BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Bontang dalam memutus mata rantai kemiskinan berbasis pendidikan. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sekolah Rakyat, Kamis siang (5/1/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moch. Roem Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari.
Rapat tersebut merupakan bagian dari persiapan awal pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2026. Dalam arahannya, Agus Haris menyampaikan bahwa Pemkot Bontang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 17 ribu jiwa atau setara 8–9 persen, mendekati rata-rata nasional.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum ideal bagi Bontang yang dikenal sebagai kota industri dengan tingkat pendapatan relatif tinggi. Karena itu, Pemkot menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada pada kisaran 5–7 persen.
“Ini hasil kerja cepat lintas sektor. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Sebagai kota industri, idealnya angka kemiskinan Bontang jauh lebih rendah. Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai itu,” tegas Agus Haris.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai fasilitas pendidikan, tetapi sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan jangka panjang. Melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan terarah, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Lebih lanjut, Agus Haris memaparkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan ke depan akan berbasis pada tiga pilar utama, yakni bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial. Ketiga komponen tersebut akan dijalankan secara terintegrasi agar saling menguatkan.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan dan pengelompokan warga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar setiap kebijakan dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Data BPS harus menjadi rujukan utama. Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya. (MK)
Editor: Agus S
