SAMARINDA — Penolakan terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menguat di Kalimantan Timur. Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim menegaskan sikapnya menolak kebijakan tersebut, terlebih setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menyatakan pihaknya siap mengambil langkah jika kebijakan kenaikan hingga menyentuh BBM subsidi diberlakukan pemerintah.
“Jika ini terjadi, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap bergerak untuk membela kepentingan masyarakat, khususnya di pedalaman,” tegas Viktor, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai, kenaikan BBM akan memicu efek berantai, mulai dari lonjakan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya transportasi, hingga tekanan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat.
“BBM naik, semuanya ikut naik. Ini menyangkut kehidupan masyarakat luas,” ujarnya.
Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite meningkat dari Rp14.200 menjadi sekitar Rp23.600–Rp24.150 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Di sisi lain, sejumlah BBM lainnya tetap stabil, seperti Pertamax (RON 92) di angka Rp12.300 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp12.900 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, serta BioSolar Rp6.800 per liter.
Viktor menegaskan masyarakat pedalaman akan menjadi kelompok paling terdampak jika tren kenaikan berlanjut. Aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di wilayah hulu masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Di pedalaman tidak ada alternatif. Semua transportasi masih bergantung pada BBM,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi harga BBM di daerah hulu yang kerap jauh di atas harga resmi. Dalam situasi normal, harga Pertalite bisa mencapai Rp35 ribu per liter, bahkan melonjak hingga Rp50 ribu saat distribusi terganggu.
“Kalau di kota saja sudah naik, di pedalaman bisa jauh lebih mahal. Ini yang kami khawatirkan,” katanya.
DAD Kaltim menilai kondisi tersebut sebagai ironi, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi dan migas.
“Kita daerah penghasil, tapi masyarakat justru membeli BBM dengan harga tinggi. Ini tidak adil,” tegas Viktor.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengedepankan dialog terlebih dahulu melalui jalur audiensi. Namun, opsi langkah lanjutan tetap terbuka jika tidak ada respons dari pemerintah.
“Kami mulai dari dialog. Tapi kalau tidak ada respons, kami siap mengambil langkah lebih lanjut,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar masih tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
DAD Kaltim berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis.
“Jangan sampai kebijakan ini justru semakin membebani rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S
