Pemkot Bontang tengah bersiap menata ulang wajah birokrasi. Setelah delapan bulan menjabat, Wali Kota dr. Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris kini berada di fase menentukan: membentuk “kabinet daerah” yang akan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program dan visi pembangunan hingga 2029.
Langkah pembenahan birokrasi sebenarnya sudah mulai terlihat sejak mutasi perdana yang digelar 22 September 2025 lalu di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang. Dalam kesempatan itu, Neni Moerniaeni melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan fungsional.
Rotasi tersebut menjadi sinyal awal konsolidasi dan penyegaran di lingkungan Pemkot Bontang. Beberapa nama penting bergeser posisi.
Lukman, sebelumnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, menggantikan Asdar Ibrahim yang dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Abdu Safa Muha dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kadisnaker.
Rafidah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dispopar, kini menempati posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, menggantikan Bahauddin yang bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Perubahan juga terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di mana Anwar Sadat kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Adapun Sony Suwito, sebelumnya Kepala BPKAD, kini menjabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sementara posisi Kepala BPKAD diisi oleh Syahruddin, mantan Kepala Bapenda Bontang.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa rotasi tersebut bukan sekadar pergeseran posisi, tetapi bagian dari upaya penyegaran dan adaptasi terhadap dinamika pembangunan.
“Perubahan jabatan ini penting untuk adanya penyegaran di suatu pemerintahan agar muncul inovasi baru,” ujarnya.
ENAM KURSI KOSONG DIPEREBUTKAN
Tahap berikutnya, Pemkot membuka lelang jabatan terbuka untuk mengisi enam posisi strategis eselon II yang hingga kini masih kosong. Sebanyak 65 aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti asesmen kompetensi manajerial di Polda Kalimantan Timur, Balikpapan, pada akhir Oktober 2025.
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dispopar, Kepala Diskominfo, dan Kepala Dishub. Kekosongan ini terjadi karena sejumlah pejabat lama pensiun, dipromosikan, atau mengalami rotasi internal.
Wali Kota Neni menegaskan, proses seleksi dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan transparansi. “Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten dan berintegritas. Seleksi ini difasilitasi langsung oleh lembaga profesional untuk menjamin objektivitas,” ucapnya.
Tahapan seleksi terdiri dari penulisan makalah pada 20 Oktober 2025 di Graha Taman Praja Bontang Lestari, assessment center pada 28–29 Oktober di Polda Kaltim, serta presentasi dan wawancara akhir pada 10–13 dan 17–19 November di Kantor Wali Kota Bontang.
MENYUSUN KABINET KERJA NENI-AGUS HARIS
Wakil Wali Kota Agus Haris menilai lelang jabatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi berbasis kinerja. Ia menyebut Neni–Agus tidak sekadar mengganti posisi, melainkan membangun tim kerja yang solid.
“Kami ingin mempercepat kinerja perangkat daerah. Banyak posisi penting belum diisi secara definitif. Setelah asesmen ini, birokrasi diharapkan bergerak lebih cepat dan profesional,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung langkah tersebut. “Prioritasnya memang mengisi jabatan kosong agar roda pemerintahan tidak tersendat. Rotasi pun bisa saja dilakukan, dan itu hak prerogatif kepala daerah,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses berjalan terbuka dan berjenjang. “Kami ingin menghasilkan pejabat yang punya kompetensi tinggi, memahami karakter birokrasi Bontang, serta mampu mengeksekusi visi kepala daerah dengan baik,” tegasnya.
Hasil asesmen nantinya akan menentukan tiga besar terbaik untuk tiap jabatan, sebelum diajukan kepada Wali Kota guna menetapkan satu nama definitif.
MENUJU BIROKRASI BERBASIS MERIT SYSTEM
Data BKPSDM Bontang menunjukkan, masih terdapat lima jabatan eselon II, delapan jabatan eselon III, dan sepuluh jabatan eselon IV yang kini dijabat pelaksana tugas. Posisi-posisi ini tersebar di 13 OPD.
Neni menyebut, seluruh proses mutasi dan seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar sesuai prinsip merit system — menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal.
“Kami ingin berbenah. Reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam. Pengisian jabatan ini bukan akhir, tapi awal dari konsolidasi pemerintahan,” ujarnya.
Publik pun menaruh harapan besar agar lelang jabatan ini melahirkan figur yang tak hanya kuat di bidang administratif, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan yang tajam dan integritas moral yang tinggi.
Kini, Bontang menanti wajah baru birokrasi. Job fit telah dilakukan. Bagi ASN, ini ajang pembuktian profesionalisme. Bagi masyarakat, ini harapan akan pelayanan publik yang lebih efisien. Dan bagi kepala daerah, inilah ujian sejauh mana mutasi dan lelang jabatan digerakkan oleh integritas dan kompetensi — bukan kompromi politik.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Agus Susanto
