SAMARINDA – Warga dan puluhan pelaku usaha memprotes kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang baru sehari diterapkan di Jalan Abul Hasan, Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda
Mereka mengklaim sistem lalu lintas baru yang berlaku sejak Rabu (24/9/2025) ini, telah menurunkan roda perekonomian mereka. Penurunan omset sangat drastis, mencapai hingga 70 persen hanya dalam 24 jam.
Aksi penolakan ini disuarakan langsung oleh para pemilik usaha yang merasa dirugikan. Riza, Owner VOC Caffe, menyatakan kekecewaannya mendalam, menekankan bahwa dampak ekonomi yang ditimbulkan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
“Kami perwakilan warga Jalan Abul Hasan menolak keras pemberlakuan sistem jalan satu arah. Dampaknya sangat instan, penghasilan kami turun 70 persen hanya dalam satu hari. Jika ini terus berlanjut, kami khawatir banyak usaha yang terancam gulung tikar,” ujar Riza.
Tuntutan warga tidak main-main. Mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera membatalkan SSA di ruas jalan tersebut, atau setidaknya menawarkan solusi alternatif yang tidak mematikan usaha, seperti mengembalikan sistem parkir miring atau opsi lain yang mempermudah akses pelanggan. Riza juga meminta Dishub Samarinda membuka ruang mediasi segera.
Hal senada diungkapkan Diah, Owner Sari Madu Bakery. Menurutnya, masalah utama bukan penolakan mutlak terhadap kebijakan pemerintah, melainkan minimnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif sebelum SSA diberlakukan.
“Kami memohon agar ada komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Jujur, omset kami jatuh drastis hingga 70 persen. Kami berharap Jalan Abul Hasan bisa tetap dua jalur agar tidak merugikan semua pihak,” tegas Diah, yang menyebut setidaknya 50 pelaku usaha di kawasan tersebut terdampak langsung.
Para pelaku usaha kini berencana melayangkan pengaduan resmi kepada Pemkot Samarinda untuk menuntut tinjauan ulang terhadap kebijakan SSA. Mereka menilai, berkurangnya kapasitas parkir dan jauhnya rute putar balik pelanggan menjadi penyebab utama sepinya pengunjung.
Menanggapi gejolak ini, Lurah Pasar Pagi, Noormansyah, membenarkan adanya keluhan massal tersebut. Pihaknya menyatakan telah menampung seluruh aspirasi dari warga.
“Kami akan segera membicarakan masalah ini dan bersurat ke Dishub. Dari data yang kami himpun, ada 6 RT yang terdampak dan semua pelaku ekonomi mengeluhkan penurunan omset yang drastis. Namun, kami hanya bisa melaporkan, keputusan akhir tetap ada di atasan,” jelas Noormansyah.
Meskipun penerapan SSA diklaim telah melalui beberapa kali rapat koordinasi, warga merasa sosialisasi di lapangan masih sangat minim, yang pada akhirnya memicu gelombang penolakan.
Warga mendesak Pemkot dan Dishub Samarinda untuk segera membuka ruang dialog dan mengedepankan solusi yang tidak mengorbankan mata pencaharian masyarakat. (MKN)
Editor: Yusva Alam
