemikiran mendasar sehingga tidak menjadikan kapitalisme sekuler sebagai asas dan kembali kepada pemikiran Islam.
Penguasa yang berwibawa seharusnya berprinsip, persulit asing jangan dimudahkan menguasai kekayaan SDAE.
Investasi dalam Islam
Islam menegaskan agar umat di negeri-negeri muslim tidak terjebak penjajahan asing, dalam bentuk apapun termasuk investasi.
Adapun dalil tentang keharaman investasi asing berdasarkan firman Allah Swt: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141).
Maksudnya sungguh Allah Swt. Telah melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.
Ayat tersebut relevan untuk dijadikan dalil keharaman, memberikan jalan kepada pihak asing (kaum kafir) dalam menyelesaikan urusan kaum mukmin. Termasuk penguasaan asing melalui investasi.
Selain itu, dalam hal menjalin hubungan diplomatik negara asing, Islam punya aturan. Hubungan perdagangan, kerjasama ilmu dan teknologi, hubungan komunikasi dan transportasi, dan semacamnya boleh dijalin asalkan memenuhi tiga kondisi sebagai berikut.
Pertama, negara-negara tersebut tidak termasuk negara kafir muharibah fi’lan yaitu negara kafir yang tengah berperang atau memerangi kaum muslimin.
Kedua, tidak tergolong negara kafir yang membantu negara kafir lainnya (bersekutu) dalam memerangi kaum muslimin.
Ketiga, negara-negara tersebut tidak sedang bermusuhan dan tidak memiliki ambisi untuk mencaplok negeri-negeri Islam.
Selain itu, Islam mempunyai pengaturan yang jelas terkait fasilitas umum dan kekayaan SDAE tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing.
Dengan pengaturan kepemilikan umum berupa kekayaan SDAE dan fasilitas umum di atas, tentu akan menjadikan pelayanan kepada rakyat oleh penguasa berasas riayah dan amanah dari Allah Swt.
Wallahu’alam…
