BONTANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) berupaya dalam percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai landasan utama dalam penanggulangan kemiskinan, Rabu (21/5/2025).
Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan pentingnya ketepatan DTKS dalam setiap kebijakan perlindungan sosial. Adapun DTKS masih mengacu pada data tahun 2023 yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan kali ini bukan untuk mencari warga miskin baru, melainkan memperbaiki dan membersihkan data yang telah ada,” katanya.
Untuk itu pihak dinas terkait perlu melakukan penyisiran rumah ke rumah. Terdapat juga beberapa kendala dalam melengkapi data seperti keterbatasan waktu, minimnya jumlah petugas lapangan, serta kurangnya partisipasi dari pihak RT.
“Kami minta lurah dan camat juga mendukung proses ini,” pungkasnya.
Ia menargetkan data yang valid dan terverifikasi dapat menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Tambahan waktu selama dua minggu diberikan untuk menyelesaikan proses verifikasi di lapangan.
“Kita butuh kejujuran dan kerja sama semua pihak, agar data ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi lapangan adalah langkah mutlak sebelum kebijakan apapun diambil,” pungkasnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang, pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Bontang berjumlah 7,11 ribu dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,74%. Garis kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2024 menyentuh angka 801,95 ribu rupiah/kapita/bulan.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
