BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris menanggapi angka pengangguran di Kota Bontang yang terbilang masih cukup tinggi di wilayah Kaltim, yakni 7,41 persen.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan pengangguran yang ada di Kota Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) bisa mengambil alih pengelolaan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), karena BLKI masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Nanti kita coba bermohon ke pemprov, untuk kita yang kelola. Kita juga akan menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan rencana pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Bontang,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, di Kota Bontang sendiri ada puluhan perusahaan yang setiap waktu dalam setahun membutuhkan tenaga kerja baru, dengan demikian kalau pemerintah yang memprogramkan pastinya nanti akan sesuai.
“Contohnya seperti penerimaan security, yang dibutuhkan adalah pengalaman. Selain itu juga harus ada sertifikat sebagai alat pembuktian,” paparnya.
Bahkan jika pengelolaan sudah sesuai nantinya, maka pemerintah bisa dengan leluasa memprogramkan atau menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan pangsa pasar kerja dengan berkomunikasi ke perusahaan.
“Nah di sini pemerintah bisa menyiapkan biaya untuk mendapatkan sertifikatnya, misalnya dengan Rp 5 juta, pemerintah tinggal menyiapkannya. Nanti mereka juga tinggal pergi, untuk melakukan latihan bersertifikat,” tutupnya. (Dwi/Adv).
Editor: Yusva Alam
