BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti lemahnya kesiapsiagaan penanganan bencana saat meninjau langsung lokasi banjir pasir di RT 1 Kelurahan Kanaan, Kamis (15/1/2026).
Ia mengaku prihatin karena penanganan awal terkendala minimnya sarana dan prasarana, mulai dari alat berat, operator, hingga bahan bakar. Ia menyebutkan telah berkomunikasi dengan PUPR namun mereka tak memiliki operator untuk mengoperasikan alat berat.
“Tidak punya towing, tidak punya operator, tidak punya solar. Masa sekelas penanganan bencana kondisinya seperti ini,” tegasnya.
Bahkan, ia mengaku sempat menawarkan solusi darurat dengan menanggung sendiri biaya operasional demi percepatan penanganan di lapangan.
“Solar saya tanggung, operator saya gaji. Yang penting ada alat dulu ke sini, ada aksi,” ujarnya.
Joni juga menilai persoalan banjir pasir di Kanaan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Menurutnya, sumber masalah di wilayah atas harus ditangani terlebih dahulu agar penanganan di bawah tidak sia-sia.
“Kalau di atas tidak diselesaikan, di sini mau dibersihkan bagaimana pun tetap akan terulang,” katanya.
Dari hasil peninjauan dan analisis foto udara, Joni menduga telah terjadi perubahan arah aliran air akibat aktivitas penggalian di kawasan atas. Tanggul pembatas jebol sehingga aliran air dan material mengarah langsung ke permukiman warga.
Ia menambahkan, persoalan ini juga bersinggungan dengan kewenangan dan status kawasan, termasuk dugaan berada di sekitar wilayah PT Badak, sehingga penggunaan anggaran pemerintah harus sangat berhati-hati.
“Kalau masih kawasan tertentu, tidak bisa sembarangan pakai APBD. Bisa jadi temuan. Tapi apa pun itu, solusi tetap harus ada,” ujarnya.
Joni mendorong kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencari jalan keluar, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kalau persoalan seperti ini dibiarkan berulang, citra pemerintah juga tidak akan baik. Kita bicara Bontang sejahtera, tapi warganya justru terabaikan,” pungkasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
