BONTANG – Perwakilan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Ulin Selambai tahap pertama tahun 2021, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Bontang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Perwakilan pekerja ini mengeluhkan gaji yang sudah satu tahun masih juga belum mereka dapatkan.
Terhitung 8 kepala tukang dengan 7 perwakilan yang hadir dalam RDP itu. Masing-masing kepala tukang memiliki anggota dengan kisaran 7-10 orang. Sebagian besar masih belum mendapatkan upah mereka sepenuhnya.
“Masalah upah ini belum terselesaikan sampai sekarang, untuk proyek pertama dari tahun 2021. Saya mengharapkan sekali bantuan dan solusinya untuk penyelesaiannya. Kami para kepala tukang sudah terjepit, bahkan ada yang jual barangnya mereka buat nutupin kebutuhan hidup,” ujar Abdul Somad, salah satu perwakilan kepala tukang, Senin (19/12/2022) kemarin.
Abdul Somad menyampaikan, mereka selaku warga Selambai bersyukur dengan adanya proyek infrastruktur, tetapi menyesali adanya kejadian seperti ini.
Terkait hal tersebut, Faisal, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang menyampaikan kekecewaanya, terhadap pemilihan kontraktor yang kurang kompeten dalam menjalankan tugas. Hal ini menyebabkan permasalahan seperti sekarang ini.
“Ini sudah bulan berapa, tolonglah. Saya sudah ingatkan ke teman-teman dinas terkait, bila mencari kontraktor itu cari yang punya modal jangan yang asal dekat saja” ujar faisal.
Faisal meminta kepada dinas terkait dan pemerintah, untuk mempercepat dan mempertegas proses penyelesaian masalah hak-hak pekerja ini. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa hak mereka terabaikan oleh pemerintah.
“Ini jangan sampai rakyat merasa kita tidak perjuangankan hak-hak mereka, ini sudah lama saya kejar terus ini,” ujarnya kembali.
Sebelumnya Faisal sudah pernah memperjuangkan hak-hak tukang, dengan menuntut penyelesaian dengan dinas terkait melalui pemberian Rp 140 juta bagi para tukang. Tetapi faktanya tetap tidak semua tukang mendapatkan upah mereka.
“Saya sudah bosan ini, masyarakat banyak dijanji-janji tapi tidak dapat apa-apa sampai sekarang,” ujarnya kembali.
Kekecewaan Faisal juga didasari oleh anggaran pembangunan Jembatan Ulin Selambai tahap pertama tahun 2021, yang merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Lantaran sudah susah payah diusahakan, tetapi malah tidak dikerjakan dengan benar.
Faisal kembali menekankan kepada pemerintah, agar tidak memilih kontraktor hanya dengan dasar keakraban. Hal ini dikarenakan pemilihan kontraktor akan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Kota Bontang ke depannya.
Ia tegas menuntut dinas terkait dan Pemerintah Kota Bontang, untuk segera menyelesaikan hak para tukang. (sc)
