BONTANG – Pemkot dan DPRD Kota Bontang saat ini tengah memperjuangkan kenaikkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersusbsidi jenis solar di Kota Bontang. Lantaran di tahun 2023 ini jatah kuota solar bersubsidi Bontang mengalami penurunan.
Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan dan Anggota DPRD Bontang bersama Kapolres Kota Bontang, Sales Branch Manager III Kalimantan Timur-Utara (Kaltimut) PT Pertamina, Pimpinan SPBU Tanjung Laut, terkait ‘Kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang melarang kendaraan besar untuk mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Tanjung Laut,” Senin (20/3/2023) kemarin di Gedung DPRD Bontang.
Diketahui, BPH Migas memberikan kuota BBM bersubsidi jenis solar di Bontang tahun 2022 kemarin sebanyak 17.771 kiloliter. Namun di tahun 2023 ini, kuota solar turun menjadi 15.789 kiloliter. Artinya, ada pengurangan hingga 1.468 kiloliter atau 12 persen.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menceritakan, bahwa aksi nyata yang telah dilakukan Pemkot dan DPRD Bontang dalam mewujudkan naiknya kuota solar subsidi, adalah dengan menemui BPH Migas. Hal itu sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Kami bersama Pemkot Bontang sudah menemui BPH Migas,” ujar Rustam.
Hasil dari pertemuan tersebut dirinya menceritakan, jika BPH Migas masih melakukan evaluasi. BPH Migas belum bisa menambah kuota, lantaran menurut mereka kuota tahun 2022 yang diberikan tidak mampu dihabiskan.
“Kata BPH Migas kuota tahun 2022 saja masih sisa, bagaimana mau ditambah lagi,” bebernya.
Hal itulah yang menjadi tanda tanya bagi Rustam dan anggota DPRD yang lain. Mengapa jatah 17.771 kiloliter masih bisa tersisa, padahal antrian selalu panjang?
“Ada yang salah dengan hal ini. Masa antrian selalu panjang tapi kuota gak habis. Baru antri 2 jam sudah teriak solar habis,” imbuh Anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking menimpali pernyataan Rustam.
Sementara itu, Robi Kurniawan, Sales Branch Manager III Kalimantan Timur-Utara (Kaltimut) PT Pertamina mengapresiasi langkah Pemkot dan DPRD Bontang dalam menemui BPH Migas untuk mengatasi persoalan kuota solar subsidi ini.
Dikatakannya, dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim baru Berau dan Bontang yang datang ke BPH Migas. Guna mengatasi turunnya jatah kuota solar subsidi yang juga dialami beberapa daerah lain di Kaltim. Seperti di Kutim, Tenggarong, dan Samarinda.
“Tidak sia-sia karena keluhan ini akan dinotice. Kami akan tindaklanjuti hasil dari pertemuan itu,” ujarnya menjawab pertanyaan tersebut. (al)
