SANGATTA – Sepekan pasca kecelakaan bus perusahaan yang merenggut nyawa seorang warga, gelombang protes mulai bermunculan di berbagai sudut Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Spanduk-spanduk bernada kritik terpasang di sejumlah titik strategis, menyuarakan keresahan masyarakat terhadap aktivitas bus perusahaan di jalan raya, sekaligus menyentil sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas.
Protes terbuka itu dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menyebut kemunculan spanduk sebagai ekspresi kecemasan warga yang selama ini terpendam.
“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu. Itulah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk protes, sekaligus kecemasan warga Sangatta,” ujar Yogi, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, aktivitas bus karyawan yang melintasi kawasan perkotaan bukan hanya memicu kemacetan, tetapi juga berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tragedi yang baru terjadi, kata Yogi, seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih konkret.
Ia menilai, tanpa intervensi serius, pembiaran justru membuka peluang terulangnya kecelakaan serupa di kemudian hari.
Nada kritik serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari. Ia menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap operasional bus karyawan perusahaan di jalan umum.
“Mereka hanya tertib di dalam kawasan tambang. Begitu keluar ke jalan raya, sering kali asal-asalan,” ujarnya.
Zambohari menilai aksi pemasangan spanduk merupakan cara warga menyadarkan pemerintah bahwa keselamatan publik berada dalam kondisi genting. Ia menambahkan, bus pengangkut karyawan perusahaan kerap memadati ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, mengingatkan agar tragedi tersebut tidak dinormalisasi oleh pemerintah maupun perusahaan.
“Jangan karena sudah terbiasa lalu pemerintah tutup mata dan perusahaan lepas tangan. Ini bukan soal siapa, tapi soal keselamatan semua orang. Kalau harus menunggu korban jiwa lagi baru bertindak, saya rasa tidak ada yang sudi,” tegas Deo.
Menurutnya, persoalan keselamatan di jalan umum yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan merupakan ancaman lintas sektor dan tidak bisa dianggap sebagai isu kelompok tertentu semata.
Tekanan juga datang dari kelompok pemuda. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menilai rangkaian kecelakaan maut di jalan utama Sangatta sebagai alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan operasional kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri berisiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.
Erwin mengungkapkan, fakta bahwa korban berasal dari kelompok rentan menunjukkan keselamatan publik belum menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, protes warga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rentetan kecelakaan yang berulang tanpa perubahan signifikan.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” pungkasnya.
Penulis : Ramlah
Editor: Yusva Alam
