BONTANG – Wali Kota Bontang menanggapi masalah rencana proyek pembangunan Kantor Lurah Berbas Pantai yang menemui hambatan, lantaran terjadi sengketa dengan pemilik lahan. Tanggapan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Bontang beberapa waktu lalu.
Basri Rase menyebutkan, pihaknya lebih memilih mencari alternatif lahan baru ketimbang memperjuangkan lahan yang saat ini masih bersengketa. Sebab lahan tersebut hingga kini belum ada kepastian dan membutuhkan proses yang sangat panjang.
“Lahan di situ (sengketa) tidak bisa kita pastikan. Kalau pemkot menang akan digugat lagi oleh pemilik lahan. Begitu juga kalau pemkot kalah, akan menggugat lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi perjalanannya masih akan panjang. Mending cari lahan lain,” ucap Basri.
Orang nomor satu di Bontang itu mengaku lebih condong ke lahan pokmas (kelompok masyarakat) milik Adam Malik. Sebab lokasinya dinilai representatif lantaran cukup luas dan telah berpagar.
“Saya sudah minta ke Bu Sekda di perubahan nanti agar dianggarkan untuk appraisal (penaksiran harga) lahannya. Saya juga minta Kadis PUPRK untuk selalu berkoordinasi dengan pihak hukum terkait legalitasnya,” tandasnya.
Sementara itu, saat sidak di Kantor Lurah Berbas Pantai, DPRD Bontang pun mendesak Pemkot Bontang segera mencari alternatif lokasi lain untuk pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan. Hal itu disampaikan rombongan Komisi III saat melakukan kunjungan lapangan ke lahan yang sebelumnya akan dibangun kantor kelurahan tersebut, namun berujung sengketa.
“Jelas ini sangat disayangkan. Termasuk total anggaran Rp 7 miliar yang sudah dialokasikan. Dengan tertundanya pembangunan kantor kelurahan (Berbas Pantai) ini, tentu pelayanannya akan semakin tertinggal dengan kelurahan lain. Apalagi saat ini di Kelurahan Satimpo dan Berebas Tengah pembangunannya sudah mulai berjalan,” papar anggota Komisi III, Yassier Arafat, Selasa (4/7/2023). (al)
