JAKARTA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10/2025). Aksi yang digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, ini mengusung tema “Indonesia Cemas” dengan tagar #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun, serta membawa 17 poin tuntutan terhadap pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan aksi ini merupakan refleksi dari kinerja pemerintah selama setahun terakhir yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.
“Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujar Muzammil.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum siap dari sisi infrastruktur, distribusi, maupun pengawasan. Mereka menilai kasus keracunan massal penerima MBG di sejumlah daerah membuktikan lemahnya manajemen pelaksanaan program tersebut.
“Korban keracunan MBG membuktikan program ini belum berpihak kepada rakyat kecil, malah menjadi proyek politik,” tegas Muzammil.
Selain itu, BEM SI juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dan mendesak pembebasan seluruh aktivis yang ditahan karena menyuarakan aspirasi publik.
“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tambahnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi kabinet dan pencopotan menteri bermasalah, terutama di sektor lingkungan hidup, ESDM, HAM, dan kehutanan. Mereka juga menuntut reformasi struktural parlemen agar praktik politik transaksional dapat dihentikan dan lembaga legislatif kembali berpihak kepada rakyat.
Di bidang pendidikan, BEM SI menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen APBN, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan dosen.
Mahasiswa juga mengkritik membengkaknya anggaran pertahanan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Mereka menilai peran militer harus dibatasi hanya pada fungsi pertahanan negara.
“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” kata Muzammil tegas.
Tuntutan lain yang dibawa dalam aksi ini mencakup penghentian proyek food estate yang merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, dan percepatan pengesahan RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
BEM SI juga menyoroti pentingnya penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta penegasan sikap Indonesia terhadap penolakan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam sektor ekonomi dan desa, mereka mendesak pengawasan ketat terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan program koperasi desa agar benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
“Semua tuntutan ini demi kemaslahatan rakyat. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” pungkas Muzammil.
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
