BONTANG – Agus Haris dorong kolaborasi pemerintah dan perusahaan, perhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung.
Menurut Wakil Ketua DPRD Bontang itu, kondisi masyarakat Gusung saat ini masih memprihatinkan, baik dari segi masalah pendidikan, peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan juga masalah air bersih.
“Bisa kita lihat masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan di sana (Pulau Gusung),” ujarnya, Selasa (22/8/2023).
“Pulau Gusung ini kan terletak di daerah pesisir Bontang berdekatan langsung dengan PT Pupuk Kaltim, menjadi tanggung jawab sosial mereka. Secara tidak langsung mereka terdampak oleh industri perusahaan. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan,” imbuhnya.
Adapun, beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya melakukan penataan infrastruktur, membantu akses penghidupan mereka dan mensupport masalah air bersih.
Dikatakannya, pengelolaan wilayah laut atau pesisir memang terkendala adanya UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi.
Namun, mengacu pada pasal 18 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah. Sehingga ini menjadi perhatian bersama dalam mendorong dan mengupayakan aspirasi masyarakat pesisir.
“Karena ini juga menjadi kendala utama terbentur oleh oleh aturan. Maka itu, sinergi pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting dan tidak boleh diabaikan,” tandasnya. (adv/al)
