SANGATTA – Harapan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kutai Timur (Kutim) untuk mendapatkan dana hibah tahun ini harus pupus. Tak sedikit yang mengaku “gigit jari” setelah proposal yang diajukan tak kunjung berbuah hasil.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Tejo Yuwono, menegaskan bahwa pihaknya bukan penentu dalam penyaluran hibah tersebut.
“Kesbangpol itu hanya menerima data penerima, bukan yang menentukan siapa yang dapat. Yang menentukan itu tim TAPD,” ujarnya, tegas kepada awak media, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, peran Kesbangpol sebatas menghimpun serta memverifikasi usulan dari ormas. Setelah itu, keputusan akhir sepenuhnya berada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Karena itu, ia menyarankan agar pihak yang mempertanyakan hasil seleksi hibah dapat langsung mengonfirmasi ke TAPD sebagai pihak pengambil keputusan.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan juga menjadi faktor utama seretnya penyaluran hibah. Dari sebelumnya sekitar Rp14 triliun, kini anggaran daerah hanya berada di kisaran Rp4 triliun.
“Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak semua usulan bisa diakomodasi. Apalagi untuk 2027, yang mengajukan sudah banyak,” jelasnya.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada kegiatan internal. Dengan alokasi operasional yang terbatas, sejumlah program terpaksa dipangkas.
Salah satunya adalah kegiatan anjangsana bagi anggota Paskibraka setelah menjalani pelatihan. Program yang sebelumnya rutin dilakukan itu kini harus dihapus demi menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Memang kasihan anak-anak, tapi kita harus realistis. Yang tidak terlalu prioritas terpaksa kita hilangkan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan utama tetap menjadi prioritas.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
