SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi percepatan penurunan kemiskinan tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Diklat lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (6/4/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, didampingi Plt Kepala Bappedalitbang, Sulhendi.
Dalam sambutannya, Sulhendi menjelaskan bahwa percepatan penurunan kemiskinan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, dengan fokus pada optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia menyebut, intervensi program saat ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 Tahun 2025, dengan sasaran 16.361 individu atau 5.758 kepala keluarga yang tersebar di 16 kecamatan.
“Melalui rakor ini diharapkan seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan secara terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi bersama dalam menekan angka kemiskinan di Kutai Barat.
“Ada beberapa tujuan utama rakor ini, mulai dari pemaparan kondisi kemiskinan, sinkronisasi program, evaluasi kinerja, hingga penyepakatan strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2026,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini angka kemiskinan di Kutai Barat masih berada di posisi kedua tertinggi di Kalimantan Timur, yakni sebesar 8,72 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 5 persen pada akhir periode RPJMD.
Menurutnya, tingginya angka kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum merata, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, serta belum optimalnya ketepatan sasaran bantuan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan akurasi data, optimalisasi program bantuan, serta penguatan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
“Koordinasi lintas perangkat daerah harus diperkuat agar seluruh program benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
