BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja dalam rangka ‘Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.’ Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (19/09/2023) siang.
Rapat kerja ini dibuka Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Najirah rapat serta sejumlah Kepala OPD Kota Taman.
Najirah menyampaikan jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Dimulai dari Fraksi Golkar dan Nasdem. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terhadap saran penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang harus sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan dan visi peningkatan kesejahteraan masyarkat Bontang.
“Disampaikan bahwa prioritas pembangunan yang telah dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024, telah memuat prioritas Pembangunan infrastruktur dan program-program dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dituangkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024,” ungkapnya mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.
Selanjutnya jawaban terhadap pandangan umum Fraksi PKB bersama PDI Perjuangan. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terkait saran agar pemkot memaksimalkan potensi pasar (perbelanjaan), wisata, perhotelan, restoran (rumah makan), parkiran dan transportasi darat dan laut serta peningkatan produk industri lokal di tiap-tiap kelurahan.
“Dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan dalam mempersiapkan Bontang pasca migas,” lanjutnya.
Kemudian dilanjutkan dengan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra bersama Berkarya. Salah satunya merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai program prioritas pemerintah, untuk menanggulangi dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bontang.
“Disampaikan bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka pengangguran, dilakukan melalui program UMKM, urban farming dan job fair. Sedangkan untuk menekan angka kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan pokok, pemberian jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha,” terang Najirah.
Berlanjut pada jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang salah satunya terkait dengan prioritas pembangunan polder Tanjung Laut dan Pembangunan Gedung Uji KIR.
“Dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan polder di Kelurahan Telihan dan kolam depresi di Kelurahan Kanaan dalam rangka penanggulangan banjir di Kota Bontang. Atas permintaan agar pemerintah memprioritaskan Pembangunan Gedung Uji KIR dan pemanfatannya di Tahun 2023. Dapat disampaikan bahwa tahun 2023 akan dilakukan pemindahan peralatan uji KIR ke Gedung uji KIR Bontang Lestari, sehingga diharapkan pada Tahun 2024 pelayanan uji KIR di Bontang Lestari dapat direalisasikan.” Pungkasnya. (adv)
