PASER — Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur ke-8 di Kabupaten Paser dinilai sulit direalisasikan sesuai jadwal semula pada November 2026. Ketiadaan kepastian anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat persiapan event olahraga terbesar di Bumi Etam itu berada dalam posisi rawan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan, menyebut hingga saat ini Pemprov Kalimantan Timur belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Porprov pada APBD Murni 2026. Kondisi tersebut dinilai membuat waktu persiapan semakin sempit dan berisiko tinggi jika dipaksakan.
“Kami sudah mengusulkan anggaran sejak 2025 sebesar Rp60 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Kalau dipaksakan masuk APBD Perubahan, itu terlalu berisiko,” kata Kurniawan, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, usulan anggaran Rp60 miliar tersebut disusun berdasarkan perbandingan pelaksanaan Porprov sebelumnya di Kabupaten Berau. Saat itu, Berau menggelar 50 cabang olahraga dengan dukungan dana hibah sekitar Rp50 miliar. Sementara Paser merencanakan mempertandingkan 64 cabang olahraga, sehingga kebutuhan anggaran dinilai lebih besar.
Menurut Kurniawan, memasukkan anggaran Porprov dalam APBD Perubahan tidak hanya menyulitkan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajerial. Waktu persiapan yang tersisa dinilai tidak cukup untuk membenahi venue, sarana prasarana, akomodasi, hingga kesiapan panitia dan kontingen.
“Pengalaman di Berau jadi pelajaran penting. Keterlambatan pencairan dana hibah berdampak langsung pada kesiapan penyelenggaraan. Kami tidak ingin hal yang sama terulang,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada pihak yang berani menalangi anggaran sebesar itu jika kepastian pendanaan baru datang di tengah jalan. Karena itu, Disporapar Paser secara realistis menilai pelaksanaan Porprov Kaltim VIII lebih aman jika digeser ke tahun 2027.
“Kalau anggaran baru masuk di perubahan, kami sudah tegas menyatakan mundur. Lebih aman digeser ke 2027,” katanya.
Kurniawan menilai, pelaksanaan Porprov pada triwulan pertama atau kedua 2027 masih sangat memungkinkan dan tidak berbenturan dengan agenda olahraga nasional. Pekan Olahraga Nasional (PON) berikutnya di NTB–NTT baru akan digelar pada 2028.
“Dari sisi agenda nasional tidak ada masalah. Justru itu memberi waktu persiapan yang lebih matang,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Paser baru menerima dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan peralatan pertandingan untuk 10 cabang olahraga, dari total 64 cabang olahraga yang direncanakan akan dipertandingkan pada Porprov Kaltim VIII di Kabupaten Paser.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Paser berharap adanya kejelasan sikap dan keputusan dari Pemprov Kalimantan Timur agar penyelenggaraan Porprov tidak berjalan setengah matang dan tetap menjaga kualitas serta kredibilitas ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. (MK)
Editor: Agus S
