BONTANG – Pengurangan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat tidak membuat layanan kesehatan di Kota Bontang terganggu. Pemerintah daerah justru menyiapkan solusi agar seluruh warga tetap mendapat akses layanan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pihaknya langsung mengambil langkah dengan menanggung peserta yang dicoret melalui anggaran daerah.
“Yang dicoret dari pusat, kita backup. Tidak boleh ada warga Bontang yang tidak terlayani,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemkot Bontang menambah 2.753 peserta BPJS yang kini dibiayai melalui APBD.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Tak hanya itu, Neni juga menyiapkan kebijakan alternatif dengan mempermudah akses layanan menggunakan identitas kependudukan.
“Selama dia warga Bontang, cukup dengan KTP, tetap harus kita layani di fasilitas kesehatan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, kesehatan merupakan sektor prioritas yang tidak bisa dikompromikan, meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.
Pemkot juga terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pengurangan lanjutan.
“Kita tidak bisa menunggu. Yang penting masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
